cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 8 (2021)" : 10 Documents clear
Kebijakan Pemerintah Terkait Perlindungan Pengupahan Pekerja Pada Perusahaan Terdampak Covid-19 Sang Made Firmana Iswara; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait perlindungan pengupahan pekerja pada perusahaan terdampak Covid-19 di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kebijakan pemerintah terkait perlindungan pengupahan pekerja pada perusahaan terdampak Covid-19 di Indonesia yaitu melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencetuskan suatu kebijakan saat berlangsung pada masa-masa pandemi Covid-19 yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 yang prinsipnya menjamin bahwa pekerja yang dikualifisir sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan pekerja yang menjadi suspek Covid-19 maka upah pekerja tersebut harus tetap dibayarkan oleh pengusaha dengan menunjukan surat keterangan dokter serta apabila perusahaan terdampak Covid-19. Akibat hukum pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yaitu pengusaha wajib memenuhi segala hak-hak dari seorang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebagaimana diatur pada Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, uang-uang tersebut sudah seharusnya diterima oleh pekerja berdasarkan lamanya masa kerja pekerja tersebut. Kata Kunci: Upah, Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah, Covid-19. ABSTRACT The purpose of this article is to find out government policies related to the protection of workers' wages in companies affected by Covid-19 in Indonesia and to find out the legal consequences of employers if they terminate their employment. This article uses a normative legal research method. The approach used in this study uses the Legislation approach and the concept approach. The government's policy regarding the protection of workers' wages at companies affected by Covid-19 in Indonesia, namely through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, initiated a policy during the Covid-19 pandemic, namely the issuance of Circular Letter Number M/3/HK.04/III/2020 which The principle guarantees that workers who are qualified as Persons Under Supervision (ODP) and workers who are suspected of Covid-19, the wages of these workers must still be paid by the employer by showing a doctor's certificate and if the company is affected by Covid-19. The legal consequences of an entrepreneur if he terminates his/her employment relationship, namely that the entrepreneur is obliged to fulfill all the rights of a worker affected by the termination of employment, namely providing severance pay, gratuity for tenure and compensation as regulated in Article 81 number 44 of the Employment Creation Law. Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law states that the money should have been received by the worker based on the length of the worker's working period. Keywords: Wages, Employment, Government Policy, Covid-19.
Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia Cokorda Istri A. Indira Rahayu; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Keputusan akhir Pemerintah untuk tidak memulangkan WNI mantan simpatisan ISIS menjadi perdebatan yang menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan ini akan mengarah pada bagaimana status kewarganegaraan simpatisan ISIS tersebut. Pengaturan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Apabila dikaji berdasarkan isi konvensi Montevideo dalam Pasal 1 yang tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI, guna menghindari dari pelabelan stateless, akan tetapi hal ini tentu berbeda apabila berdasarkan atas UU Kewarganegaraan yang seolah-olah memiliki celah untuk menghilangkan status WNI dari mantan simpatisan ISIS tersebut, berdasar pada klasifikasi Pasal 23 huruf d dan f. Berangkat dari hal tersebut, dalam penulisan artikel ilmiah ini diangkat dua rumusan masalah yang diantaranya bagaimana status kewarganegaraan WNI eks ISIS ditinjau dari perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Apakah WNI eks ISIS yang telah membakar passport dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini, Pasal 1 Konvensi Montevideo menyatakan yaitu tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI dan terkait passport yang dibakar oleh ISIS, masalah tersebut tidak serta merta dapat menjadi indikator dari hilangnya status kewarganegaraan mereka. Kata Kunci: status kewarganegaraan, WNI eks ISIS, UU kewarganegaraan ABSTRACT The Government's final decision not to repatriate ex-ISIS sympathizers has become a debate that raises pros and cons in Indonesian society. So this debate will lead to how the citizenship status of ISIS sympathizers is. The regulation on the loss of citizenship is stipulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Citizenship Law). When reviewed based on the content of the Montevideo convention in Article 1 that does not classify ISIS as a state entity, so that the former ISIS sympathizers can still be said to be indonesian citizens, in order to avoid stateless labeling, but this is certainly different if based on the Citizenship Law that seems to have a loophole to remove the status of indonesian citizens from former ISIS sympathizers, based on the classification of Article 23 letters d and f. According to the explanation above, in the writing of this scientific article raised two formulations of problems including how the citizenship status of Indonesian citizens ex ISIS is reviewed from the perspective of Indonesian Citizenship Law and whether Indonesians ex ISIS who have burned the passports can lose their Indonesian citizenship status. The method in writing this journal is normative legal research. The conclusion of the writing of this journal, Article 1 of the Montevideo Convention states that it does not classify ISIS as a state entity, so that with that former ISIS sympathizers can still be said to be Indonesian citizens and related to passports that have been burned by ISIS, the issue cannot necessarily be an indicator of the loss of their citizenship status. Keywords: citizenship status, WNI ex ISIS, Citizenship Law
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Kantor Perwakilan Konsuler Firhan Umar Bagazi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menambah wawasan mengenai prinsip tanggung jawab negara pada wilayah perwakilan konsuler yang dimana dalam suatu perwakilan konsuler terdapat yurisdiksi lebih darisatu negara yang dimana yurisdiksi tersebut terdiri dari yurisdiksi negara pengirim serta negara penerima. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji perUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, dalam suatu perwakilan konsuler pada suatu negara terdapat lebih dari satu yurisdiksi yang berlaku serta bentuk pertanggung jawaban dari negara juga sudah diatur dalam Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Kedua,dalam hal terjadi pembunuhan dalam perwakilan konsuler yurisdiksi yang digunakan untuk mengadili tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara pengirim saja melainkan yurisdiksi negara penerima dapat di terapkan. Kata Kunci : Yurisdiksi,Tanggung Jawab Negara, Konsuler ABSTRACT The purpose of this paper is to add insight into the principle of state responsibility in the consular area where in a consular representative there is more jurisdiction than one country where the jurisdiction consists of the jurisdiction of the sending country and the receiving country. In this journal research uses one type of research, namely normative legal research which examines the law and literature related to the subject matter.The results of this study show that: first, in a consular representative in a country there is more than one jurisdiction that applies and forms of accountability from the state has also been regulated in the Second Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in the event of a murder in the consular representative the jurisdiction used to judge is not only limited to the jurisdiction of the sending country but the jurisdiction of the recipient country can be applied. Key Word : Jurisdiction, State Responsibility, Consular
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Penyewaan Sound System di Denpasar I Putu Galang Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Meningkatnya pola hidup manusia saat ini, mengakibatkan meningkat pula kebutuhan hidupnya. Akibat dari peningkatan pola hidup manusia tersebut dapat menimbulkan rasa jenuh dan tekanan psikologis. Oleh karena itu kebutuhan akan hiburan semakin diperlukan dimana hiburan yang bisa dinikmati adalah konser musik. Konser musik sangat menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha muda yaitu usaha persewaan Sound System. Pada uraian tersebut terdapat pembahasan yaitu tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait wanprestasi sewa-menyewa Sound System di Kota Denpasar dan Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terakait pada penyewaan Sound System di Kota Denpasar. Tulisan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perjanjian di bawah tangan dan utuk mengetahui penyelesaian wanperstasu perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan menggunakan jenis pendekatan fakta (fact approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan data umunya adalah primer yang berasal pada penelitian lapangan, sedangkan hasil pada data kepustakaan yaitu dijadikan sebagai data sekunder. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaanya bentuk perjanjian sewa menyewa Sound System di Kota Denpasar dapat dilakukan dalam 2 cara yakni dengan Membuat Perjanjian Tertulis Dibawah Tangan, dan Perjanjian Secara Lisan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terkait sewa menyewa Sound System ini ialah dilakukan melalui upaya penyelesaian non litigasi dengan bermusyawarah guna mendapatkan win-win solution tanpa ada rasa dendam dibandingkan menempuh jalur hukum. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian dibawah Tangan, Sewa-menyewa, Tanggung jawab. ABSTRACT The increasing pattern of human life today, has resulted in an increase in the needs of life. As a result of the increase in the pattern of human life, it can cause a sense of saturation and psychological pressure. Therefore, the need for entertainment is increasingly needed where the entertainment that can be enjoyed is music concerts. Music concerts are very profitable for young entrepreneurs, namely the Sound System rental business. In this description, there are problems that are discussed, namely about how the responsibilities of business actors related to default on Sound System rentals in Denpasar City and how to resolve defaults on under-handed agreements related to Sound System rentals in Denpasar City. This paper aims to understand the importance of an underhand agreement and to find out the settlement of an underhand agreement default. This study uses empirical juridical research methods, the type of approach used is the type of statutory approach (the statue approach) and uses the type of fact approach (fact approach). Sources of data used in this study using field research and literature, with generally primary data originating from field research, while the results in library data are used as secondary data. The results of this study prove that in its implementation the form of a Sound System rental agreement in Denpasar City can be done in 2 ways, namely by making a written agreement under the hand, and an oral agreement. Efforts are made to resolve the default on the contract under the hand regarding the rental of the Sound System, which is carried out through non-litigation settlement efforts by deliberation to get a win-win solution without any grudges compared to taking legal action. Key Words: Breach of Contract, Private Made Deed, lease, responsibility.
Penanganan dan Upaya Oleh Bank Pada Debitur Kredit UMKM Bermasalah Dengan Memberikan Penyediaan Agunan Tambahan Pada PT BPR Sinar Kuta Ni Made Irma Nirmala; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya menangani debitur UMKM yang bermasalah dengan memberikan jaminan tambahan dan faktof-faktor yang memicu terjadinya kredit bermasalah dan upaya yang dilakukan oleh bank dengan memberikan solusi untuk penyediaan agunan tambahan kepada debitur kredit UMKM yang bermasalah Jenis Penelitian yang digunakan merupakan studi empiris karena dalam penyaluran kredit UMK oleh PT BPR Sinar Kuta pentingnya penanganana kredit bersmasalah khususnya pada sektor UMKM yang menopang roda perekonomian dan tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian oleh bank maka perlu dipandang penting untuk dilakukan penelitian penangan dan upaya oleh bank kepada debitur kredit UMKM bermasalah dengan memberikan penyediian agunan tambahan pada PT BPR Sinar Kuta. Kata Kunci: UMKM, Upaya Bank, dan Debitur. ABSTRACT The research objective is to determine the efforts to deal with problematic MSME debtors by providing additional guarantees and factors that trigger problem loans and the efforts made by banks by providing solutions for providing additional collateral to problematic MSME credit debtors. The type of research used is an empirical study because In the distribution of MSME loans by PT BPR Sinar Kuta the importance of handling problem loans, especially in the MSME sector, which supports the economy and without neglecting the prudential element by the bank, it is necessary to conduct research on handlers and efforts by banks to problematic MSME credit debtors by providing provision. additional collateral at PT BPR Sinar Kuta. Key words: UMKM, Bank Efforts, and Debtors.
Peran SPKKL Bakamla Bali Dalam Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Perairan Karangasem I Kadek Darmawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kosep hukum. Penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem dilaksanakan secara tersendiri oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan di wilayah perairan Karangasem. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dengan instansi-instansi terkait lainnya yang ada di wilayah perairan Karangasem. Faktor yang menghambat SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem antara lain yaitu banyaknya instansi-instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem Kata Kunci : Penegakan Hukum di Laut, Tindak Pidana di Laut, SPKKL, Kewenagan Badan Keamanan Laut Indonesia. ABSTRACT The writing of this scientific paper aims to find out about how the implementation of criminal law enforcement in the Karangasem waters by the Bali Marine Security Agency SPKKL, and to find out what obstacles were found by the Bali Marine Security Agency SPKKL in carrying out criminal law enforcement in the Karangasem waters. This study uses a type of empirical juridical research using a statutory approach and a legal concept research approach. The enforcement of criminal law in the waters of Karangasem is carried out separately by the agencies that have the authority in the territorial waters of Karangasem. As a result, there is an overlap of authority between the Bali Marine Security Agency's SPKKL and other relevant agencies in the Karangasem waters area. Factors that hinder the Bali Marine Security Agency's SPKKL in implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem, among others, are the many agencies that have authority in the field of implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem. Keywords: Law Enforcement at Sea, Crime at Sea, SPKKL, Authority of Indonesian Coast Guard.
Pengaturan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Terkait Rahasia Data dan Informasi Bidang Perbankan di Indonesia Pande Putu Adhi Gunawan; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bermaksud untuk mengakaji dan menganalisis pengaturan mengenai Automatic Exchange Of Information di tatanan hukum nasional serta mengetahui akibat hukum pasca penandatanganan Automatic Exchange Of Information terhadap kerahasiaan bank di Indonesia. Karya ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bedasarkan hasil penelitian pemberlakuan Automatic Exchange Of Information diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang undangdalam pasal 1 mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perbankan dan perpajakan. Tujuan Automatic Exchange Of Information ialah untuk membuka otomatis data nasabah guna mencegah penghindaran pajak. Akibat hukum pembukaan rahasia bank ialah hukum terbaru mengabaikan hukum yang lama dimana Undang-Undang Akses Informasi Keuangan diundangkan pada tahun 2017 sehingga mengabaikan Undang-Undang perbankan yang diundangkan pada tahun 1998. Kata Kunci: Sistem Pertukaran Informasi Otomatis, Rahasia Bank, Informasi Nasabah. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to study and analyze the regulation regarding the Automatic Exchange of Information in the national legal system and to find out the legal consequences after the Automatic Exchange of Information on bank secrecy in Indonesia. This scientific work uses a normative legal research method with an invitation application approach and a concept approach. The results of the study show that the application of automatic information exchange is regulated in Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which becomes law in article 1 regarding the disclosure of confidentiality of financial access, especially in banking and taxation. The purpose of Automatic Information Exchange is to automatically disclose customer data to prevent tax evasion. The legal consequence of opening bank secrecy is the latest law on the old law where the Law on Access to Financial Information was enacted in 2017 so that the law was enacted in 1998. Key Words: Automatic Information Exchange System, Bank Confidentiality, Customer Information.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Untuk Memperoleh Makanan Sesuai Takaran Dalam Kemasan I Putu Bayu Pradnyana; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembelajaan yang sering dilihat dalam kemasan yang tidak sesuai dengan takaran isinya menjadi suatu perbincangan pada anak jaman sekarang, banyaknya makanan ringan yang menampilkan kemasannya tidak sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Tujuan Penulisan agar dapat memahami perlidungan hukum terhadap hak konsumen untuk memperoleh makanan sesuai takaran dalam kemasan. Metode penelitian dalam Memahami permaslahan digunakan suatu pendekatan secara Hukum Normatif yang dengan konsep peraturan - peraturan yang tersampaikan mengkaitkan dengan literatur dan jurnal, konsep yang digunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaitan dengan permasalahan, dimana terjadi kekaburan norma-norma menunjukan bahwa konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 4 huruuf c Undang–Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertuang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha, untuk kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf b menjelaskan memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi barang, permasalahan ini sering terjadi dimana pelaku usaha memberikan informasi pada kemasan tidak benar, maka adanya akibat hukum yang diterima pelaku usaha tertuang pada Pasal 62 ayat 1 UUPK diberikan sanksi 5 tahun pidana penjara atau denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Takaran Kemasan ABSTRACT Learning that is often seen in packaging that does not match the size of its contents is a conversation among children today, the number of snacks that display the packaging does not match the contents inside. The purpose of writing is to understand the legal protection of consumers' rights to obtain food according to the dose in the package. The research method in understanding the problem uses an approach based on Normative Law which with the concept of the rules conveyed is related to literature and journals, the concept used is the Legislative Approach, and deals with problems, where there is a blur of norms indicating that consumers do not get rights in accordance with the provisions in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, states the consumer's right to correct, clear and honest information from business actors, for the obligations of business actors in Article 7 letter b to explain to provide correct information and clear and honest regarding the condition of the goods, this problem often occurs where business actors provide incorrect information on the packaging, so there is a legal consequence that business actors receive as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK is given a sanction of 5 years imprisonment or a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Key Words: Legal Protection, Consumer Rights, Package Size
Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) Stefanus Agung Hariwicaksono Passar; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab komando terhadap penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional serta untuk mengetahui penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan perspektif tindak pidana internasional. Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian yang diaplikasikan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi terhadap rumusan masalah yang ada adalah Penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam penggunaan LAWs dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 jo. Pasal 28 Statuta Roma, hanya akan berlaku pada pengoperasian senjata yang tergolong dalam kategori “Human-in-the-Loop Weapons” dan “Human-on-the-Loop Weapons” karena komando masih terlibat dalam penggunaan senjata tersebut sebaliknya, prinsip tanggung jawab komando tidak dapat diterapkan pada senjata LAWs yang termasuk dalam kategori senjata “Human-out-of-the-Loop Weapons” karena sistem senjata ini dapat memilih target dan mengirim kekuatan tanpa masukan atau interaksi manusia. Penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran berdasarkan perspektif tindak pidana internasional dikarenakan penggunaan LAWs tidak mencerminkan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Oleh karenanya, penggunaan LAWs yang menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Statuta Roma merupakan bentuk tindak pidana internasional. Kata Kunci: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Tanggung Jawab Komando, Tindak Pidana Internasional. ABSTRACT This writing aims to determine the application of command responsibility to the use of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWs) from the perspective of international humanitarian law and to determine the use of LAWs in international armed conflicts based on the perspective of international criminal acts. As for this research, the research method applied is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The result of the study is the application of the principle of command responsibility in the use of LAWs from the perspective of international humanitarian law based on the provisions of Article 86 paragraph (2) Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention jo. Article 28 of the Rome Statute, will only apply to the operation of weapons that fall into the categories of “Human-in-the-Loop Weapons” and “Human-on-the-Loop Weapons” because the command is still involved in the use of these weapons otherwise, the principle of command responsibility cannot be applied to LAW weapons are included in the category of “Human-out-of-the-Loop Weapons” because this weapon system can select targets and send power without human input or interaction. The use of LAWs in armed conflict is a violation based on the perspective of international crimes because the use of LAWs does not reflect the principle of distinction and the principle of proportionality. Therefore, the use of LAWs that cause consequences as contained in Article 8 paragraph (2) letter b of the Rome Statute is a form of international crime. Key words: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Command Responsibilities, International Crimes.
Implikasi Perizinan Perhotelan Dengan Konsep Virtual Hotel Operators Terhadap Pengenaan Pajak Daerah Putu Pebiandri Kusuma; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan perizinan dalam membangun usaha perhotelan secara konvensional maupun dengan konsep virtual hotel operators serta implikasi dari perbedaan perizinan perhotelan yang tidak sesuai terhadap pengenaan pajak daerah. Dalam menulis penelitian ilmiah ini menggunakan penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap problema norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil temuan studi menunjukan bahwa pembangunan hotel dengan konsep virtual hotel operators sangat berkembang pesat pada jaman sekarang ini karena kemajuan teknologi, tetapi terdapat permasalahan pada perizinan yang tidak sesuai hal ini karena konsep dari VHO merupakan rebranding dari bangunan yang sudah ada, bahwa dalam mendirikan hotel pelaku usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dimana sudah mencakup berbagai izin diantaranya izin lingkungan, izin lokasi, dan IMB, hal ini terjadi karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perizinan hotel dengan konsep VHO sehingga terdapat perbedaan perizinan yang berimplikasi pada pengenaan pajak daerah yakni pajak hotel yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan pembangunan daerah. Kata Kunci: Virtual Hotel Operators, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pajak Daerah ABSTRACT The purpose of the study is to determine the licensing arrangements in building a hotel business conventionally and with the concept of virtual hotel operators and the implications of differences in hotel licensing that are incompatible with local taxes. In writing this research the author uses a normative research that focuses on examining the problem of norms in positive law and by using a conceptual approach and a statutory approach. The findings of the study show that hotel construction with the concept of virtual hotel operators is growing rapidly today due to technological advances, but there are problems with licensing that do not match this because the concept of VHO is a rebranding of existing buildings, that in establishing hotels the perpetrators Businesses are required to have a Tourism Business Registration Certificate which includes various permits including environmental permits, location permits, and IMB, this happens because there are no specific rules governing hotel licensing with the VHO concept so that there are differences in permits that have implications for local taxes, namely taxes hotel which is one of the original regional revenues which functions to organize and develop the region. Key Words: Virtual Hotel Operators, Tourism Business Registration Certificate, Local Tax

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue