cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 100   101   102   103   104 
PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI CEDAW) I Made Suwandana Putra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan studi ini bertujuan untuk membahas serta mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan kekerasan seksual dalam rangka menegakkan hak asasi perempuan di masa globalisasi ini. Kemudian, penulisan hukum tersebut memakai metode penelitian normatif beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) serta Pendekatan Analitis (Systematic Approach). Temuan studi menunjukkan bahwa peran CEDAW dan Optional Protocol CEDAW serta seluruh instrumen perlindungan perempuan sejatinya dapat menegakkan hak asasi perempuan dalam memperoleh rasa nyaman dan aman setiap harinya. Namun oleh karena kurangnya implementasi dalam lini kehidupan nyata membuat kekerasan seksual meningkat kian harinya secara universal terlebih di Indonesia. Bagaimana pun harus terdapat kesadaran nurani dalam batiniah diri seseorang terlebih pelaku terhadap korban. Kata Kunci: CEDAW, PBB, Kekerasan seksual. ABSTRACT The author conducted this study aimed at discussing and knowing in depth about legal protection against sexual violence to uphold women’s human rights in this era of globalization. Then, the writing of the law uses a normative research method along with the procedures for the Legal Approach (Regulation Approach) and the Analytical Approach (Systematic Approach). The study findings show that the role of CEDAW and Optional Protocol CEDAW belong with all instruments of women’s protection can uphold women's human rights in obtaining a sense of comfort and security every day. However, due to the lack of implementation in real life, sexual violence is increasing day by day universally, especially in Indonesia. However, a person’s inner self must be aware of conscience, especially the perpetrator against the victim. Key Words: CEDAW, United Nations, Sexual prosecution.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Dirumahkan berujung PHK akibat Pandemi Covid-19 IB Gede Ananda Widya Artana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah bentuk perlindungan hukum, keabsahan dan upaya yang dapat ditempuh, oleh masyarakat khususnya kepada para pekerja yang dirumahkan berujung kepada PHK akibat adanya pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundangan-undangan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang dirumahkan berujung PHK adalah dengan memberikan kartu prakerja, Subsidi Gaji atau upah bagi perkerja atau buruh, insentif untuk korban PHK, WFH. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pengusaha kepada pekerja di masa pandemi Covid-19 dengan alasan force majeur ialah tidak sah, apabila dilakukan oleh perusahaan yang tidak tutup secara permanen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja jika belum mendapatkan haknya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 151 ayat (3) dan (4) UU Cipta kerja. Kata kunci: perlindugan hukum, pekerja, pandemi covid-19 ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this article is to know and understand how the form of legal protection, validity, and efforts that can be taken, by the community, especially for workers who are laid off resulting in layoffs due to the covid-19 pandemic. The research methods used in this journal are normative, using approaches to legislation, analysis, and argumentative. The results of the study in this journal are a form of legal protection for workers who are laid off to the point of layoffs is to provide pre-employment cards, salary subsidies or wages for workers or workers, incentives for victims of layoffs, WFH. Termination of employment carried out by employers to workers during the Covid-19 pandemic because force Majeure is invalid, if done by companies that are not permanently closed, legal efforts that can be made by workers if they have not obtained their rights can be done under the provisions of Article 151 paragraph (3) and (4) of the Copyright Law. Keywords: legal protection, workers, covid-19 pandemic
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PANDEMI COVID-19 Dewa Gede Rama Mahadewa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul karena dampak Pandemi Covid-19. Hingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja. Oleh sebab itu suatu perlindungan hukum sangat diperlukan, agar menjamin kehidupan para pekerja yanggterkena PHK dalam masa pandemi. Penelitian ini merujuk pada penelitian normatif. Dimana metode penelitian secara normatif menggunakan pendekatan norma hukum serta perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan membawa dampak buruk bagi para perkerja karena hilangnya suatu pekerjaan dan juga membawa dampak akan meningkatnya tingkat pengangguran maupun kemiskinan di Indonesia. Bentuk dari perlindungan hukum akibat adanya pemutusan hubungan kerja telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah juga menerbitkan produk hukum yang menjamin hak bagi para pekerja. Kata Kunci: Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum ABSTRACT The article describes about employment problems that have arisen due to the Covid-19 Pandemic. To result in termination of employment by the company to the workforce. Therefore, a legal protection is very necessary, in order to ensure the lives of workers who have been laid off during the pandemic. This research refers to normative research. Where the normative research method uses the approach of legal norms and legislation that regulates employment. The results of this study indicate that Termination of Employment (PHK) will have a negative impact on workers due to the loss of a job and will also have an impact on increasing unemployment and poverty rates in Indonesia. The form of legal protection due to termination of employment has been further regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. In addition, the government also issued a legal product that guarantees the rights of workers. Key Words: covid-19, termination of employment, legal protection.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK SHOP (E- COMMERCE) Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni; Marwanto Marwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen pada ruang lingkup produk yang tidak sesuai dengan yang dibeli melalui aplikasi tiktok shop dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban produsen terhadap barang–barang yang dipasarkan melalui Internet. Dalam artikel ini memakai metode penelitian normatif. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen jika pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan adanya suatu pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan atas kelalaian dari pelaku usaha ketika mengirimkan produk yang berbeda dari keasliannya, bertujuan agar konsumen bisa mendapatkan kembali haknya selaku pihak yang dirugikan.Oleh sebab itu, mesti ada kejelasan hukum yang memberikan keamanan serta kemudahan bagi komunitas pembelian Undang-Undang. Kata Kunci : UU ITE, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Tiktok Shop ABSTRACT The purpose of this study to find out and understand the form of consumer protection in the scope of products that are not in accordance with those purchased through the tiktok shop application and to find out the form of producer responsibility for goods marketed via the Internet. This article uses a normative research method. Based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection if Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) states that there is a legal responsibility for consumers who have been harmed by negligence of business actors when sending products that are different from the authenticity, with the aim that consumers can regain their rights as the aggrieved party. Therefore, there must be legal clarity that provides security and convenience for the law-buying community. Keywords: UU ITE, Consumer Protection, electronic transaction, Tiktok Shop.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNDERLYING INVESTMENT DARI PRODUK ASURANSI UNIT LINK Tria Adinda Wulandari; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini ialah untuk mengidentifikasi serta mengkaji berbagai bentuk regulasi yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap produk asuransi Unit link serta menganalisis peran dari OJK terhadap Underlying Investment dari produk asuransi Unit Link. Studi ini sendiri memakai metode penelitian hukum berupa pendekatan hukum normatif kualitatif yakni berbentuk studi hukum dengan melibatkan berbagai jenis kajian bahan pustaka sehingga menghasilkan kesimpulan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil studi menunjukkan bahwa munculnya berbagai perusahaan asuransi memiliki dampak semakin beragamnya jenis produk polis asuransi yang semakin tidak terkendali pengaturan dan pengawasannya. Terbukti sepanjang triwulan pertama tahun 2021, OJK telah menerima pengaduan terkait salah satu jenis produk asuransi yaitu asuransi berbasis investasi (PAYDI) yang sering juga dikenal dengan sebutan Unit Link sebanyak 273 kasus. Hal tersebut disebabkan tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi perihal kemampuan likuiditas portofolio investasi sehingga mengalami Underlying Investment. Sesuai dengan fungsi OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi industri asuransi Unit Link yang sudah tertinggal perkembangan yang ada. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and examine various forms of regulations that apply to the Financial Services Authority (OJK) regarding the function of regulation and supervision of Unit Link insurance products and to analyze the role of OJK in the Underlying Investment of Unit Linked insurance products. This study itself uses a legal research method in the form of a qualitative normative legal approach, namely in the form of a legal study involving various types of literary studies to produce descriptive-analytical conclusions. The results of the study show that the emergence of various insurance companies has the impact of increasing the variety of insurance policy products, which are increasingly uncontrollable in their regulation and supervision. It is proven that throughout the first quarter of 2021, OJK has received complaints about one type of insurance product, namely investment-based insurance (PAYDI), which is often known as Unit Link as many as 273 cases. This is due to the non-implementation of the prudential principle of insurance companies regarding the placement of investment portfolio liquidity, resulting in an underlying investment. Following the function of the OJK, which is to regulate and supervise, it is necessary to update the Unit Link insurance industry regulations which are already lagging in existing developments. Keywords: Financial Services Authority, Insurance, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK SKINCARE TAK BER BPOM Raki Muthia' Rahmah; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini memiliki tujuan guna memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terkait produk kosmetik perawatan wajah tak ber BPOM yang merugikan konsumen serta tanggungjawab seperti apa yang ditujukkan kepada pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk penulisan ini yakni metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya yakni bahwa perlindungan terhadap konsumen terkait dengan produk skincare tak ber BPOM yang merugikan konsumen ini diatur pada UUPK No. 8/1999, yang kemudian juga diatur pada KUHPERDATA. Kemudian, tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dirasakan konsumen tersebut adalah berupa ganti rugi yang mana hal ini pun diatur pada UUPK No.8/1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Perawatan Wajah, BPOM ABSTRACT This research’s purposes are to give an understanding and also knowledge about customer’s protection related to non BPOM skincare cosmetic products that have harmful effects for the customers, and about the responsibility that business owners have related to the harmful effects that they cause. The method that the author uses for this research is the normative legal method and the approach that the author uses is the statute approach. The results are the customer’s protection about non BPOM skincare cosmetic products are being regulated in Law No. 8/1999 and also regulated in the Code of Civil law. Then, the business owner’s responsibility related to the harmful effect is that the compensation like this is being regulated in Law No.8/1999. Key Words : Customer’s protection, Skincare cosmetics, BPOM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL Ni Made Galuh Dwi Safitri; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang peraturan hukum mengenai tindak cyber bullying oleh anak yang termasuk dalam tindak pidana anak, dan bentuk dari pertanggungjawaban pidana anak yang melangsungkan tindak cyber bullying tersebut sebagai tindak lanjut atas perbuatan yang dilakukan. Metode yang digunakan untuk mendalami tujuan penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang dalam hal ini terjadi kekaburan norma terhadap pertanggungjawaban pidana anak atas perbuatan cyber bullying. Hasil mengenai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai perbuatan cyber bullying yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (anak) lebih spesifik diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seorang anak harus genap berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun untuk dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana di depan hukum. Apabila anak tersebut belum mencukupi batas usia, maka termasuk belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga nantinya bisa diberikan pembinaan semata. Kata Kunci : Anak, Cyber Bullying, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, ABSTRACT This writing has the aim of providing further knowledge about legal regulations regarding cyber bullying by children which are included in child crimes, and the form of criminal responsibility for children who carry out cyber bullying as a follow-up to the actions taken. The method used to explore the purpose of this paper is a normative legal research method, namely this research method examines the law as a norm which in this case is a vagueness of norms against children's criminal responsibility for cyber bullying. The results regarding the problems in this study, namely cyber bullying by children are regulated in Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions and the Criminal Code (KUHP). While the form of criminal responsibility against perpetrators (children) is more specifically regulated in Article 1 Point 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that a child must be even 12 years old, but not yet 18 years old to be responsible for an act. criminal before the law. If the child does not meet the age limit, then it includes not being able to take responsibility for his actions so that later only coaching can be given. Keywords: Children, Cyber ??Bullying, Social Media, Criminal Liability
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA Yessica Hartono Putri; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai regulasi di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce serta menganalisa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen yang melalukan transaksi melalui e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia telah menjamin kepastian hukum terhadap konsumen-konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce karena telah membahas secara detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, hanya saja di dalam salah satu pasal bersifat relatif sehingga cenderung melemahkan dan tidak tegas. perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi jual-beli secara online melalui e-commerce bisa didapatkan karena dengan adanya eksistensi regulasi terkait perlindungan konsumen telah menjamin kepastian hukum konsumen sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yuridis. Serta dengan adanya regulasi tentang perdagangan dalam menggunakan sistem elektronik, transaksi jual beli online melalui e-commerce dapat dijadikan sebagai dasar laporan pengaduan dengan ketentuan syarat-syarat kontrak menurut pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan regulasi terkait syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi dan permasalahan tidak dapat ditempuh secara damai. Kata Kunci: Perlindungan, Transaksi Online, E-commerce ABSTRACT This paper has it is purpose to examine the regulations in Indonesia in providing legal certainty for consumers in transactions via e-commerce and to analyze the forms of legal protection that should be obtained by consumers who carry out transactions via e-commerce in Indonesia. The writter using normative legal research refer to a statutory and a conceptual approach in this research. The results of the study show that the existing regulations in Indonesia have guaranteed legal certainty for consumers in conducting e-commerce transactions because they have discussed in detail about the implementation of the electronic system, only in one article it is relative so that it tends to weaken and not be firm. Consumer legal protection in online buying and selling transactions via e-commerce can be obtained because the existence of regulations related to consumer protection has guaranteed legal certainty for consumers as a solution to juridical problems. As well as with regulations regarding trade through electronic systems, online buying and selling transactions via e-commerce can be used as the basis for complaints reports provided that the terms of the contract according to the articles contained in the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement have been fulfilled and problems cannot be reached peacefully. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, E-commerce
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Kadek Ariyanti Pratiwi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mempunyai tujuan guna menyediakan pemahaman terkait pengaturan beserta hukum perjanjian dorsement dan pengkajian berbagai bentuk dari perlindungan hukum untuk penyedia jasa endorse kepada gugatan oleh pembeli sebagai pihak ketiga yang merasakan ada kerugian terkait produk yang di-endorse sang pelaku usaha. Penelitian ini, mempergunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menerapkan Teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, kemudian mencatat permasalahan yang ada, kemudian Teknik analisinya menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini Pengaturan mengenai Perjanjian Endorsement diatur melalui KUHPerdata mengingat perjanjian endorsement merupakan bagian dari hukum perikatan/perjanjian. perjanjian endorsement melibatkan pelaku usaha online dengan penyedia jasa endorse yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dan tidak melaksankan tanggungjawabnya sehingga pihak lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Endorsement. ABSTRACT This article has the aim of providing an understanding regarding the arrangements and the law of the dorsement agreement and an examination of various forms of legal protection for endorsed service providers to lawsuits by buyers as third parties who feel there is a loss related to the product endorsed by the business actor. This study uses a normative juridical method and a conceptual approach. The collection of legal materials for this research applies library techniques which are carried out by reading, studying, then noting existing problems, then the analysis technique uses a qualitative descriptive technique. As for the findings from writing this article, arrangements regarding endorsement agreements are regulated through the Civil Code, considering that endorsement agreements are part of the law of engagement/agreement. endorsement agreements involve online business actors with endorsement service providers which give rise to rights and obligations between the two parties that must be fulfilled to achieve the goals in accordance with the agreement that has been made. As if one party violates the agreement and does not carry out its responsibilities so that the other party can file a breach of contract. Keyword: Legal Protection, Businessmen, Endorsement Agreement.
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI BALI Made Rosa Anastasya Tirandika; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuatan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terkait pemeliharaan, perlindungan, dan perhatian dari Pemprov Bali terhadap lingkungan hidup khususnya pada sektor kepariwisataan di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui penggunaan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer serta sekunder. Adapun bahan hukum primer didapatkan dari produk hukum Pemprov Bali mengenai pengaturan pariwisata. Temuan dari penelitian adalah menurut United Nations En ironment Programme, kegiatan pariwisata mempengaruhi 3 aspek yaitu sumber daya alam, udara, dan fisik lingkungan. Sehingga dengan adanya pergesekan dengan factor tersebut diperlukan suatu penegakan hukum khususnya oleh Pemda Provinsi Bali untuk menanggulangi permasalahan yang kemungkinan terjadi melalui regulasi Pemprov Bali berupa produk hukum tentang pariwisata yaitu Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Pergub Bali No. 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup solusi yang dilakukan ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata adalah dilakukan usaha perbaikan keruskaan dengan berkoordinasi dengan pengusaha pariwisata supaya menjaga kelestarian lingkungan, memberi sosialisasi ke masyarakat, dan dengan wewenangnya gubernur akan melindungi lingkungan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali bentuk penegakan hukum diberikan kedalam bentuk sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 hingga pasal 28. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pariwisata, Peraturan Daerah ABSTRACT The purpose of making this scientific article is to find out the influence of tourism activities on the environment and law enforcement related to the maintenance, protection and attention of the Bali Provincial Government for the environment, especially in the tourism sector in Bali. This study uses normative legal research methods through the use of secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The primary legal material is obtained from the legal products of the Bali Provincial Government concerning tourism regulations. The findings from the research are that according to the United Nations En ironment Programme, tourism activities affect 3 aspects, namely natural resources, air, and the physical environment. So that with this friction with these factors, law enforcement is needed, especially by the Provincial Government of Bali to overcome problems that might occur through Bali Provincial Government regulations in the form of legal products regarding tourism, namely Governor Regulation Number 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection and Regional Regulation Number 2 2012 regarding Bali Cultural Tourism. In Bali Governor Regulation No. 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection, the solution that is carried out when environmental damage occurs as a result of tourism activities is to carry out efforts to repair the damage by coordinating with tourism entrepreneurs to preserve the environment, provide socialization to the community, and with his authority the governor will protect the environment. In Perda No. 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism in the form of law enforcement is given in the form of sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions regulated in articles 27 to 28. Keywords: Environment, Tourism, Local Regulation

Page 102 of 124 | Total Record : 1240

 100   101   102   103   104 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue