cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 105   106   107   108   109 
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN HT-ELEKTRONIK PADA KANTAH KOTA DENPASAR I Putu Rocky Saputra; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji dan melihat efektivitas pelaksanaan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis data primer yang dilakukan dengan interview pegawai PPAT dan Kantah. Hasil Penelitian sendiri menunjukkan bahwa Pelayanan Pendaftaran HT-Elektronik di Kantah Kota Denpasar sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang di dalam Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Di balik telah sesuai pelaksanaannya, terdapat hambatan di dalamnya seperti kurangnya sarana dan prasarana hingga masih kurang optimalnya website atau domain dikarenakan masih baru sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan guna mengoptimalkan pelayanan. Namun tak sedikit factor pendukung yang menyebabkan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah kota Denpasar berjalan dengan baik. Kata Kunci: pelayanan, hak tanggungan, efektivitas ABSTRACT The purpose of this study is to examine and discern the effectiveness of the implementation of electronic mortgage registration service at the Land Office in Denpasar. This study uses empirical legal research methods by analyzing primary data resulted from interviewing the PPAT and the Land Office employees. The result of this study shows that the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar is consistent with the procedures enshrined in Technical Guidelines No. 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Though its implementation is aligned with the rule a quo, there are still obstacles in it, such as lack of facilities and infrastructure, and an unoptimized new website or domain, thus it sustainably needs to be improved. Nevertheless, there are many factors that cause the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar still goes well. Key Word : service, martgage, effectiveness
KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL KEDATON TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI I Kadek Arya Wiguna Obara; A.A. Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan wanita Bali yang ninggal kedaton dan akibat hukumnya terhadap hak waris dalam perspektif Hukum Adat Bali. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penulisan artikel ini menunjukan bahwa sistem kekerabatan patrilineal menimbulkan akibat hukum bagi sistem pewarisan. Wanita yang ninggal kedaton dianggap telah melepaskan segala tanggung jawab dengan rumah asal dan orang tuanya ketika perkawinan. Sehingga hal itu menyebabkan wanita yang ninggal kedaton tidak berhak atas hak waris. Dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan III MUDP Bali (Nomor 01/KEP/ PSM-3/MDP-BALI/X/2010) wanita mempunyai kedudukan dalam hal pewarisan ketika ninggal kedaton yakni keluar meninggalkan rumah asalnya ketika kawin. Akibat hukum ketika wanita ninggal kedaton adalah tidak mendapat hak warisan dari keluarga asalnya, hal itu bersamaan lepas dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh wanita tersebut ketika kawin. Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan III MUDP Bali tersebut, wanita Bali berhak atas hak waris ditentukan dari jenis ninggal kedaton yang dilakukannya. Kata Kunci: Wanita Bali, Ninggal Kedaton, Hak Waris ABSTRACT The purpose of writing this scientific article is to examine how the position of Balinese women who died in kedaton and its legal consequences on inheritance rights in the perspective of Balinese customary law. The writing of this scientific article uses normative legal research methods, with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of writing this article show that the patrilineal kinship system has legal consequences for the inheritance system. The woman who leaves the kedaton is considered to have released all responsibilities with her home and parents at the time of marriage. So that it causes women who live in kedaton are not entitled to inheritance rights. With the issuance of the Decision of the Pemsamuhan III MUDP Bali (Number 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010) women have a position in terms of inheritance when leaving the kedaton, namely leaving their home when they are got married. The legal consequence when a woman leaves kedaton is that she does not receive inheritance rights from her family of origin, it is simultaneously separated from the responsibilities that the woman has when she married. However, with the issuance of the Decision of the Pemamuhan III MUDP Bali, Balinese women are entitled to inheritance rights, which are determined from the type of stay in the kedaton that they do. Key Words: Balinese Woman, Leaving Kedaton, Inheritance Rights
PERTIMBANGAN HUKUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk untuk mengetahui pertimbangan hukum BEI melakukan force delisting terhadap PT FIAL Tbk dan upaya melindungi hak-hak shareholders PT FIAL Tbk pasca force delisting. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertimbangan BEI melakukan delisting terhadap PT FIAL Tbk secara hukum yaitu PT FIAL Tbk yaitu pertama tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana permintaan OJK perihal progress PKPU PT FIAL Tbk; kedua OJK telah membekukan aktivitas PT FIAL Tbk karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 POJK Nomor 35 Tahun 2018; ketiga bahwa OJK telah mencabut izin usaha PT FIAL Tbk per tanggal 20 Oktober 2020; keempat keadaan PT FIAL Tbk telah memenuhi ketentuan III.3.1.1 Keputusan Direksi BEJ Nomor 308 Tahun 2004, maka BEI memutuskan untuk melakukan tindakan delisting PT FIAL Tbk dari BEI berlaku efektif sejak 5 Mei 2021. Terdapat dua upaya untuk melindungi hak-hak para pemegang saham PT FIAL Tbk pasca forced delisting merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT yaitu para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT FIAL Tbk jika terbukti mengalami kerugian akibat forced delisting dan sekaligus dapat mengajukan permintaan tertulis kepada PT FIAL Tbk agar melakukan buyback saham-saham yang telah dibeli berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Penghapusan, Pencatatan, Pertimbangan, Perlindungan, Saham ABSTRACT The purpose of this study is to find out the IDX's legal considerations for force delisting PT FIAL Tbk and efforts to protect the rights of PT FIAL Tbk shareholders after force delisting. Normative legal research using statutory regulation approach and case approach are used as research methods in this article. The results of this study are the IDX's consideration of legally delisting PT FIAL Tbk, the first not fulfilling obligation to make information disclosure announcements as requested by the OJK regarding the progress of PT FIAL Tbk's PKPU; both OJK frozen PT FIAL Tbk's activities for not complying with the provisions of Article 83 of POJK Number 35 of 2018; thirdly OJK revoked PT FIAL Tbk's business license as of 20 October 2020; the four conditions of PT FIAL Tbk have complied with the provisions III.3.1.1 Decision of the JSX Board of Directors Number 308 of 2004, the IDX decided to delist PT FIAL Tbk from the IDX effective May 5, 2021. There are two efforts to protect the rights of the shareholders of PT FIAL Tbk after the forced delisting refer to Article 61 and Article 62 UUPT, namely the shareholders have the right to file lawsuit against PT FIAL Tbk if it is proven that they have suffered losses due to the forced delisting and at the same time can submit a written request to PT FIAL Tbk to conduct a share buyback -shares that have been purchased under the applicable conditions. Key Words: Deletion, Registration, Consideration, Protection, Shares
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DILAKUKAN ATAS DASAR PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU NOMINEE Kadek Diah Dewi Lestari; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis akibat hukum akta peralihan hak milik atas tanah yang dilaksanakan atas dasar perjanjian pinjam nama ataupun nominee dan komitmen pejabat notaris atas tindakan melawan hukum. Pada penulisan ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif menganalisa permasalahan melalui upaya mengkombinasikan bahan hukum. Jenis sumber data penelitian ini yakni sumber data primer, menunjang sumber data sekunder yang penulis peroleh lewat buku, literatur, kamus hukum, serta jurnal hukum. Data yang penulis peroleh dikaji kembali secara kualitatif relevan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai UU Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukan, dampak hukum atas akta peralihan hak milik atas tanah yang dilaksanakan atas dasar perjanjian pinjam nama ataupun nominee batal secara hukum dan dianggap tidak pernah ada. Komitmen notaris yakni kemampuan pembuktian dari akta notaris terdapat adalah bahwa tugas dari jabatan notaris untuk meningkatkan serta memupuk tindakan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Akibat Hukum Hak Milik Atas Tanah, Nominee, Komitmen Nominee, Komitmen Notaris ABSTRACT The purpose of the study is to analyze the legal consequences of the deed of transfer of title to land carried out on the basis of a name or nominee loan agreement and the commitment of a notary official to unlawful acts. In this writing, it uses a normative juridical approach method to analyze problems with an effort to combine legal materials. This type of research data source is a primary data source, supporting secondary data sources that the author obtains through literature, books, legal dictionaries, and legal journals. The data obtained by the author was qualitatively reviewed as relevant to Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law. The results of this study show that the legal consequences of the deed of transfer of property rights to land carried out on the basis of a name loan agreement or nominee are null and void and are considered to have never existed. The commitment of the notary, namely the evidentiary ability of the notarial deed, is that the duty of the notary position is to improve and cultivate actions while still paying attention to the applicable legal rules. Keyword: Due to Land Title Law, Nominee, Commitment, Notary
UPAYA PENERAPAN PEMERINTAHAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I Made Dwi Putra Sanjaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan menginformasikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempergunakan kewenanngannya yang sudah diatur pada perundang-undangan apakah selaras atau tidak dengan ketentuan. Beberapa fungsi hukum administrasi negara yakni sebagai fungsi instrumental, normative, serta jaminan hukum, dimana seluruhnya adalah separuh dari implementasi demi terwujudnya pemerintah yang baik, selaras dengan prinsip sebuah negara hukum. Penelitian berfokus terhadap fungsi hukum administrasi negara demi mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik serta usaha hukum administrasi negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Penelitian mempergunakan metode hukum penelitian empiris serta teknik pengolahan data kualitatif dengan metode penulisan mencakup sumber bahan hukum, pendekatan permasalahan, serta analisis bahan hukum untuk mendapatkan data yang terkonseptual. Hasil yang tersaji pada tulisan ini yakni bagaimana pemerintah yang baik berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan , Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan Yang Baik. ABSTRACT The research aims to inform and analyze how the implementation of public services carried out by the government to use its authority which has been regulated in the legislation is in line with the provisions or not. Some of the functions of state administrative law, namely as an instrumental, normative, and legal guarantee function, awhere all are half of the implementation for the realization of good government, in accordance with the principle of a rule law. . The research focuses on the function of state administrative law in order to realize the implementation of good government and state administrative law efforts for the realization of good governance. The research uses empirical legal research methods and qualitative data processing techniques with writing methods including sources of legal materials, problem approaches, and analysis of legal materials to obtain conceptual data. The results presented in this paper are how good government relates to state administrative law. Keywords: Governance Addminisstration, Good Governance, State Administrative Law
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui tanggung jawab dari hukum pertanahan itu sendiri dan peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi Konflik Agraria di indonesia dan juga agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah serta kamus-kamus yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut. Hasil studi dari penelitian ini yakni Sengketa perdata yang dimana sengketa mengenai hak dan merupakan kewenangan peradilan umum dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menghambat dalam menanganggulangi konflik agraria yang dimana agar mengetahui sejauh mana efektifitas hukum pertanahan dalam menanggulangi hal tersebut. Di Indonesia sendiri disetiap daerahnya tidak luput dengan adanya konflik agraria salah satunya di daerah Kalimatan Timur Kota Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya selaku anggota Badan Pertanahan Nasional mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penyelesaian sengketa ini yakni tidak bukan ditimbulkan juga oleh masyarakat yang masih tabu akan peran Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan permasalahan tanah mereka. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional ABSTRACT The purpose of this study is to find out the responsibilities of the land law itself and the role of the National Land Agency in tackling Agrarian Conflicts in Indonesia and also to find out what factors are obstacles in the process of resolving Agrarian Disputes in Indonesia. The research method used in this study uses a normative legal research method which is carried out with an approach to legislation, books or scientific works and dictionaries that explain the problem. The results of the study from this research are civil disputes where disputes regarding rights and are the authority of the general court in their resolution. The inhibiting factors in dealing with agrarian conflicts are to know the extent of the effectiveness of land law in overcoming this. In Indonesia itself, each region is not spared by agrarian conflicts, one of which is in the area of ????East Kalimantan, the city of Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya as a member of the National Land Agency stated that the inhibiting factor in tackling this dispute resolution was not caused by the people who were still taboo about the role of the National Land Agency itself in solving their land problems. Key Words: Liability, Land Dispute, National Land Agency
ANALISIS YURIDIS TERKAIT SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HAK ASASI MANUSIA I Dewa Gede Agung Rama Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini ditujukan dalam menganalisis mengenai pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD NRI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD NRI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimiawi ABSTRACT This research is aimed to analyze the regulation of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children in accordance with human rights and the legal implications of regulating chemical castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children. This study uses normative legal research by applying two types of approaches, conceptual approach and statutory approach. In this research, it can be seen that (1) the provisions of Law No. 17/2016 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1/2016 regarding the second amendment to Law No. 23/2002 concerning child protection became law and PP No. 70/2020 concerning procedures for carrying out chemical castration, installing electronic detection devices, rehabilitation, and announcing the identity of perpetrators of sexual violence against children, are a violation of the principles of human rights because it can be classified as a sanction that conflicts with Law No. 39/1999 concerning Human Rights and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This torture is caused by the impact of anti-androgen substances on a person's physical and psychological health. (2) The legal implications of setting chemical castration sanctions that conflict with Law No. 39/1999 concerning Human Rights and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the existence of conflicts with the hierarchy of the statutory legal system and legal uncertainty in Indonesia. If there is a legal uncertainty, then justice and expediency will be difficult to achieve in a statutory regulation. Keywords: Legal certainty, Human rights, Sexual violence, Chemical castration
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Kadek Audrindra Paramitha Tanaya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha rumah penitipan hewan terhadap pemilik hewan selaku konsumen dan juga terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha rumah penitipan hewan yang dalam hal pelayanannya mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak pemilik hewan selaku konsumen dan juga hewan peliharaan yang dititipkan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dalam pembuatannya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa penitipan hewan yaitu kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, keadaan memaksa (overmacht) dan force majeure. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian penitipan hewan batal demi hukum sehingga sesuai pasal 19 ayat (1) UUPK, apabila pelaku usaha wanprestasi maka dirinya wajib bertanggungjawab dengan memberi penggantian kerugian kepada pemilik hewan selaku konsumen. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Kerugian ABSTRACT This study aims to determine the forms of default by animal care home business actors against animal owners as consumers and also related to the responsibility given by animal care home business actors which in terms of their services result in a loss for the animal owner as a consumer and also the animal. entrusted pets. This research was made using a normative legal research method which in its manufacture uses a statutory approach and a factual approach. The results of the study indicate that the forms of default committed by animal care service business actors that cause harm to animal care service users are the possibility of errors in the management of the animal care home, forced circumstances (overmacht) and force majeure. In addition, the inclusion of an exoneration clause in the animal care agreement is null and void so that in accordance with Article 19 paragraph (1) of the UUPK, if a business actor defaults, he is obliged to be responsible for providing compensation to the animal owner as a consumer. Key Words: Liability, Expensation Clause, Losses
KEABSAHAN PRAKTIK JUAL-BELI EMAS VIRTUAL DI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Nyoman Devi Kartikasari; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan daripada jurnal ini yakni, untuk mengetahui keabsahan praktik jual-beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata serta untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam praktik jual beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata. Penelitian ini memakai tata cara riset yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keabsahan praktik jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital telah sah secara hukum. Belum adanya regulasi yang spesifik yang mengatur mengenai praktik jual-beli emas virtual menyebabkan perjanjian jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital belum dapat diakui kepastian hukumnya. Kata Kunci : Jual-Beli, Emas Virtual, Aplikasi, Pegadaian ASBTRACT The purpose of writing this journal is to find out the validity of the practice of buying and selling gold virtually in digital pegadaian applications according to civil law and to find out how legal certainty is in the practice of buying and selling gold virtually in digital pawnshop applications according to civil law. This study uses normative juridical research procedures using the statutory approach and the case approach. The results of this study indicate that in terms of the validity of the practice of buying and selling virtual gold in digital pegadaian applications, it is legally valid. The absence of specific regulations governing the practice of buying and selling virtual gold has resulted in virtual gold buying and selling agreements in digital pegadaian applications not being able to recognize legal certainty. Keywords : Buying-selling, Virtual Gold, Applications, Pegadaian
HARMONISASI PERATURAN GUBENUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Bernika Gretsly Fadila; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Tulisan ini menghasilkan bahwa Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum memuat materi muatan rancangan perda tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan jika dibandingkan dengan perintah tegas pada UU No. 18 Tahun 2008 belum selaras. Pergub Bali No.47 Tahun 2019 sebagai peraturan daerah sejatinya harus selaras dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sesuai dengan asas hirarki dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT This study aims to determine the source-based waste management regulations in Bali and their compliance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. This paper results that the Governor of Bali Regulation No. 47 of 2019 has not yet contained the material for the draft regional regulation on waste management comprehensively and when compared with the firm orders in Law no. 18 of 2008 has not been aligned. Bali Governor Regulation No. 47 of 2019 as a regional regulation should be in line with Law No. 18 of 2008 under the principle of hierarchy in Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations Key Words: Harmonization, Legislation, Waste Management.

Page 107 of 124 | Total Record : 1240

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue