cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 107   108   109   110   111 
PENGATURAN TERHADAP LEGALITAS INVESTASI SAHAM BERBASIS ONLINE BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM INDONESIA Ni Luh Pt Ariel Dewi Maha Dewi; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan daripada studi ini adalah untuk mengkaji pengaturan investasi saham berbasis online dan mendalami bagaimana legalitas dari investasi saham berbasis online tersebut berdasarkan hukum indonesia. Metode penulis gunakan adalah metode normatif melalui cara deskriptif pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa untuk pengaturan terhadap investasi saham berbasis online belum memiliki regulasi peraturan ataupun perlindungan hukum yang pasti, tetapi pengaturan terhadap saham ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT), untuk legalitas investasi saham berbasis online terdapat pada Pasal 2 POJK No.24/POJK.04/2014, untuk legalitas dari Perusahaan Sekuritas diatur dalam POJK No. 20/POJK.04/2016. Kata Kunci : Investasi, Saham, Online, Perusahaan Sekuritas ABSTRACT The purpose of this study is to examine the regulation of online-based stock investments and analyze the legality of online-based stock investments based on Indonesian law. The method used is a normative method with a descriptive way through a conceptual approach and legislation. The results of the study show that online-based stock investment arrangements do not yet have definite arrangements, but arrangements for shares can be found in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the legality of online-based stock investments is contained in Article 2 of POJK No.24/POJK.04/2014, for the legality of Securities Companies it is regulated in PJOK No. 20/PJOK.04/2016. Keywords: Investment, Stock, Online, Securities Company
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HAM Dhea Pristiwanti; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap para korban penyintas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan meninjau dari dasar hukum pidana serta hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung memberikan stigma negative kepada korban sehingga timbul keraguan korban untuk melapor. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundnag-undangan serta literasi hukum lainnya. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah korban penyintas tindak kekerasan seksual memiliki hak yang dilindungi oleh negara yang tertuang dalam UU HAM bahkan serta diperkuat dengan disahkannya UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun pada praktiknya, Pelanggaran Seksual dapat terjadi kepada semua subjek tak terkecuali perempuan Di lingkungan kampus sendiri masih banyak ditemui adanya kekerasan seksual yang melibatkan antara pejabat kampus dan mahasiswa yang diakibatkan adanya relasi kuasa yang tidak setara antara keduanya (Quid pro Quo). Kata Kunci : Kekerasan Seksual, UU PKS, UU HAM, lingkungan pendidikan, Quid pro Quo ABSTRACT This study aims to understand the form of legal protection for sexual violence victims in the educational environment by reviewing the basis of criminal law and human rights law that applies in Indonesia. Indonesian people tend to give negative stigma to sexual violence victims so they becomes hesitant to report the perpetrator to the authorities. This research uses a normative method with statutory approach and legal literacy. The results of this study show that the rights for survivors of sexual violence are protected by the government as stipulated in the Human Rights Law and even strengthened by the ratification of the PKS Law (Abolition of Sexual Violence Law). However in reality, sexual violations can occur to all subjects, including women. In the campus environment itself, sexual violence is often found involving campus officials and students due to unequal power relations between the two (Quid pro Quo). Keywords : Sexual Violence, PKS Law, Human rights Law, educational environtment, Quid pro Quo
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN YANG MENGALAMI PENGANIAYAAN Agus Ariarta; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan serta keberlakuannya di masa yang akan datang. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung studi kepustakaan hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan ini termasuk kedalam kejahatan kesusilaan, serta pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan yang mengalami penganiayaan telah diakomodir dalam beberapa undang-undang di Indonesia seperti KUHP, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dan lain-lain. Kemudian dari praktik kedepannya masih perlu ada pembaharuan di beberapa rumusan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu peran serta dari aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan ini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hewan, Penganiayaan ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how the legal regulation of the criminal act of animal abuse and its application in the future. This study uses a normative legal method with the support of a legal literature study. The results of the study then show that the crime of animal abuse is included in an immoral crime, as well as the regulation of legal protection for animals that experience abuse have been accommodated in several laws in Indonesia. Then from future practice there still needs to be updates in several formulations that are no longer relevant to current conditions. In addition, the participation of law enforcement officers and public awareness is also important in the context of eradicating criminal acts of animal abuse. Keywords: Legal Protection, Animals, Persecution
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PAKAIAN IMPOR BEKAS Cok Gede Putra Janadipa Pemayun; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terdapat konflik antara UUPK dengan UU perdagangan. Berlakunya Permendag No. 18 Tahun 2021 mengenai Produk Dilarang Ekspor serta Produk Dilarang Impor mempertegas bahwasanya pakaian bekas tergolong produk dilarang impor. Guna menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum diberlakukan asas prefensi hukum. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan yang lebih baru adalah UU Perdagangan dan terdapat aturan turunan dari UU Perdagangan berupa Peraturan Menteri. Sehingga dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UU Perlindungan Konsumen. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan memahami peraturan pakaian impor bekas yang ada di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai pakaian impor bekas. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pakaian Impor Bekas. ABSTRACT There is a conflict between the law regarding consumer protection and the trade law. The Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 concerning Export Prohibited Products and Import Prohibited Products emphasizes that used clothing is classified as a prohibited import product. In order to resolve the problem of conflicting legal norms, the principle of legal preference is applied. Based on the principle of lex posterior derogat legi priori, between the Consumer Protection Law and the newer Trade Law, there is the Trade Law and there are regulations derived from the Trade Law in the form of Ministerial Regulations. So in this case the Trade Law overrides the Consumer Protection Law. At this writing the research method used is normative research method. This study aims to understand the regulations for imported used clothing in Indonesia and the legal protection for consumers who wear imported used clothing. Key Words: Legal Protection, Consumers, Used Imported Clothing.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP PENANAM MODAL ASING YANG MENGALAMI KREDIT MACET Putu Ananda Oktavian Pratama; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur penanam modal asing yang melakukan kredit macet serta mengetahui upaya perlindungan hukum kepada bank jika kredit yang disalurkan kepada debitur penanam modal asing mengalami kredit macet. Selain itu bertujuan untuk mengkaji faktor terjadinya kredit macet serta menganalisis perlindungan hukum pada Bank yang mengalami kredit macet yang dilakukan oleh debitur penanam modal asing yang didasari oleh Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam penulisan penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. Kredit macet menimbulkan beberapa kerugian operasional dari bank itu sendiri sehingga kerugian-kerugian tersebut ditutup dengan pinjaman-pinjaman baru selain itu jika kredit sudah dinyatakan macet biasanya nilai jual dari jaminan tambahan tidak bisa dicairkan dengan harga yang sesuai. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, untuk upaya perlindangan hukum pada bank dilakukan dengan langkah hukum preventif, represif, manajemen resiko, serta eksekusi terhadap agunan. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Penanam Modal Asing ABSTRACT The purpose of this study is to determine the legal consequences for debtors of foreign investors who carry out bad credit and to find out legal protection measures for banks if credit extended to debtors of foreign investors experience bad credit. In addition, it aims to examine the factors of the occurrence of bad loans and analyze the legal protection of banks experiencing bad credit carried out by debtors of foreign investors based on the Banking Law and the Investment Law. In writing this research applying normative research methods supported by the approach of legislation. Bad credit causes several operational losses from the bank itself so that these losses are covered with new loans. In addition, if the credit has been declared bad, usually the sale value of the additional collateral cannot be disbursed at the appropriate price. Factors causing bad credit are internal factors and external factors, for legal protection efforts at banks are carried out with preventive, repressive legal steps, risk management, and execution of collateral. Key Words: Bank, Bad Credit, Foreign Investment Company
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM Ayu Ferlina; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul jika melangsungkan perkawinan beda agama khususnya antara muslim dengan non muslim di ranah Hukum Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadinya perkawinan antara muslim dengan non muslim menurut hukum Islam yaitu status perkawinan tersebut tidak sah (dalam Pasal 40 KHI dan Pasal 44 KHI) dan karena perkawinan itu, maka anak yang hadir dalam pasangan tersebut pun dianggap anak tak sah/anak luar kawin yang juga berdampak pada hubungan perdata sang anak dengan ayahnya. Kata Kunci: Akibat Hukum, Beda Agama, Perkawinan, Muslim, Non-Muslim. ABSTRACT The purpose of this study is to identify the legal consequences that arise if interfaith marriages are held, especially between Muslims and non-Muslims in the realm of Islamic law. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the legal consequences that arise when a marriage between a Muslim and a non-Muslim occurs according to Islamic law is that the marital status is invalid (in Article 40 KHI and Article 44 KHI) and because of the marriage, the children present in the couple are also considered children illegitimate/out of wedlock child which also has an impact on the child's civil relationship with his father. Keywords: Different Religion, Legal Consequences, Marriage, Muslim, Non Muslim.
PENTINGNYA PENGATURAN HUKUM PRAKTIK PRIVATISASI PANTAI TANPA ADANYA HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PANTAI SANUR Ni Made Karti; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pengaturan hukum praktik privatisasi pantai tanpa adanya hak atas tanah di wilayah Pantai Sanur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwasanya praktik privatisasi pantai yang dilakukan oleh pemilik bangunan disekitar areal sempadan pantai dapat berupa pengusiran masyarakat lokal yang sedang berada di areal sempadan pantai dan penutupan akses masuk menuju area pantai. Hal tersebut mengacu pada pengaturan hukum pasal 7 UUPA dan tindakan pemilik bangunan yang melakukan praktik privatisasi pada dasarnya melanggar pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Dalam perspektif asas kepentingan umum, wilayah pantai khususnya sempadan pantai merupakan areal publik dan tidak dapat diprivatisasi sesuai isi pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Selain itu, batas garis sempadan pantai telah ditentukan didalam undang-undang dan bangunan yang ada tidak boleh melebihi batas tersebut. Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, belum ada hukum yang mengatur secara pasti mengenai wilayah pantai tempat terjadinya praktik privatisasi oleh pemilik bangunan sekitar area pantai. Kata Kunci: Praktik Privatisasi, Area Pantai, Pengaturan Hukum. ABSTRACT The purpose of this study is to provide information on the importance of legal arrangements regarding the practice of coastal privatization without any land rights in coastal areas. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the practice of beach privatization carried out by building owners around the coastal border area can be in the form of eviction of local people who are in the coastal border area and closing access to the beach area. This refers to the legal arrangement of article 7 UUPA and the actions of building owners who practice the privatization basically violate Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. In addition, the coastline boundary has been determined in the law and the existing buildings must not exceed this limit. In the perspective of the principle of public interest, coastal areas including coastal boundaries are public areas and cannot be privatized in accordance with the contents of Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. So that, with this problem there is a legal vacuum as well as uncertainty in legal arrangements for coastal areas that experience privatization practices due to the actions of building owners around the coastal area. Key Words: Privatization Practice, Beach Area, Audiobook Access, Legal Arrangements.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PNS BERUJUNG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT I Nyoman Anom Nesa Parwasaba; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Keputusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Pemerintah DKI Jakarta memberhentikan secara tidak horamat pada siapa saja oknum Pegawai Negeri Sipil karena secara sah terbuki melakukan korupsi. Tri Prasetyo Utomo tergolong melakukan kejahatan maka dari itu saudara Tri Prasetyo Utomo dierhentikan secara tidak hormat. Putusan hakim tersebut menjadi bukti dalam penegakan hukum yang pasti dan bermanfaat serta adil. Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai namun ASN yang diberhentikan tersebut mengajukan banding langsung ke PTUN, berkaitan dengan itu prosedur yang telah tersedia tidak dilaksanakan dengan tepat. Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan PPK merupakan pejabat yang mempunyai wewenang pada bidang menetapkan dalam pengangkatan, dalam hal pemindahan dan juga pada pemberhentian Pegawai ASN pada instansii pemerintahan sesuai dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyampaian keberatan dapat ditempuh melalui jalur hukum dengan upaya banding administratif dan diajukan dengan prosedur yang telah ditentukan . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, PPK ABSTRACT the Corruption Eradication Panel of Judges Decision No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. The DKI Jakarta Government dishonorably terminated any unscrupulous Civil Servants because they were legally proven to have committed corruption. Tri Prasetyo Utomo was classified as having committed a crime, therefore Tri Prasetyo Utomo's brother was dishonorably terminated . The judge's decision is evidence in law enforcement that is certain and useful and fair. Objections that should have submitted an administrative appeal to the ASN Advisory Board through the Employee Advisory Board but the dismissed ASN filed an appeal directly to the Administrative Court, related to that the existing procedures were not carried out properly. Civil Service Development Officials or better known as PPK are officials who have authority in the field of placement in placements, in terms of transfers and also in the dismissal of ASN Employees in government agencies in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to apply for an objection, it can be pursued through legal channels with administrative appeals and filed with a predetermined procedure. Keywords: Legal Certainty, Corruption, Civil Servants, PPK.
ANALISIS KEPASTIAN PERLINDUNGAN ANALISIS KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA INVESTOR MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DALAM KEGIATAN TRANSAKSI CRYPTO Dwi Hadi Krisdianto; Pande Yogantara S
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency adalah untuk menelaah serta menganalisa perihal seperti apa perlindungan hukum baik terhadap investor aset mata uang digital, yakni Cryptocurrency maupun legalitas Crypto digunakan sebagai metode pembayaran. Penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji dan mendeskripsikan dari berbagai bahan peraturan peraturan perundangan, literatur, dan fenomena kasus yang muncul, dimana berkorelasi dengan pokok bahasan yng akan dibahas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi para investor Cryptocurrency telah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, seperti Permendag No 99 Tahun 2018, Perbabpepti No 5 Tahun 2019, Perbappebti 3 Tahun 2020, Perbappebti 7 Tahun 2021,Perbappebti 8 Tahun 202, dan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, pasal 1 ayat 1 dan pasal 21 menegaskan bahwa insturmen pembayaran yang resmi dipakai di Indonesia yaitu mata uang rupiah. PBI No 18/40/PBI/2016 pasal 34a juga menyebutkan jika penyelenggaraan jasa metode pembayaran tidak diperkenankan untuk melaksanakan metode taransaksi pembyaran memakai mata uang virtual. Aset kripto hanya dapat dipakai untuk kegiatan transaksi pembayaran yang lingkupnya hanya pada aktifitas jual beli aset kripto pada komoditas berjangka dan tidak bisa jika aset kripto disejajarkan serta merta penggunaanya atas uang demi utilitas sebagai instrumen pembayaran pada umumnya. Kata Kunci: Cryptocurrency, Perlindungan hukum, Alat Pembayaran. ABSTRACT Research on legal protection for cryptocurrency investors is to examine and analyze matters such as legal protection for both digital currency asset investors, namely Cryptocurrency and the legality of Crypto being used as a payment method. The research in this writing is normative legal research, which examines and describes various materials of laws and regulations, literature, and emerging case phenomena, which are correlated with the subject matter to be discussed. Furthermore, this study obtained the result that legal protection for Cryptocurrency investors has received clear legal protection, such as Permendag No 99 of 2018, Perbabpepti No 5 of 2019, Perbappebti 3 of 2020, Perbappebti 7 of 2021, Perbappebti 8 of 2021, and UU No 11 of 2008 concerning ITE. In addition, based on Law No 7 of 2011 concerning Currency, article 1 paragraph 1 and article 21 confirms that the official payment instrument used in Indonesia is the rupiah currency. PBI No 18/40/PBI/2016 article 34a also states that if payment method service providers are not allowed to carry out payment transaction methods using virtual currency. Crypto assets can only be used for payment transaction activities whose scope is only for buying and selling crypto assets in commodity futures and cannot be used if crypto assets are immediately aligned with money for utility as a payment instrument in general. Keywords: Cryptocurrency, legal protection, means of payment.
KEABSAHAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN I Gede Ananda Eka Diana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan dari media sosial Tiktok sebagai objek jaminan maupun terkait dengan permasalahan yang berpotensi ditimbulkan. Dengan mengaplikasikan metode yuridis-normatif sebagai metode penelitian hukum serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (1) Media sosial Tiktok dapat digunakan sebagai objek jaminan selama dapat dilakukan atau ditentukan adanya mekanisme pemindahan hak milik atau penguasaan terhadap akun tersebut, (2) konsekuensi yang timbul dari penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan adalah bahwa penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan berpotensi melanggar terms of use pengguna serta tidak mendapat perlindungan yuridis. Kata kunci: Hak Kebendaan, Jaminan, Media Sosial, Tiktok ABSTRACT This journal then aims to examine the validity of Tiktok's sosial media as an object of guarantee as well as related to problems that have the potential to arise. By using a normatif legal research method with the technique of collecting legal materials, the study of literature is analyzed in accordance with the problems studied in a qualitative juridical manner. This study obtained the results that (1) Tiktok sosial media can be used as an object of guarantee as long as it can be carried out or it is determined that there is a mechanism for transferring ownership or control of the account, (2) the consequences arising from the use of Tiktok sosial media as an object of guarantee are that using sosial media Tiktok as an object of guarantee can be a violation of user’s terms of use and there is no legal protection for parties who use Tiktok sosial media as an object of guarantee. Keywords: Property Rights, Security, Sosial Media, Tiktok

Page 109 of 124 | Total Record : 1240

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue