cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 103   104   105   106   107 
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA Dati Amaliyah; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini. Dalam studi ini metode penelitian yang digunakan adalah merupakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta dengan menggunakan teknik deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini memanglah merupakan amanat daripada undang-undang. Akan tetapi hingga sampai dengan saat ini pembentukan badan peradilan khusus pilkada masih belum terealisasi, yang dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terbentuknya lembaga tersebut. Terlebih lagi, dengan dikeluarkannya pula putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara tidak langsung menghilangkan sifat kesementaraan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 atas kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam menangani sengketa terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk didalamnya sengketa atas pilkada tersebut. Kata Kunci : Pilkada, Badan Peradilan Khusus, Sengketa, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of establishing a special judicial body for the current election and the factors that are obstacles in the formation of a special judicial body for the current election. In this study the research method used is normative law with a statutory approach and a legal concept analysis approach using primary and secondary legal materials and using descriptive techniques. The results of the study show that the formation of a special judiciary body for regional elections is indeed a mandate rather than a law. However, until now the formation of a special election court body has not been realized, which is due to several factors that have become obstacles to the formation of this institution. What's more, with the issuance of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 85/PUU-XX/2022 which indirectly eliminates the temporary nature regulated in Law no. 8 of 2015 on the authority of the Constitutional Court in handling disputes related to disputes over the general election results including disputes over the local elections. Keywords: Regional Head Election, Special Judicial Body, Dispute, Violation
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP KAUM MUSLIM DI INDIA Dewa Ayu Kila Barko Lingga; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan diskriminasi terhadap kaum Muslim di India sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku atas diskriminasi terhadap kaum Muslim di India. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian ini, tindakan diskriminasi agama telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kaum Muslim di India, berupa perlakuan pembedaan dan pengecualian penegakan dan sistem hukumnya. Tindakan diskriminasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia internasional berdasarkan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan diskriminasi ini dapat dilaksanakan di India sesuai dengan yurisdiksi pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan kewajiban negara anggota untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Selain itu, negara anggota ICCPR dapat melakukan pengaduan terhadap India atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Konvensi ini. Pengaduan individu diatur dalam Optional Protocol to the ICCPR yang memberikan korban pelanggaran hak asasi manusia kewenangan untuk melakukan pengaduan secara individual, akan tetapi India tidak terikat terhadap ketentuan tersebut karena tidak meratifikasinya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi Agama, Hak Asasi Manusia Internasional, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT The writing of this study aims to comprehend acts of discrimination in India against Muslims as an infringement of international human rights and to analyze the criminal responsibility of perpetrators of the discrimination against Muslims in India. The research method in this writing is the juridical normative research method and uses statute, cases, and fact approach. According to this study, India have been subjected to acts of religious discrimination by the government and law enforcement, including unfair treatment and exclusion from the legal system and enforcement. This act of discrimination is an infringement of international human rights based on Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 20 paragraph (2) and Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pursuant to the responsibility of State Parties to ensure the implementation and protection of the rights and obligations stipulated in the Convention, perpetrators of this act of discrimination could be held criminally liable in India under the jurisdiction of human rights violations. Additionally, ICCPR State Parties may file complaints against India for violations committed against the regulations of this Convention. Individual complaints are regulated in the Optional Protocol to the ICCPR which gives victims of human rights infringements the authority to make individual complaints, but India is not bound by this provision because it has not ratified it. Keywords: Legal Justice, Religious Discrimination, International Human Rights, Criminal Liability.
PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG DIGOLONGKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN Putu Dyah Pramitha Dewi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait transgender serta mengetahui kedudukan transgender dari perspektif kependudukan di Indonesia serta dapat mengetahui dan menganalisis terkait penempatan bagi terpidana transgender pada lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian normatif, yang menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan kasus ( case approach ) serta pendekatan undang – undang ( statute approach ) yang konteks nya dilakukan dengan cara menelaah Undang – Undang yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah di Indonesia sendiri belum ada pengakuan resmi mengenai transgender terutama apabila kaum transgender tersebut terlibat dengan hukum. Dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan jenis kelamin dapat dilakukan dengan merujuk pada pasal 56 ayat 1 terkait pencatatan peristiwa penting lainnya yang temasuk pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh pejabat yang betugas pada bagian pencatatan sipil disertai dengan permintaan dari masyarakat bersangkutan yang memiliki kepentingan, setelah munculnya penetapan dari pengadilan negeri setempat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kata kunci : Transgender, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT Writing this journal has the aim of understanding more deeply about transgender and knowing the position of transgender from a population perspective in Indonesia and being able to know and analyze regarding the placement of transgender convicts in correctional institutions. The method used in writing this journal is the normative research method, which uses several types of approaches, namely the case approach and the statute approach, the context of which is carried out by examining laws related to legal issues. The results obtained from this research are that in Indonesia itself there is no official recognition of transgender people, especially if transgender people are involved with the law. In Law No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration, sex changes can be made by referring to Article 56 paragraph 1 regarding the recording of other important events which include changing sex can be carried out by officials in charge in the civil registration section accompanied by a request from the community concerned who has an interest, after the emergence of a determination from the local district court that has permanent legal force. Keywords: Transgender, Convicts, Penitentiary
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proteksi hukum atas konsumen yang mengonsumsi atau mempergunakan produk kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM serta untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diterapkan bagi para pemilik usaha kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM dan Langkah preventifnya. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian yang dicoba menerapkan metode, mempelajari, serta menelusuri literatur hukum dan menganalisa informasi sekunder semacam aturan Perundang-Undangan serta teori hukum, guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Perihal tentang proteksi hukum sudah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) serta (2) UUPK perihal Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sejatinya pengusaha mempunyai kewajiban menyediakan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan karena mengkonsumsi atau menggunakan barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Peranan BPOM yakni melaksanakan aktivitas evaluasi serta penyidikan atas pelaku usaha yang nakal. Adapun pelaku usaha yang tak patuh pada aturan bisa dijerat sanksi hukuman berbentuk sanksi administratif serta sanksi pidana. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Kosmetik, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to provide an understanding of legal protection for consumers who consume or use cosmetic products that are not registered with BPOM and to find out the lagal sanctions that will be applied to cosmetic business owner who are not registered with BPOM and their preventive steps. Through normative juridical legal research methods, in which research attempts to apply methods, study and explore legal literatur and analyze secondary information such as statutory regulations and legal theory, in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. Regarding legal protection, it has been explained in Article 19 paragraphs (1) and (2) of the UUPK regarding Responsibilities of Business Actors, in fact entrepreneurs have the obligation to provide compensation to consumers for losses caused by consuming or using goods or services that are traded. The role of BPOM is to carry out evaluation and investigation activities on unscrupulous business actors. As for business actors who do not comply with the rules can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Keywords: Legal Sanctions, Consumer Protection, Cosmetics.
LEGALITAS PRIVATISASI LAHAN PANTAI UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Gilang Ambhibika Mangalam; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait apa saja bentuk privatisasi lahan pantai yang dilakukan oleh pengusaha serta dapat mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana legalitas mengenai privatisasi lahan pantai menurut perspektif hukum. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep konsep hukum. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan kepada pendayagunaan ius constitutum serta dapat berupa tesis, buku, yurisprudensi serta literatur kepustakaan yang berkorelasi dengan pemanfaatan lahan pantai untuk kepentingan industrial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejatinya telah terdapat peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan pantai demi kepentingan industrial, namun belum penegakan hukumnya belum terealisasi secara tegas oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan efek jera kepada para pemilik modal yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu perlu menjadi prioritas dan perhatian khusus untuk pemerintah, agar dapat menjamin hak hak masyarakat umum yang ingin berwisata maupun menjamin hak hak masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kata Kunci: Privatisasi, Lahan Publik Pantai, Kepentingan Industrial ABSTRACT This study aims to ascertain and provide a comprehend understanding towards the legality or legitimacy of the privatization of coastal land for industrial purposes from a legal perspective. The method applied in the article is a normative juridical research method utilizing a legislation and legal concepts approach. Normative legal research is a conformation of research that emphasizes the use of jus constitutum, theses, books, jurisprudences, and library literature which related to the use of coastal land for industrial purposes. The results of this study indicate that in fact there have been regulations governing the privatization of coastal public lands for industrial purposes, but there has not been a realization in strict law enforcement that can be done by the central government also local to provide a deterrent effect to capital owners who are detrimental to the community. This of course needs to be a priority and special attention for the government, aims to guarantee the rights of the general public who want to travel as well as guarantee the rights of coastal communities who make a living as fishermen. Key Words: Privatization, Coastal Land, Industrial Purposes
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) MELALUI ARBITRASE Kadek Mas Kinari Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi dan mengetahui kekuatan hukum serta proses penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non-litigasi) dengan cara Arbitrase. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tinjauan literatur dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Literatur berasal dari sumber-sumber hukum yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini, khususnya berbagai bahan hukum primer yaitu undang-undang serta bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu buku, kamus-kamus hukum, majalah hukum, serta tulisan-tulisan pendukung lainnya. Hasil dari penelitian yaitu putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) selaku lembaga arbitrase mempunyai kekuatan hukum sama seperti Pengadilan Negeri, yaitu putusan tingkat pertama dan terakhir, bersifat final and binding bagi seluruh pihak yang berselisih; sehingga itu tidak bisa diajukan banding, dikuatkan pada banding, maupun tunduk pada pertimbangan ulang. Kata Kunci : Sengketa, Alternatif, Arbitrase ABSTRACT The purpose of this study is to identify and determine the power of law and the process of resolving business disputes outside the court (non-litigation) by means of arbitration. The research method used was a literature review carried out before, during, and after the research to complete the research. Literature comes from legal sources used for the preparation of this journal, especially various primary legal materials, namely laws and secondary legal materials, including books, legal dictionaries, legal magazines, and other supporting writings. The results of the research are BANI decisions (Indonesian National Arbitration Board) as arbitration institutions have the same legal force as District Courts, namely first and last level decisions, are final and binding for all parties to the dispute; so that it cannot be appealed, strengthened on appeal, or subject to reconsideration. Keywords: Dispute, Alternative, arbitration
PENGATURAN MITIGASI BENCANA LIKUIFAKSI DALAM PERDA RTRW KABUPATEN JEMBRANA I Putu Bagus Darma Saputra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan zonasi kawasan rawan bencana yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana dan memberikan rekomendasi pentingnya pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana. Metode yuridis normatif sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana telah mengatur zonasi kawasan rawan bencana dari beberapa jenis potensi bencana yang ada. Namun terdapat salah satu jenis potensi bencana yang belum mendapat pengaturan mitigasi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana, yaitu bencana likuifaksi yang potensi terjadinya bencana ini di beberapa wilayah Kabupaten Jembrana termasuk dalam kategori risiko sedang hingga risiko tinggi. Sehingga perlu untuk menambahkan pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam porses revisi Perda RTRW Kabupaten Jembrana yang terbaru. Kata Kunci: Mitigasi, Bencana Likuifaksi, Tata Ruang ABSTRACT The writing in this journal is motivated by the problem of liquefaction disaster mitigation regulation that have not been regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation. This journal aims to find out the zoning regulation for disaster-prone areas as regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation and provide recommendations for liquefaction disaster mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulations. The Normative Juridical Method as the basis for research methods in journals is combined with the analysis of legislation to analyze legal issues in the topic of discussion. The results is found that the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation has regulated the zoning of disaster-prone areas from several types of potential disasters. However, there is one type of potential disaster that has not received mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning, and that is namely the liquefaction disaster where the potential for this disaster in several areas of Jembrana Regency is included in the moderate to highrisk category. Because of that, it is necessary to add a liquefaction disaster mitigation regulation in the revision process of the latest Jembrana Regency Spatial Planning Regulation Key Words: Mitigation, Liquefaction Disaster, Spatial Planning
ANALISIS KREDIT BERMASALAH DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN Anak Agung Ayu Gangga Muni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam artikel penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kredit bermasalah dan mengetahui prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah. Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris Dengan lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud , jenis pendekatan Deskriptif yang berdasarkan pada sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data yang dilakukan di penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Dalam memberikan kredit bank memiliki tingkat resiko yang paling tinggi mengalami kredit bermasalah, kredit bermasalah ini sering terjadi juga karena beberapa faktor yang terdiri dari faktor dari debitur, faktor dari kreditur itu sendiri dan juga faktor dari luar debitur dan kreditur. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini bank-bank biasanya melakukan upaya penyelamatan kredit yang disebut dengan restrukturisasi. Sebelum memberikan kebijakan restrukturisasi biasanya di Bank BPD Bali melakukan Prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah sesuai dengan SOP Bank Tersebut. Kata Kunci : Analisis Kredit, kredit bermasalah, Kebijakan Restrukturisasi. ABSTRACT The purpose of this research article is to determine the factors that cause non-performing loans and to determine credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as the handling of non-performing loans. In this study using the Juridical Empirical Research Type with the research location at PT. The Bali Regional Development Bank Ubud Branch in this study used the Legislative Approach (The Statue Approach) besides that there was also a Fact approach, namely a descriptive approach based on data sources of primary legal materials and secondary legal materials. This study uses data collection techniques through interviews and document studies. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that in providing credit, banks have the highest level of risk for experiencing non-performing loans, these non-performing loans often occur due to several factors consisting of factors from the debtor, factors from the creditor itself and also factors from outside the debtor and creditor. In dealing with non-performing loans, banks usually carry out credit rescue efforts called restructuring. Before providing a restructuring policy, Bank BPD Bali usually performs credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as a handling of non-performing loans in accordance with the Bank's SOP. Keywords : Credit Analysis, non-performing loans, Restructuring Policy.
PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA SEBAGAI WARISAN DUNIA YANG DIAKUI UNESCO Rizki Paramukti Soemadi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana proses pendaftaran warisan budaya dan alam Indonesia sebagai Warisan Dunia melalui sertifikasi UNESCO dan menyelisik keuntungan yang didapatkan dengan gelar ‘Warisan Dunia’. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji bagaimana proses legalisir budaya dan alam Indonesia sebagai warisan yang dilindungi dalam skup internasional dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : proses penggelaran suatu warisan menjadi Warisan Dunia harus melalui lima tahap: Tentative List/Daftar Tentatif, The Nomination File/File Nominasi, The Advisory Bodies, dan Penentuan Nilai Universal Luar Biasa oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Indikator paling utama dalam penentuan kelayakan gelar Warisan Dunia adalah Nilai Universal Luar Biasa/Outstanding Universal Value, tanpa OUV tidak mungkin suatu warisan dapat tergolong menjadi Warisan Dunia. Terdapat pula beberapa penggolongan keuntungan yang didapatkan bagi negara yang memiliki situs Warisan Dunia, yakni: perlindungan, ekonomi, finansial, politis, dan psikologi. Keuntungan ini didapatkan melalui peraturan internasional yang mengatur ataupun jasa diplomatik dari dalam ataupun luar negeri. Kata Kunci : UNESCO, Warisan Dunia, Pendaftaran Warisan Dunia, Keuntungan Gelar Warisan Dunia. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how the process of registering Indonesia's cultural and natural heritage as a World Heritage through UNESCO certification and examine the benefits obtained with the title ‘World Heritage’. In this scientific article, one type of research is used, namely normative research which examines how the process of legalizing Indonesian culture and nature as a protected heritage in international scope and literature related to the subject matter. The results of this study indicate that : the process of making a heritage a World Heritage must go through five stages: the Tentative List, The Nomination File, The Advisory Bodies, and the Determination of Outstanding Universal Value by UNESCO’s the World Heritage Committee. The most important indicator in determining the eligibility for the title of World Heritage is Outstanding Universal Value, without OUV it is impossible for an inheritance to be classified as World Heritage. There are also several classifications of benefits that are obtained for countries that have World Heritage sites, namely: protection, economic, financial, political, and psychological. This advantage is obtained through international regulations that regulate or diplomatic services from within or outside the country. Keywords: UNESCO, World Heritage, World Heritage Registration, Advantages of World Heritage Title.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRAKTIK FINTECH DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian dalam tulisan ini tujuannya supaya mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan konsumen ketika melakukan pinjaman online ilegal serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum pada penyelenggara fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal. Pada artikel ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan Statue Approach yang mana dalam pendekatan ini mengutamakan aturan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ketentuan hukum yang jadi pengatur perjanjian lewat online ataupun internet, sama dengan ketentuan hukum tentang perjanjian secara langsung ataupun reguler serta untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1230KUHPerdata. Landasan hukum pinjaman online sendiri diatur di Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan basis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online. Kata Kunci: Financial Teknologi, Pinjaman Online Ilegal, OJK ABSTRACT The research in this paper aims to find out how the validity of agreements made by consumers when making credit online illegally and how government policies related to legal protection for fintech providers in the form of illegal online loans. This article uses normative research with the Statue Approach approach which in this approach prioritizes legal materials in the form of laws and regulations relating to legal issues and as basic materials in conducting research. The results of this study note that the legal provisions governing agreements via the internet or online are the same as legal provisions regarding agreements or conventional ones and to test the validity of an agreement, it must meet the requirements contained in Article 1230 of the Civil Code. The legal basis for online loans is regulated in OJK Number 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-based Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/PBI/2017/2017 concerning the Implementation of Financial Technology as a legal basis the application of the online loan agreement business Key Words: Financial Technology, Ilegal Online Loans, OJK

Page 105 of 124 | Total Record : 1240

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue