cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 104   105   106   107   108 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO MELALUI APLIKASI INVESTASI ONLINE Firda Adilla Aulia Putri; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hal yang berkaitan dengan regulasi aktivitas transaksi jual beli aset kripto di Indonesia guna mengetahui bagaimana pengaturan perwujudan perlindungan hukum investor kripto sebagai pengguna pada aplikasi investasi online di Indonesia. Pada penyusunan studi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kegiatan menganalisis regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang peulis teliti yaitu terkait transaksi jual beli aset kripto melalui aplikasi online. Hasil yang didapat oleh penyusun dalam studi ini yakni ditemukannya pengaturan hukum transaki kripto di Indonesia yakni diantaranya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi para investor yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum tersebut tercantum dalam KUHperdata, UU Nomor 11 /2008 dan UU Nomor 8/1999. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Komoditi Aset Digital ABSTRACT This study aims to analyze more in terms related to the regulation of crypto asset buying and selling transaction activities in Indonesia in order to find out how to regulate the embodiment of legal protection for crypto investors as users of online investment applications in Indonesia. In compiling this study, the author uses a normative legal research method through the approach to the laws and regulations that apply in Indonesia by analyzing regulations or regulations related to legal issues that the authors examine carefully, namely those related to buying and selling crypto assets through online applications. The results obtained by the authors in this study are the discovery of legal regulations for crypto transactions in Indonesia, including those regulated in Law Number 10/2011, Government Regulation Number 49/2014, Minister of Trade Regulation Number 99/2018, and Bappebti Regulation Number 5/2019. There are 2 forms of legal protection for investors, namely preventive and repressive legal protection. This legal protection is stated in the Civil Code, Law No. 11/2008 and Law No. 8/1999. Key Words: Law Protection, Investment, Digital Asset Commodity
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BAWAH TANGAN APABILA TERJADI WANPRESTASI Desak Putu Nugraheni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui terkait kekuatan hukum dalam perjanjian kredit di bawah tangan dalam lembaga perbankan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum nornatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pihak bank selaku kreditur dalam pemberian kredit kepada nasabah selaku debitur dapat dilakukan dengan cara perjanjian kredit dibawah tangan. Namun, perjanjian kredit di bawah tangan terhadap kekuatan hukumnya juga tetap mengikat para pihak antara kreditur dan debitur. Perjanjian di bawah tangan jika dilihat dari kekuatan hukumnya, maka tergantung terhadap pengakuan para pihak bersangkutan “debitur maupun kreditur” terhadap kebenaran isi maupun tanda tangan yang telah disetujui terkait perjanjian tersebut. Namun kelemahannya, para pihak mungkin saja dapat membenarkan maupun memungkiri tanda tangannya. Perjanjian di bawah tangan dapat disebut memiliki pembuktian secara lahir, jika pihak yang menandatanganinya mengakui telah menandatangani perjanjian tersebut, maka terhadap perjanjian itu merupakan bukti sempurna dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani. Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian secara formil, jika para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengakui tanda tangannya. Menurut KUHPerdata pada Pasal 1875, menegaskan “perjanjian di bawah tangan yang diakui secara pembuktian materiil oleh para pihak yang menandatangani dan merupakan bukti sempurna sama seperti akta otentik, sedangkan bagi Hakim perjanjian di bawah tangan terhadap pihak ketiga memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.” Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Kredit, Perjanjian Bawah Tangan. ABSTRACT This study aims to determine the legal power of underhanded credit agreements in banking institutions. The writing method in this article uses normative legal research using statutory and conceptual approach. The results of the study show that the bank as a creditor in offering credit to customers as debtors can be done by means of an underhand credit agreement. However, the credit agreement under the hand against its legal force also binds the parties between the creditor and the debtor. An underhand agreement if viewed from its legal force, it depends on the acknowledgment of the parties related to the “debtor and creditor” of the correctness of the contents and signatures that have been approved by the agreement. However, the weakness in that the parties may be able to confirm or deny the signature. An underhand agreement can have outward proof, if the recognized party has been called the agreement, then the agreement is perfect evidance and applies to the parties involved. An underhand agreement has the power of formal proof, if the parties recognizing the acknowledment receive a sugnature. According to the Civil Code in Article 1875, it is stated that “a private agreement which is recognized as material evidance by the parties which is parfect evidance is the same as an authentic deed, while of judges, a third underhand agreement has free evidentiary power.” Key Words: Legal Force, Credit Agreement, Underhand Agreement.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH 17 TAHUN DI LINGKUNGAN SEKOLAH Gusti Ayu Diyan Vanessa Cristina; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindakan kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun dan untuk mengetahui apakah mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun di sekolah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tindakan kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: hukuman fisik, pelecehan seksual dan intimidasi yang dimanifestasikan dalam berbagai cara, mulai dari kekerasan verbal atau pelecehan secara sporadis hingga kekerasan fisik dalam bentuk pemerkosaan atau pemukulan. Mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun di sekolah karena dinilai dapat menyelamatkan masa depan anak yang masih panjang dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindaskan kriminal di sekolah, sehingga anak akan terhindar dari pengaruh buruk yang sangat tidak baik bagi kehidupannya yang masih panjang. Kata Kunci: Mediasi, Anak, Tindak Kekerasan di Sekolah. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the characteristics of acts of violence in schools committed by children under 17 years of age and to determine whether mediation can be used in the resolution of acts of violence committed by children under 17 years in schools. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a legal conceptual approach. The results showed that the characteristics of acts of violence in schools committed by children under 17 years of age were grouped into three main types: corporal punishment, sexual harassment and intimidation which manifested in various ways, ranging from verbal violence or sporadic harassment to physical violence in the form of rape or harassment. beating. Mediation can be used in resolving acts of violence committed by children under 17 years old at school because it is considered to be able to save a child's long future and as an effort to protect the law for children who commit criminal acts at school, so that children will be protected from bad influences that are very bad. not good for his long life. Key Words: Mediation, Children, Violence in Schools.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Radha Putri Nandini; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi seseorang yang dimana dalam jurnal ini lebih mengkhusus kepada profesi Notaris dalam melakukan tindak pidana khususnya penggelapan serta bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan apabila dilakukan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana melihat permasalahan yang terjadi langsung pada masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyatakan Notaris dalam melakukan tindak pidana penggelapan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mentalitas yang dimiliki seorang Notaris sebagai Pejabat Umum, upaya pemenuhan kebutuhan hidup, adanya niat dan kesempatan serta sifat tamak yang ada dalam diri manusia. Penegakkan hukumnya pun memiliki prosedur yang cukup berbeda karena Notaris disini sebagai Pejabat Umum. Kata Kunci : Pejabat Umum, Notaris, Penggelapan ABSTRACT This research aims to find out the factors that can influence a person in which in this journal it is more specific to the notary profession in committing criminal acts, especially embezzlement and how the legal arrangements related to criminal acts of embezzlement are carried out by public officials, namely notaries. The research method used in writing this journal is empirical legal research which looks at problems that occur directly in the community and is then linked to the applicable laws and regulations. This study states that the Notary in committing the crime of embezzlement is certainly influenced by several factors, namely the mentality of a Notary as a Public Official, efforts to fulfill the necessities of life, the existence of intentions and opportunities and the nature of greed that exists in humans. Law enforcement also has quite different procedures because the Notary is here as a General Official. Keywords: Public Official, Notary, Embezzlement
PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN INVESTASI TRADING ILEGAL DI INDONESIA Putu Ayu Filri Regeena Sutawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memahami upaya dalam mengatasi trading ilegal dan agar pembaca memahami bagaimana cara mendapatkan kembali uang investasi trading ilegal. penulis menggunakan metode penelitian normatif. Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta. Upaya dalam mengatasi perjudian berkedok investasi trading yakni: Memastikan pengaturan yang terdapat pada platform investasi trading, Mengatur investasi internet lebih ketat, Situs investasi resmi harus didaftarkan, sedangkan situs investasi tidak sah harus diblokir, Memastikan legalitas layanan atau platform keuangan yang diikuti, Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan aman harus memastikan keuntungan yang diberikan oleh investasi trading tersebut rasional dan masuk akal, Memahami skema platform keuangan tersebut, dan Pahami hak-hak korban investor dan instrument hukum yang cocok terhadap kasus investasi trading yang tercantum pada Undang-Undang. kata kunci : trading ilegal, binary option, investasi ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the efforts to deal with illegal trading and for readers to understand how to get back illegal trading investment money. the author uses normative research methods. The instrument in this study was a documentation study, namely data collection techniques based on written documents. The approach taken in this scientific article is an approach that uses a statutory approach. In this scientific article, researchers use primary legal materials and secondary legal materials. This scientific article is descriptive in nature (descriptive research) which means a study that describes a very specific situation based on facts. Efforts to deal with gambling under the guise of investment trading include: Ensuring the arrangements contained in trading investment platforms, Regulating internet investments more stringently, Official investment sites must be registered, while unauthorized investment sites must be blocked, Ensuring the legality of services or financial platforms that are followed, For people who If you want to invest safely, you must ensure that the profits provided by trading investments are rational and reasonable, understand the scheme of the financial platform, and understand the rights of investor victims and legal instruments that are suitable for trading investment cases listed in the law. keywords : illegal trading, binary option, investation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA EYELASH EXTENSION Kadek Krisnanda Pandi Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguma eyelash extension yang dirugikan dan upaya penyelesaian terhadap kerugian konsumen sebagai pengguna eyelash extension. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen eyelash extension yang dirugikan dan tanggung jawab pelaku usaha eyelash extension. Tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, namun perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa eyelash extension saat ini masih belum maksimal karena masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini eyelash extension. Walaupun tidak semua pelaku usaha eyelash extension menyebabkan kerugian pada konsumen, namun masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa pemasangan eyelash extension terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan beberapa faktor mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi serta tidak mengulanginya lagi. Kata Kunci: Jasa, Pertanggungjawaban, Penyelesaian ABSTRACT The purpose of writing this journal is to provide an understanding the accountability of business actors to consumers who use eyelash extensions that harmed by the product and complite with the solution. The research method used in this journal is empirical legal. Legal protection for consumers has been stated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which in this jornal will discuss the form of legal protection for consumers of eyelash extension who are harmed and the responsibility of eyelash extension business actors. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, but legal protection for consumers who experience losses due to eyelash extension services is currently not optimal because there are still many who commit violations committed by business actors, in this case eyelash extension. Although not all eyelash extension business actors cause harm to consumers, there are still some who do not carry out their obligations, causing losses to consumers. The implementation of the responsibility of eyelash extension service business actors towards consumers who suffer losses due to several factors obliging the eyelash extension business actors to be responsible for providing compensation and not repeating it. Keywords: Service, Accountability, Accomplishment.
ANALISIS PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PEMODAL BESAR BERKAITAN DENGAN PAKAN AYAM RAKYAT DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 Yosefina Victoria Herman; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang praktek persaingan usaha tidak sehat yang dijalankan oleh pemodal besar terhadap peternak ayam rakyat yang dimana ditinjau dari UU 5/1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Karena dalam penulisan ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan praktek persaingan curang yang dilakukan pemodal besar kepada peternak ayam rakyat dibutuhkan sumber hukum tertulis dan sumber pustaka hukum lainnya. Hasil studi menunjukan bahwa pakan ternak berupa jagung masih menjadi problematika di kalangan peternak rakyat. Hal ini terjadi karena adanya dominasi dari para pengepul dan perusahaan yang kekuatan modalnya lebih besar, sehingga peternak ayam rakyat kesulitan memperoleh jagung karena persediaan jagung di pasar tidak ada. Sehingga dalam kasus ini perlu untuk dianalisis terkait dengan praktek persaingan curang yang dilakukan oleh pemodal besar yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Persaingan Bisnis. Selain itu, pentingnya peran serta dari pemerintah untuk mengatasi adanya dominasi-dominasi yang dilakukan oleh para pemodal besar sehingga, terciptanya persaingan usaha yang sehat diantara para pengusaha ternak ayam. Kata kunci : Praktek Persaingan Usaha, Dominasi, Pakan Ternak ABSTRACT The Purpose of this study is to find out about the practice of unfair business competition carried out by large investors against smallholder chicken farmers, which is reviewed from Law 5/1999 concerning Unfair Business Competition. The writing method used is a normative legal research method or literature. Because in this paper to find out things related to the practice of fraudulent competition carried out by large investors to smallholder chicken farmers, written legal sources and other legal literature sources are needed. The results of the study show that animal feed in the form of corn is still a problem among smallholder farmers. This happens because of the dominance of the collectors and companies with greater capital power, so that smallholder chicken farmers have difficulty obtaining corn because there is no supply of corn in the market. Therefore, in this case it is important to analyze the practice of fraudulent competition carried out by large investors under the Business Competition Law. In addition, the importance of the government's participation in overcoming the dominations carried out by large investors so as to create healthy business competition among chicken farmers. Keywords: Business Competition Practices, Domination, Animal Feed
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI Ni Komang Laba Swastami Yanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 yakni meliputi perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja,selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali dan peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Terkait masih maraknya penempatan PMI Krama Bali secara non prosedural oleh oknum agen penyalur kerja. BP2MI daerah Bali berkoordinasi dengan stalkholder dibidang ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan serta Imigrasi sampai pada perangkat desa bekerja sama melakukan upaya pencegahan mulai dari langkah preventif yaitu sosialisasi di sejumlah desa di daerah Bali. Memperketat pengawasan pemeriksaan paspor oleh pihak Imigrasi, peluncuran aplikasi Bali Mantap serta mewajibkan Perusahaan Penempatan atau Perekrutan mendaftar melalui Sisnaker dengan rutin memperbaharui data PMI Krama Bali. Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Non Prosedural, Pekerja Migran Indonesia ABSTRACT The writing of this study aims to provide knowledge to readers and the public regarding legal protection for PMI Krama Bali based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 concerning the Protection System for Indonesian Migrant Workers Krama Bali. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results show that the legal protection system for PMI Krama Bali is based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 which includes protection for PMI from Bali before work, during work, after work, family protection for PMI from Bali, rights and obligations, employment information system and PMI registration. from Bali and the role of the community, guidance and supervision as well as administrative sanctions. Related to the widespread placement of PMI Krama Bali in a non-procedural manner by unscrupulous employment agents. BP2MI Bali area coordinates with stalholders in the field of employment such as the Department of Manpower and Immigration to village officials working together to carry out prevention efforts starting from preventive measures, namely socialization in a number of villages in the Bali area. Tightening supervision of passport checks by the Immigration Office, launching the Bali Mantap application and requiring Placement or Recruitment Companies to register through Sisnaker by regularly updating PMI Krama Bali data. Keywords: Legal Protection Efforts, Non-Procedural, Indonesian Migrant Workers
KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Sagung Dinda Surya Paramitha; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana hubungan keadilan restoratif terhadap adanya pembatasan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat mngetahui dan menganalisis bagaimana pembatasan diversi yang terdapat dalam UUSPPA terhadap seorang anak yang melakukan RecidiveKeadilan merupakan hak dari semua orang baik anak ataupun orang dewasa. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua anak itu memiliki hak atas keadilan serta perlindungan hukum selama tumbuh kembangnya yang diharapkan mampu menjauhkan mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja terjadi di lingkungan sekitarnya. Seorang anak ia sebuah harta yang tak ternilai bagi keluarga, masyarakat dan negara. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut juga sebagai UUSPPA menerapkan teori keadilam restoratif dengan upaya diversi. Diversi dan Keadilan Restoratif sudah diatur dalam UUSPPA yang lebih menekankan kepada titik perdamaian dibandingkan proses hukum secara formal untuk mencegah anak dari hukuman penjara secara khusus dan juga meningkatkan sikap sosial masyarakat terhadap tindak pidana anak. Kata Kunci : Anak, Keadilan Restoratif, Diversi ABSTRACT Writing this journal has the aim to understand more deeply related to how the relationship of restorative justice to the existence of diversion restrictions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to be able to know and analyze how the diversion restrictions contained in UUSPPA against a child who commits Recidive Justice are rights of all people whether children or adults. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that all children have the right to justice and legal protection during their development which is expected to keep them away from acts of violence and discrimination that could occur in their surroundings. A child is an invaluable treasure for the family, society and country. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or what is also known as UUSPPA applies the theory of restorative justice with diversion efforts. Diversion and Restorative Justice have been regulated in the UUSPPA which places more emphasis on the point of peace than the formal legal process to specifically prevent children from being imprisoned and also to improve social attitudes towards juvenile crimes. Keywords : child, Restorative Justice, Diversion
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL Anak Agung Wahyu Wedangga; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi untuk mengkaji apa saja bentuk regulasi yang berlaku mengenai peer to peer lending atau pinjaman online melalui teknologi informasi di Indonesia serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam aktivitas fintech peer to peer atau pinjaman online tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan kajian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada jasa pinjaman online ilegal. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, semakin maraknya pinjaman online illegal yang masih menjadi permasalahan tersendiri karena kosongnya pengaturan yang menjamin perlindungan hak konsumen yang semakin dirugikan. Karena pada dasarnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum dapat memberikan perlindungan terhadap hal tersebut sehingga diperlukan peranan OJK dalam membuat regulasi maupun lembaga pengawas yang dapat melindungi hak-hak konsumen, sehingga tidak lagi terjadinya kekosongan norma dalam upaya melindungi kepentingan konsumen. Kata Kunci: Pinjaman Online, Konsumen, Fintech ABSTRACT The purpose of this study is to examine what forms of regulations apply regarding peer to peer lending or online loans through information technology in Indonesia and the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers in these peer to peer fintech activities or online loans. This study uses a normative research method with a study that focuses on laws and regulations related to the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers on illegal online loan services. The results of this study indicate that until now, the prevalence of illegal online loans is still a problem in itself due to the absence of regulations that guarantee the protection of consumer rights which are increasingly disadvantaged. Because basically POJK Number 77/POJK.01/2016 has not been able to provide protection against this matter, so that the role of OJK is needed in making regulations and supervisory institutions that can protect consumer rights, so that there is no longer a vacuum of norms in an effort to protect the interests of consumers. Keywords: Online Loan, Consumer, Fintech

Page 106 of 124 | Total Record : 1240

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue