cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 106   107   108   109   110 
PENGATURAN TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN ASET KRIPTO DI INDONESIA I Gusti Agung Ngurah Dwija Iswara Aditya Ningrat; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji regulasi terkait transaksi aset kripto di Indonesia guna mengetahui bagaimana pengaturan aktivitas transaksi menggunakan aset kripto. Metode penelitian yang dipakai yakni metode hukum normatif dengan pendekatan statue approach serta disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perdagangan aset kripto sebagai aset komoditas memiliki izin dari Kementrian Perdagangan, dalam hal ini Bappebti, dengan keluarnya Permendag No. 99 Tahun 2018. Hal ini semakin diperkuat dengan Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 serta Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwasanya aset kripto bisa diklasifikasikan sebagai properti tidak berwujud yang bisa diperdagangkan ataupun properti hukum yang dipakai sebagai dasar hukum untuk perdagangan melalui teknologi perantara berupa elektronik melalui perjanjian khusus dan sarana komunikasi. Namun, menurut undang-undang mata uang, hanya mata uang rupiah yang diperbolehkan sebagai mata uang nasional serta menurut PBI No. 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang penerapan teknologi keuangan menetapkan bahwasanya pemakaian aset kripto dilarang digunakan sebagai mata uang namun diperbolehkan sebagai aset komoditas. Kata Kunci: Aset Kripto, Blockchain, Transaksi, Komoditi, Kontrak Berjangka. ABSTRACT This article aims to examine regulations related to crypto asset transactions in Indonesia in order to find out how transaction activities using crypto assets are regulated. The research method used is the normative legal method with the statue approach and is presented descriptively. The results of the study show that crypto asset trading as a commodity asset has a permit from the Ministry of Trade, in this case CoFTRA, with the issuance of Permendag No. 99 of 2018. This is further strengthened by CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 and CoFTRA Regulation No. 5 of 2019. This shows that crypto assets can be classified as intangible properties that can be traded or legal properties that are used as a legal basis for trading through intermediary technology in the form of electronics through special agreements and communication facilities. However, according to the currency law, only the rupiah currency is allowed as the national currency and according to PBI No. 18/40/PBI/2016 and PBI 19/12/PBI/2017 concerning the application of financial technology stipulates that the use of crypto assets is prohibited from being used as currency but is permitted as a commodity asset. Key Words: Crypto Assets, Blockchain, Transaction, Commodity, Futures Contract.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT Kadek Dwijayanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil studi dari jurnal ini menunjukan bahwa ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kredit kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi, dan pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, serta SE Nomor M/3/HK.04/III/2020. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Debitur ABSTRACT The purpose of writing this article is so that readers can find out and analyze that the inability of debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic in fulfilling their obligations in credit agreements with the Bank results in default and forms of legal protection for debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic. with a credit agreement. In writing this journal, the author uses normative legal research methods. The results of the study from this journal show that the inability of debtors who lost their jobs during the pandemic due to termination of employment (PHK) in carrying out their obligations in the credit agreement is then considered an act of default, and the government seeks to provide legal protection for workers who have been laid off listed. in the Manpower Law, PP Number 35 of 2021 and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020, and SE Number M/3/HK.04/III/2020. Keywords: Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Termination of Employment, Debtor
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PENILAIAN UNSUR KEBARUAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 583K/Pdt.Sus-HKI/2021 Kadek Regita Cahyanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum desain industri di Indonesia dan mengkaji putusan nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan penilaian unsur kebaruan desain industri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan sistem pendaftaran menganut First To File System, namun berdasarkan UU Desain Industri, pada sistem pendaftaran Desain Industri pemeriksaan substantif hanya dijalankan apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Desain Industri. Kedua berdasarkan analisis Putusan Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 dibatalkannya kemasan Desain Industri milik Tergugat karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri, sebab kemasan tersebut telah ada pengungkapan oleh Penggugat dan telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan permohonan atau disebut dengan “publicly known design”. Sedangkan perbedaan hasil putusan pada peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi karena kekeliruan atau ketidakpastian hukum mengenai tolak ukur desain industri dikatakan baru dan tidak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri mengenai pengertian dari frasa “tidak sama”, sehingga penafsiran unsur kebaruan sering kali diserahkan kepada hakim untuk memberikan Putusan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Unsur Kebaruan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of industrial designs in Indonesia and examine the decision number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 in providing legal protection based on an assessment of the novelty of industrial designs. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that the Legal Protection of Industrial Designs in Indonesia implements a constitutive system with a registration system adhering to the First To File System, but based on the Industrial Design Law, substantive examination of the Industrial Design registration system is only carried out if there are objections to an application for an Industrial Design. Second, based on the analysis of Decision Number 583K/Pdt.Sus-HKI 2021, the Industrial Design packaging belonging to the Defendant was canceled due to the non-fulfillment of the novelty element stipulated in Article 2 of the Industrial Design Law, because the packaging had been disclosed by the Plaintiff and was publicly known before the date of receipt of the application or called "publicly known design". Meanwhile, differences in the results of decisions at first instance court and cassation level due to confusion or legal uncertainty regarding industrial design benchmarks are said to be new and are not explained further in Article 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law regarding the meaning of the phrase "not the same", so that the interpretation of elements the novelty is often left up to the judge to render a Verdict. Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Novelty Elements.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA TERHADAP KORUPTOR DENGAN VONIS PIDANA MATI Ni Wayan Riska Anggreni; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum yang ada bagi koruptor dengan tuntutan dan vonis pidana mati di Indoneisa dan juga demi mengetahui tentang bagaimanakah Penegakan Hukum yang ada terhadap koruptor dengan vonis pidana mati di Indonesia Penelitian ini ditulis dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi menampilkan bahwa Pengaturan hukum atau Dasar hukum yang membuat pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yakni “Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi” jo “Undang-Undang Nomor 20 tanun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi”, dimana Pidana mati pada Undang-Undang tersebut diatur pada pasal 2 ayat 2. Namun Penengakan hukum terhadap pidana mati Bagi Koruptor di Indonesia belum mendapat sinkronisasi yang jelas dengan Pengaturan hukumnya yang tertera dalam “pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001” tersebut. Dimana penegakan hukumnya dan pengaturannya baik dari vonis dan tuntutan yang dilakukan hakim ataupun jaksa masih belum berjalan selaras. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pidana mati ABSTRACT The purpose of this study is to find out the legal arrangements for corruptors with prosecution and death penalty sentences in Indonesia and also to find out how law enforcement against corruptors with prosecutions and death penalty sentences in Indonesia. (statute approach) and conceptual approach. The results of the study show that the legal arrangement or legal basis that regulates the crime of corruption in Indonesia is Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of criminal acts of corruption in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication. Criminal acts of corruption, where the death penalty in the law is regulated in article 2 paragraph 2. However, law enforcement against the death penalty for corruptors in Indonesia has not received a clear synchronization with the legal arrangements stated in article 2 paragraph 2 of Law Number 20 of 2001. Where the law enforcement and its regulation, both from verdicts and demands made by judges or prosecutors, are still not in harmony. Keyword: Law Regulation, Law Enforcement, Corruption, Death Penalty
PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Tiominar Octavia; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak cipta dan penegakannya sebagai jaminan dalam pinjaman bank. Melalui metode penelitian normatif dengan memakai pendekatan pada peraturan perundangan-undangan, analisis serta argumentatif dengan cara mengkaji dan menganalisis guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Indonesia masih belum berjalan. Kriteria dan pengkualifikasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan disiplin ilmu lain untuk menilai sisi ekonomisnya. Eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia jika pihak kreditur terbukti melakukan wanprestasi masih dapat dilakukan selama objek jaminan kebendaan memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Kata Kunci: probelmatika, hak cipta, jaminan fidusia ABSTRACT Writing in this journal aims to provide an understanding of copyright and its enforcement as collateral for bank loans. This analysis uses a kind of normative research methods using an approach to legislation, analysis and argumentation by reviewing and analyzing in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. The results of research in this journal are that copyright as an object of fiduciary guarantees in credit agreements in Indonesia is still not operational. To be able to find out the criteria and qualifications of copyright as an object of fiduciary guarantees, it can be done by using other disciplines to assess the economic side. Execution of copyright as a fiduciary guarantee if the creditor is proven to have committed a default can still be carried out as long as the object of the material guarantee has economic value in it. Keywords: probelmatics, copyright, fiduciary guarantee
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MASIH MEMILIKI DANA DI DALAM BANK YANG MENGALAMI LIKUIDASI I Putu Eka Putrawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sebuah bank dapat mengalami likuidasi, serta mengetahui kepastian hukum apa saja yang deberikan kepada nasabah penyimpana dana jika bank tersebut dinyatakan likuidasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 j.o Undang – undang No 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Bank ialah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat atau lending. Adapun beberapa faktor yang memnyebabkan bank dilikuidasi, utang perusahaan berada di posisi extreme leverage, banyak utang yang sudah jatuh tempo, melakukan strategi yang salah, dan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Kepastian hukum bagi nasabah bank yang mengalami likuidasi Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Likuidasi, Kepastian Hukum, Nasabah ABSTRACT The purpose of this study is to find out what factors cause a bank to go into liquidation, and to find out what legal certainty is given to customers who deposit funds if the bank is declared liquidated. As for in this study using a normative juridical approach. Based on Law No. 10 of 1998 j.o. Law No. 7 of 1992, what is meant by Bank is a business entity that collects funds from the public or funding as well as channeling funds for the community or lending. There are several factors that caused the bank to be liquidated, the company's debt was in a position of extreme leverage, a lot of debt was past due, carried out the wrong strategy, and used a hole-to-mouth system. Legal certainty for bank customers undergoing liquidation Article 1 Perpu Number 3 of 2008, Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, Government Regulation Number 66 of 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Keywords: Liquidation, Legal Certainty, Customers
PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE Dinda Rana Ningtyas; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan klausula baku yang terkandung pada transaksi jual beli secara online dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui dampaknya bagi konsumen dan pelaku usaha. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada hukum positif yang berlaku. Hasil yang didapat dari penulisan artikel ini adalah bahwa pengaturan mengenai dicantumkannya klausula baku didalam transaksi jual beli dengan sistem online dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diatur pula dalam Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik Pasal 53 Ayat 2 tentang klausula baku serta dampak klausula baku apabila tidak mengikuti prasyarat yang telah diberlakukan akan menimbulkan nilai kerugian materiil yang secara nyata diderita konsumen dan menimpa pelaku usaha seperti denda dan pidana penjara bagi pelaku usaha itu sendiri. Kata Kunci: Klausula baku, jual beli online, hukum positif ABSTRACT The main objective of writing an article is to findout which regulations contained standard clauses in electronic commerce in positive law in Indonesia and to determine the impact on consumers and business actors. Written based on normative juridical research methods that focus on the applicable positive law. The results obtained from writing this article are that the regulation of standard clauses in electronic commerce transaction can be found in Article 1 Number 10 and Article 18 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is also regulated in Article 45A of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Article 46 of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Article 65 of Law No. 7 of 2014 concerning Trade, as well as Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through electronic systems, Article 53 Paragraph 2 concerning standard clauses and the impact of standard clauses, if they do not follow the regulated rules by applicable laws and regulations can cause consumers and business actors experience material losses such as fines and imprisonment for business actors. Keywords Standard clause, online buying and selling, positive law
INDIKASI TRUST PT GOTO GOJEK - TOKOPEDIA DITINJAU DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1999 Langga Populinanda; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis meneliti hal ini bertujuan untuk memahami kaitan antara pendirian perusahaan holding dan penguasaan pasar atau yang biasa disebut dengan Trust dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun jurnal ini mengambil studi kasus pembentukan PT GoTo Gojek-Tokopedia sebagai penggabungan lini usaha dari Gojek dan Tokopedia dengan membentuk suatu perusahaan induk. Studi ini diadakan dengan melakukan pendekatan studi literatur dengan metode normatif dengan membandingkan undang – undang dengan berita. Studi ini menunjukkan hasil bahwasannya GoTo sebagai Holding Company yang dibentuk oleh Gojek dan Tokopedia tidak memenuhi unsur – unsur trust sebagaimana yang dikira. Dalam aspek bisnis, pembentukan holding sangat diperlukan untuk membuat kebertahanan di tengah gempuran pesaing dan menaikkan valuasi dari entitas usaha. Kata Kunci: Holding, Trust, Bisnis, Gojek, Tokopedia ABSTRACT The writer carries out the research to explore the correlation between the establishment of holdings and market control that commonly referred to Trust in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This journal takes a case study of the formation of PT. GoTo Gojek-Tokopedia as the merging of the business lines from Gojek and Tokopedia by forming a holding company. This research uses the literature study approach and the normative method by comparing the law with the news. The results of this study show that GoTo as a holding company formed by Gojek and Tokopedia did not fulffil the elements of trust as expected. In the business aspect, the formation of a holding is very necessary to survive in the middle of the competitor tactics in addition to increasing the valuation of business entities. Key Words: Holding, Trust, Business, Gojek, Tokopedia
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP VIDEO DAN FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL Cecilia Chrisniantono; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maksud dari pembuatan jurnal ini ialah membuat pembaca dapat memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta di Indonesia serta memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta terhadap video dan foto di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode kajian hukum normatif dimana pengkajian dokumen-dokumen mengunakan data primer dan data sekunder. Dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perolehan dari studi menunjukkan bahwa video dan foto yang dipublikasian di media sosial mendapatkan perlindungan hak cipta dan kita wajib mendapatkan izin apabila ingin menggunakannya kembali. Hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Kata Kunci : Hak Cipta, Foto dan Video, Media Sosial ABSTRACT The purpose of making this journal is to make readers understand the rules that protect copyright in Indonesia and understand the rules that protect copyright against videos and photos on social media. The research method used in making this journal is a normative legal study method in which the study of documents uses primary data and secondary data. In this study, two approaches are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The findings from the study show that videos and photos published on social media are protected by copyright and we must obtain permission if we want to use them again. This is regulated in article 12 of Law Number 28 of 2014. Keywords ; Copyright, Photo and Video, Social Media
INSTRUMEN PENDAMPINGAN HUKUM TERDAHAP SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN: AFIRMASI PRINSIP DUE PROCESS MODEL Kevin Yobelyno Budiono; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kajian ini memiliki tujuan untuk meneliti urgensi instrumen pendampingan hukum terhadap saksi sebagai calon tersangka pada tahap penyidikan. Fokus dari tujuan studi ini ialah untuk menggali pengetahuan atas sejauh mana instrumen hukum di Indonesia dapat mengakomodir kepastian hukum dalam hal pendampingan saksi pada tahap penyidikan berkenaan dengan due process model. Kemudian juga untuk mengetahui kondisi penegakan hukum atas konsekuensi ketika instrumen pendampingan hukum tidak diberikan kepada saksi pada tahap penyidikan dari perspektif HAM. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan yang tegas dan terang mengatur tentang hak seorang saksi (calon tersangka) untuk mendapatkan pendampingan hukum pada pemeriksaan tahap penyidikan tidak termuat dalam KUHAP, padahal telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a PerKapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, kekosongan norma terkait hal tersebut menyebabkan konsekuensi dalam proses penegakan hukum akan rawan terjadi penyelewengan prosedur penyidik kepada subjek yang “awam” hukum dalam pemeriksaan tahap penyidikan. Pada dasarnya pendampingan hukum terhadap saksi pada proses pemeriksaan tahap penyidikan relevan dilakukan, sebab hal tersebut sejalan dengan komitmen negara Indonesia dalam UUD 1945 untuk berupaya melakukan perlindungan dan penegakan HAM secara kompleks. Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Due Process Model, Calon Tersangka, ABSTRACT This study aims to examine the urgency of legal assistance instruments for witnesses as potential suspects at the investigation stage. The focus of this study is to determine the extent to which legal instruments in Indonesia can accommodate legal certainty in terms of assisting witnesses at the investigation stage regarding the due process model. Then also to find out the condition of law enforcement on the consequences when legal assistance instruments are not given to witnesses at the investigation stage from a human rights perspective. This study uses a normative legal research method with the approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that strict and clear provisions governing the right of a witness (prospective suspect) to obtain legal assistance at the examination stage of the investigation are not contained in the Criminal Procedure Code, even though it has been regulated in Article 27 paragraph (1) letter a of the National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards. From the perspective of human rights, the void of norms related to this causes the consequences in the law enforcement process to be prone to deviations from the investigator's procedure for subjects who are "lay" in the investigation stage. Basically, legal assistance to witnesses during the examination process at the relevant investigation stage is carried out, because this is in line with the commitment of the Indonesian state in the 1945 Constitution to strive to protect and enforce human rights in a complex manner. Keywords: Legal Assistance, Due Process Model, Prospective Suspects

Page 108 of 124 | Total Record : 1240

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue