cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 109   110   111   112   113 
URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN TINDAKAN TRADING IN INFLUENCE TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Krishna Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pola tindakan trading in influence yang menimbulkan perbedaan dengan jenis-jenis korupsi lainnya serta dapat menganalisis terkait urgensi pembentukan aturan tindakan trading in influence terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, permasalahan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa. Secara umum trading in influence dilakukan melalui tiga bentuk pola yakni: vertikal, vertikal dengan broker dan horizontal. Bentuk-bentuk pola tersebut menyebabkan perbedaan mendasar dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan, menyebabkan kekosongan norma, dikarenakan keterbatasan aturan yang menyebut trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. kekosongan norma tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang terindikasi adanya tindakan trading in influence. Dilihat dari situasi yang ditimbulkan oleh tindakan trading in influence, perumusan ketentuannya menjadi suatu urgensi dalam hukum positif Indonesia. Nantinya, didalam merumuskan aturan trading in influence perlu mengadopsi ketentuan yang ada didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agar perubahan pasal ataupun pembaharuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Trading In Influence, Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan aturan. ABSTRACT This research aims to provide an understanding about the forms of trading in influence patterns that lead to diffrences from other types of corruption and to analyze the urgency of establishing trading in influence regulation in eradicating the corruption act in Indonesia. The method that used in this research is normative legal research with statutory, case and conceptual approach. Research results show that trading in influence as a criminal act of corruption can not only be carried out by public officials but it is also possible to be done by ordinary people. In general, trading in influence is carried out through three patterns, namely: vertical, vertical with a broker and horizontal. These forms of patterns lead to different types of corruption that exist in Indonesia. The existence of differences causes a void in norms, due to limited regulations which state trading in influence as an act of corruption. The void of norms, will make it difficult for law enforcement officials to uncover cases that indicate trading in influence. Judging from the situation caused by the act of trading in influence, the formulation of its provisions has become an urgency in Indonesia positive law. Later, regarding the formulation of trading in influence regulations, it is necessary to adopt the provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) so that amending articles or reformed laws related to criminal acts of corruption can create legal certainty, legal justice and legal benefits. Key Words: Trading In Influence, Criminal Acts of Corruption, Reformed Regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK Ni Putu Arista Ratna Dewi; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this article is to identify and analyze legal protection for customers as debtors for using standard agreements in bank credit agreements. This study uses normative legal research methods with a legal instrument or legal product approach and a legal concept analysis approach. The sources of legal materials are Primary Legal Materials in the form of regulations relating to standard agreements and bank credit agreements and the secondary legal materials used are obtained from law books and scientific journals related to the problem under study. The writing technique for the article uses literature study by analyzing books that focus on secondary data and written law. The results of the study show that legal protection for customers for the use of standard agreements in bank credit agreements has been regulated preventively in the provisions of Article 18 UUPK, articles 21 and 22 POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Service Sector, and also regulated in the SE. Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 Concerning Standard Agreements while repressively regulated in Articles 29 and 30 paragraph (1) of the OJK Law besides that it is also regulated in Article 40 POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Service Sector Finance and Article 4 letter a POJK Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK Ni Kadek Dwi Apriani; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian yakni mengkaji “bagaimana penegakan hukum jika anak dinyatakan sebagai pelaku dalam suatu kejahatan tindak pidana pemerkosaan”. Adapun metode yang di masukkan ke dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif karena penggunaan perundang-undangan serta hanya memakai bahan pustaka, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan dilakukannya penelitian normatif, peneliti mencari menyeluruh beragam hal berhubungan terhadap perlindungan anak pada kasus tindak pidana pemerkosaan khususnya Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang “Tindak Pidana Pemerkosaan” beserta fakta pendukung terhadap dukungan kajian peraturan dari perundang-undangan. Pada sistem peradilan pidana anak penegakan hukum pada perkara pidana anak hendaklah diutamakan dengan pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Anak perannya sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan bukan hanya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun juga mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014” tentang “Perlindungan Anak”. Namun apabila anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang diancam Pasal 285 KUHP tetap bisa dilaksanakannya proses diversi dengan pendekatan restorative justice. Hal ini disesuaikan dengan asas hukum pidana yakni Lex Posterior Derogat Legi Priori yang bermakna bahwa “peraturan yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu”. Kata kunci : anak, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kejahatan pemerkosaan ABSTACT The purpose of this study is to examine how the law is enforced if a child is declared a perpetrator in a crime of rape. The method that is included in this research is normative research because it uses legislation and only uses library materials, so this research is descriptive. With this normative approach, various matters related to child protection in cases of rape, especially Article 285 of the Criminal Code, which regulates the Crime of Rape and supporting facts are sought with the support of a review of legislation. In the juvenile criminal justice system, law enforcement in juvenile criminal cases should be prioritized with a restorative justice approach through a diversion system. Children as perpetrators of the crime of rape are not only obliged to take responsibility for their actions, but also have the right to obtain legal protection. In accordance with the provisions of Article 64 of Act No. 23 of 2002 jo. Act no. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, if the child is the perpetrator of the crime of rape which is threatened with Article 285 of the Criminal Code, diversion can still be carried out. This is in accordance with the principle of criminal law, namely Lex Posterior Derogat Legi Priori, which means that the newly enacted regulations can override the previous regulations. Keywords: children, crime, criminal responsibility, rape crime
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI APABILA PARA PIHAK TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN Ida Ayu Vida Marhaeni; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini membahas mengenai pemahaman bagaimana syarat – syarat teori dalam keadaan memaksa (force majeure) dan membahas tentang bagaimana menentukan adanya keadaan Force Majeure apabila tidak terdapat klausul Force Majeure di dalam perjanjian. Melalui metode penelitian ini mempergunakan metode normatif, yang menggunakan aturan undang - undang yang berlaku serta sejumlah referensi berkaitan dengan permasalahan Force Majeure. Perihal tentang permasalahan ini menunjukan bahwa, pada kontrak mengenal adanya istilah Force Majeure. Bilamana digolongkan sebagai sebuah wanprestasi ataupun Force Majeure, diketahui melalui pengamatan kemampuan yang dimiliki debitur, jika debitur tidak melakukan prestasinya, maka dikatakan sebagai Force Majeure. Keadaan memaksa atau Force Majeure juga wajib memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 1244 serta 1245 KUHPerdata. Apabila di dalam isi kontrak para pihak tidak ada mengatur Force Majeure maka pihak – pihak yang berkaitan harus turut kepada undang – undang yang diatur pada pasal 1237, 1244 serta 1245 KUHPerdata. Kata Kunci: keadaan memaksa (Force Majeure), perjanjian Kontrak, undang – undang.
PERUBAHAN STATUS HAK TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK Ida Ayu Ari Mahayani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rights of building use are land rights where the land is not owned by itself but still has the right to construct and own buildings in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUPA. Building use rights are used if land is purchased in lots and the contractor who sells the land provides the land in the form of a building use rights status certificate. Many people do not realize that the term of the right to build has expired. In fact, if you want to change the status of the right to build to a property right, you can do this at the time of purchasing the land. However, the community is still indifferent to this matter, and begins to prioritize the transfer of usufructuary rights to become property rights when there is a transaction on the land, for example at the time of land sale. The problem that will be studied in this paper is about how the existence and legal certainty in guaranteeing land with the status of usufructuary rights that have expired and the obstacles in the process of changing land from usufructuary rights to land ownership rights. Normative legal research is the method with a statutory approach. The status of Building Use Rights that are still valid or those that have expired are regulated in PP Number 18 of 2021. As well as obstacles that occur in the process of changing rights from HGB to property rights such as timeframe and costs, citizen need to be aware for the legal of building use rights. Indonesian citizens need to pay more attention to the land rights they own, so that later mistakes will not occur, especially in the administration related to land rights.
PERAN BADAN BANK TANAH DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT Ni Made Dwita Andayana Dewi; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengetaui peran badan bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam usaha memenuhi kebutuhan pembangunan oleh masyarakat menjadi tujuan dari dilakukannya penulisan artikel ini. Badan bank tanah ialah sebuah badan sui generis atau badan khusus yang memiliki wewenang khusus dalam hal melakukan pengelolaan akan tanah. Model kelembagaan dari badan tersebut adalah BLU (Badan Layanan Umum). Yang menjadi tujuan pembentukan bank tanah adalah agar dapat mengatur pengadaann tanah sehingga tercapainya keterjaminan ketersediaan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan. Metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif menjadi pilihan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Artikel ini dalam penulisannya memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang merupakan cara pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen serta dipergunakan juga teknik analisis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan yaitu keberadaan bank tanah amat sangat membantu dalam hal memastikan bahwa tanah yang penyediaannya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan mayarakat dalam kategori aman sehingga tidak akan terjadinya kekurangan. Pemerintah berinisiatif membentuk bank tanah agar dapat melaksanakan pengadaan tanah dalam penyediaan tanah untuk digunakan di masa depan dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya bank tanah juga dapat menjadi alat untuk membantu menyokong dalam pelaksanaan beragam kebijakan pertanahaan serta membantu dalam mencapai pembangunan secara menyeluruh dan optimal lewat pembangunan daerah dan pengadaan tanah secara adil merata demi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL MICHAEL RODERICH HUTAJULU
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Melihat dari perkembangan serta populasi manusia di Indonesia yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan akan tanah semankin meningkat. Dikarenakan minat masyarakat akan tanah yang semakin meningkat menyebabkan marak terjadinya persoalan akan kasus-kasus pertanahan. Dalam kasus pertanahan yang marak terjadi di tanah air penting adanya sebuah wadah serta peraturan untuk menengahi dan menangani adanya persoalan pertanahan tersebut agar dapat mengurangi serta menyelesaikan persoalan kasus-kasus tanah di tanah air ini agar tidak semakin marak terjadi. Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan produk hukum berupa sertipikat agar tanah yang di miliki seseorang memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat di gugat oleh orang lain. Kata Kunci : Perkembangan Populasi Manusia, Kebutuhan Tanah Yang Meningkat, Produk Hukum ABSTRACK Given Indonesia's rapid development and population, the need for land is increasing. Due to the growing public interest in land, landing issues are widespread. In the land cases that are prevalent in the country, establish forums and regulations to mediate and deal with these land problems in order to reduce, resolve and prevent further frequency of land cases in the country. It is important to set The Land Agency therefore issues a felony product withinside the shape of a certificate so that someone's land has legal force and cannot be challenged by others. Keywords: Human Population Development, Increasing Land Needs, Legal Products
STATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Komang Indra Novita Dewi; Cokorda Dalem Dahana S.H., M.Kn.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilakukan guna mengetahui status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil kajian mengungkapkan dalam UU ASN Pasal 1 angka 2 tertuang tidak adanya pembedaan dalam pelantikan kepegawaian PPPK dengan PNS. “Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Presiden”. Ruang lingkup pekerjaan pegawai pemerintah, PPPK kendatipun PNS yakni menjalankan instruksi saat menjabat pada pemerintahan dan mengurus keperluan negara dengan diupah berlandaskan peraturan perundang-undangan. Mengenai status kepegawaian antara PPPK dan PNS itu berlainan, yakni status PNS yang pegawai tetap dengan jangka kerja berakhir sampai usia pensiun, sesuai UU ASN pasal 87 ayat (1) huruf c bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Sedangkan untuk PPPK, kepegawaiannya berakhir melalui pemutusan hubungan perjanjian, berlandaskan UU ASN pasal 105 ayat (1) huruf a. Pada pasal tersebut menyebutkan penghentian hubungan kesepakatan PPPK dilakukan secara hormat sebab jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kata Kunci: Perbedaan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah, PPPK, PNS. ABSTRACT This research conducted to determine the status of government employees with a work agreement, hereinafter abbreviated as PPPK, in terms of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN). Using normative legal research methods, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study revealed that Article 1 point 2 of the ASN Law states that there is no difference in staffing appointments between PPPK and civil servants. “The State Civil Apparatus is apointed by the authorized official, in this case the President”. The acope of work for government employees, PPPK even though they are civil servants, is to carry out instructions in a government position and take care of other state tasks with remuneration based on statutory regulations. Regarding employment status between PPPK and PNS it is different, namely the employment status of PNS as permanent employees with a period ending up to the retirement age limit, according to the ASN Law article 87 paragraph (1) letter c that civil servants are honorably discharged due to reaching the retirement age limit. As for PPPK, the employment status ends through termination of the PPPK agreement, based on the ASN Law article 105 paragraph (1) letter a. Article 105 paragraph (1) letter a states that termination of the PPPK agreement relationship is done with respect because the term of the work agreement ends. Key: Differences, State Civil Apparatus, Government Officials, PPPK, PNS.
PENTINGNYA KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DALAM UPAYA MENGHINDARI TIMBULNYA SENGKETA TANAH Anggi Lestari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand how the public’s legal awareness of the community towards land disputes to avoid land disputes. The Indonesian state is often called a legal state that overshadows land ownership rights. Legal certainty of land rights requires theory as a basis for analyzing government policies. At this time land certificates are needed to avoid something that can cause problems regarding the land. Only parties who have an interest in land can use land documents as collateral. In this case, because there are many land cases that occur because there are differences in the definition of land boundaries, so that problems in administration become prolonged. In this case the land certificate is a strong piece of evidence, but the government does not guarantee legal certainty. Normative research method is the study method is used in this study. So the problems that will be studied in this study are: What is the importance of awareness of ownership of land title certificates?, and What are the efforts and factors that hinder land dispute resolution?.
PROBLEMATIKA KETENTUAN PASAL 8(2)(b)(iv) STATUTA ROMA DALAM MEREKOGNISI KEJAHATAN EKOSIDA YANG EKOSENTRIS I Gede Yoga Pradana Putra; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, S.H., M.H.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jejak historis terbentuknya Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma serta mengusut problematika di dalam pengamalan pasal a quo. Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif yuridis dengan Pendekatan Statuta, Frasa, dan Sejarah. Sumber bahan hukum mengelaborasikan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Berdasarkan Risalah Rome Diplomatic Conference 1998, final teks Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma merupakan proyeksi dari beberapa klausula di bawah Protokol Tambahan I, inter alia, Pasal 35(3), Pasal 51(5)(b), dan Pasal 85(3). Namun pada praksisnya, pengamalan Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma sebagai satu-satunya pasal yang merekognisi kejahatan ekosida yang ekosentris masih menjumpai berbagai hambatan, seperti ambigunya standarisasi dalam mengkriminalisasi suatu serangan agar memenuhi unsur actus reus­, yaitu ‘widespread, long-term and severe damage’; sulitnya membuktikan unsur mens rea dari si pelaku, dimana letak persoalan ada pada ‘pengetahuan’ si pelaku per se; dan yang terakhir adalah keberlakuan Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma hanya pada situasi Konflik Bersenjata Internasional. Kata Kunci: Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma, Problematika, Kejahatan Ekosida, Ekosentris. ABSTRACT The purpose of this study is to ascertain the historical trail of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute, also to examine obstacles within its implementation. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. In accordance with the travaux préparatoires of Rome Diplomatic Conference 1998, the final text of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute is a projection from several Articles under Additional Protocol I, inter alia, Article 35(3), Article 51(5)(b), and Article 85(3). However, praxisly, the implementation of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute as the only provision which recognizes ecocide-ecocentric crimes, remain encounters various obstacles, for instance the ambiguity of standardization in criminalizing an attack to meet the actus reus, namely ‘widespread, long-term, and severe damage’; the distress in proving mens rea of the perpetrator, where the problem genuinely lies with respects to the ‘knowledge’ perpetrator per se; and last, Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute cannot be applied in the situation of International Armed Conflict. Key Words: Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute, Problematic, Crimes of Ecocide, Ecocentric.

Page 111 of 124 | Total Record : 1240

 109   110   111   112   113 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue