cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 108   109   110   111   112 
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN MASKER KESEHATAN DI MASA PANDEMI Ni Putu Diah Puspita Sari; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara hukum, kalimat ini sudah tidak awam lagi bagi kita sebagai Warga Negara Indonesia, segala hal dalam Negara Indonesia sudah ada pengaturannya masing-masing dalam sebuah dasar hukum. Seluruh belahan dunia pada awal 2020 dikejutkan dengan kehadiran wabah virus Covid-19 yang menyebabkan jumlah kematian meningkat, dan menimbulkan aturan baru untuk meradakan virus dengan cara tetap berada dirumah, work from home, ketika melakukan kegiatan diluar rumah wajib menggunakan masker kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktek monopoli yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dalam penjualan masker Kesehatan dan untuk mengetahui peran lembaga KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi. Artikel ini menggunakan suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan utama mengenai larangan praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi diatur dalam UU 5/1999. Dalam hal ini KPPU memiliki peran dalam menegakkan hukum sesuai dengan aturan UU 5/1999 dimana tugasnya sudah sepadan dengan wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36, dalam hal ini berkaitan dengan wewenang KPPU melakukan tindakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi ini. Kata Kunci: Monopoli, Masker Kesehatan, KPPU ABSTRACT Indonesia is a state of law, this sentence is no longer common to us as Indonesian citizens, everything in the State of Indonesia has its own regulations in a legal basis. All parts of the world at the beginning of 2020 were shocked by the presence of the Covid-19 virus outbreak which caused the number of deaths to increase, and created new rules to contain the virus by staying at home, working from home, when doing activities outside the home, wearing a health mask, and so on. The purpose of this article is to determine the enforcement of business competition law against monopolistic practices that occurred during the Covid-19 pandemic and to determine the role of the KPPU in enforcing business competition law on the monopolistic practice of selling health masks during the pandemic. This article uses a normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that the main regulation regarding the prohibition of monopolistic practices on the sale of health masks during the pandemic is regulated in Law 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In this case the KPPU has a role in enforcing the law in accordance with provisions of Law 5/1999 where the duties are commensurate with the KPPU’s authority as regulated in Article 36, in this case it relates to the KPPU’s authority to carry out investigations or examinations of cases of monopolistic practice of selling health masks during this pandemic. Key Words: Monopoly, Health Mask, The Commission for the Supervision of Bussiness
AKIBAT HUKUM SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK MEMBERI NOTIFIKASI TERTULIS MENGENAI KEBERADAANNYA KEPADA MITRA KERJANYA I Dewa Made Daghanam Prabu; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah akibat hukum yang akan timbul apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya sanksi yang timbul akibat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Namun, akibat hukum lain yang ditimbulkan apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya adalah tidak adanya legal standing bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk bergabung ke dalam perjanjian kerja bersama yang telah ada, serta serikat pekerja/serikat buruh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan mitra kerjanya. Dengan kata lain, serikat pekerja/serikat buruh dengan mitra kerjanya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemberitahuan Tertulis, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketenagakerjaan. ABSTRACT This study aims to examine the legal consequences that will arise if the trade union / trade union does not provide written notification of its existence to its partners. This research is a research with normative legal methods that use a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that there are no sanctions arising from trade unions that do not provide written notification of their whereabouts to their partners. However, another legal consequence that arises if the trade union / trade union does not give written notification of its existence to its partners is that there is no legal standing for the trade union / trade union to join the existing collective labor agreement, and the trade union / trade union does not have the legal force to submit a request in writing to negotiate a collective labor agreement with its partners. In other words, a trade union/trade union with its partners has no direct legal relationship. Key Words: Legal Effect, Written Notice, Trade Union, Employment.
PERLINDUNGAN TERHADAP INVENSI BENDA RUANG ANGKASA YANG DITEMUKAN DI LUAR ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PATEN Chiristyn Ayu Monicha; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten serta untuk menganalisa upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus, sehingga terjadi kelambatan hukum dalam merespon perkembangan zaman beserta kemajuan teknologinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan paten invensi benda angkasa yang ditemukan di ruang angkasa. Serta upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten yaitu memberlakukan hukum paten nasional terhadap benda di luar angkasa yang berada di bawah yurisdiksi dan kontrol dari negara tertentu berdasarkan peluasan penafsiran Pasal 7 The Outer Space Treaty 1967 dan melakukan pendaftaran patennya melalui Patent Cooperation Treaty agar memperoleh perlindungan paten dari negara anggota Patent Cooperation Treaty secara mutatis mutandis. Kata Kunci: Invensi, Benda Angkasa, Luar Angkasa, Paten ABSTRACT The purpose of this study is to determine the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law and to analyze future legal safeguards for inventions of celestial bodies found in space based on the patent law regime. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the research are that the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law have not yet clear and specific regulations so that there is a legal delay in responding to the times and technological advances that have created legal uncertainty in protection. the patent invention of celestial bodies found in space. As well as future legal protection efforts for the invention of celestial bodies found in outer space based on the patent law regime, namely imposing national patent law on objects in outer space that are under the jurisdiction and control of certain countries based on broadening the interpretation of Article 7 of the 1967 The Outer Space Treaty and registering patents. through Patent Cooperation Treaty to obtain patent protection from Patent Cooperation Treaty member countries mutatis mutandis. Key Words: Invention, Space Object, Outer Space, Patent
KEDUDUKAN KEPALA DESA ADAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN MEWAKILI WARGA DESA DI DALAM PENGADILAN Putu widhi kurniawan mastina putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Tujuan studi ini untuk mengetahui legal standing dari kepala desa adat dalam mewaliki masyrakat dalam mengajukan gugatan class action serta menganalisis kedudukan kepala desa adat di pengadilan saat mengajukan gugatan. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kepala desa adat memiliki legal standing untuk mewakili masyarakat adatnya hal ini sesuai dengan UU Desa dan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, dan mengenai kedudukan kepala desa adat adalah sebagai wakil kelompok khusunya msyarakat adat yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kata Kunci: Kepala Desa Adat, Gugatan, Perwakilan Kelompok, Perwakilan Class ABSTRACT : The purpose of this study is to determine the legal standing of the customary village head in representing the community in filing a class action lawsuit and to analyze the position of the customary village head in court when filing a lawsuit. The method used in this study is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the customary village head has legal standing to represent his customary community, this is in accordance with the Village Law and Regional Regulation 4 of 2019 concerning Balinese Traditional Villages, and regarding the position of the customary village head is as a representative of the group, especially the customary community concerned, this is in accordance with Perma 1 of 2002 concerning Events for Group Representative Lawsuits. Keywords: Village Elder, Class Action, Class Representative
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KESENIAN BARONG NONG-NONG KLING DESA AAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Cok Istri Krisna Wardani Pemayun; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesenian Barong Nong-Nong Kling yang berasal dari desa Aan sebagai salah satu dari kesenian tradisional yang perlu dilestarikan serta mendapat upaya perlindungan sebagai ekspresi budaya stradisional milik Indonesia, karena merupakan perwujudan nilai-nilai tradisi budaya local dan warisan leluhur yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Aan sehingga penting untuk dilindungi. Tujuan studi ini untuk mengetahui kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap kesenian Barong Nong-Nong Kling belum mampu terlaksana secara efektif. Factor- factor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling sebagai ekspresi budaya tradisional diantaranya factor pemahaman hukum, lingkungan, fasilitas serta factor kebudayaan. Kata Kunci: Kesenian Barong Nong-Nong Kling, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta. ABSTRACT Barong Nong-Nong Kling art originating from Aan village is one of the traditional arts that needs to be preserved and protected as an expression of Indonesia's traditional culture, because it is an embodiment of the values ??of local cultural traditions and ancestral heritage which is very valuable for the people of Aan Village. Important to protect. The purpose of this study is to determine whether the art Barong Nong-Nong Kling art is included as an object of protection of Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property Law and legal protection of Barong Nong-Nong Kling Art as Traditional Cultural Expressions under the Copyright Act. This study uses normative juridical law research methods statutory and comparative approach. The results of the study show that the art of Barong Nong-Nong Kling is included as an object of protection for traditional cultural expressions in Intellectual Property Law, namely based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, but in its implementation the legal protection for the art of Barong Nong-Nong Kling has not been able to be carried out effectively. The factors that influence the delay in the implementation of legal protection for traditional cultural expressions are the legal understanding factor, environmental factors, facilities and facilities factors and cultural factors. Key Words: Barong Nong-Nong Kling Arts, Traditional Cultural Expressions, copy right.
REGULASI PENETAPAN HUKUM MENGENAI PEMBAJAKAN FILM DI MEDIA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA Anak Agung Ngurah Agung Gde Lanang; I Made Dedy Priyanto, SH., M.Kn.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Film merupakan sebuah kreatifitas manusia dan karya seni yang dapat dipandang sebagai pengaruh sosial dan sarana media berkomunikasi massa dibuat menggunakan kriteria sinematografi dan dapat diputar dengan atau tanpa suara. Jurnal ini berjudul “Regulasi penetapan hukum mengenai pembajakan film di media sosial dalam dunia industri perfilman Indonesia”. Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui aturan hukum mengenai pembajakan film dalam dunia industri perfilman Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah pembajakan film yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu pelanggaran nya yaitu film yang ber hak cipta diperbanyak dan diberitahukan melalui sosial media dan internet dengan cara streaming dan download. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan dikaji dan diteliti berdasarkan peraturan - peraturan tertulis. Penelitian tulisan ini mengkaji norma hukum yang berlaku tentang regulasi penetapan hukum mengenai pembajakan film di media sosial dalam dunia industri perfilman Indonesia. Pada saat ini perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan buat pemerintah untuk menunjukkan keinginan untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia yang kuat sekaligus melengkapi dan memperkuat UUHC di Indonesia.
PENGAWASAN TINDAKAN PENGUMPULAN DANA DONASI OLEH LEMBAGA FILANTROPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA AKIRA DEWI NASTITI; I GUSTI AGUNG AYU DIKE WIDHYAASTUTI
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum dari pengawasan tindakan pengumpulan dana donasi oleh lembaga filantropi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dipergunakan adalah normatif serta dengan pendekatan fakta dan konsep-konsep hukum. Hasil analisa menguraikan bahwa yayasan sebagai lembaga filantropi diatur pengawasannya untuk cakupan pengawasan internal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan pengawas yayasan yang memiliki kewenangan pengawasan aktivitas yayasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilangsungkan saat yayasan telah bertindak sebagai pengumpul uang dan barang (donasi) dengan diawasi langsung oleh Kementrian Sosial. Selain itu, dalam hal administratif maka yayasan diwajibkan membentuk laporan keuangan secara transparan dan diperiksa oleh ahli pemeriksa dan pihak pemeriksa laporan tahunan dilarang untuk mengumumkan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain selain dari Ketua Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berada sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pengaturan sanski pidana dari adanya penyalahgunaan dana donasi terdapat pada Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara. Selain itu adapun pada KUHP pada Pasal 372 KUHP dan aliran dana setelah terjadinya tindak pidana yang utama guna pencegahan tindakan pencucian uang sebagaimana sanksinya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Pengawasan, Pengumpulan Dana Donasi, Lembaga Filantropi, Hukum Pidana ABSTRACT The aim of this research is to analyze the legal aspects of supervising donation collection actions held by philanthropic institutions in the perspective of Indonesian criminal law. The results of the study show that foundations as philanthropic institutions are regulated for supervision for the scope of internal with foundation supervisors having the authority to supervise the activities of foundations. While external supervision is carried out when the foundation has acted as a collector of money and goods (donations) under direct supervision by the Ministry of Social Affairs. In addition, in administrative matters, foundations are required to form financial reports in a transparent manner and are examined by experts appointed based on court decisions and the annual report examiner is prohibited from announcing reports from the results of the examination to parties other than the Chairman of the District Court where the foundation is located in accordance with with Article 53 and Article 54 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. The regulation of criminal sanctions for misuse of donated funds is contained in Article 70 in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001. Key Words: Supervision, Fundraising Donations, Philanthropic Institutions, Criminal Law.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PENJUALAN PERSONAL VAPORIZER TERHADAP KONSUMEN ANAK DIBAWAH UMUR Yemima Christina Phoa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen terkait dengan pembelian suatu personal Vaporizer (Vapor) dalam hal ini dilakukan oleh anak yang masih tergolong dengan usia di bawah umur serta mengetahui bagaimana tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap suatu penjualan personal Vaporizer (vapor) bagi anak di bawah umur. Metode normatif bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku yang berkaitan tentunya dengan penelitian ini menjadi suatu metode yang digunakan dalam penulisan ini, serta diiringi dengan pendekatan perundang-undangan yang ditunjang dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan Analisa yang bersifat deskriptif. Dengan hasil studi menunjukan bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai vapor berbeda dengan rokok konvensional oleh karena itu bentuk dari pada penerepan suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berkaitan dengan pemberian terhadap suatu perlindungan atas hak-hak dari konsumen yakni berhak mengajukan suatu gugatan perdata namun hal ini juga dapat dihindari apabila kesalahan tersebut berasal dari kelalaian konsumen itu sendiri, serta dapat dilakukan suatu upaya hukum preventif maupun represif serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan personal Vaporizer (Vapor) yakni dapat dikenakan sebuah sanksi administratif dan sanksi pidana serta penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta melalui lembaga peradilan ataupun di luar pengadilan. Kata Kunci : Rokok Elektrik, Anak Di Bawah Umur, Perlindungan Konsumen
PERAN DINAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMANTAUAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH KOTA DENPASAR Ni Putu Raisa Prita Loka; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Non-Smoking Areas in Denpasar City’s schools environment are regulated based on Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia (Permendikbud) Number 64 of 2015 and Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013. The formulation of the problems from this research are: the legal basis for developing a Non-Smoking Areas, especially in the Denpasar City’s schools environment and how is the role of the Department of Education in the monitoring the effectiveness of Non-Smoking Areas Implementation, especially in Denpasar City’s schools environment. The needs for a legal umbrella related Non-Smoking Areas in Denpasar City’s schools environment is a legal obligation for the state, in this case, the central government and local governments to create legal protection for community and individuals from the dangers of exposure to cigarette smoke on health and the fulfillment of everyone's human rights to a clean environment, healthy and free from exposure of cigarette smoke. Efforts that can be done by the schools and the Denpasar City’s Department of Education, Youth and Sports in implementing the effectiveness of the Non-Smoking Areas in school environment are in the form of enforcing rules, monitoring, and imposing sanctions for violators of the Non-Smoking Areas in the Denpasar City’s schools environment.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG RUSAK SAAT PENGIRIMAN EKSPEDISI EXPRESS candra daniswara; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The direction of this research is to understand what causes damage to goods in transit and how consumer protection law validates sender liability for shipping services. This study uses prescriptive rules research with a rules approach. As a result of our research, we found this shipping service to be very useful as it allows us to deliver the goods we want in an easy and practical manner. A freight forwarding service is a form of public service that facilitates the safe delivery of goods from one place to another and can be billed for that service. Delivery of objects can take the form of written data, logistics, electronic products, etc. Unfortunately, many consumers also suffer losses during the delivery of their goods, so more must be done to protect consumers and respect their rights. The carrier will be responsible for the goods damaged in transit and compensate for the damage caused by the owner of the goods. We need laws to protect the people involved, especially consumers. Provisions for consumer legal protection against damage to goods during shipping are contained in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999.

Page 110 of 124 | Total Record : 1240

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue