cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 111   112   113   114   115 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN OLEH KREATOR VIDEO YANG MENJERUMUS KEPADA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Rikardo Dwi Cahya Leite; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para konten kreator yang dengan sengaja menciptakan konten yang mengandung unsur pornografi guna mencari popularitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku pembuat konten creator yang berkreasi dengan cara membuat konten – konten didalam media sosial yang dengan sengaja menjerumus ke arah pornografi seperti berpakaian tidak layak, terutama dengan menonjolkan bagian – bagian tubuh tertentu dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam undang – undang no 44 tahun 2008 mengenai pornografi dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dari hal tersebut para konten kreator harus lebih bijak dalam membuat konten – konten agar tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Kata Kunci: konten kreator, media soial, pornografi, video.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASPEK KEADILAN DI INDONESIA Putu Karina Putri; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini mempunyai maksud untuk memahami kebijakan penegakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan di Indonesia dan sistem penegakan hukum di Indonesia berdasarkan aspek keadilan. Dalam studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analisis. Hasil studi memperlihatkan salah satu bagian dari politik criminal adalah penegakan hukum pidana. Criminal policy sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sebagai cita hukum seharusnya diterapkan dalam peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya keadilan dapat menyebabkan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan akan sia-sia dan bisa melukai rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa termuat sepuluh asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan guna mengayomi warga negara dalam proses hukum yang adil. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Criminal Policy, Keadilan ABSTRACT This study aims to find out the criminal law enforcement policy on crime prevention in Indonesia and to find out the law enforcement system in Indonesia based on aspects of justice. In this study, it uses normative legal research methods with a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that one part of criminal politics is criminal law enforcement. Criminal policy as an effort to provide community protection and achieve community welfare. Furthermore, justice as a legal ideal should be applied in legal regulations and law enforcement processes in Indonesia. The absence of justice can cause the law and law enforcement to be implemented will be useless and can hurt the people who have done nothing wrong. Romli Atmasasmita stated that there are ten principles in the Criminal Procedure Code that aim to protect citizens in a fair legal process. Keywords: Law Enforcement, Criminal Policy, Justice
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Komang Putri Natalia Widjaya; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine how the regulation of criminal acts of sexual violence in positive law in Indonesia and how the forms of legal protection are provided to men who are victims of sexual violence. This study uses a normative legal research method, supported by a statutory approach. The results of the study show that the crime of sexual violence has been accommodated in several legal provisions in Indonesia. However, not all of these provisions provide legal protection for men who are victims of sexual violence. From the perspective of the Draft Criminal Code (RKUHP) and the Sexual Violence Act (UU TPKS) both accommodate sexual violence crimes, but in the RKUHP itself the scope of legal protection is still limited to female victims. The Sexual Violence Act itself accommodates in its entirety the legal protection of victims of criminal acts of sexual violence regardless of whether the victim is a man or a woman. Keywords: Legal Protection, Men, Sexual Violence
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PRAKTIK INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PONZI Gusti Ayu Deandra Wardiani; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in technology create a new order of life in society. People become more creative by trying online to improve welfare. Along with this new pattern, many businesses have implemented Ponzi schemes in their business activities so that, of course, people are tempted by the offer of large profits in a short time from investment. This raises a problem where there is no legal regulation that regulates matters related to illegal investment practices with the Ponzi scheme which causes people to freely offer illegal investments with the Ponzi scheme. With this background, the writing of this journal is done to find out how the legal protection for the loss of illegal investment practices with the Ponzi scheme and the legal consequences of illegal investments with the Ponzi scheme. The method used in this paper is a normative legal research method using a conceptual legislation approach with legal material collection techniques and using primary, secondary, and tertiary legal materials as a source of legal material. The legal material analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that OJK has carried out various supervisions on illegal investments with the Ponzi scheme by establishing an investment alert task force and preventive and repressive strategies against illegal investments with the Ponzi scheme. However, the supervision carried out has not been able to handle illegal investment cases with the Ponzi scheme as a whole, because the term Ponzi scheme is not yet known and regulated in laws and regulations. OJK should be able to take concrete action by adding additional articles related to the prohibition of Ponzi schemes in Indonesia. The legal consequences of contracts and subjects of illegal investment agreements with the pinzi scheme are null and void. Keywords: Legal Protection, Illegal Investment, Ponzi Scheme
LEGALITAS DAN TINDAK KEJAHATAN BINARY OPTION SEBAGAI ALAT INVESTASI I Nyoman Adi Fajar Harri; Dr. Marwanto, SH., M.Hum.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan penelitian ini mengkaji mengenai legalitas binary option yang ada di Indonesia sebagai tempat investasi serta mengkaji tindak kejahatan yang ada di dalam binary option. Penelitian ini mengaplikasikan untuk metode penelitian normative dengan pendekatan UndangUndang (Statute Approarch), dimana menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan binary option atau investasi di Indonesia, dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini dikatergorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Binary Option merupakan alat investasi yang masih illegal di Indonesia, karena belum mendapatkan ijin oprasi secara resmi oleh BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Di dalam penelitian ini juga memuat tindak kejahatan yang dapat dilakukan di dalam Binary Option, kejahatan tersebut seperti Penipuan, Perjudian, dan Tidak ada perlindungan hkum yang pasti bagi investor. Kata kunci : Binary Option, Legalitas, Tindak Kejahatan ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the legality of binary options in Indonesia as a place of investment and to examine the crimes involved in binary options. This using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, this study applies a normative research methodology with a legal perspective to the examination of the laws and regulations pertaining to binary options or investing in Indonesia. The findings of this study is categorized as a descriptive research. The results of this study indicate that Binary Options is an investment tool that is still illegal in Indonesia, because it has not yet received an official operating permit by BAPPETI (Commodity Futures Trading Supervisory Agency). This research also contains crimes that can be committed in Binary Options, such crimes as Fraud, Gambling, and There is no definite legal protection for investors. Keywords : Binary Options, Legality, Crime
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI POLRES GIANYAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE I Gusti Ngurah Bagus Krisna Vijaya; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses seleksi polri di wilayah Kepolisian Resort Gianyar. Dan apakah selama proses seleksi sudah selaras pada prinsip – prinsip good governance guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) kepolisian yang menjalankan fungsi manjerial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada fenomena naturalistik atau alam, yang bertujuan untuk memahami masalah manusia dan sosial. Pelaksanaan penerimaan Polri Tahun 2022 di Polres Gianyar dilihat dari indikator transparansi, pelaksanaan prosedur penerimaan ujian masuk kepolisian memenuhi aspek transparansi dari awal hingga akhir, dilihat dari indikator akuntabilitas; pelaksanan penerimaan Polri secara general sudah memenuhi aspek yang selaras dengan prinsip good governance. Kata Kunci : implementasi, good governance, kepolisian ABSTRACT This study aims to find out how the selection process for non-commissioned officers in the Gianyar Resort Police area. And whether during the selection process it has been aligned with the principles of good governance in order to produce human resources (HR) of the police who carry out managerial functions. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach oriented to naturalistic or natural phenomena, aimed at understanding human and social problems. The implementation of the 2022 police brigadier acceptance at the Gianyar Police Station, seen from the transparency indicators for the implementation of the police brigadier admission test stage process from beginning to end, has met the transparency aspect and when viewed from the accountability indicators for the implementation of the acceptance of the Police Brigadier in general has met aspects that are in line with the principles of good governance. Keywords : implementation, good governance, police
TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI YANG TIMBUL SETELAH DILAKUKANNYA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Evelyn Theresya Sugianto; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis upaya hukum terhadap praktik monopoli yang timbul setelah dilakukannya restrukturisasi perusahaan, yakni terkait wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menetapkan pembatalan atas restrukturisasi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Hal ini merupakan suatu bentuk konflik norma terhadap tugas Komisi dalam melakukan penilaian awal atas rencana aksi restrukturisasi perusahaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dimana dalam pengkajiannya akan mengedepankan aspek analisis konsep hukum dan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Dimana hasil studi menunjukkan bahwa upaya hukum berupa penetapan pembatalan atas restrukturisasi perusahaan yang merupakan wewenang Komisi merupakan bentuk kelalaian Komisi sendiri dalam memberikan penilaian awal terhadap rencana aksi restrukturisasi perusahaan sebelumnya. Oleh karena itu, pembuat undang-undang seharusnya dapat menyediakan upaya hukum lain guna mencegah praktik monopoli, namun tetap memperhatikan kepentingan umum maupun kepentingan pelaku usaha. Kata Kunci: restrukturisasi, monopoli, upaya hukum ABSTRACT The objective of this writing is to examine legal remedies that contradicts the arisen practices of monopoly after a company restructuring is carried out, in which, may result in monopolistic acts done by the Commission for the Supervision of Business Competition due to the decisions of restructuring being cancelled. This is a sort of norm conflict with the task of the commission’s role of conducting an initial review of the company’s restructuring action plan. The applied research method is a lawful normative legal research method and methodology based on the notion of legal analysis as well as data collection procedures carried out through a literature review on legal materials. The results of the study show that legal remedies in the form of stipulating cancellation of company restructuring which is the authority of the commission is a form of negligence by the Commissioni itself in providing an initial assessment of the previous company restructuring action plan. Therefore, legislators should be able to provide other legal remedies to prevent monopolistic practices, nevertheless, being attentive towards the interests of society and business actors. Keywords: restructuring, monopoly, legal remedy
A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MINUMAN BERALKOHOL TRADISONAL KHAS BALI (ARAK BALI) APABILA DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK TERDAFTAR I Dewa Made Sai Karuna Mudita; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of this reserach is to explore the legal protection for the owners of the traditional Balinese alcoholic beverage industry, arak Bali as one of the cultural expressions in terms of trademark law and law no. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications if the bali wine product is registered as a registered mark in the class of goods/services. This research used normative juridical legal research method with several approaches to legislation and literature study. The results is indicate that the legal protection obtained by the owner of the Balinese arak product is related to the legal protection for industry and trade on the brand owned by i. In this case, it is necessary to study the product of Balinese arak if it is registered as a registered mark. Keywords: Legal Regulations, Traditional Alcoholic Drinks, Trademark Registration. ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik usaha maupun perindustrian minuman beralkohol tradisional bali arak bali sebagai salah satu ekspresi budaya ditinjau dari hukum merek dan undang – undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis apabila produk arak bali tersebut didaftarkan sebagai merek terdaftar dalam kelas barang / jasa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan beberapa pendekatan peraturan perundang – undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh pemilik produk arak bali terkait dengan perlindungan hukum untuk perindustrian dan perdagangannya yang atas merek yang dimiliki i. Dalam hal ini perlu dikaji terkait produk minuman arak bali apabila didaftarkan sebagai merek terdaftar. Kata Kunci: Pengaturan Hukum , Minuman Alkohol Tradisional, Pendafataran Merek.
JAMINAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF Crownabe Argentum; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are a state's future and should be treated as such by being safeguarded, protected, and guaranteed to get their rights to life in order to ensure their success as future leaders and contributors to society. Of course, some kids can actually act in ways that disrupt the lives of others their age and even put their lives in danger. As a general rule, this constitutes criminal behavior. Naturally, the resolution of crimes committed by adults and those committed by minors are handled in different ways. Law 11 of 2011 pertaining to the Criminal Justice System for Children addresses the punishment of minors specifically. When dealing with juvenile offenders, restorative justice is used to restore harmony between the juvenile offender and any juvenile victims for the greater good. This, of course, depends on the kindness and cooperation of young victims in diverting criminal cases involving children away from the court system. According to Law Number 11 of 2011 concerning the Criminal Justice System A. - son, this journal discusses the guarantee of protection obtained by child victims in cases of bullying when resolving criminal cases outside of court, or commonly called diversion.
PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERTANGKAP TANGAN SAAT PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Mian Martalena Josephine Nababan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dituliskan untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum kepada seorang tertangkap tangan. Mengingat ketentuan dalam KUHAP yang mengatakan penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama hanya 1 hari (24 jam). Dan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang secara normatif hanya memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dalam satuan hari dan waktu kerja. Sedangkan, tertangkap tangannya seseorang dapat terjadi pada setiap waktu. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan suatu peraturan perundangan-undangan bersama peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berhubungan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum saat diperiksa setelah ditangkap haruslah dipenuhi apabila tersangka memintanya. Jika waktu tidak memungkinkan maka penyidik harus melakukan upaya lain seperti menetapkan penahanan atau melepaskan tersangka dan memanggilnya kembali. Upaya penangkapan dengan surat perintah penangkapan juga dapat dilakukan apabila tersangka tidak menjawab surat pemanggilan. Upaya-upaya lain ini harus diutamakan dibandingkan mengenyampingkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Page 113 of 124 | Total Record : 1240

 111   112   113   114   115 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue