cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 75   76   77   78   79 
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG ACUNG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG Bagus Putra Yogi; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.264 KB)

Abstract

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi sasaran utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam kegiatan pariwisata. Salah satu aktivitas yang terdapat di kawasan ini adalah pedagang acung yang sering kali mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan penertiban, kendala serta upaya pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung dengan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung selalu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan pemerintah desa adat setempat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penertiban serta sosialisasi terhadap masyarakat guna memberikan ketentraman bagi wisatawan yang berkunjung serta bagi masyarakat itu sendiri.
PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH DI UNI EROPA Anak Agung Sagung Mahandhani Krisna; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.596 KB)

Abstract

Abstrak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui praktik pemberian suaka (asylum) kepada orang-orang yang lari dari persekusi, atau bahaya di negara sendiri. Pengungsi Suriah sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan harus lari ke negara-negara terdekat salah satunya ialah Jerman, dan Yunani yang merupakan anggota Uni Eropa. Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), diperlukan demi memberikan perlindungan, dan solusi jangka panjang yang efektif bagi pengungsi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini menemukan dua masalah yakni bagaimanakah kebijakan penanganan pengungsi Suriah di Uni Eropa, dan bagaimana peranan UNHCR dalam penanganan pengungsi Suriah di wilayah negara-negara Uni Eropa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kebijakan penanganan pengungsi di Uni Eropa dikeluarkan dalam bentuk Common European Asylum System (CEAS), pernanan UNHCR dalam penanganan pengungsi terwujud dengan kerjasama langsung dengan negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman, Yunani dan Hungaria. Kata Kunci: Pengungsi Suriah, UNHCR, Uni Eropa, Negara-negara Eropa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) I.B. Misdinata Prabawa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.661 KB)

Abstract

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang tidak dapat di lepas dari masalah ketidaktertiban, maka dari itu peran aparatur negara sangat penting untuk menertibkan pengusaha yang melanggar SIUP. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mengenai mekanisme penerbitan SIUP dan bagaimana tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran SIUP. Sifat dari penulisan jurnal ilmiah ini bersifat normatif dimana karya ilmiah ini menggunakan bahan hukum perimer yang berlaku dari peraturan- peraturan dan bahan hukum sekunder berupa bacaan atau literatur, dan dokumen- dokumen lainnya. Hasil dari penelitian adalah pengusaha dapat mengajukan SIUP sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku oleh bupati dan tindakan yang dapat di ambil oleh pejabat yang berwenang jika terbukti melakukan pelanggaran SIUP yaitu dapat dijatuhi hukuman pidana. Kata Kunci : Aparatur Negara; Pengusaha; SIUP.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK I Gede Druvananda Abhiseka; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.886 KB)

Abstract

Sampah plastik merupakan masalah yang sangat sulit diatasi oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar telah mengatur tentang Pengurangaan Penggunaan Kantong Plastik. Namun dalam pelaksanaanya masih banyak fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari masyarakat yaitu sampah plastik lebih tepatnya kantong plastik karena setiap masyrakat masih banyak menggunakan kantong plastik dalam kesehariannya. “Penulisan article ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 pada pelaku usaha di pasar tradisional serta upaya hukum yang dapat ditempuh pemerintah untuk memaksimalkan penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018.” Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 masih kurang diterapkan di pasar tradisional oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih tegas lagi mengatur tentang pengurangan sampah plastik ini. Kata Kunci : Implementasi, Pengurangan, Sampah Plastik
Pemberian Pinjaman Dengan Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak Pada LPD Desa Adat Pelaga I Gede Ardiawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.389 KB)

Abstract

Fidusia dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan dasarnya didasarkan pada kepercayaan pada kemampuan debitur untuk membayar utangnya, dengan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan mengandung risiko, maka diperlukan adanya jaminan. LPD kita kenal sebagai sebuah lembaga keuangan yang dimilik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman juga dapat mengasi pinjaman untuk Krama Desa, termasuk dengan menggunakan obyek jaminan berupa hewan ternak. Pemberian pinjaman kepada pihak debitur harus berdasarkan kompotensi dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya, dan diwajib berdasarkan asas pemberian pinjaman yang tidak mebahayakan keperluan bank atau lembaga pembiayaan, nasabah selaku debitur, dan masyarakat penabung dana. “Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Di dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri dari data primer dan data sekunder dimana berkaitan dengan topik permasalahan yaitu pemberian pinjaman dengan objek jaminan berupa hewan ternak pada LPD Desa Adat Pelaga.” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian pinjaman dilakukan kepada krama desa yang memiliki usaha ternak sapi dengan melengkapi prosedur yang telah ditetapkan oleh LPD Desa Adat Pelaga, apabila terjadi perselisihan maka pihak debitur harus mengembalikan sejumlah pinjaman dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Kata kunci: jaminan, kredit, hewan ternak
TINJAUAN HUKUM DIPLOMATIK TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK SPIONASE YANG DILAKUKAN MELALUI MISI DIPLOMATIK DILUAR PENGGUNAAN PERSONA NON-GRATA I Gst Ngr Hady Purnama Putera; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.373 KB)

Abstract

The practice of spying or espionage, has long been a problem in the dysfunctionof Diplomatic and Consular Relations and also Diplomatic immunity inherent withinthe Diplomatic and Consular itself. Indeed, International Law has provided a Personanon-Grata mechanism for the receiving State, but, in many cases, this principle has animpact on the relations between the two States, in fact it is not uncommon to be atension. This paper will discuss a lot about a result of the misuse of diplomatic missionsthat become the practice of espionage, and how the dispute settlement beside using thePersona non-Grata principle.
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM MENGKAJI “PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI” Di INDONESIA I Gede Angga Pratama; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.128 KB)

Abstract

Rape case usually is identiced with rape of women. Where as in the reality the rape is not only happened to women, actually men also experienced the same thing. Rape of men also included in penal act which breaks decency. But in our Criminal Code is meant as a situation which only happens to a woman only, it is seen in Article 285 Criminal Code of Indonesia. From this background is taken problem, How does the criminology perspective in studying rape of men in Indonesia. The writing method that used is normative juridical method by using law approach. The result of this study concludes that needed an expands to define the rape from Article 285 Criminal code that is not only rule about rape of women but also rape of men.
KEWENANGAN DPD DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG I Putu Gede Caka Bawa; Tjokorde Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.007 KB)

Abstract

The 1945 constitution of tye republic of Indonesia (hearnaftor the constitution) be for imandementexplacitysatate regarding Indonesia as the shite basldan the rule of Law. On the country it was ligitiondes by parlementerfoorprocusted by make the legislafion for DPD so DPR for the law make building foor the outonome (cheek and bafanees) or DPD, DPR, buy, Regulation foorbugeter (APBN) and (Religius) foor.After the Amandement the Constitution head been for Supranady of Law, make buy parlement to building foor, the will foe state goedgornementsee and visitionfoorwellfor state in Indonesia by Legislation Regulation by the Parlement more over it is contray the spirit of the Law number 32 year 2004 Reguling Local Distriet Autonomy that will state in its. Consideration us specially by vision ad mission program bye the Regional how of Refrentationso make good government local otonom by the Transpiration, Akuntablety and Responsibility by the Parlement.
BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI) Akbar Nugraha; Putu Tuni CakabawaLandra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.235 KB)

Abstract

Visa merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memberikanizin seseorang untuk memasuki wilayah negara tersebut dalam kurun waktu dan tujuantertentu. Visa terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsi penggunaannya,namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, khususnya di bali sering terjadi kasus warganegara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk menetap dan bekerja. Tulisanyang merupakan penelitian yuridis empiris, bertujuan menganalisis bagaimana efektivitaspengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan, sertamenganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan visa kunjungan warga negaraasing di Bali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pengawasan terhadap warga negaraasing di Bali dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan masihbanyaknya tindakan penyalahgunaan Izin tinggal maupun Overstay ya n g berjumlah 148orang di tahun 2014 sampai dengan 2015 di wilayah kerja Kantor Imigrasi klas I khususNgurah Rai.
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.372 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS. Latar belakang dari penulisan ini dimana warga negara merupakan anggota sah dari suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan ISIS di Indonesia, timbul wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara pendukung ISIS. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan bahan kepustakaan hukum lainnya. Kesimpulan penulisan ini adalah Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan secara garis besar seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Kemudian di satu sisi ISIS sendiri bukan merupakan esensi dari sebuah negara karena tidak persyaratan berdasarkan Konvensi Montevidio 1933.

Page 77 of 124 | Total Record : 1240

 75   76   77   78   79 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue