cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 74   75   76   77   78 
OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWAS ORANG ASING DI PROVINSI BALI I Nengah Agus Aditya Pranata; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.886 KB)

Abstract

Negara Indonesia adalah suatu negara kepulauan, salah satu pulau di Indonesia yang menjadi tujuan destinasi pariwisata bagi orang asing ialah Bali. Hal ini semenjak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara, akibat dari kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata, dan memberikan dampak negatif untuk terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian, penyalahgunaan dokumen keimigrasian, kejahatan transnasional, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian diatas adalah bagaimana peran Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali dan bagaimanakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Hasil dalam penilitian ini menunjukkan bahwa peran dari Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali adalah dengan memberikan saran serta pertimbangan kepada badan atau instansi pemerintahan terkait dalam melakukan pengawasan orang asing. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing yaitu koordinasi yang diakibatkan karena adanya ego sektoral, sumber daya manusia yang terbatas dan kualitas dari pegawai negeri sipil itu sendiri, dan anggaran yang minim yang berakibat pada pengawasan orang asing belum maksimal. Kata Kunci : Keimigrasian, Orang asing, Pengawasan
PERALIHAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR DI KUTA SELATAN Gede Esa Kusuma Hardi Priharta; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.95 KB)

Abstract

Perkembangan era perekonomian saat ini terjadi sangat pesat dan cepat membuat para pemilik usaha menggunakan jasa parkir sehingga konsumen dipermudah dalam segala hal. Namun pihak konsumen dirugikan dengan tercantumnya klausula baku dalam karcis parkir. Klausula eksonerasi yaitu perjanjian yang berisi peralihan tanggung jawab dari pihak pengelolaan jasa parkir kepada pihak penitipan kendaraan. Hal ini berseberangan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Apabila terjadi kecerobohan, pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian sebagaimana mestinya. Tetapi pelaksanaan dari pelaku usaha tidak menganti kerugian yang setimpal. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bentuk penyimpangan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perparkiran terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari UUPK dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah bahan hukum skunder yaitu diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap informan. Hasil penelitian ini yaitu pelaku usaha mempunyai hak untuk mencantumkan klausula eksonerasi, akan tetapi pencantuman tersebut dilarang dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1).Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan di daerah Taman griya Jimbaran. kemudian pelaku usaha wajib menanggung kerugian yang di timbulkan konsumen. Hal-hal mengenai pencegahan yaitu perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun adat setempat. Kata Kunci : Klausula eksonerasi, Pertanggungjawaban, karcis parkir.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GIANYAR Putu Agus Eka Kurniawan; Ngakan Ketut Dunia; I Nyoman Darmadha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.103 KB)

Abstract

This study aims at investigating the implementation of land certificate program through PRONA in Gianyar regency and constraints encountered in implementation. This research belongs to kind of empirical legal research that examines the various regulations on the National Agrarian Operations Project Program (PRONA) in the process, in their interactions, and their application as well as their influence in society. This descriptive study use 2 (two) types of data sources, namely primary data and secondary data. The samples in this study were Gianyar Land Office that was determined through non probability sampling technique that is purposive sampling. The obtained data in this study were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Based on the land certificate publishion target for each PRONA participant village in Gianyar regency Fiscal Year of 2011, the realization has met the target is, that are 618 certificate for Lodtunduh village or 100%, 330 certificate for Medahan village or 100%,252 certificate for Siangan village or 100%. The implementation of PRONA of land office in Gianyar regency in Fiscal Year 2011 is carried get through preparation process and land registration process. The Constraints in during the land certification program through PRONA can be viewed from village community side as PRONA participant and Gianyar land office as well.
KEABSAHAN SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA MERDEKA BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sakti Prasetiya Dharmapati; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.07 KB)

Abstract

Kelahiran negara baru Sudan Selatan yang memisahkan diri dari Republik Sudanpada tahun 2011 masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Tulisan inibertujuan untuk menganalisis keabsahan Sudan Selatan sebagai negara baru dilihatdari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis penyelesaian hukumterhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi pada masa perjuangankemerdekaan Sudan Selatan. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, tulisan inimeneliti dan menganalisis sejumlah bahan hukum dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan terhadap instrumen hukum internasional yang relevan,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa Sudan Selatantelah memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sebuah negara merdeka baruberdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa telahada upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hukum internasional terjadi padamasa perjuangan kemerdekaan Sudan Selatan melalui Mahkamah PidanaInternasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI PRIBADI TERKAIT PRIVACY RIGHT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.49 KB)

Abstract

This scientific work entitled Against Legal Protection of Personal InformationRelated Privacy Right based on Act Number 11 of 2008 about Information andElectronic Transactions an issue of concern that will be discussed in this paper. Thebackground of this scientific work with the development of internet users which causespersonal information Internet users increasingly vulnerable to cybercrime. Thisscientific work aims to understand the legal protection and legal sanctions for personalinformation related privacy right based on Act Number 11 of 2008 about Informationand Electronic Transactions. This scientific work using the normative by analyzing theproblem with the Act and the related literature. The conclusion of the writing of thisscientific work is owner's personal information protection of Act Number 11 of 2008about Information and Electronic Transactions in Article 30 and perpetrators of crimesagainst personal informationrelated privacy rightsmay be subject to civil sanctionsandcriminal sanctionsas stipulated in the Article 26 and Article 46 of Act Number 11 of2008 about Information and Electronic Transactions.
SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP RETUR PENJUALAN DALAM ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI Fery Bernando Sebayang; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.174 KB)

Abstract

Sales Returns is the return of the goods from the buyer for certain things, maybe because damaged in transit, defective or not in accordance with the specifications of the buyer. Purchase agreement is a contract is a contract in which one party to a called party sellers attach itself to hand an object which is the object of the agreement. While the buyer commit himself to pay the price of the object that the agreement has been agreed by the parties. This article will explain what the legal effect on the return of the goods from the buyer to the seller. This paper also describes the legal efforts in progress that can be used if the aggrieved party in the purchase agreement.
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN DI KOTA DENPASAR Nina Handalina Soza; I Nyoman Suyatna; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.072 KB)

Abstract

Tulisan ini di latarbelakangi penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan di KotaDenpasar sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakahpelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang RetribusiPelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan apa saja hambatannya. Metode yang dipakaidalam penulisan ini adalah metode empiris, yaitu dengan melakukan penelitian di KotaDenpasar, Bali. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pengelolaanretribusi parkir di tepi jalan di Kota Denpasar sudah baik tetapi belum optimal, dapatdilihat dari realisasi target retribusi, hanya di tahun 2013 yang tidak tercapai, itu punbukan karena sistem penyelenggaraan parkir di tepi jalan di Perusahaan Daerah ParkirKota Denpasar, melainkan dari faktor pemilik lahan parkir yang sudah menyadarihaknya atas pengelolaan lahan parkir. Dalam penyelenggaraan retribusi parkir di tepijalan umum di Kota Denpasar, masih saja ada hambatan yang bermunculan, namunmelalui upaya-upaya yang ditempuh, pihak Perusahaan Daerah Parkir telah mulaimenyelesaikan hambatan yang ada, dan mengupayakan hambatan itu tidak akan ada dikemudian hari.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG MEMUNGUT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Ketut Sista Putri Wijaya; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.131 KB)

Abstract

Customs Acquisition of Land and Building (BPHTB) is one type of tax potential in the Badung regency especially with the tourism industry and the utilization of very developed land and buildings. Based on the Act No. 28 Year 2009 on Regional Tax and Levies, hence it the district/city in this paper especially Badung regency has the authority to levy BPHTN. With the methods and approaches of writing normative law, this paper describes the arrangement of BPHTB and also the authority of Badung regency to levy BPHTB conducted by Revenue Office of Badung regency.
ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA Venditha Velicia; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.161 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa Australia telah beberapa kali melakukan upaya penyadapan terhadap Indonesia. Secara umum diketahui bahwa tindakan penyadapan merupakan suatu tindakan pengumpulan informasi secara rahasia dalam hubungan diplomatik suatu negara. Penyusunan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam kasus penyadapan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dari penulisan adalah tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dilarang baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional kedua negara. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan Indonesia adalah implementasi atas Code of Conduct on Framework for Security Cooperation serta pengajuan kasus ini ke Mahkamah Internasional.
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERATUAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.506 KB)

Abstract

Penulisan ini memiliki judul “Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Sempadan Sungai Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009”. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tidak jarang ditemukan pembangunan yang menyalahi aturan dari rencana penataan ruang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini dapat memberikan dampak bagi lingkungan, salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pembangunan dalam jarak sempadan sungai di Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peraturan kawasan sempadan sungai dan sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang kawasan tersebut di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma dalam perundang-undangan dan litelatur. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengaturan kawasan sempadan sungai terdapat pada Pasal 50 ayat (5) yang memuat pengaturan jarak sempadan sungai berdasarkan pengelompokan sungai, seperti jarak sempadan sungai pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir ditentukan jarak 3 meter untuk sungai bertanggul, jarak 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter dan sungai lainnya, kemudian sanksi yang berikan kepada para pihak yang melanggar ketentuan ini diberikan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 sampai Pasal 149. Kata Kunci: Bali, Kawasan Sempadan Sungai, Pemanfaatan Ruang

Page 76 of 124 | Total Record : 1240

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue