cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 12 (2023)" : 15 Documents clear
PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Mulia, R. Agung Bagus Ramanda Wijaya; Yanti, A.A Istri Eka Krisna
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian tersebut yakni agar memahami bagaimana pengamanan hukum rahasia bisnis di Indonesia dan bagaimana hukuman pidana untuk pelaku pembocoran rahasia bisnis. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan terdapat pula pendekatan yang dipakai di pengujian yakni pendekatan peraturan undang-undang serta pendekatan analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa. Kejahatan terkait pelanggaran hak informasi bisnis dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan laporan pengaduan serta bukan tindak kejahatan konvensional. Proses penyelidikan hanya dapat dimulai jika ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak, yaitu pemilik hak atau penerima hak tersebut. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk menciptakan pembelajaran, serta hal ini bagian integral terkait upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap informasi bisnis. The aim of this research is to understand how business secrets are legally protected in Indonesia and what the criminal penalties are for perpetrators of leaking business secrets. The writing of this journal uses normative legal research, and there are also approaches used in testing, namely the statutory regulatory approach and the analytical approach. The research results show that. Crimes related to violations of business information rights are considered violations that require a complaint and are not conventional crimes. The investigation process can only be initiated if there is an official complaint from the entitled party, namely the rights owner or recipient of the rights. The purpose of the punishment given is to create learning, and this is an integral part of law enforcement efforts to prevent legal violations of business information.
PENGATURAN ALIH STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS Sianipar, Agripa Tri Fosa; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari riset yang memfokuskan bagaimana mekanisme pendirian pada perubahan alih status CV ke PT dan pengaturan hukum dalam perubahan alih status CV untuk meningkatkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum berbentuk sebuah PT, dengan melihat segala upaya yang telah terjadi saat berjalannya badan usaha sebelumnya. Metode penelitian yang dilakukan saat menyusun karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan mengkaji permasalahannya. Dan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, ditemukan adanya kekosongan norma, karena dalam pengaturannya tidak secara eksplisit mengatur perihal mekanisme perubahan alih status CV menjadi PT. Terkait permasalahan tersebut maka akibat hukum yang terjadi dalam alih status tersebut adalah CV dapat menjadi bubar atau dapat merubah debitur lama dari CV menjadi debitur baru dari PT. hal tersebut dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum didalamnya karena pengaturan mengenai pengelolaan asset maupun perikatan atau semacamnya yang telah dilakukan pada saat berjalannya CV sebelum berubah menjadi PT tidak diatur pada ketentan perundang undangan. Walaupun dalam tahapan pembuatan akta pendirian, Notaris akan memastikan untuk membereskan asset maupun perikatan yang dilakukan sebelumnya oleh CV sebelum merubahnya menjadi PT, tetapi hal tersebut masih perlu adanya aturan yang secara khusus dan eksplisit mengaturnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturannya. The aim of this scientific work is to gain knowledge from research that focuses on the establishment mechanism for changing the status of a CV to a PT and the legal arrangements for changing the status of a CV to upgrade the business entity to a legal entity in the form of a PT, by looking at all the efforts that have taken place. during the running of the previous business entity. The research method used when compiling this scientific work is a normative legal research method which uses a statutory approach, a conceptual approach and examines the problem. And from the research results that have been obtained, it was found that there is a vacuum in norms, because the regulations do not explicitly regulate the mechanism for changing the status of a CV to a PT. Regarding this problem, the legal consequences that occur in the transfer of status are that CV can be dissolved or can change the old debtor from CV to become a new debtor from PT. It can be said that there is no legal certainty in it because the arrangements regarding asset management or engagements or the like that were carried out during the operation of the CV before it turned into a PT were not regulated in the provisions of the statutory law. Even though at the stage of making the deed of establishment, the Notary will make sure to clear up the assets and engagements previously carried out by the CV before changing it into a PT, this still requires regulations that specifically and explicitly regulate this to create legal certainty in its arrangement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Santika, I Wayan Remi; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penyusunan artikel ini guna memberikan pengetahuan terhadap pinjaman berbasis online yang bersifat ilegal serta menganalisis bagiamana peran hukum positif di Indonesia berperan terhadap konsumen pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian dalam arikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana pendekatannya berdasarkan sumber materiil yaitu undang undang yang selanjutnya dilakukan analisa memakai teknik kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan hasilnya dari kegiatan penelitian ini yaitu pinjaman online dapat dikatakan ilegal apabila dalam perihal status di OJK tidak mempunyai perizinan khusus serta tidak teregistrasi pada OJK, dalam perihal melakukan pengajuan kredit dokumen yang sangat mudah dan dalam perihal domisili tidak memiliki kejelasan bahkan tidak adanya mengenai arah hubungan yang bisa dihubungi untuk perusahaan serta alamatnya. Apabila konsumen yang mengalami kerugian terhadap peminjaman online ilegal adapun perlindungan hukum yang di dapatkan yaitu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik di Pasal 26 Ayat (1) serta (2) di ayat (1) berkaitan dengan penggunaannya data pribadi seorang individu didalam penggunaan tersebut diharuskan berdasar pada persatuannya pihak yang memiliki kepentingan pada data itu serta di ayat (2) yang memberikan penegasan terhadap pelanggaran yang dibuat di ayat (1) jadi pihak yang merasa rugi bisa melakukan pengajuan gugatan pada rugi yang dideritanya mengenai perlakuan yang dimaksudkan di ayat (1) itu. The purpose of preparing this article is to provide knowledge about illegal online-based loans and analyze how the role of positive law in Indonesia plays a role in consumers of illegal online loans from a civil law perspective. The research in this article uses a normative research method where the approach is based on material sources, namely laws, which are then analyzed using qualitative techniques. It can be concluded that the results of this research activity are that online loans can be said to be illegal if in terms of status at the OJK they do not have special permits and are not registered with the OJK, in terms of applying for credit the documents are very easy and in terms of domicile there is no clarity or even non-existence regarding contact direction for the company and its address. If consumers experience losses due to illegal online lending, the legal protection they obtain is contained in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 26 Paragraphs (1) and (2) in paragraph (1) relating to its use. The use of an individual's personal data is required to be based on the unity of the parties who have an interest in that data and in paragraph (2) which provides confirmation of the violation made in paragraph (1) so that the party who feels a loss can file a lawsuit for the loss they have suffered regarding treatment referred to in paragraph (1).
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT Mahawira Oka, I Gusti Ngurah Agung Fajar; Dewi, Gusti Ayu Prima
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan adanya pengkajian ini yakni membahas terkait penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada Perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia di Bidang Kredit. Metode penelitian yang dipakai di pengkajian ini yaitu hukum normatif, dimana permasalahan hukum dijelaskan melalui teori hukum normatif dan pemecahan masalah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan di dalam pengkajian digunakan dua jenis pendekatan yakni peraturan perundang-undangan (statue approach) serta analisis (Analitical approach) dimana kedua jenis pendekatan serta metode kajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini dapatlah dibuktikan bahwa metode penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan yaitu berupa Penuntutan Pidana di Pengadilan dan diluar pengadilan dalam bentuk Alternative Dispute Resolution, yang dalam hal ini memungkinkan adanya Proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. The purpose of this study is to discuss dispute resolution that can be carried out when there is a default by a customer against a finance company regarding fiduciary guarantees in the credit sector. The research method used in this study is normative law, where legal problems are explained through normative legal theory and solved in accordance with applicable legal provisions. Two types of approaches are used in the study, namely statutory regulations (statue approach) and analysis (analytical approach), where these two types of approaches and normative legal study methods will answer the problem formulation that the author is researching. The results of this research prove that the dispute resolution method that can be used is criminal prosecution in court and outside the court in the form of alternative dispute resolution, which in this case allows for mediation, conciliation, and arbitration processes.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK BERGARANSI Samudra, Gilbert Febrian Nata; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh dua masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian produk bergaransi dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen produk bergaransi berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana perlindungan diberikan terhadap setiap pembeli yang menggunakan barang yang bergaransi. Serta bagaimana perlindungan konsumen dalam menggunakan barang yang bergaransi sesuai Peraturan No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Memberi kritikan serta saran tentang fenomena-fenomena yang dihadapi oleh pembeli dalam menggunakan produk-produk bergaransi yang di jual-belikan oleh perusahaan. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap jaminan produk diberikan kepada pelanggan. Sesuai Peraturan No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli yang mengatur bila pembeli berhak atas dukungan hukum, jaminan, dan upaya untuk mengidentifikasi sengketa perlindungan pelanggan. Selain itu, pembeli mempunyai hak untuk ditawari kesempatan menguji atau mencoba jasa dan produk tertentu serta memperoleh jaminan dari penjual. The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the legal protection of consumers on the purchase of guaranteed products and how the protection of consumers of guaranteed products based on Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The writing of this journal aims to find out more about how protection is given to every buyer who uses guaranteed goods. As well as how consumer protection in using goods that are guaranteed according to Regulation No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Provide criticism and suggestions about the phenomena faced by buyers in using guaranteed products sold by the company. The findings of this study as a whole show that legal protection of product warranties is provided to customers. In accordance with Regulation No. 8 of 1999 concerning buyer protection which stipulates that buyers are entitled to legal support, guarantees, and efforts to identify customer protection disputes. In addition, buyers have the right to be offered the opportunity to test or try certain services and products and obtain guarantees from sellers.
MEDIA SOSIAL: PENYAJIAN BUKTI DIGITAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Wangi, Kadek Dini Arista; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi penggunaan media sosial sebagai alat pengawas (watchdog) untuk mencegah korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan nilai anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah non-dokrinal atau penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner dan penelitian ilmu sosial. Studi ini membahas pengaruh sosial media dalam pencegahan korupsi, meliputi transparansi (teori penyajian alat bukti), partisipasi public, mobilisasi, dan edukasi public tentang korupsi. Turut mendiskusikan dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media, dalam studi menggarisbawahi pula pentingnya perlindungan hukum terhadap aktivis anti-korupsi di media sosial untuk mendorong kebebasan berpendapat, kritik, dan laporan praktik korupsi. Hasil studi menyimpulkan keberadaan media sosial memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, salah satunya sebagai media untuk menyajikan bukti digital yang berguna dalam peradilan pidana di Indonesia. Mendorong partisipasi publik dan kritik membangyn akan mampu menguatkan tatanan demokrasi serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. This study investigates the urgency of using social media as a watchdog tool to prevent corruption by promoting transparency, accountability, and anti-corruption values. The research uses a non-doctrinal socio-legal approach with an interdisciplinary and social science perspective. It explores the impact of social media in preventing corruption, including transparency (presentation of evidence theory), public participation, mobilization, and educating the public about corruption. It discusses the positive and negative effects of social media usage, such as the spread of false information, privacy concerns, and cyberbullying. The study also highlights the importance of legal protection for anti-corruption activists on social media to encourage free speech, criticism, and the reporting of corrupt practices. In conclusion, social media plays a crucial role in preventing corruption by promoting transparency, public engagement, mobilization, and educating the public. Moreover, social media can use as a medium for presenting digital evidence that is useful in criminal justice in Indonesia. Besides, encouraging public participation and constructive criticism can strengthen democracy and enhance government performance.
FENOMENA PEMALSUAN TAS BERMEREK DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ratnawati, Ni Made Pradnya Gita; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan produsen tas melakukan pemalsuan terhadap tas bermerek dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal terkait dengan fenomena pemalsuan tas merek tersebut dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif memalaui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil berupa pemalsuan tas bermerek disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, kedua faktor pembeli yang ingin memiliki tas bermerek hanya untuk memenuhi gengsi, ketiga faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan mengenai perlindungan merek, dan yang terakhir faktor pemilik hak atas merek yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk memproses pelaku pelanggaran merek. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal terhadap pemalsuan tas bermerek miliknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tas bermerk. Selain itu, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi baik hukum pidana perdata dan administrasi. This study aims to identify and understand the factors that cause bag manufacturers to counterfeit branded bags and legal protection for well-known brand bag companies related to the phenomenon of counterfeiting branded bags in the perspective of intellectual property law, especially in Indonesia. This study uses a normative legal research method through a statutory approach, namely an approach using legality and regulation. From this study, it was found that the results of counterfeiting branded bags were caused by several factors, namely the first factor of the seller who wanted to benefit, the second factor was the buyer who wanted to own branded bags only to fulfill prestige, the third factor was the government which was less assertive and did not socialize about brand protection, and the last factor is the owner of the rights to the brand who has to pay a lot of money to process the perpetrators of trademark infringement. Preventive legal protection and repressive legal protection are one of the efforts to provide protection for owners of well-known brand bags against counterfeiting of their branded bags. Act Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, is the basis for law enforcement against perpetrators of branded bag counterfeiting. In addition, perpetrators of counterfeiting branded bags can also be subject to sanctions which can be reviewed from civil, criminal and administrative sanctions.
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU BANTUAN HUKUM Pardosi, Mona Nita; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penulisan jurnal ini tidak lain ialah guna membantu menambah bahan pustaka mengenai implementasi dan pengoptimalisasian bantuan hukum terhadap rakyat miskin berlandaskan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Serta penelitian ini dimaksudkan guna menelaah sejauh apa penerapan pemberian bantuan hukum beserta cara mengoptimalkan bantuan hukum tersebut. Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menciptakan harapan terbaharukan terhadap rakyat miskin atas akses keadilan serta kesederajatan atas hukum. Namun nyatanya pada penerapannya, bantuan hukum belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya wawasan masyarakat mengenai Bantuan Hukum tersebut. The aim of writing this journal is none other than to help add to the library material regarding the implementation and optimization of legal aid for poor people based on Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. And this research is intended to examine the extent to which the provision of legal aid is implemented and how to optimize the lagal aid. The research applied is empirical legal research with the approach used being a statutory and conceptual approach. Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid creates renewed hope for poor people regarding access to justice and equality under the law. However, in practice, legal assistance is not evenly distributed. This is caused by the lack of public insight regarding legal aid.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENGGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL Pasambo, Novrianto; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk meninjau seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penggunaan narkotika dalam perpektif hukum nasional dan internasional, seperti apakah bentuk pelindungan hukum bagi anak tersebut dan sanksi yang diberikan negara kepada anak pengguna narkotika tersebut. Adapun di studi ini penulis memakai penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan Analisis (Analitical Approach). Adapaun hasil penelitian ditemukan yakni perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika berdasarkan hukum nasional dan internasional sudah sangat mengakomodir perlindungan yang ada permasalahan utamanya adalah justru pada sistem perlindungan dalam sistem perlindungan pidama itu sendiri yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak melainkan memberikan trauma dan ketakutan kepada anak yang seharusnya direhabilitasi bahkan dibimbing agar kejadian itu tidak terjadi Kembali. The purpose of this writing is to examine what criminal responsibility is like for children who use narcotics from the perspective of national and international law, such as the form of legal protection for these children and the sanctions given by the state to children who use narcotics. In this research, the author uses a type of normative legal research with two types of approaches, namely the statute approach and the analytical approach. As for the results of the research, it was found that legal protection for children who use narcotics based on national and international law has been very accommodating of protection, the main problem of which is precisely the protection system in the narcotics protection system itself, which is supposed to provide a sense of security to children but instead gives trauma and fear to children who should be rehabilitated and even guided so that this incident does not happen again.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENYELENGGARA PINJAMAN P2PL DALAM SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER Yobi, Ni Putu Mita; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaiaman hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dan penyelegara pinjaman P2P Lending dalam Sistem Pembayaram Shopeepay Later. Serta penulisan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengtahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pihak pemberi pinjaman dalam perusahaan pemberi pinjaman berbasis P2P lending. Penelitian ini mengguanakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) yang mengguanakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P lending tidak hanya sebatas hubungan simpan meminjam dana saja, melainkan memiliki hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang berbasis P2P lending di Indonesia yaitu dapat mengajukan pengaduan, gugatan atau tuntutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The purpose of writing this research is to find out how the legal relationship between the giver and the organizer of P2PL loans in the Shopeepay Later Payer System and legal remedies that can be taken by consumers for unlawful acts committed by P2P Lending lenders against the Shopeepay Later payment system. The approach method in this research is the statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials uses the method of literature study (Library Research). The results of this study conclude that the relationship between lenders and peer to peer lending providers must not be a depository relationship but a legal relationship born of a power of attorney agreement. Efforts that can be made by consumers as legal recipients of violations of legal rules committed by financial technology lenders based on peer to peer lending in Indonesia can file complaints, lawsuits or demands based on the Financial Services Authority Regulations, Consumer Protection Law, and Electronic.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue