Kertha Patrika
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protectionof Journalists ]]>
<![CDATA[Migel Apriliyanto]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p01
<![CDATA[Jamal Khashoggi is known for his very sharp critics to Saudi Arabian Governments. He was murdered at the Consulate facility of Saudi Arabia in Istanbul- Turkey. The case has become a concern of international society, put the questions of freedom of expression and press as well the security of journalist. This article is a normative legal research that is aimed to analyze the international human rights law’s protection to the journalist's activities and to discuss the case of Khashoggi, specifically on the issue which authorities that have obligations to impose legal sanctions to the alleged perpetrators. The research suggests that there have been international human rights norms and principles that protect journalist activities. In addition, it suggests that Turkey has jurisdiction to launch an investigation and prosecute the perpetrators who involve in the murder of Jamal Khashoggi.]]>
<![CDATA[The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco : Islamic Economic Law Perspective ]]>
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p01
<![CDATA[This research aims to find profit-sharing system between landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic Law, so that it can be used by landowners and cultivators to cooperate in cultivating tobacco fields. The method in this research using the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. The results of the study in the form of 3 (three) forms of profit-sharing systems between landowners and tobacco cultivators according to Islamic economic law, which can be used, namely muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. In the final part of this research, the researcher also provides advice to landowners and cultivators to put the cooperation agreement into written form, to prevent conflicts and disputes in the future. Further suggestions are addressed to the Government. The government needs to socialize the production sharing system in agriculture according to Islamic economic law.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim ]]>
<![CDATA[Indriati Kusumawardhani]]>;
<![CDATA[Arie Afriansyah]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, muncul gagasan Poros Maritim Dunia yang menekankan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya periode 2015 – 2019. Gagasan Poros Maritim Dunia ini juga menjadi suatu pendekatan strategi kemaritiman dan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim. Gagasan ini dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan. Lampiran peraturan presiden tersebut disebut sebagai Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak Deklarasi Djuanda 1957 dengan hasil Konsep Negara Kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar. Norma hukum baru tersebut juga diterima dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 setelah melalui diplomasi dan perundingan selama 25 tahun. Dengan demikian, masuknya Diplomasi Maritim sebagi bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah tepat karena Diplomasi Maritim adalah salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim. Tulisan ini akan menjelaskan dan menjabarkan Diplomasi Maritim sebagai salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum kelautan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional terkait. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan diplomasi maritim Indonesia yang sejalan dengan kebijakan maritim Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Bram Rendrajaya]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara berkembang tengah gencar dalam melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas publik maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah tanah. Ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan Negara, terlebih lagi sebagian tanah telah dimiliki hak oleh masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan bagian dalam perlindungan hak asasi manusia yang wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Permasalahan muncul ketika pengadaan tanah yang semestinya memperhatikan hak asasi manusia justru dilakukan secara sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Serta tujuan dari pada pengadaan tanah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ditinjau dari hak asasi manusia? dan Apakah kriteria kepentingan umum dalam penetapan pengadaan tanah bagi pembangunan? Artikel ini disusun sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen atau kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif, interpretatif, konstruktif, evaluatif, argumentatif, sistematis. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak asasi terhadap pemilik hak atas tanah karena tindakan pengadaan tanah oleh Negara dilakukan berdasarkan undang-undang (2) Penggunaan tanah melalui pengadaan tanah oleh Negara yang menggunakan tanah hak milik masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT) DAN JUSTICIABILITY PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT ]]>
<![CDATA[Yustina Niken Sharaningtyas]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p03
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengkaitkan model gugatan warga negara (citizen law suit) dan justiciability dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia di tahun 2015membawa dampak buruk yang luar biasa bagi para warga. Citizen law suit merupakan model gugatan yang tepat untuk menuntut Pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki segala upaya dan kebijakan untuk mengatasi permasalahankebakaran hutan serta lahan. Citizen Law Suit merupakan sarana justiciability dalam pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.]]>
<![CDATA[Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana ]]>
<![CDATA[Lukman Ilman Nurhakim]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakhriah]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p06
<![CDATA[Implikasi adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah debitor sebagai pemilik boedel pailit tidak bisa mengoperasionalkan serta mengakses hartanya. Permasalahan selanjutnya muncul ketika pada saat yang bersamaan sita umum kepalitan atas asset debitor dimaksud, juga telah/akan dibebani sita pidana. Artikel ini bertujuan untuk membahas kewenangan kurator dalam mengelola dan membereskan asset boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana ditinjau dari kepastian hukum. Penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan agar dapat menggambarkan konsep yang dibahas yang dikaji secara normatif dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurator dalam pelaksanaan pemberesan dan/atau pengurusan boedel pailit dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat terdapat kesalahan atau kelalaian. Sebagai implikasinya, kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan alasan “merugikan” kepentingan hukum para kreditur. Dalam praktiknya, kurator dituntut reaktif dan responsif dalam mengambil tindakan, sedangkan UU Kepailitan sendiri tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kewenangannya secara diskresif terhadap kondisi boedel pailit yang telah/akan diletakan sita pidana. Demi terwujudnya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kurator dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak meminta persetujuan hakim pengawas dalam melakukan suatu penyitaan demi membatalkan kedudukan sita pidana atas boedel pailit.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing ]]>
<![CDATA[Utiyafina Mardhati Hazhin]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The growth of insurance industry in Indonesia is suspected to be in line with the development of digital technology and telecommunications.Telemarketing is one of the marketing media that currently used by insurance companies. In the implementation, telemarketing system has the potential to fulfill the element of undue influence. Moreover, if one party is in a frailposition and the other party uses the situation as a benefit. The aim of this research is to analyze the existence of elements of undue influence in the insurance agreement through a telemarketing system. This research is normative study research or library research, which used a statute approach and a conceptual approach. The results of the study reveal that recording of conversation as evidence in the insurance agreement through a telemarketing system is very vulnerable to harming consumers and can fulfill the element of undue influence. Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia ditenggarai sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan telekomunikasi dewasa ini. Telemarketing merupakan salah satu media pemasaran yang saat ini digunakan oleh perusahaan asuransi.Dalam pelaksanaanya, sistem telemarketing yang digunakan oleh perusahaan asuransi berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan. Terlebih, apabila salah satu pihak berada dalam keadaan yang tidak memiliki daya dan pihak lain memanfaatkan keadaan tersebut dengan sengaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan unsur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian asuransi melalui sistem telemarketing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam pembahasannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa bukti rekaman pembicaraan sebagai kesepakatan dalam perjanjian asuransi melalui sistem telemarketing sangat rentan merugikan konsumen dan dapat dikatakan memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan.]]>
<![CDATA[Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[noni surhayanti]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p05
<![CDATA[Dalam penegakan hukum, sering ditemukan persoalan hukum yang berpengaruh terhadap tegaknya hukum seperti yang dialami oleh penyalahguna narkotika. Seringkali penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan pelaku terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127. Hal ini memicu dilema bagi Hakim dalam memutus perkara karena di satu sisi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tetaplah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun di sisi lain Pasal 127 tersebut tidaklah didakwakan. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 (SEMA No. 03 Tahun 2015) menjawab persoalan tentang sikap yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Di samping itu, SEMA tersebut memberikan keleluasaan terhadap Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 111 atau Pasal 112, sekaligus menandakan bahwa progresivitas memiliki peran penting dalam tegaknya hukum dan keadilan]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI]]>;
<![CDATA[ANAK AGUNG SRI UTARI]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p01
<![CDATA[The social participation is one of important thing that has to be considered in making the localgovernement regulation.In. Articel 53 of Act No. 10. 2004,about Making Governemen Regulation, the social partisipation has beenclearly regulated in -making governement regulation including local governement regulationSocial participation is one mode of political participation of the society in order to create good governance.So the Implementation of social participation in making governement regulation including local governementregulation has to be regulated more clearly.]]>
<![CDATA[Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[I Wayan Suardi]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p06
<![CDATA[Mewujudkan rumah tangga yang rukun agar terhindar dari berbagai ancaman kekerasan sangat tergantung pada faktor anggota keluarga rumah tangga. Pengendalian diri serta kadar kualitas perilaku dalam lingkup rumah tangga tersebut juga sangat mempengaruhi kerukunan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk perbuatan pidana yang memasuki ranah privat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis adanya kekaburan norma terkait dengan pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan berkaitan dengan penerapan UU Penghapusan KDRT dalam peradilan dikarenakan pengaturan UU Penghapusan KDRT yang tidak cermat, tidak jelas, multitafsir, dan tidak sistematis. Sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menafsirkan isi ketentuan undang-undang tersebut dalam mengadili suatu perkara konkrit.]]>
