Kertha Patrika
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor ]]>
<![CDATA[Novita sari]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p02
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga isu hukum yang muncul sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yakni terkait dengan singkatnya batasan waktu PKPU, perihal ketentuan batasan waktu yang menjadi penyebab gagalnya upaya perdamaian debitor dengan para kreditor, serta mengenai perlindungan hukum bagi kepentingan debitor untuk mencegah kepailitan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif sejumlah dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang didukung dengan hasil wawancara dari para narasumber terkait. Studi yang dihasilkan menyimpulkan bahwa: UUK-PKPU memberikan jangka waktu yang singkat terhadap debitor dengan maksud agar debitor benar-benar mampu untuk melakukan upaya penawaran perdamaian kepada kreditur terkait pembayaran utang-untangnya; jangka waktu bukan penentu gagalnya suatu upaya perdamaian dalam PKPU, tetapi justru memberikan pengaruh terhadap proses tercapainya PKPU; dan UUK-PKPU ini juga telah memberikan jaminan perlindungan hukum berupa kepastian terhadap debitor untuk mencegah kepailitan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TAHANAN ]]>
<![CDATA[Suwardi Sagama]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i03.p04
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap hak pengasuhan anak yang tinggal di rumah tahanan. Anak sebagai generasi emas menjadi harapan penerus kemajuan bangsa. Untuk menjaga harapan, dimulai dari subyek pengasuh hingga pada pola pengasuhan. Data yang dirilis KPAI pada kasus pengasuhan dan alternatif dari tahun 2011-2016 mencapai 3.875 dengan menempatkan anak sebagai korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian difokuskan pada objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum tentang pengasuhan anak. Hasil kajian pada penelitian ini adalah pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, namun pengasuhan akan dilimpahkan kepada keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir apabila timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.]]>
<![CDATA[Crime Victims Protection in Indonesia: An Analysis of the Recent Victim Protection Acts ]]>
<![CDATA[Mahfud Mahfud]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p02
<![CDATA[The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) ensures the protection of victims of crime. Basically, the implementation of this international declaration depends on the domestic law of each state. Indonesia has promulgated Act No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection (Witness and Victim Protection Act) and its Amendment (Act No. 31 of 2014) to give protection of the victim, although not fully adopted the principles contained in the declaration. This article aims to analyze the protection of the victims under the recent Indonesian victim protection Acts and to examine to what extent the Acts in line with the declaration. It is a normative legal research that collects sources from libraries, databases, and archives. This research suggested that Witness and Victim Protection Act has provided the protection to the victim that is limited to victims of a grave violation of human rights, terrorism, trafficking, torture, sexual crime, and serious assaults in the form of compensation (only for a grave violation of human rights and terrorism), restitution and certain assistances under the auspices of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, this Act is not yet fully in line with the Declaration, particularly with regard to the right of victims to be present in the criminal justice process to express their views when it comes to their personal interests.]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Desak Made Pratiwi Dharayant]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p04
<![CDATA[Pada prinsipnya, Advokat mempunyai peranan penting dalam suatu sistem peradilan pidana yang juga merupakan bagian dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum. KUHAP mengatur peran Advokat dalam pemberian bantuan bagi pelaku tindak pidana sebagai suatu amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Saat ini muncul pandangan masyarakat yang mempertanyakan berhak atau tidaknya pelaku tindak pidana untuk diberikan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini bermaksud untuk menyajikan kajian mengenai bagaimanakah upaya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dalam perspektif HAM serta bagaimanakah peran advokat, sebagai suatu profesi yang terhormat, dalam upaya pemberian bantuan hukum. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa Advokat mempunyai peran penting untuk memberikan bantuan hukum sebagai suatu pemenuhan kewajiban, baik Advokat maupun Negara, dalam rangka pemenuhan HAM bagi warga negaranya sebagai pelaksanaan dari asas persamaan di muka hukum.]]>
<![CDATA[Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi ]]>
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Yokotani Yokotani]]>;
<![CDATA[Wenni Anggita]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p04
<![CDATA[Merujuk kepada objek perlindungan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, sebagian di antaranya ada di daerah, terutama indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan seni budaya. Sumber daya alam yang dimiliki serta seni dan budaya yang beraneka ragam di Kepulauan Bangka Belitung berpotensi pula untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalis upaya proteksi terhadap kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, baik yang secara normatif sudah terdaftar maupun terhadap sejumlah objek yang berpotensi didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Studi terhadap upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI di daerah ini, di antaranya adalah peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah , sentra kekayaan intelektual dan komunitas. Beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah juga diminta untuk mengusulkan Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Bagi Ahli Dalam Memberikan Keterangan di dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Muh Sutri Mansyah]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peneliti?n ini bertuju?n untuk mengk?ji d?n meng?n?lis? peng?tur?n h?k imunit?s b?gi ?hli d?l?m memberik?n keter?ng?n di d?l?m sistem per?dil?n pid?n?. Jenis peneliti?n y?ng digun?k?n ?d?l?h peneliti?n hukum norm?tif. Metode pendek?t?n peneliti?n ini menggun?k?n pendek?t?n perund?ng-und?ng d?n pendek?t?n konseptu?l. H?sil peneliti?n menunjukk?n b?hw? urgensi h?k imunit?s b?gi ?hli d?p?t di?tur k?ren? ?d?ny? n?seh?t hukum d?n pend?mping?n hukum y?ng memiliki implik?si ?hli di kemudi?n h?ri ?k?n berm?s?l?h deng?n hukum sehingg? ?g?r ?hli d?l?m menj?l?nk?n tug?sny? tid?k kh?w?tir d?n mer?s??m?n deng?n up?y? pemb?l?s?n d?ri ters?ngk? ?t?u terd?kw?, m?k? diberik?n kekeb?l?n hukum y?ng ?k?n di?tur d?l?m P?s?l 10 ?y?t (1) R?nc?ng?n Und?ng-Und?ng tent?ng Perlindung?n S?ksi d?n Korb?n p?d? m?s? mend?t?ng.]]>
<![CDATA[Children Rights and The Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court ]]>
<![CDATA[Bagus Hermanto]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p01
<![CDATA[Indonesian laws determines different age limit for the children. The Law of Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 concerning Marriage holds the age limit for the children until 16 years old for the women and 19 years old for the men. Meanwhile, on the Law of Republic of Indonesia Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, the age limitation both for women and men is 18 years old. This Child Protection Act has adopted norm as stipulated in the Convention of the Rights of Children, as ratified through Presidential Decree Number 36 Year 1990. Some violations of the human right of children in Indonesia were more or less related to the unclear limitation of the age of children. A few years ago, this situation was brought into legal concern as a constitutional review was lodged before the Constitutional Court of Republic of Indonesia. This court has finally issued a Judgment Number 30-74/PUU-XII/2014 that addressing the issue in concern. Once should be noted that not all Justices had a similar opinion on the Judgment as one Justice expressed a different opinion. The main purpose of this paper is to analyze the legal consideration contained in this Judgment. In addition, it also intends to criticize the Justice’s Dissenting Opinion that was addressed against this Judgment. This paper is set as a Normative Legal Research that uses case study approach and statutory approach. Key Words : Constitutional Court, Indonesia, Children Rights, Age Limit.]]>
<![CDATA[QUO VADIS OTONOMI PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Sugi Arto]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p06
<![CDATA[Terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata memunculkan kontroversi di bidang pertanahan di wilayah DIY. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaanatas undang-undang tersebut justru menimbulkan kasus-kasus klaim kepemilikan atas tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan tanah Kadipaten Pakualaman serta klaim mengenai hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut.Tulisan ini menganalisis kewenangan yang dimiliki pihak Kasultanan dan Kadipaten atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dalam kerangka keistimewaan DIY. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji arah otonomi pertanahandi DIY yang cenderung terlihat sebagai suatu counter agrarian reform.]]>
<![CDATA[How Far the Authorities are Going to go on Tackling Political Motive Hoax Spreading ]]>
<![CDATA[Anton Hendrik Samudra]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p02
<![CDATA[This paper identifies hoax as a cyberspace social problem which can have a negative impact toward public order, both in cyberspace and real life. It also elaborates how a hoax is different from fake news for its characteristic. A hoax could cause horizontal conflict, especially in Indonesia when it is about the most recent common political commodities, which are race, ethnicity, religion, intergroup (SARA). Every government has interest on maintaining public order to keep the sustainability of society. Criminal law is designed to be the ultimate tool of social engineering through deterrence effect. The problem is how far the law enforcement is going to go to eradicate the hoax spreading, because the issues of freedom of speech/information.The research is conducted by using a conceptual approach in a normative legal study. Secondary data also provided in this paper to grasp the factual problems as the threat that needed to be encountered. The first part of the paper elaborates the freedom of speech/information, cyberspace, and social media. The second part is explanation of profile of hoax in Indonesia. The third part is elaboration of criminal statutes of hoax distribution using information communication technology. The last part is on how far the government and law enforcement synergize and how far they going to go in handling hoaxes and the sources to prevent and contain further damage. The findings are the blocking and taking down is not just about depraving internet user’s rights, but balancing between the freedom and public order. In order to be justifiable and balanced, the government needs to consider objectively whether the content was a threat that disrupting public order (moreover, national security), while the law enforcement could confiscate the electronic system involved and it should have been through appropriate criminal procedure.]]>
<![CDATA[Penerapan Business Judgement Rule dalam Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) ]]>
<![CDATA[Ni Putu Eka Prasanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut PLN) sebagai perusahaan negara yang bergerak dibidang kelistrikan memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang ketenagalistrikan kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik PLN melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung kinerjanya. Proses Pengadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum dimana ketika terdapat kerugian yang timbul sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Keberadaan business judgement rule disini merupakan doktrin yang mengatur bagaimana direksi ataupun karyawan sebuah perusahaan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas suatu kerugian terhadap perseroan yang timbul akibat suatu putusan atau tindakan yang masih masuk dalam kewenangannya. Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan bagaimana penerapan doktrin business judgement rule dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menuangkan doktrin Business Judgement Rule ini dalam pasal 97 ayat (5), yang kemudian diadopsi oleh PLN dan dituangkan kedalam pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN. Pedoman ini mewajibkan pegawai PLN yang terlibat dalam pengadaan (organisasi pengadaan) melaksanakan proses pengadaan dengan memperhatikan doktrin Business Judgment Rule yang sejalan dengan prinsip – prinsip yang diterapkan yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel, maka apabila timbul kerugian tidak akan dibebankan kepadanya pertanggungjawaban.]]>
