cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2020)" : 15 Documents clear
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Verawaty Verawaty; Irene Svinarky; Zulkifli Zulkifli; Sudianto Sudianto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p13

Abstract

After out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja then in it after set inside done supervision to safety work. Many still run other connect with safety work but supervision match with rule out Republic Of Indonesia Minister Of Manpower regulation Number: Per. 04 / Men / 1987 about safety Builder Committees And Penujukan's job and Procedure health An Old Hand At working safety, therefore about observation to K3 more assisted be. Mark sense this order is made that belonging of citizen can be accomplished, as to get work and subsistence that reasonably accords Section mandate 27 sentences (2) UUD 1945. That Besides to the effect marks sense this observation that a company places fires an employee to work gets to give rights belonging of that employ. According is aiming even appointed research this in writing which is: First, What that as evoked disease causal factor effect job. Both of, How forms observation that did by on duty Labour And Resettlement in do observation to the firm at archipelagic Riau. The observational method that is utilized in writing is an empirical judicial formality, by use of kualitatif's research type. The observational result is First, a factor that regards job effect disease for example a. Physical factor, b. Chemical factor, c. Biological factor, d. Ergonomics factor / Physiology, e. Psychology factor. Both of, Observation that did by the archipelagic Province Government Riau on duty Labour and Resettlement which is observation performing did by PPNS by sees, assess and another to the firm. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja kemudian di dalamnya setelah di atur dalam pengawasan terhadap keselamatan kerja. Sebenarnya masih banyak aturan lain yang berhubungan dengan keselamatan kerja tetapi berjalannya pengawasan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penujukan Ahli Keselamatan Kerja, maka mengenai pengawasan terhadap K3 lebih terbantu lagi. Adanya aturan ini dibuat agar hak dari warga negara dapat terpenuhi, seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, tujuan adanya pengawasan ini agar prusahaan tempat karyawan bekerja dapat memberikan hak-hak dari pekerja tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini yaitu: Pertama, Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penyakit yang timbul akibat kerja. Kedua, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja antara lain: a. Faktor fisik, b. Faktor Kimia, c. Faktor Biologi, d. Faktor Ergonomi/Fisiologi, e. Faktor Psikologi. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PPNS dengan cara melihat, menilai dan lainnya ke perusahaan.
Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Dewa Ayu Fera Nitha; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04

Abstract

Current technological developments have digital money or cryptocurrency which is currently being used as an investment by the world community. Seeing this, the government has now issued CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Asset Market in the Futures Exchange to ensure legal protection for investors and legal certainty in the event of a dispute. This study aims to analyze protection The law against Cryptocurrency Investors is reviewed based on Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and analyzes the legal efforts made in the event of a dispute in cryptocurrency investment. The research method in this study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the Indonesian Government has accommodated the interests of crypto asset trading as well as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currancy, namely through Bappebti Number 5 of 2019 and dispute disputes that occur between cryptocurrency investors and cryptocurrency marketplaces by way of non-litigation and arbitration through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). Perkembangan teknologi saat ini telah terdapat uang digital atau cryptocurrency yang saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyrakat dunia. Melihat hal tersebut kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi para investor dan kepastian hukum apabila terdapat sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap Para Investor Cryptocurrency dikaji berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 serta menganalisa upaya Hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan abitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kadek Sutrisna Dewi; I Wayan Wiryawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p09

Abstract

The development of globalization in era of free market economy has caused many problems to protection of plant varieties. Therefore, it’s deemed necessary to make specific arrangements of supervision in the protection of plant varieties in Indonesia. The writing of this article aims to examine the regulatory aspects of supervision in plant varieties and the importance of regulating of supervision in plant varieties. This article uses normative legal research methods, which research the laws and regulations that have legal problems. The results of the study shows that the aspects of supervision in regulations relating to the protection of plant varieties haven’t been regulated in detail and concretely. The absence of regulations regarding the supervision, causes supervision can’t be carried out optimally, and the supervision can’t be said to be legal according to law. Supervision is very important to regulated, because it carried out with the aim of preventing the emergence of fraudulent practices such as deception, monopolistic practices, and other activities that have a negative impact on the economy in terms of protecting plant varieties. Juridical arrangements regarding supervision related to the protection of plant varieties need to be carried out to provide a foundation for the relevant agencies in carrying out their supervisory duties as well as to increase protection or provide legal certainty for parties holding the rights to protect plant varieties. In addition, it’s also to prevent fraudulent acts committed by irresponsible persons. Perkembangan globalisasi di era ekonomi pasar bebas, menimbulkan banyak problematika terkait dengan perlindungan varietas tanaman. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan pengaturan secara spesifik mengenai aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman serta arti penting pengaturan aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Hasil studi menunjukkan bahwa aspek pengawasan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman belum diatur secara mendetail dan konkrit. Ketiaadan pengaturan mengenai pengawasan terkait perlindungan varietas tanaman menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, serta pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak dapat dikatakan sah menurut hukum. Pengawasan pada dasarnya merupakan hal sangat penting untuk diatur, karena pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah timbulnya praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli, maupun kegiatan lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dalam hal perlindungan varietas tanaman. Pengaturan secara yuridis mengenai pengawasan terkait perlidungan varietas tanaman perlu dilakukan untuk memberikan landasan berpijak kepada instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan sekaligus guna meningkatkan perlindungan maupun memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang memegang hak perlindungan varietas tanaman. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali Dewa Putu Adnyana; I Ketut Sudantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p14

Abstract

The regulation of legal protection for customers who have savings funds in village financial institutions (LPD) is unclear. This causes no legal certainty for customers if the LPD experiences financial problems. The existence of LPDs in Bali is regulated in two types of legal rules, namely state law and customary law (legal pluralism). Analyzing the legal certainty aspects of deposit guarantor in statutory regulations and customary law is the aim of this research. This study uses a normative legal research methodology. This study uses two types of approaches namely, the statute and the conceptual approaches. The legal materials chosen as the basic analysis are primary and secondary legal materials. The conclusion of this study shows that the role of state law is more dominant than customary law. The above conclusion is shown by the fact of the research that most of the matters related to the technical operations of the LPD are regulated by the state law, in this case, is regional regulation about LPD. Based on the results of the study on the norms of local regulations on LPD and the nine awig –awig as a form of customary law from representatives of the nine regencies and city in Bali, there is no regulation on deposit guarantor institutions for LPD customers in Bali to provide legal protection. So that, regulating LPDs in Bali with two legal systems, namely the state law and the customary law system, does not guarantee legal certainty for the safety of customer's deposits. Pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah yang mempunyai dana simpanan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat ini tidak jelas. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi nasabah apabila LPD mengalami masalah keuangan. Keberadaan LPD di Bali diatur dalam dua jenis aturan hukum yaitu hukum negara dan hukum adat (pluralisme hukum). Mengkaji aspek kepastian hukum penjamin simpanan dalam setiap norma dalam peraturan perundang-undangan serta dalam hukum adat merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif). Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dipilih sebagai dasar analisis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa dua sistem hukum dalam pengaturan LPD di Bali menunjukkan peran hukum negara lebih dominan daripada hukum adat. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh fakta penelitian yang ditemukan bahwa sebagian besar hal yang berkaitan dengan teknis operasional LPD yang merupakan satu-satunya organisasi keuangan milik Desa Adat di Bali diatur oleh hukum negara dalam hal ini diatur dalam peraturan daerah tentang LPD. Kemudian, berdasarkan hasil kajian terhadap norma peraturan daerah tentang LPD dan terhadap sembilan awig–awig sebagai bentuk hukum adat dari perwakilan Kabupaten dan Kota di Bali, tidak ada ditemukan pengaturan tentang lembaga penjamin simpanan bagi nasabah LPD di Bali untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian pengaturan LPD di Bali dengan dua sistem hukum yaitu hukum negara dan sistem hukum adat ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi keamanan dana simpanan para nasabah.
Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; Luh Ayu Nadira Saraswati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p05

Abstract

Kerta Masa is a noble value that is passed down across generations and lives in Balinese society. Carrying the spirit of order, tranquility, togetherness, harmony, and prosperity, the concept of Kerta Masa can be applied more broadly as a basis for quality and sustainable tourism development policies in Bali Province, in which the tourism direction development policies currently tends to be quantity oriented. " The purpose of this study is to determine the tourism arrangements in Bali as stipulated in the Bali Provincial Regulation Number 10 year 2015 concerning the Bali Province Regional Tourism Development Master Plan for 2015-2029 and this research is expected to contribute to the evaluation of the Regional Regulation which elevates Kerta masa tourism as an alternative of tourism development policies in Bali. Normative legal research is a method used in writing this journal that analyzes tourism policies before and after the COVID-19 pandemic and raises Kerta Masa tourism as an alternative idea for Bali tourism development policies. The results showed that Bali tourism, which is currently quantity oriented, is very vulnerable so that "No Tourist High Risk" and in the future Kerta Masa Tourism are very potential in making Bali's tourism climate more qualified and other leading industries can grow optimally in realized "No Tourist Low Risk". Kerta Masa merupakan nilai adiluhung yang diwariskan secara turun temurun dan hidup dalam masyarakat Bali. Mengusung semangat keteraturan, ketentraman, kebersamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, konsep Kerta Masa dapat diaplikasikan lebih luas lagi yakni sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Bali, yang mana arah kebijakan Pembangunan Pariwisata saat ini masih cenderung berorientasi kuantitas.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pariwisata di Bali dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 serta penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran dalam evaluasi Peraturan Daerah tersebut yang mengangkat pariwisata kertamasa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yang menganalisis kebijakan pariwisata sebelum dan pasca pandemi COVID-19 serta mengangkat pariwisata kerta masa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata Bali yang saat ini beorientasi kuantitas sangat rentan sehingga “No Tourist High Risk” dan kedepannya Pariwisata Kerta Masa sangat potensial dalam menjadikan iklim pariwisata Bali lebih berkualitas dan industri unggulan lainnya dapat bertumbuh secara maksimal dalam mewujudkan “No Tourist Low Risk”.
Peran dan Fungsi Covernote Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank Anak Agung Ayu Diah Oktarini; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p10

Abstract

Covernote issued by the Notary for the acceleration of credit disbursement. The problem is the legal position of the covernote issued by the Notary in the disbursement process carried out by the Bank and how the credit disbursement process by the Bank is based on the covernote. The research objective is to find out and explain the concept of the legal position of the covernote in terms of implementing credit disbursements by. This study uses an empirical juridical research method, with a prescriptive analytical approach. The discussion obtained is the legal position of the covernote, namely only in the process of credit realization carried out by the Bank, the legal force of the covernote is not binding on the covernote, only a certificate in process, and not a single article states or interprets the notary's authority to issue a covernote, in the process of credit disbursement The problem that occurs is that the HT certificate settlement has not been completed while the credit has been disbursed based on the covernote, and another problem is the occurrence of congestion in credit payments which causes the debtor to default and the bank experiences a loss. Covernote dikeluarkan oleh Notaris untuk percepatan pencairan kredit. Permasalahanya adalah kedudukan hukum daripada covernote yang diterbitkan oleh Notaris di dalam proses pencairan yang dilakukan oleh Bank serta bagaimana proses pencairan kredit oleh Bank berdasarkan covernote. Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep dari kedudukan hokum covernote dalam hal pelaksaan pencairan kredit oleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan preskriptif analitis. pembahasan yang diperoleh adalah kedudukan hukum covernote yakni hanya dalam proses realisasi kredit yang dilakukan oleh Bank, kekuatan hukum covernote tidaklah bersifat mengikat melainkan covernote hanya sebatas surat keterangan yang masih dalam proses, dan tidak ada pasal yang menyatakan atau menafsirkan kewenangan dari Notaris untuk menerbitkan covernote, dalam proses pencairan kredit masalah yang terjadi adalah penyelesaian sertifikat HT tak kunjung selesai dalam keadaan kredit telah dicairan berdasarkan covernote, dan permasalahan yang lain adalah terjadinya kemacetan dalam pembayaran kredit sehingga menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dan pihak bank mengalami kerugian.
The Concept of Special Judicial Institutions in Dispute Resolution of Village Heads In Indonesia Fauziyah Fauziyah; I Wayan Parsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p01

Abstract

The idea of village head dispute resolution through the Special Judicial Institution began with anxiety over Law 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation number 6 of 2014 concerning Implementation of Village Laws, and Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014 concerning Guidelines for Election of Village Heads, which has not yet regulated the village head election supervisory institutions and dispute resolution institutions for village head elections. The institutions that are required to complete based on these rules are Regents with a period of 30 days. Regents are political positions which also have many political interests. The existence of this decision had an impact on one of the candidates for the village head. The current practices for resolving disputes over village head elections through the District Court and the State Administrative Court. The purpose of this study to create a concept for regional special judiciary institutions in resolving regional election disputes in Indonesia. This research using a normative juridical approach with a statute approach, history approach and conceptual approach. The results of the study show that by establishing a special independent judicial institution based on local wisdom by prioritizing the principle of kinship and consensus building. The main task of the institution is to assist the regional head in providing alternative legal services, to serve and protect the rights of the parties in seeking truth and justice, and to settle according to a predetermined time, to try to examine and decide on cases of village head election disputes.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT yang Batal Demi Hukum oleh Putusan Pengadilan Muhammad Rizky; Muzakkir Abubakar; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p15

Abstract

PPAT's authority in making a land sale and purchase deeds must take into account the provisions of Article 22 PP No. 37 of 1998 that: the PPAT deed must be read/enforced to the party in the presence of at least two witnesses before being signed immediately by the parties, witnesses and PPAT. In practice, in the decision of the Ungaran District Court No.80 / Pdt.G / 2015 / PN.Unr, the PPAT land sale and purchase certificate was never signed by the landowner and in the decision of the Tanjung Karang District Court No.35 / Pdt.G / 2015 / PN. Tjk, the legal owner of the land certificate for joint assets does not have the wife's consent letter that is entitled to the land sale and purchase certificate. On this basis, the related parties submitted a cancellation of the issuance of the land sale and purchase certificate, so that the agreement was null and void. The purpose of this research is to analyze the responsibilities of PPAT, how to protect the law for landowners as a result of the issuance of the PPAT land sale and purchase certificate. This type of research is normative juridical with an inviting approach and a case approach. The source of legal material used is secondary data which is analyzed qualitatively and comes from deductive. The research results reveal that whether the legal protection for landowners in the PPAT land sale and purchase deed is null and void by a court decision has provided protection and legal certainty. Kewenangan PPAT dalam membuat akta jual beli tanah harus memperhatikan ketentuan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa : akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Prakteknya dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.80/Pdt.G/2015/PN.Unr, akta jual beli tanah PPAT tidak pernah ditandatangani oleh pemilik tanah dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.35/Pdt.G/2015/PN.Tjk, pemilik sah sertifikat tanah atas harta bersama tidak terdapat surat persetujuan istri yang berhak dalam akta jual beli tanah. Atas dasar tersebut, para pihak terkait mengajukan pembatalan atas lahirnya akta jual beli tanah, agar perjanjian tersebut batal demi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab PPAT, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah akibat dari lahirnya akta jual beli tanah PPAT. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam akta jual beli tanah PPAT yang batal demi hukum oleh putusan pengadilan sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi; Desak Putu Dewi Kasih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p06

Abstract

This study aims to analyze the policy underwriting organization arrangements in insurance companies in Indonesia and the absence of a policy guarantor institution at insurance companies in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the insurance company has not regulated the policy guarantor in Indonesia in positive law in Indonesia even though it has been mandated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The absence of regulations regarding policy underwriters in insurance companies in Indonesia has resulted in public distrust of insurance companies, so it is necessary to regulate policies related to insurance companies in insurance companies in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia serta tidak adanya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Tidak adanya pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, sehingga perlu pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia.
Konvergensi Hukum Penentuan Suku Bunga dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sofwan Rizko Ramadoni; Sukarmi Sukarmi; Hanif Nur Widhiyanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p11

Abstract

The existing legal construction of information technology-based loaning services essentially creates high interest rates in the community and leads to non-performing loans. Therefore, in essence, it is necessary to formulate a new legal construction to solve these problems. Considering that the problem is complex and systemic, ideally the legal construction formulated is convergence, which is the result of the unification of all existing variables. Related to this, the question arises how the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services reflects the convergence of law and the principle of justice. The purpose of this study is to identify, describe and analyze the application of the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services in the future. The research method used in this study is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a convergence approach. The results of this legal research indicate that the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services which reflects the convergence of law and the principle of justice is the determination of interest rates that refer to the interest rates set by Bank Indonesia. Konstruksi hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi eksisting saat ini pada hakikatnya menciptakan penetapan suku bunga yang tinggi di masyarakat dan marak berujung kepada non performing loan. Maka dari itu pada hakikatnya perlu dirumuskan sebuah konstruksi hukum baru untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan tersebut bersifat kompleks dan sistemik, maka idealnya konstruksi hukum yang dirumuskan bersifat konvergensi, yakni merupakan hasil dari penyatuan seluruh variabel-variabel yang ada. Terkait hal tersebut muncul lah pertanyaan bagaimana konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan konstruksi hukum dari penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masa yang akan mendatang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan konvergensi. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan adalah penentuan suku bunga yang mengacu kepada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue