Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

23 24 25 26 27

Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah Irene Svinarky; Ukas Ukas; Padrisan Jamba
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

There are not easy for new companies to build a reputation or brand image. The company still needs trust first from the community that used their products. Trademark have a very important role, especially in maintaining fair business competition, because the brand can be a differentiating force for one company with another company. The purpose of this study to know the awareness of communities concerning the importance of registering the Trademark based on Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications. This study uses the method of empirical legal research with sociological jurisprudence approach, as well as data analysis using qualitative analysis. The study shows that the lack of company awareness in understanding the importance of trademark registration, they do not understand the benefits of registering trademark. Communities who set up businesses tend do not registering their trademark, one of the reason is caused by highly cost. As a result, the implementation of the Trademark Law becomes less effective in practice. Perusahaan yang baru berkembang tidak tidak mudah membangun reputasi atau brand image. Perusahaan masih membutuhkan kepercayaan terlebih dahulu dari masyarakat pengguna mereknya. Merek memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek dapat menjadi daya pembeda bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empris dengan pendekatan sociological jurisprudence, serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya/kesadaran masyarakat dalam memahami penting pendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek. Masyarakat cenderung mendirikan usaha dengan tidak mendaftarkan mereknya, salah satu faktornya adalah biaya yang sangat mahal, sehingga menyebabkan implementasi ketentuan merek menjadi kurang efektif di dalam prakteknya.

IMPLEMENTASI PEMBINAAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA TERORISME Maliki .
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

Coaching for terrorism inmates in institution is an effort to counter terrorism. Coaching is done through rehabilitation and social reiintegration. In this study there were two issues discussed the implementation of training for terrorism prisoners as well as the factors driving and inhibiting formation for terrorism prisoners. This type of research is empirical legal research. The research is descriptive. Primary data sourced from observation and interviews while secondary data sourced from literatures and electronic articles. Secondary data was collected through library research. Data is collected, processed and presented qualitative descriptive analysis.Coaching for terrorism inmates in prisons have not been implemented optimally. It can be seen from the formation of the terrorist network that carried out in prisons. Former inmates also returned to terrorism after being released from prison. The driving factor for the development of terrorist prisoners is because terrorism is a crime that should ditanggulagi. Guidance is also the mandate of Act Number 12 of 1995 Concerning Correctional Institution and the Indonesian Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on Terms and Procedures for Implementation of the Right of Corrections Inmates and the vision and mission of the institution. Coaching effort is one of community protection movement. Coaching is a limiting factor in terms of the legal structure and legal culture. Prison staff lack the ability to Islam, a lack of awareness of officers, there is no coaching format for terrorism prisoners, the view that training for terrorism prisoners are tightening and the lack of specialized staff in fostering terrorism inmates. Legal culture includes cultural terrorist prisoners law does not regret his actions and legal culture society reject terrorism inmates.

DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DISTRIK DILI NEGARA REPUBLIK DEMOKRAT TIMOR-LESTE Nuno Saldanha Da Silva Fatima; Karolus Kopong Medan; Saryono Yohanes
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Law enforcement discrimination in handling the theft of electric flow in Dili District of Timor Leste, about the treatment to fellow citizes (discrimination) because the people’s welfare must be the highest law in a country “salus publika supreme lex”. This research is an empirical yuridical law research. This is descriptive research by using primary data and secondary data. The result of this research indicate that every service given by the government through electricidade de Timor Leste (EDTL) as electrical energy distributor starting from the generation of transmission and distribution of electrical energy which become the source of supply to all society that widespread in Dili District of East Timor. In fact, deviates from the mandate of constitution which exist for the welfare of people. The deviations that occur are followed up by unfair law action toward the various level/group that exist in the society as the costumer. Injustice in handling is basically due to the interference of power both economic or political. Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.

Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan Tari Kharisma Handayani; Sanusi Sanusi; Darmawan Darmawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks in general is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No 42 Thn 1999 tentang “Jaminan Fidusia” (selanjutnya disingkat UUJF). Pendaftaran tersebut haruslah diajukan dalam jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No 21 Thn 2015 tentang “Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”. Namun, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang melewati jangka waktu. Jenis penelitian yang dipakai ialah “penelitian hukum normatif”. Pada penelitian normatif mengkaji asas-asas dan norma-norma serta bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa notaris secara perdata bertanggung jawab terhadap keterlambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Keterlambatan pendaftaran yang disebabkan oleh kelalaian notaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum. Apabila notaris dalam masa 30 hari tidak melakukan pendaftaran dan pada saat didaftarkan jaminan fidusia secara elektronik pada sistem secara otomatis ditolak, maka hal tersebut adalah menjadi tanggungjawab notaris, apabila nantinya ada kerugian dari pihak kreditur maka notaris dapat digugat, artinya dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara perdata

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI BALI Ni Nyoman Sukerti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

Our research aims to find and analyze the laws applied by judge to custody of children due to divorce related to the enactment of legal pluralism. Related to this, the issues raised in this research are: 1). What law applied by judges to child custody of divorce related to the enactment of legal pluralism? 2). What factors are the basis for consideration of the judge in determined custody of children divorce?. The results showed that the judge in determined custody of children of divorce apply national law. That is child to custody by mother may or paternal. Children who are under the care of the mother did not lose the right to inherit the father's side. The factors on which the consideration of the judge in determining child custody is a national marriage law, the cause of the divorce, and ensuring the interests the future of children, parenting by mothers did not abort child right inherit the father's side. The conclusion that the judge in determined the custody of children due to divorce apply national law. The factors on which the consideration of the judge in determining child custody is a national law, the cause of the divorce, and ensuring the interests of future child, parenting did not abort of child in her father's right to inherit.

PEMBERIAN HAK WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN I Nengah Ardika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Law of inheritance under Balinese customary law has made daughters as heirs. This is a fundamental change in view of Balinese customary law is more concerned with the male lineage. In this study addressed two issues namely 1) What is the basic consideration of granting inheritance rights for girls in Bali? 2) Does the inheritance under customary law Bali already reflect justice?. This study uses normative legal research, that examines the conflict of norms between Decision The Assembly General MUDP Bali No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Decision of Supremen Court regarding heirs of men and women in customary law system similarly, patriarchy. Legal materials collected through library research. The analysis is conducted qualitatively. Philosophically, granting inheritance rights to daughters in Bali reflects substantive justice. Legally granting inheritance rights in accordance reflect gender equality. Sociologically, the equality between men and women is in conformity with the times. Inheritance under customary law Bali already reflect justice. The Assembly decision MUDP Bali Agung No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 is a product of gender responsive laws. Hukum waris menurut hukum adat Bali telah membuat anak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bali yang lebih memperhatikan garis keturunan laki-laki. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan yaitu 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan pemberian hak waris bagi anak perempuan di Bali?dan 2) Apakah pembagian warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti mengenai konflik norma antara Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Keputusan Pengadilan tentang ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hukum adat sistem patriarki. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Secara filosofis, pemberian hak waris untuk anak perempuan di Bali mencerminkan keadilan substantif. Secara hukum, pemberian hak waris mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan. Keputusan Majelis MUDP Bali Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 adalah produk gender hukum responsif.

Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega Renhat Marlianus Siki
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

Bendega is a traditional institution in the field of maritime and fisheries on indigenous peoples in Bali in the coastal region, economic, social, cultural and religious that has historically continued to grow, evolving in accordance with the culture, and also the local wisdom of Bali. Bendega is one of three traditional institutions in Bali, namely, Desa Adat, Subak and Bendega. This purpose of this study to understand and interpret the characters of the form and character of the contents of the Bali Regional Regulation 11/2017 which are based on formal and material principles, and study settings using the method of thinking Regulatory Impact Assessment. This research used a normative research method. The results showed that the formation of the Bali Regulation 11/2017 was based on philosophical, sociological and juridical considerations. The establishment of the Bali Regulation 11/2017 is based on attribution authority and delegation. The content character of the Bali Regulation 11/20 is discretionary, in the sense of giving the Governor and the Regency / City Government the freedom of space. Bali Regional Regulation 11/2017 has addressed the character of responsiveness to pluralism in the legal order that applies in areas that have certainty and fulfill people's desires. The certainty of the rules of traditional socio-cultural and religious institutions in the field of fisheries which are part of the culture of traditional Balinese society. Furthermore, it is hoped that there will be a further scientific review of the Bali Provincial Regulations that have been stipulated in the Regional Gazette Bendega adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh, berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. Bendega merupakan salah satu dari tiga lembaga tradisonal yang ada di Bali, yaitu, Desa Adat, Subak dan Bendega. Tujuan penelitian adalah memahami dan menginterpretasi karakter bentuk dan karakter isi Perda Bali 11/2017 yang berlandaskan pada asas formil dan materil, dan kajian pengaturan dengan menggunakan logika berpikir Regulatory Impact Assessment. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan Perda Bali 11/2017 adalah berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembentukan Perda Bali 11/2017 didasari pada kewenangan atribusi dan delegasi. Karakter isi Perda Bali 11/20 bersifat diskresioner, dalam pengertian memberikan ruang kebebasan kepada Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Perda Bali 11/2017 telah menujukan karakter responsifitas terhadap kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di daerah yang memiliki nilai kepastian dan memenuhi keinginan masyarakat. Kepastian aturan lembaga tradisional yang bersifat sosial budaya dan religius di bidang perikanan yang merupakan bagian dari budaya masyakat tradisional Bali. Untuk selanjutnya diharapkan adanya pengkajian ilmiah lebih lanjut tentang Perda-Perda Provinsi Bali yang telah ditetapkan dalam lembaran Daerah.

KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN KEPAILITAN) Nyoman Samuel Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

Based on the assumption default is debt, the settlement of default case in contract law by using mechanisms of the law of Bankruptcy’s has become a new phenomenon in Indonesian business world. Though it is not infrequently the defendant of bankruptcy intentionally default to reply the counterparty that had already been in default (exceptio inadimpleti contractus situation). So the research problem of this thesis is: Is the concept of default on the law of treaties can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law? This research used normative legal research methods by using statue approach, case-based approach, comparative approach and the conceptual approach. Analysis of legal materials is done with a qualitative approach to the exploratory nature of interpretive techniques, systematic, evaluative, constructive and argumentative. The results showed that not all defaults can be expressed as a debt in bankruptcy Law, except if the intended achievement is an achievement in the field of business activity (accounts payable). Default is determined from the agreement, regardless of whether there has been an exchange of rights and obligations or not, while the concept of debt has to be determined from the exchange between the rights and obligations which just happens sided (unilateral halt) though it is not preceded by a written agreement. Beside that, in contract law, tort only accountable to the creditors who have made a covenant only, but in bankruptcy law, the settlement will involve and affect a whole other creditors as well.

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIWISATA SEBAGAI PENDUKUNG PARIWISATA BALI Putri Kusuma Sanjiwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Bali Province is a province that relies on regional revenue in the tourism sector. Equitable development between North Bali South Bali require assistance through the form of government policy. One of the Bali provincial government policy is to break the waves of tourists is to build the port infrastructure development of tourism. Theory authority and policy concepts used to solve the problems concerning the form of government policy in the Bali Provincial Tourism Port infrastructure development as the carrying capacity of tourist distribution in promoting tourism in Bali. Normative research used in analyzing problems of government authority between state-owned enterprises and local goverment in accordance with regulations Indonesian republic. Explores the principle of decentralization adopted by the government system in Indonesia with a delegation of authority from the central government to local governments. Tourism ports is essential to be realized as one of the factors of sustainable tourism in Bali.

IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Duwi Aprianti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017)
Publisher : University of Udayana

Withdrawal Royalties are the utilization of the economic rights of a work related to the receipt by the creator or the copyright holder. Copyright is a creation created by the creator in a tangible form by not reducing restrictions in accordance with the provisions of legislation. Copyright applies in all areas of life one of which is the art of music. Songs that have been registered must get Royalties if they are to be used for commercial purposes, the only other who often violates is a commercial karaoke business in royalty payments. The method used in this study is the empirical law whose purpose gives a description of the provisions in the effort to withdraw royalties for commercial business Karaoke Penarikan Royalti adalah pemanfaatan atas hak ekonomi suatu ciptaan yang terkait diterimanya oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta adalah suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berlaku di segala bidang kehidupan salah satunya yaitu seni musik. Lagu yang sudah didaftarkan haruslah mendapatkan Royalti apabila akan digunakan untuk kepentingan komersial, slaah satunya yang sering melanggar adalah pelaku usaha komersial karaoke dalam pemabayaran royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang tujuannya memberiakan gambaran yang mengenai ketentuan dalam upaya penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial Karaoke.

Page 25 of 67 | Total Record : 664

23 24 25 26 27

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA