Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

25 26 27 28 29

IDENTIFIKASI LINGKUP ISI DAN BATAS-BATAS OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEKUASAAN NEGARA I Ketut Sudantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

This research objective is to study about autonomy concept in cutomary law society of desa pakraman in Bali. There are two main problems that will studied in this research, which are: (1) which powers are in scope of desa pakraman’s autonomy?; (2) what are the boundaries of desa pakraman’s autonomy in its relation with the sovereignty of Republic of Indonesia? Based on the research’s result, can concluded that: First, it is concluded that the scope of desa pakraman’s autonomy including: (1) sovereignty to make its own law; (2) sovereignty to govern itself; (3) sovereignty to make its own self-defense force; and (4) sovereignty to perform its own court. Secondly, it is concluded that, desa pakraman’s autonomy isn’t a autonomy without boundary, it is bound by conditions set by state’s constitution, which is must on date and principles of Republic of Indonesia.

PENGARUH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH Ni Kadek Rudiani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 became the highest legal source of lower legal products. The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 from 1999 to 2002 have been amended four times. The consequences of the amendement certainly affect the laws that run it including synchronzation of local government law with the result of the amendment of the four constitutions of The Republic Of Indonesia in 1945. In this connection the formulation of this research problem is: a) How is the regulation of local government in the amendnment of the four laws of The Republic of Indonesia in 1945?, b) what the arrangement of local government after the amendnment of the four laws of The Republic of Indonesia in 1945?. Is normative legal research. As is known, normative legal research includes research on legal principles, legal system, legal synchronization level, and legal history research. In accordance with the characteristics and nature of normative law research, in this study will use several methods of approach: The Statue Approach (statutory approach, The analitical and Conseptual Approach) Based on Article 18 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 1945 found The existence of development policy relation between central government and regional government as regulated in Law Number 23 Year 2014 about Local Government, that is base on: Decentralization, Deconcentration and Co-Administration, assignment from government to region and village and from region to village To perform certain tasks accompanied by financing, facilities and infrastructure and human resources with the obligation to report in its implementation and accountable to the commissioned. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi produk hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Tahun 1999 sampai 2002 telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Konsekwensi dari amandemen tersebut tentunya berpengaruh terhadap Undang-Undang yang menjalankannya termasuk sinkronisasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan hasil Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan itu rumusan masalah penelitian ini adalah: a) Bagaimana pengaturan pemerintahan daerah dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, b) Bagaimana pengaturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana diketahui penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum. Sesuai dengan karakteristik dan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini akan memakai beberapa metode pendekatan: The Statue Approach (pendekatan perundang-undangan), The analitical and Conseptual Approach (pendekatan analisis konsep hukum). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 ditemukan adanya hubungan kebijaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan dasar-dasar : Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dalam pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Ni Wayan Maharatih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

The tax is the most important sector for the country in the framework of national development. Government Regulation Number 46 the Year 2013 of income taxes from businesses that received or obtained taxpayers who have certain gross circulation create worry and fear the small businessmen who are pioneering efforts. The purpose of this research was to know and analyze the arrangements regarding the imposition of Final income tax on perpetrators of small medium enterprises according to the Government Regulation number. 46 the year 2013. This type of research is the study of the law normative approach to legislation. The results showed that according to article 2 paragraph (1) the Government Regulation Number 46 the Year 2013 mentioned businessmen who generate income that does not exceed Rp 4.8 Billion in future tax levied a tax of 1% of the total circulation gross (revenue) per month. But in fact, the imposition of a tax of 1% for small medium enterprises whose income Rp Rp-300jt 4, 8 m is not carried out effectively. Pajak merupakan sektor terpenting bagi negara dalam rangka pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat khawatir dan ketakutan pelaku usaha kecil yang sedang merintis usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pengenaan PPh Final pada Pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penerapan tarif 1% dari pendapatan bagi Pelaku UMKM tidak bisa dipahami kecil, mengingat Pendapatan ini dihitung bukan dari hasil keuntungan, karena tidak bisa dijamin jika berpendapatan besar maka pasti keuntungannya besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan pelaku usaha yang menghasilkan pendapatan yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu masa pajak dikenakan pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (pendapatan) setiap bulan. Namun pada kenyataannya, pembebanan pajak 1% bagi UMKM yang berpendapatan Rp. 300jt-Rp. 4,8M tidak terlaksana secara efektif. Apalagi pengenaan 1% dari pendapatan ini dianggap tidak adil karena dibebankan tanpa melihat apakah pelaku UMKM ini berada dalam keadaan untung ataupun rugi, dan juga diberlakukan bagi seluruh pelaku UMKM.

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL I Putu Mahentoro
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 3 (2013)
Publisher : University of Udayana

ABSTRACTThe research was conducted based on the same authority which is ownedby the two institutions, namely Food and Drug Administration of the Republic ofIndonesia and Bali Provicial Government in monitoring and controlling ofalcoholic beverages in Bali.The results of this study demonstrate the Food and Drug Administrationand the Provincial Government of Bali have the same authority to supervise andcontrol alcoholic beverages in Bali. Bali Local Government Regulation Number 5of 2012 on the Circulation of Alcoholic Beverage Control only requires each hasa label on alcoholic beverages issued by the Government of Bali has to bedistributed to the public, while the authority of the Food and Drug Administrationis regulated in the Regulation of Minister of Health of the Republic of IndonesiaNumber 382/MENKES/PER/VI/1989 on Registration of Food that requires allfood produced both by local producers and imported foods are required to beregistered to the Ministry of Health through the Food and Drug Administration.In the Regulation Number 5 Year 2012 did not include the authority of theFood and Drug Administration (the Empty Norms) so that the Food and DrugAdministration can not perform optimally the law enforcement againstmanufacturers, distributors and sellers of alcoholic beverages in violation. Tocope with the condition it should be a amendment in the Bali ProvincialRegulation Number 5 of 2012 by stating firmly and clearly the authority of theFood and Drug Administration related to the registration of food, which requiresthat for all foods and beverages that will be distributed to the public must beregistered to the Ministry of Health through the Food and Drug Administration.

MENGUJI ASAS DROIT DE SUITE DALAM JAMINAN FIDUSIA I Made Sarjana; Desak Putu Dewi Kasih; I Gusti Ayu Kartika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

The principle of droit de suite is one of the most important principles in the law of guarantee,especially in fiduciary security. The principle implies that the rights of the creditor as therecipient of the fiduciary objects continue to follow the object of guarantee, wherever theobject is, to guarantee the repayment of the debts of the debitor. The rights which are ownedby the creditor as the recipient of fiduciary security in the principle seem to be absolute, butin fact if it is related to de practice, the principle of droit de suite has certain limitations.The limitations of this principle is whon it is faced with higher interest, the individual rightsowned by the recipient of fiduciary must succumb, as in the case of illegal logging, whichonce was decided to test the Forestry Law by the Constitutional Court (Case DecisionNumber 012/PUU-III/2005). Although the State can perform fiduciary deprivation of theobject which is used for committing illegal logging, but from the aspect of material criminallaw, it cannot be done immediately to destroy the object of guarantee, since object of thefiduciary collateral, is not considered a dangerous thing. Whereas, from the legal aspects ofcriminal procedure, if the case has been decided, then there is a duty of the State to returnthe object of fiduciary to those who own it.From the aspect of civil law, the creditor as recipient of fiduciary who feel harmed as aresult of illegal logging practices may have standing to sue for damages under Article 1365of Burgerljik Wetboek. The provision is used, because the act of illegal logging is an actagainst the law and there are losses caused to the recipient of fiduciary.

RELEVANSI KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN WELFARE STATE DALAM IMPLEMENTASINYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA I Ketut Cahyadi Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

The State of Pancasila Law essentially stems from the principle of kinship, deliberation of consensus based on customary law, and protection of human rights with the principle of balance between the rights and obligations and the function of the law of auxiliary. As contained in the Fifth Precept of Pancasila that is social justice for all Indonesian people, and the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia related to the phrase "advancing public welfare" is the basic formula of welfare state ideology then manifested into the constitution of the state of Indonesia to be made Guidance of nation life and state administration. Negara Hukum Pancasila esensinya berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dan fungsi hukum pengayoman. Sebagaimana yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait frase “memajukan kesejahteraan umum” merupakan rumusan dasar ideologi welfare state kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan.

Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) Kadek Sumiasih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Tourism in Bali has a great opportunity to develop because there are a lot of villages in Bali which have potential tourism and require effective management for the welfare of rural communities, one of which is through BUMDes. The government through The Act of Villages has made a policy so that villages can establish BUMDes. But in Bali, there are still villages that don’t have BUMDes especially in the village that have potential tourism. The study aims to determine the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages, also in Bali and to find out the form of tourism sector management which can be facilitated by BUMDes. The research method used is empirical legal and used document study and interview. The result shows that the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages has undergone development, but there are still villages in Bali haven’t formed BUMDes yet. Early of 2018, from 636 villages only 455 have BUMDes and only 13 BUMDes carry out the potential tourism. It was caused by lack of the people knowledge and the involvement from the government as well. BUMDes Pakse Bali is able to manage the tourism sector and can provide prosperity to their people with carried out by taking care the type of tourism sector, financial capital, manager, management, marketing strategies, responsibilities and profit sharing ineffective and structured management, therefore it can be a role model to the other villages which haven’t carried out their potential tourism. Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.

KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Made Dwi Kristiani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

This study aims to describe and analyze in depth abaout sexual violence (rape) from persepektive of criminology. The methods that are in the form of normative research approach conceptually, with the study of documents as well as primary and secondary legal materials. Arrangements regarding crimes of sexual violence (rape) subject to the provisions of Article 285 of the Penal Code which has elements that must be met, one of which is the absence of violence. Any element of violence is an element that distinguishes the crime of rape with another morality set forth in Penal Code. In the perspective of criminology that really is not an element of violence that will be the main point, but the element of consent. Elements of consent is a decisive and qualify an act as rape or not. In addition,it also examined the factors causing crimes of sexual violence (rape) and mitigation efforts.

KONTRADIKSI IMPLEMENTASI PASAL 79A UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DENPASAR I Ketut Purna Astha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

The problem that there is a contradiction between the article 110 (1) C Undang-Undang Republik Indonesia number 28 year 2009 which is decisive that there is a contribution in the case of reimbursement cost of printing identification cards and article 79A Undang-Undang Republik Indonesia number 24 year 2013 on Residential Administration which prohibits any retribution on getting and issuing residential document. The study method employed in this study including kind of normative law study and the approach methods used are: law approach, history approach an conceptual approach. The conclusions are: considering that there a contradiction between the article 110 (1) C Undang-Undang Republik Indonesia number 28 year 2009 should not be in practiceany longer. Another conclusion is that the decree of the Majelis Madya Desa Pekraman Number : 14/12-SK/MMDP/VII/2014 in which arranged the management of incoming residents are to pay contribution when they apply for KIPS and STPPTS, is contradictory with Undang-Undang Republic Indonesia Number 24 year 2013 particularly article 79A, because the mentioned Undang-Undang is higher in position than the mentioned decree.

LEMBAGA KONSERVASI SATWA DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN SATWA ILEGAL I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Indonesia is a country that is very rich its animal diversity, but is also know as a countrythat has a long list of endangered wildlife. The destruction of forests, the transfer function of over-harvesting and the destruction of their habitat is the main factor that threatens the extinction of wildlife. Forests as house a wide variety of wildlife is no longer able to protect the exixtence of wildlife due to habitat destruction. Various rare species endemic in Indonesia such as Sumateran tigers, one-horned rhino, the Javan hawk eagle, dragons, birds of paradise and other animals gravely threatened. Illegal wildlife trade proses a serious threat to the preservation of the wildlife. The wildlife illegally traded most are cought from the wild and not of capativity. By law the government efforts to protect endangered species from extinction is done with the issuance of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and ecosystems followedby the enactment of Minister of Forestry Number : P.53/Menhut-II/2006 on Conservation. Public education to raise public awareness of the importance of wildlife conservation play an important role in wildlife conservation. Institutions ex-situ conservation becomes a toggle while during their forests in the rescue effort should be able to give life maximum for wildlife with regard to ethics and the rules of animal welfare so that the function and purpose of conservation agencies as a place of education, research and development of science can be fixed accomplished. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Perusakan hutan, pengalihan fungsi hutan yang berlebihan serta rusaknya habitat mereka merupakan faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut. Hutan sebagai rumah berbagai macam satwa liar tidak lagi mampu melindungi keberadaan satwa akibat perusakan habitatnya. Berbagai satwa endemik yang langka di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, elang jawa, komodo, burung cendrawasih dan satwa-satwa lainnya keberadaannya terancam punah. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Mentri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian satwa liar memainkan peranan penting dalam pelestarian satwa liar. Lembaga konservasi ex-situ menjadi tempat tiggal sementara selama hutan mereka dalam upaya penyelamatan harus mampu memberikan kehidupan yang maksimal bagi satwa liar tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sehingga fungsi dan tujuan lembaga konservasi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat tetap terlaksana.

Page 27 of 67 | Total Record : 664

25 26 27 28 29

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA