cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 43   44   45   46   47 
Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Putu Riski Ananda Kusuma; Putu Ayu Artha Dhistira Ardhini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p11

Abstract

Human rights apply universally, this means that human rights are inherent in every human being, however in the 2019 candidates for civil servants selection procedure there is discrimination against lesbian, gay, bisexual, dan transgender people who are not allowed to take part in the selection because they have a deviant sexual orientation. Therefore, it is necessary to conduct a study to review from the perspective of human rights regarding this issue. The purpose of this study is to find a way out of the problem of discrimination against lesbian, gay, bisexual, dan transgender people. The research method used in this paper is a normative legal research method because of the absence of norms in this problem so that it must be studied with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study from this paper show that the reason for the urgency of the attorney general of the republic of Indonesia in regulating the prohibition for lesbian, gay, bisexual, dan transgender people is because the prosecutor profession requires special skills so that these rules must be enforced However, after being reviewed from the perspective of human rights, the prohibition arrangement clearly violates the provisions of the 1945 Constitution. So from the results of the study, the conclusion that can be drawn to solve this problem is of course the need for the government to make an appropriate legal rule regarding lesbian, gay, bisexual, dan transgender people so that in the future there will be no polemics. Hak Asasi Manusia berlaku Universal, hal ini berarti hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia, namun dalam prosedur persyaratan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 terjadi diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang tidak boleh mengikuti seleksi tersebut karena memiliki orientas seksual menyimpang. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk meninjau dari perspektif hak asasi manusia mengenai permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan keluar dari permasalahan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender tersebut. Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan norma dalam permasalahan ini sehingga harus dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi dari penulisan ini menunjukan adanya alasan urgensi dari kejaksaan agung republik Indonesia dalam mengatur larangan bagi kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender ini adalah karena profesi jaksa memerlukan keahlian yang khusus sehingga aturan tersebut harus diberlakukan, namun setelah ditinjau dari perspektif hak asasi manusai pengaturan pelarangan tersebut jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945. Maka dari hasil studi tersebut kesimpulan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahn ini tentunya adalah perlunya pemerintah membuat sebuah aturan hukum yang tepat mengenai kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender agar kedepannya tidak lagi terjadi polemik.
Obligations of Opening, Depositing, and Blocking Notary Accounts in the Implementation of Notary Positions in Banking Business Ninik Darmini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p02

Abstract

This study aims to identify and analyze the intent and purpose of the obligation to open, deposit, and freeze a Notary's account at the Bank as well as the conformity of these obligations with the cash collateral principles and the prevailing laws and regulations. This normative juridical research is descriptive with a statutory approach. This study uses secondary data which is supported by the results of interviewees. The data were analyzed qualitatively with the inductive method. In this study it was found that, firstly, there are differences in views between the Bank on the one hand and the Indonesian Notary Association (INI) and academics on the other hand on this obligation. The Bank stated this obligation for the smooth operation of the Notary's work and the principle of mutual benefit (reciprocity) of the Bank in collecting public funds. Meanwhile, the Notary sees that this obligation injures the Notary's dignity as a public official because it has the potential to eliminate the Notary's independence and professionalism, and academics see that this obligation also creates financial ties that have the potential to make the Notary take risks – including the risk of violating the law, ethics, and conscience – in addition to affecting the independence and professionalism of the Notary. Second, deposits with or without blocking a Notary's account at the Bank cannot be categorized as cash collateral because they do not meet the legality of collateral: Notaries are not bank debtors, but are general officials who assist the Bank in lending by making an authentic deed of guarantee loading. Third, deposits with or without blocking a Notary's account at the Bank are contrary to the laws and regulations governing the position of a Notary – as well as the Notary Code of Ethics – and the legal principles of guarantees.
Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital Sukarmi Sukarmi; Rika Kurniaty; Reka Dewantara; Ikaningtyas Ikaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p16

Abstract

UMKM is one of the business sectors in national economic growth that must be empowered and developed. The existence of UMKM has been regulated in laws and regulations, but has not adapted to the development of disruption in the digital economy. The adaptation needed by UMKM is the use of information technology as a medium in developing their businesses. This article aims to describe and analyze what challenges are the barriers for UMKM in using technology and information to diversify products during the COVID-19 pandemic. The type of research of this article is empirical legal research. This research not only aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, but also the implementation of existing provisions in the field. The results of the study show that the challenge for UMKM in adapting the use of information technology in the digital economy era is the mindset of UMKM actors who do not consider business digitization and the COVID-19 pandemic as challenges and opportunities for business development in improving welfare. The government's role in this condition is very important to increase the inclusiveness of UMKM towards the digital economy. UMKM merupakan salah satu sektor usaha dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan. Eksistensi UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum melakukan adaptasi terhadap perkembangan disrupsi di bidang ekonomi digital. Adaptasi yang diperlukan UMKM adalah penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam pengembangan usahanya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta memetakan tantangan apa saja yang menjadi penghalang bagi UMKM dalam penggunaan teknologi dan informasi untuk melakukan diversifikasi produk selama pandemi covid-19. Jenis penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi namun juga pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan bagi UMKM dalam adaptasi penggunaan teknologi informasi di era ekonomi digital adalah adanya Mind set para pelaku UMKM yang tidak menganggap digitalisasi usaha maupun pandemi covid sebagai tantangan maupun peluang untuk melakukan pengembangan usaha dalam peningkatan kesejahteraan. Peran Pemerintah terhadap kondisi ini sangat penting untuk meningkatan inklusivitas UMKM terhadap ekonomi digital.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999 M Shidqon Prabowo; Lulu’ul Karimah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07

Abstract

The purpose of the research entitled "Legal Protection for Consumers Who Are Lost in Fintech Lending Online Money Lending Transactions" is to talk about the role of technology which plays a significant role in determining people's welfare and in triggering actions that are contrary to the law. With the existence of online businesses, especially those engaged in financial services (fintech), it is therefore also an important task for the Government in responding to forms of legal protection. Therefore, it is very important in this paper, the author raises issues related to what form of legal protection is for fintech lending consumers who are disadvantaged in online money lending transactions and how the validity of illegal online loans is. The research method used in this research is normative juridical research, namely legal research based on its analysis of laws and regulations related to the problem that is the focus of research. In this study, the authors use primary legal materials and secondary legal materials. To be further analyzed using a descriptive analytical approach and using a statutory approach (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). Tujuan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online” adalah membicarakan tentang peran teknologi yang sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya keberadaan bisnis online khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan (fintech) oleh karena itu juga menjadi tugas penting Pemerintah dalam merespon bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat penting dalam penulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen fintech lending yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara online dan bagaimana keabsahan pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah terkait Berlakunya Sistem Publikasi Negatif di Indonesia Putu Astika Yasa; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p12

Abstract

The purpose of writing this article aims to provide an understanding related to how the status of property rights certificates with the enactment of the negative publication system. The research method used is a normative research method. The results of the research are (1) The regulation of land ownership rights by the people in Indonesia is regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles which was later explained in more detail through Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration as the legal basis and contains procedures for the process and settlement and, (2) Legal certainty regarding land ownership rights with the application of a negative publication system is evidenced by a land certificate which will have a permanent position after 5 (five) years. ) years no one has sued or proved otherwise. Tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan sertipikat hak milik dengan berlakunya sistem publikasi negatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah (1) Pengaturan hak atas kepemilikan tanah oleh masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria yang kemudian dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukumnya dan memuat mengenai tata cara proses dan penyelesaiannya dan, (2) Kepastian hukum mengenai hak atas kepemilikan tanah dengan berlakunya sistem publikasi negatif dibuktikan dengan sertipikat tanah yang dimana akan memiliki kedudukan yang tetap ketika setelah 5 (lima) tahun tidak ada yang menggugat atau membuktikan sebaliknya.
Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19 Vaccine Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p03

Abstract

The emergence of Covid 19 in December 2019 in the city of Wuhan, China which spread throughout the world caused the WHO to finally declare it a pandemic. This is in line with the emergence of new products that have intellectual property values ??related to the handling of the COVID-19 pandemic, one of which is vaccines which are very essential. Intellectual Property protection provisions can lead to monopolistic practices of knowledge by the pharmaceutical industry in developed countries. This is a form of abuse of intellectual property protection, especially patent protection by corporations that hide behind exclusive rights in intellectual property protection. Exclusive rights provide the authority to prevent other people from producing and trading products whose technology is requested for protection in an effort to keep profits in the hands of intellectual property holders. The Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver proposal promoted by India and South Africa opened the world's eyes that the increase in COVID-19 cases, the emergence of new variants and the global vaccination gap are reminders that countries in the world must work together in dealing with pandemic. In writing this research using normative legal research methods as a characteristic of legal science is its normative nature. This research started from the existence of a norm vacuum in the TRIPS Agreement where there was no neglect of several provisions in the TRIPs.
Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Putu Devi Yustisia Utami; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08

Abstract

The purpose of this article was to determine the position of company organs and to analyze the authority and responsibility of company organs in Individual Limited Liability Company. This study used a normative juridical method with a statutory and concept approach. The study indicated that the position of the company's organs in Individual Limited Liability Company is different from the Limited Liability Company organs. The organs of Limited Liability Company consist of the General Meeting Shareholders (GMS), Board of Directors and the Board of Commissioners, while the organs of the Individual Limited Liability Company consist of Shareholders as well as Directors and doesn’t have Board of Commissioners. The authority and responsibility of the Individual Limited Liability Company organs can be seen in the provisions of article 109 number (5) of the Job Creation Law which includes articles 153 letter d and 153 letter j. Individual Limited Liability Company in Indonesia adhere to the one tier system, but there are differences between the one tier system in Indonesia and the Anglo Saxon countries. The company's organs in Anglo Saxon countries still consist of the GMS, Directors and Commissioners who can hold concurrent positions, whereas in Individual Limited Liability Company in Indonesia, shareholders only hold concurrent positions. as the Board of Directors and eliminate the organs of the Board of Commissioners. Individual Company Organs in PP No. 8/2021 is not in accordance with the provisions of the company organs in the above regulations, namely the Job Creation Law and the Company Law. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan berbeda dengan organ PT pada umumnya. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan organ perseroan perorangan terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur namun tidak memiliki organ Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan dapat dilihat pada ketentuan pasal 109 angka (5) UU Cipta Kerja yang menyisipkan pasal 153 huruf d dan 153 huruf j. Perseroan perorangan di Indonesia menganut one tier system, namun terdapat perbedaan mengenai one tier system yang dianut oleh Indonesia dengan yang dianut oleh negara Anglo Saxon. Pada negara Anglo Saxon organ perseroan tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris yang dapat dirangkap jabatan, sedangkan pada perseroan perorangan di Indonesia pemegang saham hanya merangkap jabatan sebagai Direksi dan tidak ada organ Dewan Komisaris. Organ perseroan perorangan pada PP No. 8/2021 tidak sesuai dengan ketentuan organ perseroan pada peraturan diatasnya yakni UU Cipta Kerja dan UUPT.
Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana I Wayan Didik Prayoga; I Ketut Rai Setiabudi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13

Abstract

This study aims to describe and analyze the concepts of restorative justice and penal mediation which are linked to their existence and relevance to their application in the Indonesian criminal justice system in the perspective of criminal law reform. The research method used is a normative legal research method with the approach used is the statue approach, the concept approach, and the comparative approach. The results of this study, firstly, penal mediation is one form of the implementation of restorative justice which views crime as not only an act that violates the law, but more broadly as an act that violates the balance in society. Second, penal mediation is relevant to be applied in the Indonesian criminal justice system in the future, especially from the perspective of the urgency of criminal law reform, and to answer the problems faced by the Indonesian criminal justice system. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis paradigma keadilan restoratif dan mediasi penal yang dikaitkan eksistensinya dan relevansi penerapanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini, pertama mediasi penal merupakan bagian dari pelaksanaan keadilan restoratif yang memandang kejahatan tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang, melainkan lebih luas sebagai perbuatan yang melanggar keseimbangan dalam masyarakat. Kedua, mediasi penal relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa depan khususnya ditinjau dari perspetif urgensi pembaharuan hukum pidana, dan untuk menjawab persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia.
Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945 Putu Eka Pitriyantini; Ni Luh Gede Astariyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p04

Abstract

This writing aimed to examine the causes of non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decision as well as analyze and axamine the consequence of non-compliance with the decisions of the Constitutional Court in Reviewing Laws and Constitutional Court Decisions. This writing was normative legal research using statutory approach, conceptual approach and historical approach. The study indicated that there are several causes leading to non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decisions; among others are the sectoral ego of state institutions that causes reluctance to implement the Constitutional Court decisions, the Constitutional Court which does not have an executive body, the void of legal norms, the connection with state institutions that are obliged to follow up on the Constitutional Court decisions, and the interpretation of the final meaning attached to the Constitutional Court decisions. These things have resulted in injustice to the petitioners and citizen whose constitutional rights have been violated by policies of government.
Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Ridwan Ridwan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07

Abstract

This research aims to analyse the basis of examination to the government’s factual and unlawful actions and the compensation determination due to both actions in the Indonesian administrative court system. It is normative legal research that studies the principles and norms with the sources of law as the main objects. Various approaches used in this research are the statute approach, conceptual approach, and case approach. The result shows that the regulations and good governance principles or governance legal norms are still used as the basis in assessing and examining the government’s factual and unlawful actions (onrechtmatige overheidsdaad) in the administrative court system. It also shows that the compensation determination remains laid on the Government Regulation Number 43 the Year 1991 concerning the Compensation and its Procedure in Administrative Court and the Treasury Minister Regulation Number 1129/KMK.01/1991 concerning the Procedural of Imposing Administrative Court Decision on Compensation Payment. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pengujian terhadap tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem PTUN dan menganalisis penentuan ganti kerugian dalam perkara tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem PTUN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian terhadap kaidah atau hukumnya itu sendiri dan asas hukum positif, dengan menjadikan bahan-bahan hukum (sources of the law) sebagai objek kajian. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan secara tidak langsung digunakan pula pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar penilaian dan pengujian terhadap tindakan faktual dan/atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) dalam sistem PTUN sampai saat ini masih berupa peraturan perundang-undangan dan AUPB atau norma hukum pemerintahan. kerugian dalam konteks tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem PTUN sampai saat ini masih menggunakan ketentuan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Page 45 of 67 | Total Record : 664

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue