cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Articles 227 Documents
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS: DESA WISATA SAMBI) Adesty Lasally; Hafni Khairunnisa; Akbar Abdurrahman Mahfudz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8021

Abstract

Desa wisata merupakan perwujudan dari konsep pariwisata berbasis komunitas (CBT). Kabupaten Sleman memiliki 37 desa wisata binaan. Desa wisata Sambi sebagai pioneer desa wisata di Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 dipilih sebagai objek kajian penelitian. Penelitian bertujuan melihat peran komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas di Desa Wisata Sambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu pertama, komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis CBT terdiri dari atraksi desa wisata, kapasitas manajerial, peran serta masyarakat, amenitas, pemasaran, aksesibilitas, kunjungan wisatawan, dan kepemilikan asset. Kedua, setiap komponen memiliki keterkaitan dalam perkembangan desa wisata Sambi. Ketiga, komponen kapasitas manajerial berperan krusial terhadap keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Sambi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata berbasis CBT di Indonesia dan Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya.Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata, Sambi, dan CBT.
PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (Putusan Nomor: 63/Pd t .G/ 2 0 11 / PTA.Yk dan Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, terkait Perkara Sengketa Ekonomi Syariah) Qosim Khoiri Anwar; M. Usman M. Usman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8257

Abstract

Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu, kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarkat, Bangsa dan Negara. Pokok pembahasan ini adalah sengketa ekonomi syariah, pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad mudharobah mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan normatif. Hasil dari penelitian, bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mamahami Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Yang menjadi pedoman Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.Kata Kunci: Penafsiran, Hakim, dan Sengketa Ekonomi Syariah.
IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM MEKANISME PASAR Ziyadatus Shofiyah; M. Lathoif Ghozali
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8031

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menemukan tentang keterkaitan antara maslahah mursalah dengan mekanisme pasar pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan pendekatan deskriptif. Rasulullah pada zamannya menolak melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar berdasarkan mekanisme pasar alami. Harga yang berlaku pada saat itu berdasarkan suplay dan demand. Namun, Ibnu Tamiyah memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga pada saat ini seperti ketika terjadinya kolusi antar penjual, monopoli, dan terancamnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga di saat-saat tertentu. Diperbolekannya intervensi harga oleh ibnu taimiyah adalah merupakan bentuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif yang akan dirasakan oleh penjual maupun pembeli.   Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Mekanisme Pasar, dan Intervensi Harga.
ANALISIS HADITS AKAD IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK DAN IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH (TELAAH FATWA DSN-MUI) Muhammad Syarif Hidayatullah; Tri Hidayati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9160

Abstract

Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, menjadi muatan wajib dalam fatwa DSN MUI termasuk dalam rumusan fatwa Ijarah, IMBT dan IMFZ. Tulisan ini akan berupaya menganalisis hadits ekonomi syariah yang menjadi isi pertimbangan hukum dalam Fatwa tentang ijarah, IMBT dan IMFZ. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah penelitian yang menggali data kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hadits-hadits ekonomi syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang ijarah, IMBT dan IMFZ. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan ijarah Maushufah fi Dzimmah telah mengakomodir hadits-hadits ekonomi syariah yang menjadi landasan hukum terkait legalitas ijarah, IMBT dan IMFZ, sehingga hadits-hadits tersebut memiliki relevansi dengan objek kajian fatwa. Terdapat hadits yang berkorelasi secara eksplisit dengan objek kajian fatwa dan ada pula yang berkorelasi secara implisit.Kata Kunci:   Hadits, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dan Ijarah Maushufah fi Dzimmah.
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA: RESILIENSI USAHA DI MASA PANDEMI Syaeful Bakhri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8878

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi penataan PKL sekaligus melakukan penelitian terkait fakotr - faktor yang mempengaruhi resiliensi usaha PKL di tengah pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT yang digunakan untuk menggali atau mengevaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap kondisi eksisting dalam menganalisis kekuatan resiliensi para pedagang kaki lima di tengah pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam penataan PKL perlu dukungan pemerintah daerah melalui strategi regulasi terkait penataan dan pemberdayaan yang implementasinya perlu lebih tegas untuk meminimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada pada PKL. Adapun untuk menjaga eksistensi usaha para pelaku PKL di tengah masa pandemi covid-19, para pelaku PKL dapat melakukan upgrade pola layanan yang disesuaikan dengan kondisi pemberlakukan kebijakan social distancing oleh pemerintah, seperti halnya penyediaan take away disepanjang pedestrian, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana inovasi pemasaran agar dapat bersaing dengan persaingan yang semakin kompetitif.Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Resiliensi Usaha, dan Pandemi Covid-19.
URGENSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI MASA PENDEMI COVID-19 PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH Jefik Zulfikar Hafizd; Ditta Mardiatta
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9186

Abstract

AbstrakKontribusi Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan untuk menangani masalah ekonomi diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memegang peranan penting bagi umat Islam baik dari sisi ibadah maupun pembangunan ekonomi. Melalui studi kepustakaan ini penulis mengkaji mengenai urgensi ZIS menurut perspektif Maqasid Syariah dan bagaimana upaya BAZNAS Kota Cirebon dalam menangani dampak pendemi terhadap ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ZIS pada masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan empat dari lima nilai Maqasid Syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Berbagai program yang disusun oleh BAZNAS Kota Cirebon sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. BAZNAS Kota Cirebon melaksanakan program BAZNAS MEMBUMI (Membantu Dampak Pandemi) bersama pemerintah Kota Cirebon untuk memberikan semangat optimis kepada masyarakat untuk mampu menghadapi pandemi.Kata Kunci: ZIS, Pendemi, dan Maqasid Syariah.
TRANSFORMASI AKAD TABARRU’ MENJADI AKAD MU’AWADHAT; ANALISIS AKAD HIWALAH DAN AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8748

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi akad tabarru’ menjadi akad mu’awadhat khususnya pada akad hiwalah dan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kepustakaan. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta akan perubahan pada status akad tersebut dan kedudukannya dapat diketahui dengan melihat dan menganalisis praktiknya di lapangan khususnya di LKS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat transformasi akad tabarru’ (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu’awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. Penetapan fatwa tersebut berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat (LKS dan Nasabah) dengan memperhatikan ketentuan nash, pendapat para ulama dan tingkat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.Kata Kunci: Transformasi Akad, Hiwalah, Kafalah, Lembaga Keuangan Syari’ah.
E-MONEY PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH FII AL-MUAMALAH Sajida Sanata Islam; Iffatin Nur
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8608

Abstract

E-money merupakan  modernisasi metode pembayaran non tunai berbasis teknologi yang saat ini lazim digunakan oleh masyarakat. Perkembsngsn  metode pembayaran berbaasi e-money ini tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya e-money ini sejalan dengan kosep maqashid syariah fi al-muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen atau sudi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan jika hukum bertransaksi dengan e-money adalah mubah atas dasar kaidah “Al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha”, namun kemubahan ini hanya terbatas pada e-money dengan prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun e-money kovensional dianggap tidak memenuhi prinsip syariah sebaiknya kita menghindari penggunaannya karena ditakutkan adanya unsur riba, gharar, dan maitsir yang dapat merugikan pihak-pihak dalam e-money tersebut.Kata Kunci: E-Money, Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah, Maslahah.
PASAR MU’AMALAH DAN REKONSTRUKSI PENGGUNAAN DINAR, DIRHAM DAN FULUS SEBAGAI ALAT TUKAR DI CIREBON Zaenal Masduqi; Alvien Septian Haerisma
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8974

Abstract

Sistem transaksi dinar dan dirham sudah dikenal cukup lama di Indonesia, akan tetapi belum banyak masyarakat yang sadar untuk menggunakan dari dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Dalam bidang pasar mu’amalah banyak dari kaum muslimin tidak tahu bahkan tidak memperdulikan bahwa Islam memiliki seperangkat nilai dan aturan yang dahsyat dan komprehensif bila difahami dan dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi karena tidak banyak dari ulama dan tokoh masyarakat Islam yang mensosialisasikan teori dan praktek perdagangan secara Islam, disamping tertunduknya nilai dan aturan perdagangan Islam itu kepada kepentingan ekonomi kapitalis global.Media transaksi ini diwadahi oleh pasar mu’amalah dengan menggunakan sistem pasar danpada kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asaskeadilan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang dan pengguna dinar dan dirham saat ini pada jaringan perdagangan pasar mu’amalah yang pada perkembangan dari awal dibentuk pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. Penelitian ini bertujuan memotret praktek sistem perdagangan Islam beserta manfaat-manfaatnya melalui pasar mu’amalah dengan alat tukar dinar, dirham dan fullus berbasis tanah wakaf.Kata Kunci: Pasar Mu’amalah, Alat Tukar, Wakaf, Kapitalis Global
TEKNOLOGI DIGITAL, KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN, DAN DESA WISATA DI INDONESIA Aan Jaelani; Tika Fatichah Hanim
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9613

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya transformasi teknologi digital pada desa wisata dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia di tengah pembangunan desa yang menjadikan ekonomi, masyarakat, budaya, dan ekologis sebagai potensi desa yang dapat dipromosikan melalui pariwisata. Metode yang digunakan berupa perspektif mikroanalisis komprehensif yang sistematis sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis subsistem dan hubungan antar subsistem dalam sistem yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata di desa. Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang diterapkan secara kompleks dan terintegrasi dengan kelima subsistem, yaitu subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, dan subsistem informasi. Sehingga proses transformasi menjadi desa wisata digital dapat menghubungkan antar komponen dalam pengelolaan pariwisata, mengubah proses bisnis semakin optimal, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan pariwisata dengan cepat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan pada obyek wisata yang ada. Kata Kunci:  Smart Village, Teknologi Digital, Desa Wisata Digital, Keberlanjutan Lingkungan