cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
 9   10   11   12   13 
TINJAUAN TAFSIR AHKAM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-NUR AYAT 32-33 Eko Zulfikar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.6857

Abstract

Tulisan ini berusaha mengupas hukum pernikahan dalam al-Qur’an Surat al-Nur [24] ayat 32-33. Analisis penafsiran dilakukan berdasarkan pada beberapa kitab tafsir ahkam, seperti Tafsir Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya al-Qurthubi, Rawa’i’ al-Bayan karya ‘Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, ‘Ali al-Sayis, Kiya’ al-Harrasi, Ibnu al-‘Arabi, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap QS. al-Nur [24] ayat 32-33, didapati temuan bahwa: hukum pernikahan dengan melihat asal kondisi orang yang melakukannya terbagi menjadi tiga; bisa wajib, sunnah, dan mubah. Dari ketiga hukum ini, mayoritas ulama lebih dominan memilih hukum nikah sebagai yang sunnah. Sementara hukum menikah menurut situasi dan kondisi orang yang melakukannya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bila seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, sementara ia mampu untuk menikah maka hukum nikah adalah wajib tanpa ada perdebatan. Abstract This paper seeks to examine the law of marriage in al-Qur'an Surah al-Nur [24] verses 32-33. Analysis of interpretation is based on several ahkam interpretation books, such as Tafsir Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya al-Qurthubi, Rawa’i’ al-Bayan karya ‘Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, ‘Ali al-Sayis, Kiya’ al-Harrasi, Ibnu al-‘Arabi, and many more. By using a content analysis approach to content analysis al-Nur [24] verses 32-33, found that: the law of marriage by looking at the origin of the conditions of people who do it is divided into three; can be wajib, sunnah, and mubah. From these three laws, the majority of ulama are more dominant in choosing marriage law as the sunnah. While the law of marriage according to the situation and conditions of people who do it can be wajib, sunnah, mubah, makruh and haram. If someone is worried that he will fall into adultery while he is able to get married then the marriage law is wajib without debate.
PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH ‘IDDAH PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN PUTUSAN VERSTEK Devi Yulianti; R.Agus Abikusna; Akhmad Shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7285

Abstract

In filing applications for divorce for divorce at the Kuningan Religious Court, many of the petitum requests submitted by the husband are limited to terminating their marriage without being accompanied by their obligations in the form of giving mut'ah and 'iddah' living to the wife. In addition, there are some wives who have never attended trial, so the case is decided verstekally. This research aims to determine the judges 'considerations regarding the imposition of mut'ah and livelihoods of' iddah in the case of divorce talak with the verstek decision and to find out the relevance of the imposition of mut'ah and livelihood'iddah in divorce case with the verstek decision of study verdict No.1436 / Pdt.G / 2019 / PA.Kng when viewed from Article 178 paragraph (3) of the HIR. This research uses qualitative research methods, with the type of research used is field research, using several methods such as observation, interviews, and finding facts in the field related to this research. The judge's consideration in imposing mut'ah and living 'iddah is: a) juridically viewed from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. b) based on Dalil al-Qur'an, the husband's obligation to give mut'ah and livelihood of ‘iddah to his ex-wife. c) based on the social circumstances of the parties. Regarding the relevance of mut'ah infliction and livelihood of iddah in divorce case with the verstek decision of study verdict No.1436 / Pdt.G / 2019 / PA.Kng when viewed from paragraph 178 verse (3) HIR, it is not considered to be contradictory as long as the matters requested by the judge are still closely related to the case being handled, in addition, in this case the judge has the freedom to use his rights, namely the ex-officio right of the judge.
Ihwal Penerapan Hukum Islam di Indonesia Ines Romadona Aditya Putri; Ashif Az Zafi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.6342

Abstract

The assembling of Islamic law in Indonesia has faced obstacles since it began to enter Western law into Indonesia. So that several legal theories were born in response to the friction between Western law and Islamic law. The recipe theory is one of the Dutch strategies to discredit and reduce Islamic law that has prevailed in Indonesia. Then, came the theory of Exept law Exit and Receptio a Contrario which is one form of resistance as proof that Islamic law still exists in Indonesia. There are two problems that greatly influence the application of Islamic law in Indonesia. This paper explains the problem of applying Islamic law in Indonesia. This discussion is focused on the entry of Western law into Indonesia and its contact with customary law that already applies to Indonesian society, and the second is the influence of political and cultural society. This paper is the result of literature research.
PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID 19 ook Mufrohim; Imam Subaweh; Joko Setiyono
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7042

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di tajatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat di jatuhi pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhi Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dapat melatarelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana  Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa Pandemi Covid 19 dapat dijatuhi pidana mati. Metode pendeketan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pelaku tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dijerat dengan pidana mati. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PROSES KEPAILITAN Rachmasariningrum Rachmasariningrum
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7253

Abstract

Undang-Undang No 37 tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU)  akan semakin dibutuhkan keberadaannya mengingat saat ini sudah banyak sengketa utang piutang yang mulai muncul akibat roda perekonomian terhambat yang berujung pada banyaknya usaha yang dibiayai oleh perbankan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang. UUK dan PKPU diharapkan bekerja sesuai tujuannya yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, murah dam terbuka dengan tetap mengedepankan rasa keadilan. Namun pada praktiknya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas dari UUK di mana terdapat ketimpangan yang terlihat mengedepankan kepentingan dari Kreditor. Dalam penulisan ini, metode yuridis adalah metode penelitian yang digunakan penulis dengan berbasis material hukum primer untuk mengkaji konsep, teori, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan proses sengketa kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum masih belum diperoleh secara maksimal karena proses yang lebih menguntungkan bagi pihak kreditor dengan relatif mudahnya persyaratan diajukannya pailit berdasarkani Pasal 2 Ayat (1) UU No. 27 tahun 2004 serta tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan yeng mengakibatkan mudahnya suatu usaha atau debitor dinyatakan pailit. Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) will be increasingly needed considering that there are many debts and disputes that have started to emerge due to stagnant economic wheels that resulted in businesses financed by banks experiencing difficulties to make debt payments. UUK and PKPU are to work according to objectives, namely to provide fast, inexpensive, open solutions while promoting justice. However, there are many things that are not in accordance with the principles of the UUK where there are discrepancies that prioritize the interests of creditors. In this paper, the juridical method is a research method based on primary legal materials to study concepts, theories, legal principles and legislation. The aim of this research is finding out how legal protection is related to the bankruptcy dispute process in Indonesia. The results indicate that the aspect of legal protection hasn’t been maximally obtained because the process is more favorable for creditors with the relatively easy requirements for filing for bankruptcy based on Article 2 Paragraph (1) of Law no. 27 of 2004 and the stages that aren’t implemented which result in the ease which a business or a debtor is declared bankrupt.
PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH MENURUT MAZHAB SYAFII Kusdiyana Kusdiyana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7137

Abstract

The difference in determining the start of the Hijri month, especially the three months that includes certain prayers, namely Ramadan, Syawal and Zulhijah is often a public conversation although these problems have often appeared, they even appear to be on the annual agenda. These differences in turn penetrate into jurisprudence, which in fact is the result of human interpretation which is very thick with the nuances of its application to the activities, habits, time and place of a human community. So it is very appropriate if these problems are also included in the realm of ijtihadi. These differences occur not only between schools but also internal schools, including the internal Syafii Schools, which are the majority of fiqh schools in Indonesia and are established in various parts of the world. The basic problem in this school is related to the determination of the beginning of the Hijri month in a state that the new moon cannot be rukyah. One opinion says it must be with istikmal (rukyah-istikmal) and the other one says it with hisab.
FAKTOR PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DI DESA TANAH BARA ACEH Khairuddin khair
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.6472

Abstract

ewarisan telah dijelaskan dalam-al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw serta pendapat para ulama. Harta waris akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia sesuai bagian masing bermasing, pembagian harta tersebut akan dibagikan setelah selesai membayar hutang dan wasiat pewaris (jika ada). Tetapi, pada kenyataannya di desa Tanah Bara, Aceh tidak jarang dari mereka menunda pendistribusian harta warisan setelah meninggal pewaris, bahkan dengan waktu yang tidak ditentukan dan sangat lama, bisa 5 sampai 10 tahun baru dibagikan. Hal itulah yang jadi masalah penelitian ini; apa saja yang faktor yang melatarbelakangi penundaan pendistribusian harta warisan bagi ahli waris di desa Tanah Bara Aceh dan bagaimana hukum Islam menyikapinya.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara. Untuk mencapai tujuan itu dipakai metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Pada metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap analisis tentang Faktor penundaan pendistribusian harta di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupten Aceh Singkil. Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang lebih konkrit. Dari bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan: penundaan pendistribusian harta warisan dengan waktu yang sangat lama (bertahun-tahun), tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris. Ada beberapa faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Aceh yakni: 1) Masih hidup salah satu ayah atau ibu; 2) Ahli waris banyak yang masih kecil; 3) Adanya Ahli waris yang belum menikah; 4) Mayoritas masyarakat tabu terhadap ilmu waris; 5) Faktor tradisi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KELOMPOK AGAMA MINORITAS DI INDONESIA Bani Syarif Maula
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7141

Abstract

Freedom of religion and belief is part of the basic values contained in human rights. At present, the concept of human rights is generally accepted as a principle for all countries in the world regardless of ideology, politics, economy and social conditions. In Indonesia, efforts to democratize after the fall of the New Order regime are not in line with the guarantee of human rights for minority groups, especially in relation to freedom of religion and belief. In 2019, the condition of religious freedom in Indonesia generally tends to be negative compared to the previous year. This paper examines how legal protection of the rights of religious minorities is carried out in Indonesia. The conclusion of this study is that there are many provisions in the 1945 Constitution and in its legal system that support religious freedom, however, some discretionary powers granted to the government have made serious implications for the enforcement of these constitutional rights.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE Dikha Anugrah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7138

Abstract

Implementation of the flight can not be done either from the passengers so often, or from the airlines. The delay in flight schedules made by airlines is due to several factors for certain reasons, namely the delay in flight schedules which resulted in the passengers being aggrieved in terms of time, and the long and complex compensation action. The purpose of this study was to analyze the legal consequences of PT Angkasa Pura Husen Sastranegra Bandung Airport related to the delay of flight schedule. The paradigm used in this research is the paradigm of critical theory, with the type of qualitative research and socio-legal approach. The result of the research shows that the policy of Husein Sastranegara Airport in Bandung related to the delay of flight schedule by the airlines by developing good corporate governance structure and system, expressly oblige the airlines to be responsible only in case of delays, the management inform the flight delays, and propose to the Government so that airlines operating in Indonesia are required to make deposits as collateral. While the legal aspect concerning the delay of flight schedule is the enforcement of consumer rights protection through the provision of compensation for the users of air transport services based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about Consumer Protection as well as legal protection against passengers as consumers who are harmed due to flight delays.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN Tomi Saladin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7284

Abstract

Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution, so that every citizen has the same rights in the field of law as part of human rights (HAM). Human rights (human rights) are related to individual rights and community rights. One of the focuses of thought in every country today is the violation of human rights against women related to gender-based violence. Indonesia is one of the countries that has ratified the international convention on the elimination of violence against women. Violence is an attitude or action that is considered very disgraceful, so that the enforcement of ethical or moral norms in general comes from the awareness of everyone, so that a systemic approach is needed to prevent, overcome, and eliminate violence through the means of criminal law.

Page 11 of 19 | Total Record : 186

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue