cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
 10   11   12   13   14 
PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian) Mohamad Rana; Usep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.8287

Abstract

Marriage is a sunnatullāh that applies to His creatures, including humans. However, Allah Most High, outlined rules for humans to vent their sexual desires for a sense of tranquility (sakīnah) and pour out love and affection for their partners through the institution of marriage that He has established. In the formation of a family, Islam itself outlines the nature of marriage which it expresses as an effort to realize sakīnah, mawaddah, and raḥmah. There are such principles contained in an-nusḥuṣ al-muqaddasah as human guidance to create and realize the family order as outlined in the Koran.
ANALISA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPMUBTI) TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA INDUSTRI JASA PERBANKAN DI WILAYAH III CIREBON Diana Fitriana; Nur Rahman; Abdul Wahid
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7722

Abstract

AbstractTechnology makes conventional financial systems seem impractical and time consuming. Bank offices or ATMs are also becoming less desirable, from buying and selling transactions to lending and borrowing and funds can be accessed with the internet and smart phones, and financial transactions are far from rigid and complicated. However, this phenomenon has an impact both directly and indirectly on the banking service industry as an official financial service provider, banks have already introduced bank products, bank loan services and so on to the public. The Financial Services Authority (OJK) has made rules to be obeyed by lending business operators from user to user, or commonly known as Fintech peer to peer lending (P2P lending), namely POJK Number 77 / POJK.01 / 2016, this regulation aims to protect consumers related to security of funds and data, prevention of money laundering and terrorism financing, financial system stability, to managers of Fintech companies.Teknologi membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis dan memakan waktu yang cukup lama. Kantor bank atau ATM pun menjadi kurang diminati, dari transaksi jual beli sampai urusan pinjam meminjam danapun bisa diakses dengan internet serta ponsel canggih, dan urusan transaksi keuangan jauh dari kata kaku dan berbelit. Namun, fenomena ini memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada industri jasa perbankan sebagai penyedia jasa layanan keuangan resmi, perbankan sudah lebih dulu memberikan pengenalan produk bank, jasa pinjaman bank dan lain sebagainya kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan untuk ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau biasa disebut dengan Fintech peer to peer lending (P2P lending) yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan Fintech.Kata kunci: Financial Technology (Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank.
AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI Galuh Widitya Qomaro
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7455

Abstract

The Bangkalan Religious Court report in 2019 stated that there were 1051 cases for judicial divorce, while 694 cases for talaq divorce. Based on the increasing number of divorce cases every year, the Religious Courts are required to be able to resolve Islamic family law issues in accordance with the sense of justice for the litigants. This research is a text-based study through reading court decisions from a gender perspective. This study aims to: (1) identify the implications of a legal divorce for the wife's rights after divorce; (2) Identifying the suitability of legal products in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of wives after divorce with gender justice. This type of research is qualitative research with field research through data search in the Bangkalan Religious Court. The nature of the research is descriptive-analytic using a gender approach with indicators of maslahah, including: not based on stereotypes, does not result in marginalization, does not result in gender-based violence, is not based on subordination. The results showed that the legal product in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of the wife after divorce was in accordance with the principle of gender justice because the judge sentenced the ex-husband to pay for the mut'ah or iddah income for the plaintiff based on the ex-officio rights of the judge and based on the request of the ex-wife on the petitum lawsuit and at the conference lawsuit.
KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Imaro Sidqi; Doli Witro
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7644

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ditandai dengan penularannya yang sangat mudah. Dalam penanganannya, pemerintah berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Perppu Nomor 23 tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya yang kemudian menurunkan kebijakan PSBB dan new normal serta kebijakan-kebijakan yang lainnya dalam lingkup yang sama. Kebijakan tersebut masih dinilai kurang baik dihadapan masyarakat, karena penerapannya yang kurang efektif dan masih ditunggangi kepentingan-kepentingan lain. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pro dan kontra atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh merupakan hak yang wajar, pro karena kebijakannya sudah menjadi kebijakan yang cepat dan tanggap, di sisi yang kontra kebijakan yang diterapkan tidak efektif dengan melihat angka covid-19 yang masih terbilang tinggi. Akan tetapi, pada dasarnya kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan sempurna, namun di sisi lain kebijakan yang selama ditempuh dianggap merupakan keputusan terbaik dengan memprioritaskan hak-hak rakyat, hak-hak itulah yang telah tercermin dalam bingkai maqashid al-syariah baik hak-hak beragama, hak hidup, hak memperoleh informasi yang benar, hak keturunan serta hak dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diaktualkan ke dalam rumusan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam penanganan Covid-19.
Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga Sulistiyawati Sulistiyawati; Erie Hariyanto
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7577

Abstract

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral, dimana para pihak menemukan solusi di dalam penyelesaian suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menggunakan proses mediasi ini, salah satunya konflik keluarga. Penyelesaian konflik keluarga ini kebanyakan masyarakat haruslah dengan beriktikad baik dalam penyelesaiannya agar mencapai suatu solusi yang diinginkan bersama. Sehingga tidak adanya tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Adapun rumusan masalah pada artikel ini: (1) bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga? (2) apa peran iktikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dan metode lapangan (dengan observasi fakta yang ada di lapangan). Sedangkan hasil artikel ini menunjukkan bahwa (1) proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ini tidak sesulit mediasi yang dilakukan di pengadilan sebab prosesnya ini bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan dan diakhiri dengan keputusan bersama diantara kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga. (2) peran itikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ialah ketika sebuah keluarga mengalami konflik dan cara penyelesaiannya pun tidak bisa teratasi oleh kedua belah pihak maka dalam hal inilah peran iktikad baik mediasi dimunculkan sebagai alternatif dengan memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak yang berkonflik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SELAKU PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Hari Sutra Disemadi; Novi Wira Sartika Zebua
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.8052

Abstract

Potensi anak dalam menyempurnakan tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat termasuk kepada anak-anak sebagi potensi penerus cita-cita bangsa untuk mengembangkan kemampuan berinovasi dalam segi kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual anak adalah hasil karya yang merupakan bentuk hasil pemikirannya.  Namun hasil karya dan buah pikiran tersebut kerap kali cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berdampak secara langsung kepada hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Maka diperlukan perlindungan terhadap anak pemilik kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan anak secara umum yang dijamin negara terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga mencakup perlindungan kepada anak penyandang difabel. Terkait anak yang memiliki kekayaan intelektual, bentuk perlindungannya berupa pendampingan oleh wali dalam mendaftarkan kekayaan intelektual anak. Anak yang merupakan subjek hukum yang belum cakap memiliki cara tersendiri untuk mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ini dapat diwakilkan oleh wali selaku orang tua maupun wali yang secara hukum telah diakui, namun jika terdapat syarat yang belum terpenuhi terhadap wali maka wajib bagi anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali pada Pengadilan Negeri.
DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERORISME DI INDONESIA Samud Samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.8275

Abstract

Deradicalization has a wide range of meanings, starting from matters of belief, legal handling, to correctionalization as an effort to change "radical" to "non-radical". But in simple terms, deradicalization can be understood as an effort to neutralize radicalism for those who are involved in acts of terrorism and their sympathizers, so that the terrorists or their sympathizers leave the violence. This definition of deradicalization is far from the tendency to corner certain religions. Because radicalism can grow in any religious community. Terror has been present and incarnated in our lives as a scourge, as a vicious virus and frightening monster which at times can not be expected to manifest "national and global catastrophes", including realizing human tragedies, castration of national dignity and the tragedy of human rights tragedy. (HAM). Human Rights (HAM) lost their existence and were deprived of their sanctity or finesse at the hands of terrorists who had created outrage in the form of social, political, cultural, and economic animalization
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Gios Adhyaksa; Anthon Fathanudien; Winayanti Nurohmahwati
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7815

Abstract

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA. Tujuan penulisan Artikel dalam Jurnal  ini untuk mengetahui pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui bagaimana implementasi dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi yang tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pengaturan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A  dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya Jefik Zulfikar Hafizd
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7854

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi pustaka yang bersumber dari kajian literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kedudukan wakaf dalam ekonomi dan bagaimana strategi pengembangan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wakaf dalam ekonomi adalah sebagai instrument ekonomi yang memiliki manfaat berkelanjutan. Manfaat wakaf akan terus ada selama pokok harta benda wakaf ada. Strategi pengembangan wakaf agar bisa menjadi lebih optimal bisa dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memahami faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf, mengubah prioritas dalam distribusi peruntukkan wakaf, menerbitkan sukuk atas manfaat harta wakaf yang menjadi underlying asset, dan pembentukan Bank Wakaf sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Keberhasilan pengembangan wakaf di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, ulama dan masyarakat. Berbagai hal terkait wakaf perlu dirumuskan ulang dan pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional dengan orientasi pada wakaf produktif. Lembaga wakaf sebagai lembaga sosial keagamaan hendaknya selain mementingkan kepentingan sosial juga mampu mengembangkan lembaganya sendiri agar semakin besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak.Kata Kunci: Wakaf, sumber daya ekonomi, strategi pengembangan ABSTRACTThis research is a literature study sourced from literature reviews such as books, journals, regulations, and fatwas. This research aims to study the position of waqf in the economy and how to develop waqf strategies. The results showed that the position of waqf in the economy is an economic instrument that has sustainable benefits. The benefits of waqf will continue to exist as long as the main property of waqf exists. The strategy of developing waqf to be more optimal can be carried out by applying the principles of Good Corporate Governance, understanding internal and external factors in the management of waqf, changing priorities in the distribution of the allocation of waqf, issuing Sukuk for the benefits of waqf assets which are the underlying assets, and establishing Bank Wakaf. as a Sharia Financial Institution. The success of developing waqf in Indonesia needs to be fully supported by the government, ulama, and society. Various things related to waqf need to be reformulated and waqf management needs to be done professionally with an orientation towards productive waqf. Waqf institutions as socio-religious institutions should not only be concerned with social interests but also be able to develop their institutions so that they are bigger and can provide more benefits.Keywords: Waqf, economic resources, development strategy
Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian) Ahmad Fauzi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7542

Abstract

Perceraian merupakan suatu keadaan yang memerlukan pemahaman yang komperehensif, paradigma mengenai perceraian sangat berpengaruh terhadap posisi perceraian dan kehidupan masyrakat. Pemahaman mengenai perceraian sedikitnya harus dikaji dari 3 sudut pandang, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Sudut padang yuridis dianggap perlu sebagai suatu kepastian hukum, sementara kacamata sosiologis sebagai pembanding bagaimana manusia sebagai makhluk sosial memandang perceraian. disamping itu sudut pandang filosofispun tidak kalah penting, sebab memaknai esensi dari perkawinan dan perceraian tidak mungkin tanpa memakai kacamata filosofis.

Page 12 of 19 | Total Record : 186

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue