cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 206 Documents
 11   12   13   14   15 
Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Arsad Hidayat Jurjanih
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8789

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum pembuatan akta kelahiran dan akta waris bagi anak anak yang dilahirkan di luar perkawinan setelah turunnya Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 khususnya terkait kedudukan anak luar kawin.. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata dan untuk mengetahui hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya setelah turunnya Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 khususnya dalam pencantuman nama kedua orang tuanya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Warisnya. Adapaun metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat  menuliskan lengkap nama kedua orang tuanya pada Akta Kelahirannya setelah memenuhi beberapa persyaratan, di samping itu telah terjadi pergesaran hukum terkait hak waris anak luar kawin yang semula menurut BW anak yang berhak mewaris adalah anak yang mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, setelah putusan MK anak luar kawin tanpa pengakuan orang tuanya bisa juga menerima hak waris asal anak luar kawin tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari laki-laki tersebut dengan menggunakan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hukum yang berlaku.
DIGITALISASI REGISTRASI DESA (LETTER C) TANAH DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN DI TENGAH PANDEMI COVID19 DI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON Abdul Wahid; Rohadi Rohadi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9162

Abstract

Abstrak  Kondisi saat ini pemerintah desa di Kabupaten Cirebon dalam meyediakan informasi registrasi desa (letter C) masih menggunakan buku induk tanah yang rentan rusak karena kondisinya sudah lama dan belum diperbaharui. Proses pendaftaran tanah konversi hak tanah adat menjadi hak milik diperlukan suatu alat bukti salah satunya adalah registrasi desa (letter C). Untuk itu diperlukan, Pemerintah desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dapat berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) dengan konsep digitalisasi agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance). Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan dibantu data sekunder sebagai sumber data pendukung. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).Kata kunci: Digitalisasi, Letter C, Optimalisasi, Pelayanan, Pandemi Covid-19. Abstract The current condition of the village government in the Cirebon Regency in providing village registration information (letter C) is still using the land master book which is vulnerable to damage because its condition is old and has not been updated. The land registration process for converting customary land rights into property rights requires evidence, one of which is village registration (letter C). For this reason, it is necessary that the village government in Susukan District, Cirebon Regency can innovate by utilizing technological advances in providing village registration services (letter C) with the concept of digitalization to create good governance. The problem of this research is how the role of the Village Government in providing village registration services (letter C) in Susukan District, Cirebon Regency, and how the Village Government's efforts in providing village registration services (letter C) are associated with Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning National Development Policies and Strategies e-government. The method used is in the form of empirical juridical research or sociological juridical research. The specification of this research is descriptive-analytical. This study uses primary data as the main data source and is assisted by secondary data as a source of supporting data. Primary data was obtained by observation and interviews. Secondary data collection is done by literature study (library research).Keywords: Digitization, Letter C, Optimization, Services, Pandemic Covid-19.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CAMPUR TANGAN MANUSIA DALAM UZUR SYARA’ (STUDI RUKHSHAH PADA PEREMPUAN) Zufriani Zufriani; Arzam Arzam; Afridawati Afridawati; Doli Witro
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8997

Abstract

Allah s.w.t. memberikan rukhshah (keringanan atau kemudahan) bagi perempuan atas segala uzur yang dialaminya. Haid, hamil, nifas dan menyusukan anak bagi seorang perempuan termasuk uzur (halangan) syara’. Uzur syara’ itu yang pada dasarnya merupakan hak dan urusan Allah s.w.t., tetapi zaman sekarang manusia seolah-olah telah dapat mencampuri masalah uzur ini. Dikarenakan manusia telah mencampuri masalah ini, maka uzur samawi tersebut dapat berubah menjadi uzur muktasabi (halangan yang diusahakan oleh manusia). Campur tangan yang dimaksud seperti menciptakan obat-obatan dan alat-alat yang dapat mengatur jalannya suatu uzur syara’, seperti membuat obat atau pil anti haid. Artikel ini membahas tinjauan hukum Islam tentang campur tangan manusia dalam uzur syara’ yang difokuskan kepada rukhshah pada perempuan seperti dalam kasus haid, nifas atau menyusui, dan juga pada kasus saat melaksanakan ibadah haji. Artikel ini bertujuan tujuan untuk mengetahui hukum campur tangan manusia dalam uzur syara’ khusus pada kasus penggunaan pil haid oleh perempuan. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan hukum bagi wanita yang menggunakan pil anti haid sangat erat hubungannya dengan niat. Sedangkan niat itu sendiri terletak di dalam hati, sehingga akan sulit untuk diketahui. Secara tidak langsung dapat diketahui sebahagian dari niat seorang perempuan dalam menggunakan obat-obat anti haid adalah untuk maksimalkan ibadahnya.
PERALIHAN PERAN PASANGAN TERDIDIK ANTARA SUAMI DAN ISTRI Arif Sugitanata; Moh. Zakariya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.7961

Abstract

This article discusses how the transition of roles of educated couples between husband and wife by using literature study because the materials and data in their preparation use books and journals related to the transition of roles of educated couples between husband and wife, then the data used in this study is a qualitative study, then the method used is descriptive analytical. This article concludes that married couples who in fact have a higher educational background tend to modern relationship patterns where the division of roles in the family is flexible or not rigid, so that husband and wife do not feel burdened if they perform public and domestic roles alternately or together. -the same because there has been an agreement as a result of good communication in the family. However, the problem is when one or both of them are not able to divide these roles properly, thus burdening one of the parties. So big is the impact of changing the roles of husband and wife in a family, especially in families with highly educated husband-wife backgrounds, for that in building family relationships, division of tasks, and role exchanges it is very important to do it as well as possible with the principle of mu'asyaroh bi. al-ma'ruf, equality and balance in the family to create a harmonious family, a sakinah family, mawaddah, warohmah.Artikel ini membahas bagaimana peralihan peran pasangan terdidik antara suami dan istri dengan menggunakan studi kepustakaan karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan peralihan peran pasangan terdidik antara suami dan istri, selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pasangan suami-istri yang notabene mempunyai latar belakang pendidikan tinggi cenderung kepada pola hubungan modern di mana pembagian peran dalam keluarga bersifat luwes atau tidak kaku, sehingga antara suami-istri tidak merasa terbebani jika melakukan peran publik dan domestik secara bergantian ataupun bersama-sama karena telah kesepakatan sebagai buah dari komunikasi yang berjalan baik dalam keluarga. Namun yang menjadi masalah adalah ketika salah satu atau keduanya tidak mampu membagi peran tersebut dengan baik sehingga memberatkan salah satu pihak. Begitu besar dampak peralihan peran suami-istri dalam sebuah keluarga, khususnya pada keluarga dengan latar belakang suami-istri berpendidikan tinggi, untuk itu dalam membangun relasi keluarga, pembagian tugas, dan pertukaran peran menjadi sangat penting dilakukan dengan sebaik mungkin dengan berprinsip mu’asyaroh bi al-ma’ruf, kesetaran dan keseimbangan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 
SIGHAT TAKLIK TALAK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Akhmad Shodikin; Ubaidillah Ubaidillah; Muhamad Aip Syaripuddin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9149

Abstract

Sighat taklik talak is said to be an agreement, which a husband uttered after the execution of the Nikah Act which is already in the Deed of Marriage regarding the promise of divorce which is suspended to the circumstances which may occur in the future. Because it is considered that there is no element of justice that should exist in a treaty, from which the writer feels it is necessary to try to analyze the relationship of the not-talak position of the law of the Covenant, for the sake of a family of sakinah, mawaddah and rahmah. The result of this study: the position of talak talak if viewed from the Law of the Civil Code Law found there was no suitability of the provisions of an agreement in article 1313 which describes an agreement executed by two or more persons, while the talak taklik included a unilateral agreement, in accordance with article 1320 regarding the terms of an agreement to point 2 and article 1329 regarding a person's ability to enter into an agreement, if viewed from the Civil Code, Taklik talak is not an agreement in general then there is no special impact for those who do not perform talak talak in this case is not binding.
STUDI PERATURAN MAHAR DI PAKISTAN: TELAAH ARGUMENTASI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN Fauzan Ni'ami
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8735

Abstract

AbstrakTulisan ini mengupas tentang dasar argumentasi dan tujuan pembentukan peraturan UU Mahar 1976 di Pakistan. Didahului dengan pembahasan konsep mahar dan struktur sosial pakistan, argumentasi adanya peraturan mahar, serta tujuan peraturan mahar di Pakistan. Metode yang dipakai adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan fakta teoritis melalui media informasi baik berita, artikel, dan sumber lainya. Hasil penelitian ini menunjukan dasar argumentasi pembentukan aturan mahar di Pakistan adalah perbedaan pemahaman konsep mahar dan praktek mahar menimbulkan problem sosial. Sedangkan tujuan aturan mahar ini yaitu a). Untuk memberikan kepastian hukum, berkenaan dengan masalah perkawinan, khususnya mahar. b). Aturan mahar juga merupakan wujud penghargaan bagi kaum perempuan yang hak-haknya dirampas akibat tradisi mahar yang tidak sehat. c). Aturan mahar dinilai dalam rangka menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, yaitu tuntutan egaliter. AbstractThis paper examines the basic arguments and objectives for the establishment of dowry and bridal gifts act 1976 in Pakistan. It was preceded by a discussion of the concept of dowry and the social structure of Pakistan, arguments for the existence of a dowry regulation, and the purpose of the dowry regulation in Pakistan. The method used is a qualitative description with a theoretical fact approach through information media, both news, articles, and other sources. The results of this study indicate that the basic argument for the formation of dowry rules in Pakistan is the difference in understanding the concept of dowry and the practice of dowry causing social problems. While the purpose of this dowry rule is a). To provide legal certainty, with regard to marital issues, especially dowry. b). The dowry regulation is also a form of appreciation for women whose rights have been deprived of due to unhealthy dowry traditions. c). The dowry rules are assessed in order to adapt to the context of the times, namely egalitarian demands.
PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI MUSHLAHAH DAN HILAH Kosim Kosim
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9148

Abstract

 AbstractSome Indonesian Muslims still question why marriage must be recorded even though in the terms and pillars of marriage in the fiqh books of munakahat marriage registration is not stated to be included in the terms and pillars of marriage, why in Indonesian the problem of registering the marriage is strengthened by legitimacy through Law No. 1 of 1975, strengthened in KHI and PMA No. 11 of 2007 and PMA number 19 of 2018. Marriage registration in Indonesia, although its legitimacy in the Republic of Indonesia is strong, there are still some Muslims in marriage who do not carry out proper marriage registration. already popular in Indonesian society as Siri marriage. In the problem mentioned above, researchers using qualitative methods want to analyze the problem related to why some people are still not sure about the benefits of marriage registration and what is the purpose of the government making law number 1 of 1974, Islamic religious leaders make KHI book 1 about Marriage and the Minister of Religion made regulations Number 11 of 2007 and PMA number 19 of 2018 to legalize marriage records using the analysis of maslahah and hilah theories. The results of the study show that Marriage Recording in the Study of Mashlahah and Hilah Theory is a must because the goal is to maintain the goals of syara' which is framed in five cases, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property and eliminating evil.
ANALISIS ISTINBATHUL AHKAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM’AT DAN JAMAAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID 19 Ahmad Sanusi; Dian Febriyani; Usman Mustofa; Edy Setyawan
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8149

Abstract

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor no 31 tahun 2020 Teantang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk mencegah Penularan Wabah Covid 19. Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma’, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.. namun demikian  ada  masalah dalam fatwa itu yaitu bagaimana bristidlal dan  beristinbath al ahkam dalam fatwa tersebut. Makalah ini menjelaskan analisis istinbathul ahkam terhadap fatwa MUI di atas serta apa implikasi fatwa tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskripsi analisis. Makalah ini merupakan hasil penelitian literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pertama: pertama: Istidlal atau Istinbathul ahkam  yang dilakukan MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 31 tahun 2020 adalah:  sebagai berikut: Pertama Ayat al Al Quran surah al Jumu’ah ayat 9, al Baqarah ayat 43, an nisa 102, al Hajj ayat 77, al Baqarah ayat 195 dan 185, al haj ayat 78, at Thagabun 16, ayat -ayat di atas kebanyakan terkait dengan kewajiban shalat Jum’at dan wajibnya Shalat serta adanya rukhsah dan keringanan dalam Islam, serta menjelaskan bahwa Allah Swt menghendaki kemudahan dalam melaksanakan beribadah bukan menyulitkan atau memberatkan dalam menjalankan ibadah bagi mukallaf.Kedua Hadis, yakni hadis Riwayat Abu dawud, hadis Riwayat Bukhari, Riwayat Ibnu Majah, Riwayat Muslim, Riwayat Baihaqi, Riwayat Ahmad, Riwayat ad Daruquthni, al baihaqi dan al hakim, ketiga: Atsar Sahabat yakni bersumber dari Riwayat musonnaf Abdurrazaq as shon’aniKeempat: Qaidah Fiqhiyah yakni ada enam kaidah fiqhiyah yang intinya terkait adanya keringanan dalam beribadah selagi ada hajat atau ada kebutuhan atau kedharuratan Keenam:  Pendapat para ulama. Yakni ar Ramli dari madzhab Syafei, Ibnu Alan Ash Shiddiqi al Syafei, dari madzhab Syafei,  al Kasani dari madzhab Hanafi, Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, Syaikh al Murawad, Syaikh Muhammad Syamsul Haq Abadi, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, imam al Mawardi dari madzhab Syafei, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, Syaikh Manshur al Bahuty. Dari urutan di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut sudah memenuhi syarat dalam beristidlal sesuai dengan pendapat jumhur ulama.  
KONSEP RUJUK BILFI’LI PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI Nursyamsudin Nursyamsudin; Wardah Nuroniyah; Azizahtul Khasanah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9150

Abstract

 Marriage is a contract whose elements include the justification of wāṭi, the implementation of the rights and obligations of husband and wife. However, this element is sometimes forgotten so that disputes arise which end in the word alāq. Jumhur (the majority) of scholars agree on the fall of alāq for free people with the right to reconcile with his wife while waiting for the 'iddah period. In the implementation of the reconciliation agreed upon by the Ulama, it is rujuk bilqauli, while rujuk bilfi'li there are still differences of opinion. Shaykh Nawawi al-Bantani is one of the leading Shafi'iyah scholars who forbid. The formulation of the problem from this research is, how is the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, how is the legal istinbaṭ methodology of Shaykh Nawawi al-Bantani, and is there any relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of writing this research is to find out how the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, to know the istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani, and to know its relevance to the Compilation of Islamic Law. This research is a type of literature study (library research) in the form of "qualitative-descriptive" with a socio-historical approach, examining characters and describing their thoughts in legal terms and legal products that are adapted to the applicable KHI law. According to Shaykh Nawawi al-Bantani, rujuk bilfi'li is haram, and the provisions for the implementation of reconciliation according to him cannot be carried out by bilfi'li, only bilqauli can be done. If done bilfi'li then dita'zir. The argument for strengthening the prohibition is on the basis of taġlîẓan (aggravating) and iḥtiyāṭ (prudence). The istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani is ta'liq wa takhrij. The relevance of Shaykh Nawawi al-Bantani's opinion with the Compilation of Islamic Law is contained in the provisions for the implementation of rujuk, the terms and conditions for the implementation of rujuk bilqauli and the prohibition on the implementation of rujuk bilfi'li. Meanwhile, in the case of problems resulting from the implementation of the bilfi'li reconciliation, there is no relevance.
STANDAR KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA KONTEMPORER Moh. Alfin Sulihkhodin; Muhammad Asadurrohman
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9155

Abstract

Kafa’ah merupakan salah satu pertimbangan bagi seseorang saat hendak melakukan proses perkawinan. Secara umum konsep kafa’ah mengacu pada kesetaraan terkait dengan aspek agama, nasab, kecantikan/ketampanan dan materi akan tetapi, konsep sekufu lebih ditekankan pada permasalahan agama. Dalam perkembangannya konsep kafa’ah sebagaimana di negara Maroko, Yordania, serta Pakistan telah bergeser tidak hanya sekadar terpaku pada permasalahan materi, nasab, agama atau paras semata. Akan tetapi, dalam beberapa hal masih tetap berpegang pada pendapat ulama’ madzhab. Kendati bukan sebagai sebuah keharusan bagi seorang calon mempelai, konsep kafa’ah dinilai memiliki sumbangsih bagi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Page 13 of 21 | Total Record : 206

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue