cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
 8   9   10   11   12 
PRO DAN KONTRA PASAL TENTANG OUTSORCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Samud Samud; Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6566

Abstract

Conflicts or disputes can occur in the world of employment where the parties are called workers and employers. Actually conflicts or disputes between workers and employers need not be feared because conflicts can have a positive impact on the parties involved as long as the conflict is not based on a spirit of violence. If the conflict is based on violence it will bring loss and hostility. All this time disputes between workers and employers have often been resolved in anarchic ways such as violent demonstrations, arson, strikes to the closure of companies. Disputes should be resolved peacefully and mutually beneficial. Outsourcing or outsourcing is a system that has been widely used in business entities. Some parties consider that outsourcing efficiency in business processes can be achieved, but for some other parties, outsourcing is considered to be detrimental to workers. Legally, there have been several laws and regulations in Indonesia that accommodate the permissibility of implementing an outsourcing system.
ASPEK HUKUM TENTANG BLACK CAMPAIGN PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Candra Ulfatun Nisa; Hari Sutra Disemadi; Kholis Roisah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6032

Abstract

Metode kampanye politik mengalami perkembangan hingga pada pemanfaatan media sosial sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi, salah satunya media sosial Instagram. Pemanfaatan media sosial Instagram dalam kampanye politik sering disalahgunakan untuk penyebaran black campaign. Efek yang ditimbulkan black campaign tidak sekedar tercorengnya nama baik peserta pemilu saja, tetapi juga berefek bagi masyarakat dalam hal hak mendapatkan suatu informasi pemilu secara akurat dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatanan hukum sekaligus akibat hukum terhadap black campaign melalui media sosial Instagram. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tatanan hukum mengenai pelaksanaan kampanye melalui media sosial diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018  tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang memunculkan adanya dualisme undang-undang. Bahkan, penafsiran mengenai subjek tindak pidana pemilu khususnya peserta masih belum selaras, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat.
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP WANITA PENCARI NAFKAH KELUARGA nurhadi nurhadi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.5308

Abstract

Phenomena tenaga kerja wanita (TKW) yang mencari nafkah atau berkerja ke luar negeri demi kelangsungan hidup keluarga (suami dan anak-anaknya) sudah popular di masyarakat Indonesia, hal ini dikuatkan pula dengan tayangan sinetron di televisi nasional swasta yang berjudul “dunia terbalik” sebagai perwujudan fakta sosial ekonomi keluarga masyarakat Indonesia saat ini yang divisualkan berbentuk sinetron. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi pengamat sosial ekonomi dan praktisi keluarga sakinah atau keluarga Islam. Secara umum, tugas pokok dalam mencari nafkah keluarga dalam Islam dibebankan pada laki-laki (suami). Kendati dibenarkan perempuan (istri) mencari nafkah keluarga (berkerja) membantu perekonomian keluarga jika memang pendapatan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dengan catatan bahwa perempuan tersebut dalam berkerja tidak mendatangkan aib, fitnah dan mudarat bagi dirinya dan kelangsungan rumah tangganya, serta dapat menjaga kehormatannya dengan selalu menutup aurat. Maka wanita pencari nafkah keluarga dalam pandangan ekonomi Islam dibolehkan, namun itu sebagai alternatif untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan rumah tangga dengan suami dan anak-anaknya, juga tidak melanggar kodratnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, untuk mengasuh serta memberiakan kasih sayang yang cukup. 
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN Abdul Wahid; Elya Kusuma; Sarip Sarip
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6005

Abstract

Tanah dan bangunan adalah benda tidak bergerak (benda tetap) sehingga proses jual belinya berbeda dengan jual beli benda bergerak seperti kendaraan, televisi, dan lain-lain. Secara hukum, jual beli benda bergerak terjadi secara tunai dan seketika, yaitu selesai ketika pembeli membayar harganya dan penjual menyerahkan barangnya. Hal tersebut berbeda dengan jual beli tanah dan bangunan yang memerlukan akta otentik. Penelitian ini mengkaji tindakan hukum masyarakat awam yang menjadi polemik terkait jual beli tanah secara di bawah tangan. Penulis melakukan penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli tanah secara di bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum serta pembeli juga dapat untuk memproses peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari penjual kepada pembeli.
MANAGEMENT OF PRODUCTIVE WAQF IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL FOUNDATION ADLANYAH TAMPUS UJUNG GADING LEMBAH MELINTANG DISTRICT Doli Witro; Ike Yulisa; Ali Hamzah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6158

Abstract

Management of waqf must be directed to the management of waqf effectively and efficiently. Waqf management is the process of making planning, organizing, leadership, and controlling various businesses from Nazhir, then using all of the organization’s resources to achieve goals. According to data obtained by the Adlaniyah Islamic Boarding School Foundation has a wealth of land, the land came from the waqf of Nazri Adlani and was bought from residents. On that land, a class building and a dormitory have been partially planted with oil palm. The results of the oil palm plantations were initially used for school operations but in recent years the results of the oil palm plantations were taken by the foundation. While according to the provisions of waqf should be for the benefit of the people but in reality, it is used for personal gain. Departing from this, this writer conducted further research on the management of productive waqf at the Adlaniyah Islamic Boarding School Foundation Tampus Ujung Gading, Lembah Melintang District. In this study, the author uses the type of field research that is conducting field research by conducting direct interviews with administrators of the Adlaniyah Islamic Boarding School Foundation regarding the management of productive waqf at the Adlaniyah Islamic Boarding School Foundation Tampus Ujung Gading, Lembah Melintang District to find complete data related to this problem. In this study, the authors sought and collected data through interviews and documentation at the Adlaniyah Foundation Board and Islamic Boarding School Administrators. To obtain relevant data, the authors used data collection techniques, interviews, observations, and literature. After the data is collected, it will be analyzed by descriptive qualitative analysis methods. The results showed the Foundation in recent years did not provide direct subsidies every month for the benefit of the Islamic Boarding School due to some of the reasons above, although the foundation continued to assist incidentally to the Adlaniyah Islamic Boarding School.
FORMULASI BAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR Mohamad Rana; Akhmad Shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.5945

Abstract

Penelitian ini merupakan satu kajian mengenai formulasi bagian waris bagi laki-laki dan perempuan perspektif mufassir . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan landasan argumentasi mufassir terkait jumlah bagian waris bagi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam mengumpulkan data, kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research). Hasil kajian ini menegaskan bahwa ketetapan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 merupakan bentuk pengangkatan martabat perempuan yang sebelum Islam datang berada pada posisi termarginalkan. Disamping itu, ketentuan tersebut merupakan bentuk keadilan universal Islam baik kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki beban tanggung jawab yang berbedam baik secara teologi, sosial, dan ekonomi.
KEDUDUKAN HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF FUQAHĂ’ (Studi Komparatif Imām Abū Hanīfah dan Ibn Jarīr At-Thabarī) Siti Mualifah; Adang Djumhur Salikin; Ubaidillah Ubaidillah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6565

Abstract

Judges are a very urgent profession, because judges are one of the highest positions in Islam. This position is higher when compared to the mufti, because the task of the judge is not just to declare the law, but also to impose a sentence in which the results of the decision must be implemented and obeyed. So that the requirements and due diligence must be upheld in a democratic, fair and honest manner. In the discourse on the terms and legal status of women serving as judges, there was a difference of opinion among the jurists and caused controversy among the Imams of the schools. This study aims to answer the questions that formulate the problem: "What is the opinion of Abū Hanīfah and Ibn Jarīr At-Thabarī regarding the position of female judges, how the similarities and differences in opinion of Abū Hanīfah and Ibn Jarīr at-Thabarī regarding the position of female judges and how relevant opinion of the position of female judges in the Indonesian context between Abū Hanīfah and Ibn Jarīr at-Thabarī ”. This study uses qualitative research (literature), the nature of the study used is comparative descriptive analysis, that is by describing the problems associated with and comparing the opinions of two school leaders.The conclusion of this research is that according to Abū Hanīfah, women can be judges only in civil matters (mu’amalah) not in criminal matters (qishās and hudūd), as is the assertion of the ability of a woman to be a witness and the ability of a woman to be a judge. whereas according to Ibn Jarīr at-Thabarī women may be absolute judges for all cases, as Ibn Jarīr at-Thabarī analogizes that women may issue fatwas that are considered valid so that in this case women may be judges and their decisions are considered valid. As for the location of the similarity of the views of Abū Hanīfah and Ibn Jarīr at-Thabarī in terms of the status of women serving as judges that both do not make men the legal requirement for the appointment of a judge. Whereas the difference of opinion between the two is the authority of women judges in deciding cases in the jurisdiction, Abū Hanīfah limits the authority of women in deciding cases only in the civil domain not in hudūd and qishās. In addition, Abū Hanīfah also believes that whoever appoints a woman to be a judge is a sinner. Whereas Ibn Jarīr at-Thabarī allowed women to serve as judges absolutely and related to his appointment he absolutely allowed. Among the opinions of the two imams which is most relevant in Indonesia is the opinion of Ibn Jarīr At-Thabarī which is in accordance with the spirit of the Indonesian people today. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK KUNINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Siti Latifah; Anthon Fathanudien
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6564

Abstract

This research is motivated by the Copyright Law No. 28 of 2014 that Indonesia is an archipelagic country which has a very rich diversity of arts and culture. This is caused by the diversity of ethnic groups, ethnicities, languages, traditions and religions that as a whole are the potential of a protected nation. This research is an empirical juridical type of research that is analytical descriptive with a qualitative approach. The types of data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques by interviewing, observing and studying literature. This research was conducted in the Cikubangsari Village, Kuningan Regency. The results of this study are the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to legal protection and registration of Copyright listed in Article 66 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As for the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright namely from the many Kuningan batik motifs in Kuningan it turns out that not all of the Kuningan batik motifs are registered and only 10 motifs from 20 motifs registered with a total of 120 Kuningan batik motifs owned by batik artisans Kuningan, which is located in the Cikubangsari Village, Kuningan Regency, while the batik business owner in Kuningan has not registered the Kuningan batik motif copyright
Bias Penerapan Delik Aduan dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa Litya Surisdani Anggraeniko
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6453

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya No.013-022-2006 menyatakan bahwa dalam Pasal 207 KUHP seharusnya diterapkan delik aduan, hal demikian bertujuan untuk mencegah multi tafsir atas sebuah kritik yang berpeluang melanggar hak kebebasan berekpresi serta untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksaan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP  serta analisis putusan dalam putusan No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian ini menggunakan desktiptif-analisis dengan pendekatan yuridis-empiris serta jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak diterapkannya delik aduan dalam Pasal  207 KUHP atas dasar kepastian hukum. Bahwa hukum pidana merupakan hukum yang menjamin hak-hak kebebasan individu didalamnya, maka dewasa ini dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam penerapan delik Pasal 207 KUHP.
RESEPSI DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DENGAN BUDAYA (STUDI ATAS PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BUMIHARJO DAN SELOMARTO GIRIWOYO WONOGIRI) Diana Zuhroh; Lila Pangestu Hadiningrum; Andi Cahyono
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.5989

Abstract

This study aims to describe the practice of the distribution of inheritance in the villages of Bumiharjo and Selomarto Giriwoyo Wonogiri, assess the views and relevance of Islamic law in the practice of inheritance distribution in Selomarto and Bumiharjo villages and describe the relevance of the objective conditions of the tradition of inheritance distribution in the villages of Bumiharjo and Selomarto with the law his family. This research is a qualitative field study using a sociological normative approach. Data analysis using the Miles-Huberman model includes data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. From the data in the field, it was found that the practice of distributing inheritance to the people of Bumiharjo Village and Selomarto Giriwoyo Wonogiri was carried out while the heir was still alive and after he died. While the practice of dividing the inheritance after the testator dies is carried out by means of gantungan or delays. In certain cases, where girls are mokok’i keprabon, then their share is greater than boys. The practice of dividing inheritance with lintiran is identical to a grant, while the practice of cungan is identical to a will. The practice of segendong sepikul is relevant to the provisions of Islamic inheritance law where men get a double share of the women's share. The practice of dividing inheritance equally between men and women is less relevant to the understanding and practice of family law in Bumiharjo and Selomarto communities where men are responsible for family livelihoods.

Page 10 of 19 | Total Record : 186

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue