cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 36   37   38   39   40 
Khazanah: Roscoe Pound Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.575 KB)

Abstract

Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang nama dan pemikirannya selalu diperbincangkan dan diperhitungkan. Dia adalah salah seorang pemuka aliran sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Roscoe Pound juga dikenal sebagai figur yang memiliki kecenderungan kuat untuk membuat klasifikasi mengenai bahan-bahan hukum (legal material). Hal ini dapat dipahami karena latar belakangnya sebagai sarjana biologi, sehingga sebagian pakar menjuluki Pound sebagai figur yang telah melakukan botanisasi hukum (botanized law). Meskipun demikian, Pound juga banyak menggunakan teori-teori pemikir hukum lainnya diantaranya dari Rudolf Von Jhering (1818 – 1892) khususnya yang terkait dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan. Sehubungan dengan hal ini Lyoid mengatakan sebagai berikut: “According to Pound, law should realize and protect six social interests: common security, social institutions (like family, religion and political rights), sense of morality, social goods, economic, cultural and political progress and protection of an individual’s life. The last of these ‘social interests’ Pound deems to be the most important. In order to realize those goals a new sociological jurisprudence, Pound argues, must be developed”. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki Nia Kurniati; Rika Ratna Permata; Reginawati Hindersah; Sondi Kuswaryan; Yongky Souisa
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.711 KB)

Abstract

Pemanfaatan sumber daya alam di laut oleh masyarakat Tanimbar berupa ikan teri biru di wilayah perairan laut Yamdena , Maluku Tenggara Barat mengandung potensi yang bernilai bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal setempat. Pengolahan ikan dalam bentuk penganan kerupuk Tanimbar merupakan salah satu bentuk industri kreatif masyarakat setempat karena merupakan pemanfaatan yang berasal dari kreatifitas keterampilan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu, sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik pengembangan usaha tersebut. Artikel ini menemukan bahwa: pertama, perlindungan kekayaan intelektual berupa hak merek sebagai tanda pembeda memberi jaminan bahwa produknya adalah berbeda dengan produk barang lainya, dan juga sebagai roh perdagangan yang mendukung perkembangan bisnis ekonomi kreatif masyarakat lokal Tanimbar; kedua, pendaftaran hak merek kolektif atas produk olahan ikan teri biru berupa penganan kerupuk Tanimbar memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas industri kreatif masyarakat Tanimbar dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan industri kreatif yang berkelanjutan; dan ketiga dapat dilindungi berdasarkan indikasi geografis.Intellectual Property Protection of Seira Blue Anchovy and Tanimbar Fish Crackers Products as the Creative Industry of Saumlaki City Community AbstractUtilization of marine natural resources by the community of Tanimbar in the form of blue anchovies in the marine areas of Yamdena, Maluku Tenggara Barat holds a valuable potential towards the economic development of the local community. The processing of fish in the form of Tanimbar Crackers is one of the form of the local community’s creative industry because it is a form of utilization that comes from the creativity of each individual skills to create welfare and employment by producing and exploiting the creative force of the individual, thus the government needs to provide intellectual property protection to provide legal certainty for the business development owner. The research method used is judicial normative research with judicial qualitative data analysis. The result of the research are as follows: first; protection of intellectual property in the form of brand right as a distinctive marker gives assurance that its products are different from other goods products, and also as a trading spirit that supports the business development of Saumlaki’s local community creative economy; second, collective trademark rights registration of blue anchovy processed products in the form of Tanimbar crackers gives a legal certainty and protection for the creative industry of Tanimbar’s community for the utilization of micro, small, and medium businesses in developing a sustainable creative industry; and third,  it can be protected by geographical indication.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a5
Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan) Endra Wijaya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.759 KB)

Abstract

Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separatisme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum.Aceh's Flag Problem in the Republic of Indonesia: Problem MappingAbstractFlag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Aceh's flag, which is same with Free Aceh Movement's (Gerakan Aceh Merdeka or GAM) flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in Nanggroë Aceh Darussalam, Aceh's Qanun Number 3 Year 2013 on Aceh's Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Aceh's flag problem especially from the law perspective.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a9
Artikel Kehormatan: Hukum dan Keadilan Asep Warlan Yusuf
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.025 KB)

Abstract

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang mendasarkan kepada nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat, yakni keadilan. Melalui hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, hukum yang dapat berperan adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Permasalahan hukum di Indonesia dihadapkan kepada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi. Upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dipersulit oleh keadaan yang memperlihatkan kediktatoran dari badan legislatif, ketidaksesuaian produk hukum, peningkatan apatisme di dalam masyarakat, serta rendahnya kesejahteraan aparatur hukum. Dengan demikian, tema yang harus diperjuangkan dalam rangka mewujudkan hukum yang menjamin keadilan adalah memperjuangkan hukum dalam Negara Pancasila, memperjuangkan hukum yang responsif, memperjuangkan tata hukum yang hendak dibangun secara hierarkis, serta memperjuangkan negara hukum yang hendak dibangun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia.  Law and JusticeAbstractLaw is a tool to enjoying happiness and social welfare in society. The purpose of law cannot be detached from the ultimate aim of living as a society which is based on values and philosophies that rooted in society, called justice. Thus, the main function of law are to serve the interest of justice, orders, and peace to support achievement of a welfare society. The challenge in Indonesia is how to restore the law as the highest norm. An attempt to enhance the rule of law facing difficulties by legislative dictatorship, incompatibility of laws, the increase of social apathy, and low level welfare of legal apparatus. Hence, the theme that should be fought for in order to achieve law and justice are the inclusion of law into Pancasila State, responsive law, hierarchical rule of law, and also create rule of law system to establish a welfare state of Indonesia.Keywords: the function of law, Pancasila State, ethical theory, aegis theory, utility theory.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1
Book Review: General International Law – Jus Cogens: A General Inventory Irawati Handayani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.954 KB)

Abstract

Jus cogens has been discussed for years by international law scholars around the world. Though there is no common agreement on the meaning of jus cogens of so-called peremptory norms, the majority of scholars seems to tacitly express their agreement on the highest position of jus cogens in international law. This book as mentioned in the title of the book is not an introductory book, refer to a book that explain the preliminary development of jus cogens.
Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Didik Sukriono
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1306.806 KB)

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, ternyata masih “cantik” di atas kertas tetapi “buruk” di tataran aplikasi. Upaya mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik cenderung memprioritaskan pembenahan substansi hukum dan struktur hukum, tetapi kurang memperhatikan aspek budaya hukumnya. Padahal budaya hukum merupakan “bensinnya motor keadilan” yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Artinya, nonsens pelayanan publik dapat ditegakan tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman para subjek hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan. Dengan demikian, penegakan hak-hak dasar setiap warga negara atas pemerintahan, perilaku administrasi dan kualitas pelayanan, sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat sendiri dalam memahami dan melaksanakan peraturan hukum pelayanan publik.Kata Kunci: penguatan budaya hukum, pelayanan publik, penegakan HAM, budaya hukum, hak asasi manusia. Strengthening Legal Culture as for the Operation of Public Services Enforcement Efforts Human Rights in IndonesiaAbstractLaw of public services in the form of public interest, rule of law, equal rights, the balance of rights and obligations, professional, participatory, equal treatment or non-discrimination, transparency, accountability, and treatment facilities for vulnerable groups, timeliness, speedy, eaily and affordability, are still "pretty" on paper but "bad" in the implementation level. Efforts to achieve the quality of public services tends to prioritize the improvement of legal substance and structure of the law, but pay less attention to the cultural aspects of the law. Though legal culture is "gasoline motors justice" that will determine how the law should prevail in society, it is a nonsense that public services can be established without awareness, knowledge and understanding of the subject of law in society. Therefore, the strengthening of the legal culture in the protection and fulfillment of Human Rights (HAM) in public service is a necessity. Thus the enforcement of the fundamental rights of every citizen of the government, administrative behavior and quality of service, are determined by the people in understanding and implementing public service regulations.Keywords: Strengthening legal culture, public service, human rights enforcement, legal culture, human rights.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2
Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Sudiyana Sudiyana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.119 KB)

Abstract

Peran lembaga arbitrase dirasa belum optimal. Tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Arbitrase dan upaya pemberdayaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Berdasarkan ada pendekatan yuridis-sosiologis, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran lembaga arbitrase, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya arbitrase; budaya litigasi masih dominan di masyarakat; sistem hukum (khususnya substansi hukum) yang masih bersifat fakultatif; serta keberadaan lembaga arbitrase yang terbatas hanya di kota besar saja. Upaya untuk memberdayakan Lembaga arbitrase adalah dengan melakukan pendidikan hukum, khususnya bidang arbitrase; membangun paradigma non-litigasi; membangun (substansi) norma hukum imperatif; serta memperkuat dan memperbanyak lembaga arbitrase.Empowering the Role of Arbitration Institution for Business Dispute Settlement in Indonesia AbstractThe article aims to examine and determine the factors that affect the level of operation in Arbitration Institute and to understand how empowering efforts of arbitration institution in dealing with dispute resolution in Indonesian business. Under the socio-juridical approach, there are several factors which affect the function of arbitration institutions, namely: poor public understanding of the law, particularly on arbitration; litigation culture is still dominant in society; legal system (particularly legal substance) is still voluntary; arbitration institutions are limited in big cities. The efforts to empower arbitration institutions are: conducting legal education, especially in the field of arbitration; building a non-litigation paradigm; construction (substance) imperative legal norms; as well as strengthening and multiplying the arbitration institution. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7
The Legal Implication of Palestine's Ad Hoc Declaration and Accession to the ICC's Jurisdiction Based on the Rome Statute 1998 (Case Study of Israeli Attacks on Gaza Strip from January 2009 to December 2014) Nabilla Utami Dhiya Rahmani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.496 KB)

Abstract

AbstractThe conflict between Israel and Palestine on Gaza Strip has caused not only military casualties but also civilian casualties which are protected by the international law. The protection of civilians in armed conflict is basically set in the Geneva Convention of 1949 which has been ratified by Israel and Palestine, in which violations of its provisions constitute war crimes. This paper discusses the mechanism of the International Criminal Court based on the Rome Statute 1998 in enforcing the law against war crimes on Gaza Strip. Articles 13 and 15 of Rome Statute 1998 provide jurisdiction for the settlement of an international criminal case. Palestine has made several attempts in accepting the jurisdiction of the ICC in 2009 and 2015, namely through their declaration and accession which further gave legal implication on the implementation of the international law. Based on these studies, this paper will further discuss the legal implication of the Palestine's declaration in 2009 and 2015, as well as its accession in 2015.Dampak Hukum Deklarasi dan Aksesi Palestina terhadap Jurisdiksi ICC Berdasarkan Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Serangan Israel ke Jalur Gaza Sejak Januari 2009 hingga Desember 2014)AbstrakKonflik yang telah terjadi bertahun-tahun antara Israel dan Palestina di jalur Gaza telah memakan tidak hanya korban militer namun juga korban sipil yang dilindungi oleh hukum internasional. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata pada dasarnya diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang telah diratifikasi oleh Israel dan Palestina di mana pelanggaran terhadap ketentuannya merupakan kejahatan perang. Penulis dalam tulisan ini membahas mengenai mekanisme International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma 1998 dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di jalur Gaza. Berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 13 dan 15, ICC memiliki yurisdiksi atas penyelesaian suatu kasus pidana internasional yang diajukan negara anggota, rekomendasi Dewan Keamanan PBB, investigasi mandiri yang dilakukan oleh jaksa Mahkamah Pidana Internasional, atau deklarasi ad hoc yang dilakukan bagi negara bukan peserta. Palestina telah melakukan beberapa upaya penerimaan yurisdiksi ICC pada tahun 2009 dan 2015, yaitu melalui deklarasi dan aksesi yang menimbulkan beberapa implikasi pada implementasi hukumnya. Berdasarkan penelitian tersebut, tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak hukum deklarasi Palestina pada tahun 2009 dan 2015, serta aksesi Palestina pada tahun 2015.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a5
Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Aditia Syaprillah; Sapriani Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

Abstract

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan. Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10
ANALISIS KEPAILITAN KOPERASI YANG DIPAILITKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 78 K/PDT.SUS-PAILIT/2014) Hariyanto Hariyanto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB)

Abstract

AbstractThis juridical-normative study aims to analyze position and responsibility of cooperative organization in bankruptcy case based on the effective Indonesian laws and regulations. It also covers the application of a simple burden of proof principle to the Verdict of the Supreme Court number 78K/Pdt.Sus-Pailit/2014. The decision declares bankruptcy of a cooperative together with the boards of management and supervisor. The decision is based on the consideration that cooperative debt is a shared responsibility of management and supervisor.AbstrakPenelitian ini bersifat yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan tanggung jawab perangkat organisasi koperasi dalam perkara kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penerapan asas pembuktian sederhana terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang mempailitkan koperasi bersama-sama dengan pengurus dan pengawas koperasi dengan dasar utang koperasi merupakan tanggung jawab bersama dari pengurus dan pengawas koperasi. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a7

Page 38 of 52 | Total Record : 518

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue