cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 39   40   41   42   43 
World Heritage Convention and Transnational Legal Process to Protect Indonesian Nature Ary Aprianto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The World Heritage Convention demands its states parties to strengthen mechanisms to conserve and preserve natural and cultural heritage consistently. A party to the Convention, Indonesia faces challenges to maintain the balance of economic, social, and environment considerations, pertaining to policies that affect natural heritage. Nevertheless, Indonesia remains committed to observe the Convention’s rules, including ones on sustainability and conservation. As analyzed through transnational legal process theory, the performance of this commitment helps to internalize the Convention’s rules into domestic context. It is suggested that Indonesia step up its interaction with the Convention’s actors in the hope of expanding the internalization of the Convention since it will help Indonesia to design better nature conservation and preservation mechanism.Konvensi Warisan Dunia dan Transnational Legal Process untuk Melindungi Alam IndonesiaAbstrak Konvensi Warisan Dunia menuntut negara-negara pihak konsisten memperkuat mekanisme konservasi dan pelindungan warisan alam dan budaya. Walaupun telah menjadi negara pihak, dalam membuat kebijakan yang berdampak pada warisan alam, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan ketentuan konvensi, termasuk mengenai kelestarian dan konservasi. Setelah dianalisis menggunakan teori transnational legal process, pelaksanaan komitmen ini membantu proses internalisasi ketentuan-ketentuan konvensi ke tataran nasional. Disarankan agar Indonesia meningkatkan interaksi dengan para aktor konvensi guna mendorong proses internalisasi lebih lanjut, karena internalisasi ini membantu Indonesia membuat mekanisme konservasi dan preservasi alam yang lebih baik. Kata kunci: Konservasi Alam, Konvensi Warisan Dunia, Transnational Legal Process.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a4
The Rule of Law for the Right to Inclusive Education in Indonesia Maya Indrasti; Faridah Jalil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is committed to guarantee the right to education for all citizens without exception. The commitment of Indonesia to Education for All (EFA) leads to the fulfillment of inclusive education policies. The people of Indonesia tend to understand inclusive education as education for people with disabilities. On the other hand, inclusive education has a broader meaning, which does not refer only to special education. Furthermore, it also covers education with special services. The essence of inclusive education is to remove barriers that limit all marginalized learners, to respect diversity and needs, to create patterns of education without discrimination, and ultimately to achieve quality education. People’s understanding leads to questions about inclusive education in legal context, as well as the rules of inclusive education in Indonesia. This paper contains a qualitative study with a historical-doctrinal approach. The study aims to explain the right to inclusive education listed in the rules and regulations in Indonesia and their problems. From the normative point of view, the rules on inclusive education are regulated in the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and the Regulation of the Minister of National Education Number 70 of 2009. Furthermore, the rules of inclusive education can also be found in several other regulations implicitly. Most of the rules have stipulated provisions that include the right to education. Therefore, the Government appears to be progressively realizing the respect, protection, and fulfillment of the right to education, including inclusive education, for all people of Indonesia.Aturan Hukum Hak atas Pendidikan Inklusif di Indonesia AbstrakIndonesia berkomitmen menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Komitmen Indonesia terhadap Pendidikan untuk Semua atau Education for All (EFA) membawa pada komitmen dalam pemenuhan kebijakan pendidikan inklusif. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan memahami pendidikan inklusif sebatas pada pendidikan bagi penyandang disabilitas. Di lain sisi, pendidikan inklusif memiliki makna luas tidak saja dalam konteks pendidikan khusus namun juga pendidikan layanan khusus Inti dari pendidikan inklusif adalah untuk menghilangkan hambatan yang membatasi semua peserta didik termarginalkan, menghormati keberagaman dan kebutuhan, sehingga dapat menciptakan pola pendidikan jauh dari diskriminasi, dan pada akhirnya dapat mencapai pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan pemahaman masyarakat tersebut membawa pada pertanyaan mengenai pemahaman pendidikan inklusif dalam konteks hukum dan bagaimana aturan pendidikan inklusif di Indonesia. Tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan doktrinal historis. Tulisan ini bermaksud menjelaskan hak atas pendidikan inklusif yang tercantum dalam aturan-aturan hukum di Indonesia serta permasalahannya. Dari segi normatif, aturan tentang pendidikan inklusif diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Namun, secara implisit aturan terkait pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan layanan khusus juga dapat ditemukan di beberapa peraturan lain. Aturan-aturan tersebut sebagian besar telah mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat mengimplementasikan indikator-indikator hak atas pendidikan. Dengan demikian, Pemerintah nampak secara progresif memenuhi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan pendidikan inklusif bagi semua. Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan untuk Semua (EFA)DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a9
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE (P2P LENDING) STUDI KASUS PT VCARD TECHNOLOGY INDONESIA I Made Wirya Darma; Putu Gede Andre Putra Jadnya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital economy has led people to adapt to the use of services in information-technology-based loan or peer-to-peer lending. In early 2019, the V-loan case attracted attention of many people. The case has made debtors depressed, removed from their own houses, etc. Some debtors even were fired from works. In a case, the loan provider misused debtors’ personal data in debtors’ cell phones. The loan provider created WhatsApp groups containing all debtors’ contacts, including the debtors. Then, they uploaded pornographic content. Their objective was to defame debtors. Parties involved in loan agreement should adhere rules and arrange for reasonable loan. To discuss this matter, it is necessary to review agreement based on the Law on Electronic Information and Transaction and the Regulation of Financial Services Authority number 77 of 2016. The study focused on legal protection of parties involving in P2P lending activities. The credit agreement of peer-to-peer lending is considered valid if it is based on Article 47 of the Government Regulation number 82 of 2016. Standard contract must be based on Article 20 of the Regulation of Financial Services Authority number 77 of 2016. Electronic signature is also required based on Article 41 of the Regulation. In addition, the application of information technology and electronic transactions must be carried out based on the principles of legal certainty, benefits, good faith, and the freedom of choice of technology based on Article 3 of Law Number 19 of 2016. Principles and objectives are fundamental elements of legal certainty. Therefore, organizer and the government must protect user of peer-to-peer lending.Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Online (P2P Lending) Studi Kasus PT Vcard Technology Indonesia AbstrakPerkembangan ekonomi digital menuntun masyarakat terhadap adaptasi penggunaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau P2P lending. Kasus yang menyorot perhatian di awal tahun 2019 ialah kasus Vloan. Kasus ini membuat debiturnya tertekan, diusir dari rumah, bahkan sampai kehilangan pekerjaan dengan menyalahgunakan data pribadi yang ada pada ponsel debitur dengan cara membuat grup whatsapp berisi seluruh kontak pada ponsel debitur termasuk debitur itu sendiri kemudian melakukan penagihan yang tidak beretika dengan menyebarkan konten pornografi dan pencemaran nama baik. Para pihak seharusnya mengikuti aturan yang berlaku dan penyelenggara menghindari praktik penagihan yang tidak wajar. Untuk membahas hal tersebut perlu ditinjau perjanjian yang mengacu pada UU ITE dan POJK 77/2016 dan perlindungan hukum para pihak terhadap kegiatan P2P lending. Keabsahan perjanjian kredit P2P lending dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 47 PP 82/2016, kontrak baku yang disediakan oleh penyelenggara paling sedikit memuat ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 POJK 77/2016, dan tanda tangan elektronik juga wajib dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 77/2016. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi/netral teknologi yang diatur di dalam Pasal 3 UU 19/2016, sebab asas dan tujuan merupakan kunci dari perbuatan hukum yang andal, khususnya dalam kegiatan P2P lending yang beroperasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Perlindungan hukum pengguna tidak akan dapat dilindungi ketika tidak didukung oleh peran para pihak seperti penyelenggara, pengguna, dan pemerintah.Kata Kunci: Fintech, P2P Lending, Perlindungan Hukum https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a5
Critical Review of Indonesian Government Legal Policies on The Conversion of Protected Forests and Communal Lands of The Indigenous Batak People around Lake Toba Imamulhadi Imamulhadi; Nia Kurniati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Development Plan of Sibisa Lake Toba Tourism Area as The National Strategic Area for Tourism by performing a land conversion on protected forests and communal lands had stirred up a problem dilemma regarding the resistance from indigenous people around Toba Lake. It is crucial to be questioned, whether the conversion policy of protected forests and communal lands by the Indonesian Government to develop Sibisa Danau Toba Tourism Area is in accordance with related laws and regulations? As the answer, it can be concluded that the mentioned policy opposes: Article 18b of the 1945 Constitution; Article 15 of the Law of 2009 Number 32 on Environmental Protection and Management; Presidential Regulation Number 81 of 2014 on The Spatial Planning of Lake Toba Area; The Law of 1999 Number 39 on Human Rights; The Law of 2016 Number 6 on Village Government, and lastly, the United Nation Declaration on Human Rights of Indigenous People (UNDHRIP).Telaah Kritis atas Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terkait Alih Fungsi Hutan Lindung dan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Batak di sekitar Danau Toba AbstrakRencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional Kepariwisataan dengan melakukan alih fungsi hutan lindung dan tanah ulayat telah menimbulkan permasalahan yang dilematis karena mendapat perlawanan dari masyarakat adat di sekitar Danau Toba. Terhadap kebijakan tersebut penting untuk dipertanyakan apakah kebijakan alih fungsi hutan dan tanah ulayat oleh Pemerintah Indonesia untuk pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa Danau Toba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait? Sebagai jawaban atas permasalahan, penulis menyimpulkan bahwa  kebijakan telah bertentangan dengan: Pasal 18b UUD 1945; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden  Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, dan bertentangan dengan United Nations Declaration on Human Rights of Indigenous Peoples (UNDHRIP)Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum AdatDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a2
New Face of International Law From Western to Global Construct Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The modern international law, not only imitates, but the substance is truly the European values and traditions. The European nations produce the norm of international law with a clear objective is to divide the world into "selves" (European nations) and "others" (non-European nations). This is exacerbated by European colonialism and imperialism, which allow their values and traditions to become hegemonic norms that ultimately produce the paradigm of "otherness" in international law. Non-European nations are "others", which are considered only as users of the European values. The “otherness” paradigm in international law is resulted from the universal claim of the European values. It is a hegemonic technique. The paper argues that International law should move from the “otherness” to the “togetherness” paradigm. This requires a new approach in the making of international norms, from claim to consent, and now it has led to the global values approach. The paradigm of togetherness requires an inter-civilizational approach, and universality is the keyword. Universal norms should not be put on an abstract level; they need transformation into the particular idioms. Universality is not a matter of claim; it is a respect and acceptance of cultures and values of other nations. International law requires a paradigm shift, from Western to Global Construct.Wajah Baru Hukum Internasional Dari Konstruksi Barat ke Konstruksi GlobalAbstrakHukum internasional modern, tidak hanya meniru, tetapi substansinya sepenuhnya adalah nilai-nilai dan tradisi Eropa. Negara-negara Eropa memproduksi norma hukum internasional dengan tujuan yang jelas, yakni untuk membagi dunia menjadi "selves" (bangsa Eropa) dan "others" (bangsa non-Eropa). Hal ini diperburuk oleh kolonialisme dan imperialisme Eropa, yang memungkinkan nilai-nilai dan tradisi mereka menjadi norma-norma hegemonik yang pada akhirnya menghasilkan paradigma "otherness" (keberlainan) dalam hukum internasional. Negara-negara non-Eropa adalah "others" (liyan) yang dianggap hanya sebagai pengguna nilai-nilai Eropa. Paradigma "otherness” dalam hukum internasional lahir dari klaim universal nilai-nilai bangsa Eropa. Ini adalah teknik hegemonik. Tulisan ini berpendapat bahwa hukum internasional harus berubah dari paradigma "otherness” (keberlainan) ke "togetherness” (kebersamaan). Paradigma ini mensyaratkan pendekatan baru dalam pembuatan norma-norma internasional, dari klaim ke persetujuan (negara), dan saat ini telah mengarah pada pendekatan nilai-nilai global. Paradigma kebersamaan membutuhkan pendekatan antar-peradaban, dan universalitas adalah kata kuncinya. Norma-norma universal tidak boleh diletakkan pada level abstrak; mereka membutuhkan transformasi kedalam idiom-idiom yang lebih detail dan spesifik. Universalitas bukanlah masalah klaim; tetapi merupakan penghormatan dan penerimaan budaya dan nilai-nilai negara lain. Hukum internasional membutuhkan perubahan paradigma, dari konstruksi Barat ke konstruksi global.Kata kunci: hukum internasional, konstruksi barat, konstruksi global.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a3
The Responsibility of the People’s Republic of China for Alleged Human Rights Violations against the Uighurs Hashfi Taris
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Following the adoption of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) after the World War II, the international community has begun to try to respect and to protect human rights. Among the basic principles in the protection of human rights are the principles of equality and non-discrimination that every human being is considered to be equal without differences. Unfortunately, presently, many human rights violations against minority groups are triggered by differences of ethnicity, religion, race, or language. In 2018, the CERD Committee reported that there were arbitrary arrests of ethnic minority Uighurs in the Xinjiang region ofChina. A number of reports say that the Chinese government had violated several basic rights of the Uighurs. Several international human rights law conventions have regulated remedies when a state commits a human rights violation. This paper is intended to examine the forms of human rights violations committed against the Uighur minority and the legal remedies that can be done to hold the Chinese state accountable for alleged human rights violations committed. Tanggung Jawab Negara Republik Rakyat Tiongkok terhadap Dugaan Pelanggaran HAM pada Etnis Minoritas UighurAbstrakSemenjak diadopsinya Universal Declaration on Human Rights (UDHR) pasca Perang Dunia II, masyarakat internasional mulai mencoba menghargai dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang melekat kepada setiap orang. Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip persamaan dan non-diskriminasi, yang berarti bahwa setiap manusia dianggap setara tanpa adanya perbedaan. Namun, dewasa ini masih banyak ditemukan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap kelompok minoritas atas dasar perbedaan suku, agama, ras maupun bahasa. Pada tahun 2018, Komite CERD melaporkan bahwa telah terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah Xinjiang, China. Hingga muncul beberapa laporan yang menyatakan bahwa pemerintah China telah melanggar beberapa hak dasar yang dimiliki oleh etnis Uighur. Beberapa konvensi hukum hak asasi manusia internasional telah mengatur mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh negara ketika telah terjadi suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara lain. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China terhadap kaum minoritas Uighur dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari negara China atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya.Kata kunci: Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Negara, UighurDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a10
[BOOK REVIEW] Refugees, Regionalism, and Responsibility Jenica Alva
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelope Mathew is a Professor of International Law and a Dean in Griffith Law School, Australia. She is a profound researcher in refugee law topics. She is admired for her innovative idea to promote regionalism as a tool for governments to leverage better protection for refugees. Studying an underexplored topic, Mathew is able to synthesize the complexity of regionalism in a simple manner to be understood easily by readers. The book is divided into two parts. The first part consists of three sub-parts: (1) regionalism position in international politics and refugee law; (2) philosophical and ethical reasons of states’ responsibility in the case of refugees; and (3) steps and actions for states to share responsibility in handling refugees. The second part looks at the regional arrangements for the protection of refugees in some detail, whether they have resulted in better refugee protection and durable solutions. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a11
The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects Muhammad Nur Jamaluddin
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The amendments to the 1945 Constitution allegedly are not in line with the expectations of a democratic constitution. In fact, the role of the people in four amendments to the 1945 Constitution was very limited. The people who were involved in the amendment processes represented limited number of groups. Incidentally, only people with important and dominant powers were involved. The people were also not involved from the beginning of the amendment processes. Therefore, the role of the people in the amendments had not been carried out optimally. The results of the study show that the role of the people directly and actively in the amendment could increase transparency and public trust towards the government. The people are expected to be more responsive, accommodating, aspirational, and participatory to give rise to a match between the will of the people and the wishes of the government in the realization of the ideals of the Indonesian nation. The direct and active role of the people can be realized through conventional media, print media, and electronic media in a structured and systematic manner. It is expected that the people’s role will be able to strengthen the Indonesian constitutional system and economic, political, social, and cultural stability, as well as the defense and security of the Republic of Indonesia. In addition, the direct involvement of the people is expected to be in line with the optimization of the role of the Constitutional Court as the ‘guardian of the constitution’ to maintain the purity of the 1945 Constitution.Peran Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Democratic Constitution Making: Prospek Masa Depan AbstrakPerubahan UUD 1945 yang telah dilakukan disinyalir masih jauh dari ekspektasi suatu pembentukan konstitusi yang demokratis. Faktanya, peran rakyat dalam 4 (empat) kali perubahan UUD 1945 sangatlah terbatas. Rakyat yang terlibat dalam proses amandemen hanya mewakili golongan tertentu saja dan notabene mempunyai kekuatan yang penting dan dominan. Rakyat juga tidak dilibatkan dari awal proses perubahan UUD 1945, sehingga peran rakyat dalam perubahan UUD 1945 secara aktif belum terlaksana secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran rakyat secara langsung dan aktif dalam perubahan UUD 1945 dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rakyat diharapkan lebih responsif, akomodatif, aspiratif dan partisipatif sehingga akan terwujud kesesuaian antara kehendak rakyat dan keinginan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Peran rakyat secara langsung dan aktif dapat diwujudkan melalui media konvensional, media cetak bahkan media elektronik yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Diharapkan dengan peran rakyat ini akan mampu memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia, stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan NKRI. Sebagai tambahan, pelibatan peran rakyat secara langsung ini diharapkan akan sejalan dengan optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi “pengawal konstitusi” guna tetap menjaga kemurnian UUD 1945.Kata kunci: Democratic Constitution Making, Prospek Masa Depan, UUD NKRI 1945.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2  
The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law Helza Nova Lita
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Economic justice is one of the objectives of the implementation of Islamic economic system. Waqf is one of the instruments of Islamic economics. It is interesting to study the implementation of economic justice through waqf and how its regulation in Indonesia. This article employed normative juridical method. Based on the Article 22 of the Law Number 41 of 2004 on Waqf, the purpose of waqf is not solely for the purpose of ritual. It can also be used to realize economic prosperity. Based on these provisions, waqf can be managed for the economic empowerment of the people. This is related to the efforts of the improvement of the economic welfare of the people, especially for the weak economic class. According to Islamic teachings, distributive justice is economic justice based on the Holy Quran, Chapter al-Hasyr (59): 7. Waqf has the potential to create the economic balance of society. Because the principle of ownership, according to Islam, regulates that individuals or certain community members are not the only party who control the management of assets. The weak economic class also have the right. It is to avoid economic inequality. Thus, waqf is a solution to actualize economic justice in order to realize public welfare, which is one of Indonesia’s national goals as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Implementasi Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Menurut Hukum IslamAbstrakKeadilan ekonomi merupakan salah satu tujuan implementasi sistem ekonomi Islam yang tercermin dari mekanisme yang ditetapkan dalam hukum Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana makna keadilan ekonomi dalam Islam itu sendiri yang diimplementasikan melalui wakaf, serta bagaimana pengaturannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah ritual semata. Namun juga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bidang ekonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wakaf dapat dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sangat terkait dalam upaya  meningkatkan kesejahteraan ekonomi  masyarakat, khususnya untuk kelompok ekonomi masyarakat lemah. Keadilan disributif merupakan keadilan ekonomi menurut ajaran Islam berdasarkan Al-Qurán surat al-Hasyr [59]:7. Melalui wakaf dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan prinsip kepemilikan menurut Islam, mengatur bahwa pengelolaan harta tidak  hanya dikuasai secara pribadi atau kelompok anggota masyarakat tertentu saja, namun juga oleh kelompok ekonomi lemah agar tidak  terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.Kata kunci: Hukum Islam, Implementasi, WakafDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a1
The Binding Force of the Nuclear Disarmament Obligation upon North Korea and Its Legal Implication under International Law Diajeng Wulan Christianti; Jaka Hananta Rizkullah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article VI of the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) requires all state parties to disarm nuclear weapon. Following its official withdrawal from NPT in 2003, North Korea maintains to develop its nuclear weapon and conducts several nuclear tests. Moreover, it even proudly declared as a nuclear state in its Constitution's preamble. It also argues that the nuclear weapon developments and tests were conducted within their territory and, currently, North Korea is not bound by any treaty prohibiting such developments and tests. The statement is strongly opposed by the international community, particularly their neighboring states: Japan and South Korea. This article argues that the obligation to disarm nuclear weapon deriving from the NPT still binds North Korea since such obligation has reached the status of customary international law and consequently binds every state unless such state persistently objects the rule from the beginning of its formation. In this case, North Korea has failed to prove itself as a persistent objector due to the fact it used to be a party to the NPT. This article also argues that, according to 2001 ILC Articles, Japan and South Korea still have a proper legal basis to claim for reparation against North Korea despite the fact that they are not specifically affected by North Korea’s conducts.Kekuatan Mengikat dari Kewajiban untuk Melucuti Senjata Nuklir bagi Korea Utara dan Implikasi Hukumnya berdasarkan Hukum Internasional AbstrakPasal VI Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968 mewajibkan semua negara peserta untuk melucuti senjata nuklir. Setelah secara resmi menarik diri dari NPT pada tahun 2003, Korea Utara tetap mengembangkan senjata nuklirnya dan melakukan beberapa uji coba nuklir, bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir yang juga termaktub dalam Pembukaan Konstitusinya. Korea Utara juga menyatakan bahwa tindakan pengembangan senjata nuklirnya dilakukan di wilayahnya sendiri dan saat ini Korea Utara berpandangan bahwa dirinya tidak terikat oleh perjanjian internasional manapun yang melarang tindakan tersebut. Hal tersebut tentunya sangat ditentang oleh masyarakat internasional termasuk Jepang dan Korea Selatan sebagai negara tetangga Korea Utara. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewajiban untuk melucuti senjata nuklir masih mengikat Korea Utara karena kewajiban tersebut telah berstatus hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, kewajiban ini mengikat semua negara kecuali bagi negara yang terus-menerus menolak aturan tersebut sejak awal pembentukannya.  Korea Utara gagal memenuhi unsur sebagai sebuah negara yang dikecualikan dari kewajiban ini karena pernah menjadi negara pihak dari NPT tersebut. Selanjutnya, artikel ini menyatakan bahwa, berdasarkan ICL Articles 2001, Jepang dan Korea Selatan, memiliki dasar hukum yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban Korea Utara atas perbuatan salah yang dilakukannya sekalipun kedua negara tersebut bukan merupakan pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindakan Korea Utara. Kata Kunci: hukum kebiasaan internasional, Korea Utara, perlucutan senjata nuklirDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a7

Page 41 of 52 | Total Record : 518

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue