cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 41   42   43   44   45 
The Reformulation of Restitution Concept in Juvenile Cases (A Comparative Study with Philippines and Thailand) I Wayan Putu Sucana Aryana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principles of international law mandate diversion as a model for solving juvenile cases. The diversion model as a resolution model in Indonesia, Philippines, and Thailand is rooted in the traditional culture and local wisdom of the people. Diversion agreement can take form of restitution. This study discusses three issues: (1) diversion in juvenile criminal justice system, (2) restitution in diversion, and (3) comparison of restitution in the Philippines and Thailand. This study employs normative legal approach, which examines the ambiguity of norms of restitution forms. Currently, restitution is interpreted merely as reimbursement for victim. This study collected primary and secondary legal materials collected through literature study. This study employed statutory, legal concept, and comparative law approaches. The focus was on the Philippines and Thailand contexts. The analysis was conducted qualitatively. Diversion is a specialty in the juvenile criminal justice system in which criminal cases committed by children are resolved by deliberation. The result of the diversion agreement can be in the form of restitution as agreed in the deliberation. The Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System recognizes form of restitution. The form is money. It is different from the Philippines and Thailand that formulating a form of restitution in the form of services provided by the perpetrator and/or his family to the victim and/or his family. This form of restitution is based on social realities in which the economic condition of the perpetrator’s family makes it impossible to pay restitution in the form of money. The restitution of work services can be a material for reformulation in the dimension of ius constituendum in Indonesia.Reformulasi Konsep Ganti Kerugian pada Perkara Anak (Studi Perbandingan dengan Philipina dan Thailand)Prinsip hukum internasional mengamanatkan model penyelesaian perkara anak melalui diversi. Model penyelesaian perkara secara diversi, baik di Indonesia, Philipina maupun Thailand berakar dari budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa ganti rugi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tiga permasalahan yakni diversi dalam sistem peradilan pidana anak, ganti rugi dalam diversi, dan perbandingan ganti rugi di Philipina dan Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji mengenai kekaburan norma mengenai bentuk ganti rugi. Saat ini, ganti rugi hanya diintepretasikan sebagai pembayaran sejumlah uang bagi korban. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan perbandingan hukum, yakni dengan Filipina dan Thailand. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif. Diversi merupakan kekhususan dalam sistem peradilan pidana anak dimana perkara pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara musyawarah. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa ganti kerugian yang disepakati dalam musyawarah tersebut. Bentuk ganti rugi yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adalah dalam bentuk pembayaran berupa uang. Berbeda dengan Philipina dan Thailand yang merumuskan bentuk ganti kerugian berupa pelayanan yang diberikan oleh pelaku dan/atau keluarganya kepada korban dan/atau keluarganya. Bentuk ganti rugi tersebut didasari oleh kenyataan sosial dimana kondisi ekonomi dari keluarga pelaku tidak memungkinkan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang. Bentuk ganti rugi berupa pelayanan kerja ini dapat menjadi bahan reformulasi dalam dimensi ius constituendum di Indonesia.Kata kunci: anak, diversi, ganti rugi.https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a6
Public Procurement Contract for Goods and Services Following the Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Stipulation of the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic as a National Disaster Ninis Nugraheni; Hening Prabawa Arifanda; Alifihan Astaftiyan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 Pandemic affects many sectors. Therefore, the Indonesian Government passed the Presidential Regulation Number 12 of 2020 to manage the Pandemic. Unfortunately, this regulation has evoked various interpretations on the disaster contingency as a foundation to apply force majeure condition. The Government’s policies of budget refocusing and reallocation to manage the Covid-19 Pandemic have brought significant effects on goods and services procurement contracts. This condition may lead the Government into default, and it is force majeure. Therefore, the Government is discharged from any liabilities. Consequently, it may injure contractors of procurement. This study aims to investigate the actuality of such procurement contracts following the Presidential Regulation. This study is a normative law research. Based on the Presidential Regulation, the force majeure condition is likely to be applied on procurement contracts. However, the condition does not immediately nullify or terminate the contracts. They remain legally valid and binding. In case of a condition permanently prevents debtor to fulfill obligations, contract can be terminated. In case of a condition temporarily prevents the contract’s implementation, the best solution to encourage conducive business climate is renegotiation that is legalized by contract addendum.Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Berlakunya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana NasionalAbstrakPandemi Covid-19 berdampak pada banyak faktor dan membuat pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2020 (Perpres 12/2020). Akan tetapi, peraturan ini memunculkan banyak interpretasi tentang kemungkinan bencana untuk menjadi alasan penerapan keadaan kahar. Kebijakan pemfokusan ulang dan realokasi anggaran oleh pemerintah untuk mengatasi Covid-19 membawa dampak signifikan pada kontrak pengadaan publik. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar, karena menyebabkan pemerintah gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak. Oleh sebab itu, pemerintah diberhentikan dari tanggung jawab apa pun, dan hal ini dapat merugikan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi Kontrak Pengadaan Publik setelah berlakunya Perpres 12/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Mempertimbangkan Perpres 12/2020, keadaan kahar kemungkinan akan diterapkan pada kontrak pengadaan. Namun, kondisi ini tidak serta merta membatalkan atau mengakhiri kontrak. Kontak tersebut tetap sah secara hukum dan terbatas. Hal ini harus mempertimbangkan apakah pandemi saat ini dapat mengakibatkan keadaan kahar. Dalam hal suatu kondisi yang secara permanen mencegah debitur untuk melakukan kewajibannya, kontrak akan berakhir. Dalam hal suatu kondisi yang secara sementara mencegah kontrak untuk dilaksanakan, negosiasi ulang yang ditindaklanjuti dengan adendum kontrak adalah solusi terbaik yang mendorong iklim bisnis yang kondusif.Kata kunci: Covid-19, keadaan kahar, kontrak pengadaan publik.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a5 
The Optimization of Corruption Deterrence during the Covid-19 Pandemic Andi Hidayat Anugrah Ilahi; Yeni Widowaty
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During the Covid-19 Pandemic, weak monitoring and evaluation have opened greater opportunities for money laundering and, in general, corruption cases. The Indonesian Survey Institute revealed data, which exposes an increase of 39.6% of the public’s perception regarding the scale of corruption cases during the pandemic. This survey is in line with the data of the Indonesian Corruption Watch mentioning 169 corruption cases during the first period of 2020. In the era of economic and health crises, corruption surely may provide greater impact and damage to the state governance and community activities. This study aims to measure the optimization of actual efforts to counter corruption during the Covid-19 Pandemic. It is a descriptive-qualitative with literature study to reveal facts. The method is in line with the use of information management activities carried out by formal and non-formal institutions during the Covid-19 pandemic. The target population is state institutions or government agencies that act as law enforcers to counter money laundering or, in general, corruption. The target population covers them who have specialization to operate tasks dealing with corruption crimes. The study shows that there have been many programs and synergies carried out by law enforcers and the government. However, they have not been able to mitigate and to eradicate corruption. Therefore, for the purpose of improvement, the parties need to adjust monitoring and evaluation system with the Covid-19 Pandemic conditions.Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Covid-19, Sudah Optimalkah?AbstrakLemahnya monitoring dan evaluasi pada era pandemi covid-19 ternyata membuat tingginya peluang tindak pidana pencucian uang utamanya dari segi kasus korupsi. Signifikansi ini dibuktikan dari data Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan peningkatan sebanyak 39,6 % dari persepsi masyarakat yang menyatakan tingginya kasus korupsi selama pandemi. Survei ini ternyata juga sejalan dengan data 169 kasus korupsi yang terjadi selama periode I tahun 2020 oleh Indonesian Corruption Watch. Tindak pidana korupsi yang terjadi pada era krisis ekonomi dan kesehatan selama pandemi covid  telah merugikan aktivitas tata kelola negara dan masyarakat sehingga penelitian ini ingin mendalami bagaimana sebenarnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, apakah telah optimal atau belum? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka untuk melihat fakta empiris di lapangan. Hal tersebut juga sejalan dengan pemanfaatan kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh lembaga dan lembaga negara pada saat pandemi Covid-19. Populasi sasaran teoritis adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Populasi sasaran operasional mengkhususkan diri pada divisi tertentu yang bertugas menangani kejahatan pencucian uang. Hasil studi menunjukkan bahwa sudah banyak program dan sinergi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pemerintah namun belum mampu memitigasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sistem monitoring dan evaluasi untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19.Kata Kunci: covid-19, korupsi, optimalisasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4 
The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement Lintang Yudhantaka; Ghansham Anand; Manik Lingkar Katulistiwi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of globalization, the fast development of technology enables people to complete almost all activities with technological assistance. One of the activities is commerce. Commercial activity by means of electronic media is called e-commerce. Like ordinary commerce, e-commerce requires contract to order rights and obligations of parties involving in transaction. This study aims to discuss and to elaborate legal construction of e-commerce in addition to the liability of merchant for any loss resulted. In practice, only few consumers fully understand contents of contract. Many of them experience losses either because of their negligence in understanding contract or the fraudulent actions of business actors. This study employed legal research method with conceptual and statute approach. The study reveals that e-commerce is a form of e-contract. In addition, e-commerce is constructed as sales and purchase agreement since it arranges subjects, objects, and primary obligations of the pertinent parties. On the subject of liability of merchants, they must be liable if they were revealed violating contract and taking their consumers into loss.E-Commerce dalam Perspektif Hukum Indonesia: Keabsahan, Tanggung Gugat dan Penyelesaian SengketaAbstrakPada era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi, termasuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan tersebut menggunakan media elektronik yang biasa disebut dengan e-commerce (electronic commerce). Seperti kegiatan perdagangan pada umumnya, kontrak juga dibutuhkan dalam e-commerce untuk mengatur hak dan kewajiban pada pihak dalam melakukan transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskusikan serta mengelaborasi tentang konstruksi hukum dalam kegiatan e-commerce dan tanggung gugat pelaku usaha terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam praktiknya sangat jarang bagi para pihak untuk memahami isi kontrak, terutama konsumen, sehingga banyak diantara mereka yang mengalami kerugian baik itu diakibatkan karena kelalaiannya dalam memahami kontrak maupun tindakan pelaku usaha yang curang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce juga termasuk ke dalam kontrak elektronik (e-contract) dan e-commerce juga dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan mengenai subjek, objek serta hak dan kewajiban pokoknya berasal dari para pihak. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat pelaku usaha (penjual), ia bertanggung gugat apabila terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kata kunci: e-commerce, perjanjian jual beli, tanggung gugat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a3
Port Denials and Restrictions Policies during Covid-19 Pandemic Based on International Law Angela Jessica Desmonda
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a public facility, port has a significant potential to be cluster of the Covid-19 spread. Many states have implemented policies of denials and restriction of port access to protect people’s health. This study aims to analyze port denials and restrictions policies settings based on international law. In addition, this study is to analyze whether the status of state of emergency will affect state’s obligations based on international law. This study was conducted by analyzing associated international treaty law and customary law. The study concludes that no international treaty law and customary law prohibit port denials and restrictions because port is under the sovereignty of respected coastal state. The state is free to implement any policies. Without any permit, foreign ships are not allowed to enter and dock at the port of the coastal state. However, in a situation of danger or distress, foreign ships have the right to enter port. The IHR 2005, as a special instrument dealing with public health, also provides an opportunity for coastal state to prevent ship embarking and disembarking passengers if the ship is exposed to a pandemic disease, such as Covid-19. In such case, foreign ship may be prohibited from entering and docking at port of coastal state. On the other hand, in a situation of danger or distress, foreign ship has the right to enter port. In contrast, the 1923 Port Convention gave permission to state to close ports in urgent situation that endangered national security. Kebijakan Penolakan dan Pembatasan Pelabuhan Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Internasional AbstrakPelabuhan merupakan salah satu akses masuknya kapal asing ke suatu negara dan juga dapat menjadi akses masuk bagi penyebaran pandemi Covid-19. Demi melindungi kesehatan masyarakatnya, banyak negara menerapkan kebijakan penolakan dan pembatasan akses pelabuhan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan kebijakan port denials dan restrictions dalam kerangka hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa bilamana status State of Emergency yang dideklarasikan oleh negara akan mempengaruhi kewajiban dalam hukum internasional terkait dengan kebijakan port denials and restrictions. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang melarang kebijakan penutupan dan pembatasan akses pelabuhan suatu negara pantai. Hal ini dikarenakan pelabuhan berada di dalam yurisdiksi negara pantai di mana negara tersebut bebas untuk menerapkan kebijakan apapun. Tanpa adanya izin, kapal asing tidak diperbolehkan untuk masuk dan berlabuh di pelabuhan negara pantai. Meskipun demikian, dalam keadaan bahaya atau kesulitan, kapal asing memiliki hak untuk masuk ke dalam pelabuhan negara pantai. IHR 2005 sebagai instrument khusus yang menangani kesehatan publik juga memberi celah bagi negara pantai untuk melakukan pencegahan masuknya kapal untuk menaik-turunkan penumpang jika dirasa kapal tersebut terpapar Covid-19. Bahkan, Port Convention 1923 memberikan izin kepada negara untuk menutup pelabuhannya dalam keadaan mendesak yang membahayakan keamanan negara.Kata kunci: keadaan darurat negara, pandemi Covid-19, penolakan dan pembatasan pelabuhan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a5
An Endless Struggle of Fighting Discrimination in the Name of Human Rights Protection Hernadi Affandi; Tarsisius Murwadji
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Incident of George Floyd’s death reminds people of the peril of discrimination that still exists within the American society. The incident has triggered worldwide reactions from people who feel sympathy for the victim and reject racism. To eliminate racial discrimination, every modern society needs to remove any negative paradigm towards intergroup relation. In the context of the United States, the American Government has the responsibility to protect the rights of citizens from any forms of discrimination. That includes racial discrimination. In addition, people have to be reminiscent of the danger of racial discrimination in the modern era. The danger has the ability to disturb human rights protection. This study revealed history, criteria, and impacts of discrimination within the scope of human rights protection.Memerangi Diskriminasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perjuangan Tiada Akhir Abstrak                                            Insiden George Floyd seakan mengingatkan kembali bahaya diskriminasi yang masih ada di masyarakat AS. Kejadian itu memunculkan reaksi dari orang-orang yang turut bersimpati dan menolak rasialisme dari seluruh belahan dunia. Masyarakat modern semestinya sudah mengubah pandangannya yang negatif terhadap kelompok lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi rasial. Oleh karena itu, pemerintah AS memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi rasial. Di samping itu, masyarakat perlu diingatkan kembali tentang bahaya diskriminasi rasial di era modern yang dapat mengganggu perlindungan hak asasi manusia. Tulisan ini akan menyoroti tentang sejarah, tolak-ukur, dan akibat diskriminasi terhadap perlindungan hak asasi manusia.Kata kunci: afro-amerika, diskriminasi-rasial, hak asasi manusia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a4
Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal Based Threat to Freedom of Expression Eko Riyadi; Sahid Hadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are still many attempts to silence freedom of expression in Indonesia. One of the ways to silence the freedom of expression in Indonesia is Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). This study analyzed at least three SLAPP cases in Indonesia: (1) the case of Prita Mulyasari vs. the Omni International Alam Sutera Hospital in Tangerang; (2) the case of Budi Heryawan as known as Budi Pego; and (3) the case of Nur Alam vs. Basuki Wasis. This study proposed two questions. First, what is the pattern and portrait of SLAPP in Indonesia? Second, how is the analysis of human rights law on the use of SLAPP in Indonesia? This normative legal research is a case-based research. It uses the case, conceptual, and statutory approaches with qualitative data. The study concludes that SLAPP in Indonesia is used against people who fight for their rights, who defend their selves against human rights abuses committed by third parties, and to experts whose testimonies are used by a court. The representation shows that SLAPP is an effort to shift the problem from the real perpetrator to the victim. The SLAPP puts the victim in a high-risk position; drains and distracts the victim; and postpones problem-solving. Second, the SLAPP is an act that contradicts and/or has an adverse impact on freedom of expression. Courts must be present to affirm that the state takes sides to protect freedom of expression.Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP): Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi AbstrakPembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masih terjadi. Salah satunya melalui Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). Fenomena SLAPP terlacak, paling tidak, melalui tiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, kasus Budi Heryawan alias Budi Pego, dan Nur Alam melawan Basuki Wasis. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pola dan potret penggunaan SLAPP di Indonesia? Kedua, bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap penggunaan SLAPP di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk analisis kasus. Pendekatan yang digunakan mengerucut pada pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Jenis datanya adalah data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, SLAPP di Indonesia digunakan untuk melawan balik mereka yang memperjuangkan hak-haknya, mereka yang mempertahankan hak atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak ketiga, dan mereka yang keterangan terkait keahliannya digunakan oleh pengadilan. Potret SLAPP di Indonesia menunjukkan, SLAPP merupakan upaya untuk menggeser persoalan dari pelaku kepada korban, SLAPP memposisikan korban dalam posisi penuh resiko, SLAPP menguras dan mengalihkan perhatian korban, dan SLAPP menunda pemecahan persoalan pokoknya. Kedua, SLAPP adalah tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar kebebasan berekspresi. Pengadilan harus hadir untuk menegaskan bahwa negara berpihak dalam melindungi kebebasan berekspresi.Kata Kunci: kebebasan berekspresi, pengadilan, SLAPP.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7
Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia Titon Slamet Kurnia
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the constitutionality of presidential candidacy threshold, particularly related to the principle of presidentialism. This study argues that the threshold is unconstitutional because it does not reflect the principle of presidentialism. The principle emphasizes executive and legislative prescriptions that should be independent of each other. Supporting the current threshold, the Constitutional Court proposes a rationale that the threshold aims to strengthen presidentialism in Indonesia. The current threshold is believed can give the elected president adequate political support in parliament. In fact, the idea is not factually and juridically correct. An elected president can govern effectively without significant institutional obstacle, although the President does not gain support of majority political power in the parliament. On that basis, it is necessary to amend Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution so that the implementation of presidential system can be more consistent. Political parties should not be given monopolistic power to bear the presidential and vice-presidential candidates. The system should also accommodate the possibility of independent presidential and vice-presidential candidates, separating the line of political parties. Such constitutional provisions are expected to annul the presidential nomination threshold.Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Penegasan Presidensialisme di IndonesiaAbstrakArtikel ini mendiskusikan isu hukum apakah ambang batas pencalonan presiden konstitusional, khususnya dikaitkan dengan asas presidensialisme. Artikel ini berargumen bahwa ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional karena tidak mencerminkan asas presidensialisme yang mengandung preskripsi eksekutif dan legislatif saling tidak bergantung. Alasan Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas pencalonan presiden konstitusional dalam rangka penguatan presidensialisme di Indonesia, supaya presiden terpilih nantinya mendapatkan dukungan politik yang memadai di parlemen, tidak tepat baik secara faktual maupun secara yuridis. Walau tidak didukung oleh kekuatan politik mayoritas di parlemen, sesuai asas presidensialisme, hal itu bukan hambatan institusional bagi presiden untuk tetap dapat memerintah secara efektif. Atas dasar itu perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 supaya penerapan asas presidensialisme dapat lebih konsisten. Partai politik seyogianya tidak lagi diberikan kekuasaan yang monopolistik sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk dengan mengakomodasi kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar jalur partai politik. Dengan ketentuan konstitusional yang demikian maka eksistensi ambang batas pencalonan presiden akan gugur dengan sendirinya.Kata kunci: ambang batas pencalonan presiden, konstitusionalitas, presidensialisme.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4
The Paradigm of the General Principles of Good Governance as Examination Method of Indonesian Presidential Impeachment based on the Perspective of Ethical Control Nadir Nadir
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to reveal the paradigm of General Principles of Good Governance as a method of examination for Indonesian presidential impeachment based on the perspective of ethical control. This study employed the method of legal research. It was carried out to reveal principles and basis of (dogmatic or doctrinal) philosophy of positive law. In addition, the study is legal discovery in-concreto that is feasible to be applied to resolve a certain legal case. This study exposes that one of the legal reasons for the termination of the President of Indonesia is despicable deeds. It is determined as an act of President that degrade human characters. Hermeneutically, the meaning of “despicable deeds” may cover criminal acts and ethical actions. Therefore, the meaning of “despicable deeds” in this study is limited into acts of ethics infringement related to the General Principles of The Good Governance. The President can be terminated from the office when there is a violation to the General Principles of the Good Governance since the principles are the ethical principles of government. The principles contain honesty, accuracy, purity, balance, and legal certainty. These principles are the items that bring solution and reference for the House of Representatives (DPR) and the People’s Consultative Assembly (MPR) and the Constitutional Court. Theoretically, there is no norm, either of the 1945 Constitution or of other regulations, which limit the interpretation of “despicable acts” as a reflection of the acts of the President to be classified into ethical conducts. Therefore, the application of the General Principles of Good Governance as method of examination for the presidential impeachment is a new paradigm from the perspective of ethical control in Indonesia. Paradigma Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai Batu Uji Pemberhentian Presiden Indonesia berdasarkan Perspektif Pengawasan EtikAbstrakTujuan penelitian ini untuk menemukan Paradigma Pemberhentian Presiden Indonesia dengan Batu Uji Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Perspektif Pengawasan Etik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yaitu: suatu penelitian yang dikerjakan dengan tujuan untuk menemukan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, di samping itu penelitian berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu alasan hukum pemberhentian Presiden Indonesia adalah perbuatan tercela sebagai refleksi perbuatan merendahkan martabat Presiden. Secara hermeneutik makna “perbuatan tercela” dapat dikualifisir masuk ke dalam perbuatan dari segi pidana dan perbuatan dari segi etika, oleh karena itu makna “perbuatan tercela” dalam penelitian ini dapat dikualifisir masuk ke dalam perbuatan melanggar etika, sehingga masuk ke dalam AUPB dan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. AUPB dimaksud adalah asas etis pemerintahan yang terkandung dalamnya adalah asas kejujuran, kecermatan, kemurnian, keseimbangan, dan kepastian hukum. Asas ini masuk ke dalam AUPB yang dapat dijadikan solusi kaidah penuntun dan rujukan bagi DPR-MPR dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Secara teoritis tidak ada batasan norma baik norma hukum yang tertuang di dalam UUD RI Tahun 1945 maupun norma hukum yang ada di luar UUD RI Tahun 1945 melarang interpretasi “perbuatan tercela” sebagai refleksi perbuatan merendahkan martabat Presiden masuk ke dalam perbuatan melanggar etika, sehingga penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai batu uji pemberhentian Presiden merupakan paradigma baru dalam perspektif pengawasan etik di Indonesia.Kata kunci: asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemberhentian presiden, pengawasan etik.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a1
The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure Mufatikhatul Farikhah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial Pardon is a new concept formulated in the 2019 Draft of the Criminal Code. The concept refers to the judges’ new powers to forgive defendants who are convicted guilty. However, the formulation of the concept has not been adjusted to the formulation of decision types in the draft of the Criminal Law Procedure. There has to be a harmonization between the Draft of the Criminal Code and the Draft of the Criminal Law Procedure. This article is based on a legal study on the importance of regulating judicial pardon as a form of the court decision. It reveals that judicial pardon is in line with the insignificant principle that if an act already fulfills the elements of a criminal act but is not significant with the essential characteristics of the criminal act, it cannot be declared as a criminal act. However, it is not consistent with the essential nature of a criminal act. In addition, a judicial pardon is a form of shifting punishment towards a flexible balance model from the original one that is absolute. Therefore, it is important to amend the Draft of the Criminal Procedure Law on the types of judges’ decisions. The current judges’ decisions are not compliant with the concept of judicial pardon. The amendment can be processed by adding a decision of conviction without punishment as a type of judge’s decision. The article offers a concept related to legal remedies on judicial pardon as a final and binding decision. Therefore, legal remedies cannot target such decisions.Pengaturan Judicial Pardon Sebagai Bentuk Putusan Pengadilan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia                AbstrakJudicial Pardon merupakan konsep baru yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP 2019. Konsep ini merujuk pada kewenangan baru yang diberikan kepada hakim dalam memberikan pemaafan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Akan tetapi, perumusan konsep tersebut tidak diimbangi dengan perumusan Judicial Pardon sebagai jenis putusan dalam RKUHAP. Dengan demikian, perlu ada harmonisasi antara RUU KUHP dan RKUHAP. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian hukum terkait pentingnya pengaturan Judicial Pardon sebagai bentuk putusan pengadilan. Judicial Pardon sejalan dengan Insignificant Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak dapat dinyatakan sebagai suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana, akan tetapi tidak sesuai dengan sifat hakiki dari suatu tindak pidana. Selain itu,  Putusan Judicial Pardon merupakan bentuk pergeseran pemidanaan ke arah model keseimbangan yang fleksibel, dari semula bersifat absolut. Sehingga perubahan RKUHAP terkait jenis putusan hakim sangat diperlukan. Jenis-jenis putusan hakim yang saat ini ada dalam KUHAP belum sesuai dengan konsep Judicial Pardon. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan putusan salah tanpa pidana sebagai salah satu jenis putusan hakim. Artikel ini menawarkan konsep terkait dengan upaya hukum atas putusan Judicial Pardon dengan menerapkan Judicial Pardon sebagai putusan yang bersifat final and binding. Sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kata kunci: judicial pardon, putusan pengadilan, pembaharuan hukum acara pidana.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1

Page 43 of 52 | Total Record : 518

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue