cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2023)" : 8 Documents clear
MEMINIMALISASI KONFLIK LINGKUNGAN AKIBAT OFFSHORE TIN MINING (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RZWP3K DI BANGKA BELITUNG) Agustari, Agustari; Muslim, Azis
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3073

Abstract

The Provincial Government of Bangka Belitung Islands has designed a Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) under Regional Regulation No. 3 of 2020, ratified in the Plenary Session of The Regional Legislative Council of Bangka Belitung. However, this regional regulation hasn’t adequately reduced conflicts arising from offshore tin mining. This paper will evaluate RZWP3K’s enactment through a qualitative descriptive research method and socio-legal research approach, integrating it with field realities. This study employs primary data from direct observation and secondary data from literature reviews. It delves into not just policy content and execution, but also the responses of stakeholders. The merits and drawbacks of Regional Regulation RZWP3K’s formulation in terms of tin mining zoning in coastal areas, economic ramifications, and socio-ecological repercussions are discussed. Findings reveal the government’s attempt to oversee marine resource usage in coastal zones and small islands through three stages: socialization, implementation, and monitoring. Zoning is segregated into four regions, each assigned varying roles and functions. The study identifies four factors impeding regional regulation execution, originating both internally and externally.Keywords: conflict, environment, offshore tin mining, RZWP3KAbstrakPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung. Namun implikasi perda tersebut sampai saat ini belum cukup untuk meminimalisir konflik lingkungan akibat offshore tin mining. Tulisan ini akan menganalisis implementasi kebijakan Perda RZWP3K dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosio-legal research untuk mengintegrasikan penerapan Perda RZWP3K dengan kondisi lapangan. Tulisan ini menggunakan sumber data primer dari observasi langsung dan data sekunder melalui studi literatur. Tulisan ini tidak hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, tetapi juga mengelaborasi reaksi dari para pemangku kebijakan. Pro dan kontra perumusan Perda RZWP3K dalam hal zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir laut, implikasi ekonomi, dan dampak sosial-ekologis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga tahapan, yaitu tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Zonasi terbagi menjadi empat kawasan dengan masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menghambat implementasi perda, baik dari sisi internal maupun eksternal.Kata kunci: konflik, lingkungan, offshore tin mining, RZWP3K
ANALISIS EKSPOR BATU BARA INDONESIA PADA KAWASAN RCEP Voller, Rudy; Hastiadi, Fithra Faisal
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2300

Abstract

In the era of green energy, it is still relevant to discuss fossil energy. One of the fossil energies which consumption has increased since the industrial revolution is coal. The reason is that there is no available renewable energy source at an affordable cost, making coal as a traded commodity still the main choice for a number of countries to meet their energy needs, especially for power generation. In 2019, Indonesia took the first position as the world’s largest coal exporter where most of Indonesia’s coal exports were directed to the Asian region. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) is expected to have an impact on improving the economy in the Asian region and encourage the growth of energy consumption, especially coal. This research aims to analyze Indonesian coal exports in the RCEP area using the Gravity Model which is estimated using the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) technique. The estimation results show that the electricity generated from coal for exporting countries has a negative and significant value, while electricity generated from coal for importing countries has a positive and significant value for coal exports. Similar estimation results were obtained either with or without India joining the RCEP.Keywords: energy, coal, Gravity Model, PPML, RCEPAbstrakDi era kesadaran terhadap energi terbarukan atau green energy, ternyata masih relevan untuk membahas energi fosil. Salah satu energi fosil yang konsumsinya meningkat sejak revolusi industri adalah batu bara. Alasannya adalah karena belum tersedianya sumber energi terbarukan dengan biaya yang terjangkau membuat batu bara sebagai komoditas yang diperdagangkan masih menjadi pilihan utama bagi sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan energinya khususnya untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2019 Indonesia menempati posisi pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, dimana sebagian besar ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke kawasan Asia. Terwujudnya Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian di kawasan Asia dan mendorong pertumbuhan konsumsi energi khususnya batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor batu bara Indonesia pada kawasan RCEP dengan menggunakan Model Gravity yang diestimasi dengan teknik Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara eksportir memiliki nilai yang negatif dan signifikan sedangkan listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara importir memiliki nilai yang positif dan signifikan terhadap ekspor batu bara Indonesia. Hasil estimasi yang serupa juga didapatkan baik dengan atau tanpa bergabungnya India ke dalam RCEP.Kata kunci: energi, batu bara, Model Gravity, PPML, RCEP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI Budiaji, Rahmad; Ginting, Reza Pirgianta; Asropi, Asropi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3558

Abstract

Measurement of the state civil apparatus (ASN) professionalism index is an important part of efforts to improve bureaucracy and human resources. This article discusses how the policy is implemented and ASN professionalism index is achieved at the Secretariat General of the DPR RI. The research method used is a qualitative approach by collecting primary and secondary data. The results show that ASN professionalism index at the Secretariat General of the DPR RI in 2022 is in the low category. This is caused by incompetence in three of the four dimensions of ASN professionalism index, namely qualifications, competence, and performance. The dimension of discipline is close enough to optimal results. This article also analyzes the implementation of ASN professionalism index measurement policy by using a model that considers aspects of policy content and policy context. The low achievement of ASN professionalism index at the Secretariat General of the DPR RI in terms of policy content is caused by a lack of resources support and planning needed to improve employee qualifications and competencies. In terms of policy context, a faster and more systematic response is needed to increase professionalism and achieve the vision of a professional Secretariat General of the DPR RI.Keywords: state civil apparatus, policy implementation, ASN professionalism indexAbstrakPengukuran indeks profesionalitas pegawai negeri merupakan bagian penting dari usaha untuk memperbaiki birokrasi dan sumber daya manusia. Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IP ASN di Setjen DPR RI pada tahun 2022 termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam tiga dari empat dimensi IP ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dimensi disiplin sudah cukup mendekati hasil yang optimal. Artikel ini juga menganalisis implementasi kebijakan pengukuran IP ASN dengan menggunakan model yang mempertimbangkan aspek konten dan konteks kebijakan. Masih rendahnya pencapaian IP ASN di Setjen DPR RI dari segi konten kebijakan disebabkan oleh kurangnya dukungan dalam hal sumber daya dan perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Dari segi konteks kebijakan, diperlukan respons Setjen DPR RI yang lebih cepat, sistematis, profesional, dan modern dalam rangka mendukung visi DPR RI.Kata kunci: aparatur sipil negara, implementasi kebijakan, indeks profesionalitas ASN
PEMBUKTIAN EMPIRIS TEORI UPAH EFISIENSI DI INDONESIA Agusalim, Lestari; Novianti, Tanti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2951

Abstract

This study aims to prove whether the efficiency wage theory applies in Indonesia using panel data analysis consisting of 33 provinces over a nine-year period (2010-2018). The theory posits that wage increases enhance worker productivity. The empirical findings confirm the validity of the efficiency wage theory in Indonesia, particularly in urban areas. Nominal wages have a larger positive impact on labor productivity compared to real wages and provincial minimum wages (PMW). An increase in women’s wages significantly influences labor productivity more than male wages. However, if the wage gap between males and womens widens, it can decrease aggregate labor productivity, leading to inefficiencies in the labor market and reducing the competitiveness of Indonesian workers. Geographically, wage increases in urban areas boost labor productivity, but this effect is not applicable to rural areas. The widening wage gap between urban and rural areas can increase labor productivity but may also widen development disparities between regions. Therefore, it is recommended that the government formulate wage policies supporting the welfare and productivity of workers without gender or regional discrimination. The People’s Representative Council (DPR) should enact comprehensive laws protecting women’s rights. The government, in collaboration with the legislature, can provide workforce training in rural areas to enhance knowledge and skills.Keywords: efficiency wage theory, wages, productivity, labor, wages gapAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah teori upah efisiensi berlaku di Indonesia menggunakan analisis data panel yang terdiri atas 33 provinsi dalam kurun waktu sembilan tahun (2010-2018). Teori tersebut menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori upah efisiensi secara empiris terbukti terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Upah nominal memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan upah riil dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah perempuan berpengaruh lebih signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Namun, apabila kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan melebar makan akan menurunkan produktivitas tenaga kerja secara agregat sehingga menciptakan inefisiensi di pasar tenaga kerja dan mengurangi daya saing tenaga kerja Indonesia. Secara kewilayahan, peningkatan upah di perkotaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak berlaku untuk wilayah pedesaan. Lebar kesenjangan upah antara kota dan desa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun dapat pula memperluas ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan upah yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja tanpa diskriminasi gender atau wilayah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengeluarkan undang-undang perlindungan hak-hak perempuan secara komprehensif. Pemerintah bersama DPR dapat menyediakan pelatihan tenaga kerja di pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.Kata kunci: teori upah efisiensi, upah, produktivitas, tenaga kerja, kesenjangan upah
PENGARUH DANA PERIMBANGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT Wahyuningsi, Mentari; Purba, Samuel Fery
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Government of Indonesia has changed the posture of the 2020 State Budget during the Covid-19. It is planned that the state expenditure budget, which was originally IDR 2.540,4T, will increase to IDR 2.613,8T, including additional spending for handling the Covid-19 of IDR 255.110T. APBN which estimated at IDR 2.233T, has decreased to IDR 1.760T. This study aims to analyze the DAU, DBH, DAOP, DAOK and DD have influence on GRDP per capita in the Districts of West Java Province. The research method is panel data regression analysis, which consists of time series for 2018-2021 and cross-sectional in 16 districts in West Java Province. Secondary data from the DJPK, Ministry of Finance and BPS. The results of this study indicate that the DBH, DAOK, and DD have effects on economic growth in the districts of West Java Province. DAU and DAOP have no effect on economic growth. This condition was affected by the Covid-19, which has changed the posture of the income and expenditure budget in the APBN and 2020 West Java APBD. Some allocation funds, including the DAU, were diverted to DAOK funds for handling Covid-19 so that the spread of the virus does not increase and is under control.Keywords: General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Village Fund, economic growth, Covid-19AbstrakPemerintah Indonesia telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa Covid-19, direncanakan Anggaran Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540,4T meningkat menjadi Rp2.613,8T, termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp255.110T. APBN sebelumnya diperkirakan Rp2.233T mengalami penurunan menjadi Rp1.760T. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DAU, Dana DBH, Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK) dan Dana Desa (DD) terhadap PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, karena data penelitian yang terdiri dari gabungan data data time series dan cross section, di mana data penelitian menggunakan tahun 2018-2021 dan data cross-sectional yaitu pada 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK, Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH, DAOK, dan DD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, DAU, dan DAOP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi Covid-19 yang telah mengubah postur anggaran pendapatan dan pengeluaran pada APBN dan APBD Jawa Barat 2020. Beberapa dana alokasi termasuk DAU dialihkan ke dana DAOK untuk penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali.Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, pertumbuhan ekonomi, Covid-19
TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA PERTANIAN DI INDONESIA Tusianti, Ema; Siagian, Tiodora Hadumaon
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3367

Abstract

The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rateAbstrakMayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi
PERAN PENERAPAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Susanto, Danar Agus; Habiebie, Muhammmad Haekal; Basuki, Budhy
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2129

Abstract

One of the objectives of implementing standardization and conformity assessment (SCA) activities is to increase the certainty, smoothness, and efficiency of trade in goods and services between countries within the framework of international trade. The purpose of this study is to determine the role of applying standard and conformity assessment in international trade. The research method used in this study uses a descriptive exploratory approach to describe the role of implementation of standard and conformity assessment in international trade of Indonesia. Primary data collection in this study uses a direct survey method to 42 companies that implement standards and export with a questionnaire tool. Based on the results of the study, all respondents applied standards as meeting buyer requirements and regulations, quality assurance, and enhancing product competitiveness. Product testing carried out in laboratories accredited by the National Accreditation Committee (KAN) provides trust and mutual recognition of test results between countries. Calibration conducted to a calibration laboratory that is accredited by KAN provides measurement results of traceable tools at national and international levels. This research recommends that government policies be developed to increase mutual recognition and acceptance between countries for SCA activities that have been carried out.Keywords: implementation of standards, standardization, conformity assessment, international trade AbstrakSalah satu tujuan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) adalah meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara dalam kerangka perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan SPK dalam perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif untuk memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan, peran SPK dalam perdagangan internasional Indonesia. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survei langsung ke 42 perusahaan yang menerapkan standar dan melakukan ekspor dengan alat bantu kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden menerapkan standar sebagai pemenuhan persyaratan pembeli dan regulasi, jaminan kualitas, dan peningkatan daya saing produk. Pengujian produk yang dilakukan di laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan kepercayaan dan saling pengakuan atas hasil pengujian antarnegara. Kalibrasi yang dilakukan ke laboratorium kalibrasi yang diakreditasi KAN memberikan hasil pengukuran alat yang tertelusur pada tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini merekomendasikan disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan saling pengakuan dan keberterimaan antarnegara atas kegiatan SPK yang telah dilakukan.Kata kunci: penerapan standar, standardisasi, penilaian kesesuaian, perdagangan internasional. 
DAMPAK PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 Kurniawan, Candra; Adji, Ardi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3287

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on the sustainability of micro, small and medium enterprises. The government responded through the Micro Enterprises Actor Assistance (BPUM) program to increase household consumption so that it can maintain business resilience. This is because the contribution of micro, small and medium enterprises to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) reaches 60.51 percent with the largest contribution from micro-enterprises. This study aimed to evaluate the impact of BPUM program on the consumption of micro-enterprises households in Indonesia using Propensity Score Matching (PSM) analysis based on Susenas Maret 2021 data from BPS. The findings showed that BPUM program in general have not been effective in having an impact on micro-enterprises household consumption. However, the BPUM program is effective in having an impact on the consumption of micro-enterprises households in the very poor category because it is able to increase household per capita expenditure, although it is still unable to get them out of poverty. This study suggests the need for precise targeting of the BPUM program at very poor micro-enterprises households and provided with a larger amount of assistance, in order to get micro-enterprise households out of poverty.Keywords: BPUM, PSM, micro-enterprises, household consumption, povertyAbstrakPandemi Covid-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah merespon melalui program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mampu menjaga ketahanan usaha. Hal ini karena kontribusi dari usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51 persen dengan kontribusi terbesar dari usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program BPUM terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro di Indonesia menggunakan analisis Propensity Score Matching (PSM) berdasarkan data Susenas Maret 2021 dari BPS. Hasil temuan menunjukkan program BPUM secara umum belum efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro. Akan tetapi program BPUM efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro pada kategori sangat miskin karena mampu meningkatkan pengeluaran per kapita rumah tangga walaupun masih belum dapat mengeluarkannya dari kemiskinan. Penelitian ini menyarankan perlunya ketepatan penargetan program BPUM pada rumah tangga usaha mikro sangat miskin dan diberikan dengan jumlah bantuan yang lebih besar, agar dapat mengeluarkan rumah tangga pelaku usaha mikro dari kemiskinan.Kata kunci: BPUM, PSM, usaha mikro, konsumsi rumah tangga, kemiskinan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue