cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVAT LAW II
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
REVITALISASI FUNGSI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK MENSEJAHTERAKAN NELAYAN MENUJU PERIKANAN BERKELANJUTAN ,, Christiana Okti Pratiwi; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia as a maritime country has the potential of fisheries and marine resources are abundant. Nevertheless many fishermen live in poverty due to little revenue. The Fishermen Cooperative exists to realize the goal the welfare of its members in accordance with the Cooperatives Law. The legal aims to assess whether the implementation of the functions of the Mina Bahari ’45 Fishermen Cooperative as a legal entity in accordance with Cooperatives Law to provide the welfare of fishermen, as its members as well as to assess efforts to revitalize the right to Mina Bahari ’45 Fishermen Cooperative in terms of the institutional aspects as an entity so as to improve the welfare of fishermen as members. This legal writing is a kind of non-doctrinal research (social legal research). The approach used is a qualitative approach with technique analysis techniques used by the author in this study is qualitative data analysis with interactive model. This legal writing is boiled down to 2 (two) conclusions, namely: Mina Bahari ’45 Fishermen Cooperative has been realizing the goal of providing welfare for fishermen as members in accordance with Cooperatives Law and to improve the welfare of its members who work as fishermen then revitalization or reinforcement of Mina Bahari ‘45 Fishermen Cooperative as a legal entity in the form of integration between Bantul district government and Mina Bahari ’45 Fishermen Cooperative.Keywords: fishermen cooperatives, revitalization, institutional, integration, welfare of fishermenAbstrakIndonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan dan sumber daya kelautan yang melimpah. Meski demikian banyak nelayan hidup miskin akibat pendapatan yang sedikit. Koperasi Nelayan hadir untuk mewujudkan tujuannya mensejahterakan anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengkaji apakah pelaksanaan fungsi Koperasi Mina Bahari ’45 sebagai badan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya serta untuk mengkaji upaya revitalisasi yang tepat untuk Koperasi Mina Bahari ’45 ditinjau dari aspek kelembagaan sebagai badan hukum sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya. Penulisan Hukum ini merupakan jenis penelitian hukum non-doctrinal research (social legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Penulisan Hukum ini mengerucut pada 2 (dua) simpulan yaitu: Koperasi Mina Bahari ’45 telah mewujudkan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berprofesi sebagai nelayan maka diperlukan revitalisasi atau penguatan kembali Koperasi Mina Bahari ’45. Integrasi antara pemerintah dan koperasi dilakukan untuk menjalankan upaya revitalisasi atau penguatan kembali koperasi sebagai badan hukum.Kata kunci: koperasi nelayan, revitalisasi, kelembagaan, integrasi, kesejahteraan nelayan
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG ,, Elza Sylvania Pittaloka; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine the conditions necessary to make grosse deed of acknowledgment of debt as well as to know the problems that arise in the implementation of grosse dees of acknowledgement of debt. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from the District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. The results of research and discussion is about the definition and the terms of use grosse deed of acknowledgement of debt, there are two conditions namely formal requirements and materiil requirements. The problems that arise in the implementation of the grosse deed of acknowledgement of debt is about substantive factor, the parties factor, and the non fulfillment of formal requirements and materiil requirements.Key Words: grosse deed, acknowledgement of debt, terms of use, problem AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat grosse akta pengakuan hutang serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatifdengan interaktif model. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pengertian dan syarat-syarat dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yaitu terdapat beberapa faktor baik dalam faktor substansi hukum, faktor pihak-pihak, dan faktor tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.Kata Kunci: grosse akta, pengakuan hutang, syarat, kendala
PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA “SOTO SEGEER MBOK GIYEM” BOYOLALI ,, RizkiNurAnnisa; ,, Adi Sulistiyono
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aimed to determine the form of legal protection for trademark holders to the culinary business in Indonesia and the reasons a franchiseein the franchise agreementon" Soto SEGEER mBok Giyem " did not get a legal protection. This study is a doctrinal or normative study which assemble of primary data and secondary data. Bussines opportunities included from franchise determined by Republic of Indonesia Government Regulation number 42 year 2007 about Franchise and Minister of Trade Decree number 12/M.Dag/Per/3/2006 about provision and procedures published letter of franchise bussines registrations. The resgitration od trademark from franchise have been registered in Directorate General of Intellectual Property Rights based on President of Republic of Indonesia Act number 15 year 2001 about Mark. And than can given the other licenses to be used and precended by a agreement. Other than protection, trademark automatically protected by Trade Secret. But on the application, the protection has not been implemented according to the rules.Keywords : Franchise, Agreement, Intelectual Property Rights AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap bisnis kuliner di Indonesia dan sebab Franchisee dalam perjanjian waralaba “Soto SEGEER Mbok Giyem” tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Peluang usaha yang berbentuk waralaba ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M.Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Waralaba harus didahului dengan perjanjian. Pendaftaran merk dagang dari bisnis waralaba tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Yang kemudian dapat memberikan lisensi kepada oranglain untuk dapat menggunakan yang didahului dengan perjanjian. Selain perlindungan tersebut, merk dagang secara otomatis dilindungi Rahasia Dagangnya yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun dalam aplikasinya, bentuk perlindungan ini belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.Kata Kunci : Waralaba, Perjanjian, Hak Kekayaan Intelektuan (HKI)
HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ,, Muhammad Yuris Azmi; ,, Hernawan Hadi; ,, Moch. Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine how copyright can be made the object of fiduciary assignment, why only institution of fiduciary who is a guarantor institution debt that object collateral in the form of copyright under the Copyright Act of 2014, knowing any difficulties that would be faced by the institution of fiduciary in practice which ensures copyright as collateral. Based on the type of research is a normative legal research or doctrinal refers to secondary and tertiary data sources as supporting data. To achieve these objectives, the research is descriptive doctrinal law to provide actual data on legal developments, circumstances or other symptoms. Data collected by literature study to collect and compile data related to the problems examined. In this study, using the deductive logic to draw conclusions from a problem that is common to the problems faced concrete. The approach used is by Statute Approach (approach legislation). The results of research and discussion that copyright allows objects to be used by the constellation collateral security law in Indonesia. It is based on has been the act in Article 16 paragraph (4) of Act Number 28 of 2014 on Copyrights that copyright can be used as objects of fiduciary assignment.Keywords: copyright, fiduciary security.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengapa hanya lembaga fidusia saja yang menjadi lembaga penjamin utang yang objek jaminannya berupa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta Tahun 2014, mengetahui kesulitan apa saja yang akan dihadapi oleh lembaga fidusia dalam praktiknya yang menjamin Hak Cipta sebagai jaminan utang. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang aktual tentang perkembangan hukum, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundangundangan). Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Hak Cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas telah adanya penetapan dalam Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.Kata Kunci: jaminan, utang, Hak Cipta, fidusia
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ,, Apectriyas Zihaningrum; ,, Munawar Kholil
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determineaboutbid rigging law enforcement rule ofThe Act Number 5 of 1999 about The Monopoly and Unfair Business Competition Practice Prohibition. The research methods used in this research is a normative prescriptive law with the legislation (statue approach). The data source in this research consist of primary, secondary, and tertiary materials with the data collection techniques used is study library and the analysis technique used a deductive method. In this research, the results show thatthe bid rigging law enforcement rule on The Act Number 5 of 1999 is in The Article of 22are not optimal yet.Keyword : Bid Rigging, Law Enforcement Rule, Business CompetitionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum berjalan secara optimal.Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha
TANGGUNG JAWAB PENGIRIMAN BARANG EKSPEDISI ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS (Studi Kasus di Kantor Pos Solo) ,, Fida Amira; ,, M. Hudi Asrori S
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is aimed to study the appropriation of Logistic Courier Services Company’s responsibility based on the postal legislation billnumber 38 on 2009. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from PT. POS Indonesia, Solo Bramch. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. Based on the studies and discussions PT. POS Indonesia, specifically Solo branch related to the company’s responsibility on lost and damaged items. The company has compensated for any damaged and missing contents which compensation values are already decided by the company. However, PT. POS Indonesia will not take any responsibilities for lost and missing items due to force majeure reasons. Legal remedy may be taken by the claimers due to loss and damage items is non-lawsuit path (non-litigations); which means the settlements done directly by PT. POS Indonesia and the customer. The court legal action (litigation) is used when a conflict of claims or complains cannot be settled by both parties. Based on the research done by the researcher at PT. POS Indonesia, Solo branch there has not been any lost and damaged items cases of filed complaint by the customers using these kinds of legal actions.Key words: Logistic, Courier Services, Compensation, Company responsibility, PT. POS IndonesiaAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian bentuk tanggung jawab pihak pengiriman barang ekspedisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari PT. Pos Indonesia Cabang Solo. Data sekunder diperoleh dari bahanbahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang tercatat milik pengguna layanan jasa, PT. Pos Indonesia Cabang Solo telah memberikan ganti rugi apabila didapati barang kiriman hilang dan/ atau rusak dimana besar ganti rugi telah diatur oleh PT. Pos Indonesia Cabang Solo dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan oleh sebab kahar. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa layanan PT. Pos Indonesia Cabang Solo atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang dengan jalur diluar pengadilan (non litigasi) yaitu penyelesaian secara langsung pihak PT. Pos Indonesia dengan pihak pengguna layanan jasa. Juga dapat melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi) ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Pos Indonesia Cabang Solo belum ada kasus kehilangan dan/atau kerusakan barang milik pengguna layanan jasa PT. Pos Indonesia Cabang Solo yang diselesaikan melalui proses di dalam pengadilan (litigasi).Kata Kunci: Logistik, Jasa Kurir, Ganti Rugi, Tanggung Jawab Perusahaan, PT. POS Indonesia
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) ,, Dikta Angga Bhijana; ,, Diana Tantri Cahyaningsih,; ,, pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Constitutional Courts decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronunciation of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many manyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.Key Words: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of MarriageAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak manyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) ,, Monica Putri M.C.; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study reviews the implementation of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 decision against children which born out of marriage in the controversy between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court.This study aims to determine the status of civil and inheritance rights of a child from Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald, according to the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 decision. This study uses normative legal research which is using legislation and approach conceptual approach. The results obtained from this study is that Constitutional Courts decision only grants a judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage with Act of 1945. Such decision to reject or not to grant the petition for judicial review (judicial) Article 2 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, associated children outside marriage in the case of Jessica Iskandar. This was due to the Constitutional Court decision did not explain about natural child specifically, so in the case of Jessica Iskandar’s decision that his child still obtain a civil status by the biological father through DNA testing and also have rights to inheritance from his father.The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage, The Rights of The ChildAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam putusan sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk mengetahui status keperdataan dan hak waris anak dari Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsetual. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait anak diluar perkawinan dalam kasus Jessica Iskandar karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik tentang anak diluar perkawinan, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan juga memiliki hak waris dari ayahnya.Kata Kunci: Keputusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan, Hak Anak
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Telaah Studi di Kota Surakarta) ,, Astrid Yunita Paramithasari; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine the the issues that occur in the implementation and ratification recording of children based on the law of the population administration in Surakarta District (Assessing studies in Surakarta District). This research include empirical law research that is descriptive. Data or law material used primary data obtained directly from interviews with relevant officials in the department of population and Civil Registration Surakarta District, Surakarta District Religious Court and Surakarta District Court. Secondary data were obtained from the literature materials, books and law journals. The data collection technique carried out by interview and study of documents or library materials and analyzed using qualitative analysis deductive method. The results of research and discussion in this law research are known the requirements and the procedures regarding the approval and recording of children and its implementation in Surakarta District. Issues that occurred in the implementation of ratification and recording of children in Surakarta District is the absence of rule of law or a clear law basis which mentions the law basis for the refusal must be submitted to Surakarta District Court and Religious Courts known to still existence submission ratification of children by parents who are muslims in Surakarta District Court.Keywords: Ratification and Recording of Children, Issues, Barriers and ImplementationAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Telaah Studi di Kota Surakarta). Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku maupun jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah diketahuinya persyaratan beserta prosedur mengenai pengesahan dan pencatatan anak dan pelaksanaannya di Kota Surakarta. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak di Kota Surakarta adalah belum adanya aturan hukum atau dasar hukum yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diketahui masih adanya pengajuan pengesahan anak oleh orang tua yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Surakarta.Kata Kunci: pengesahan dan pencatatan anak, problematika, hambatan, pelaksanaan
PENGOPTIMALAN SISTEM E-PROCUREMENT SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MEREDUKSI PERMASALAHAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ,, Sulistiani; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paperaimed to analyze the implementation of e-procurement system optimization as a preventive steps to reduce the high problems and frauds in the Construction Work Procurement of Government’s Goods/Services (PBJP).This research is a prescriptive normative legal research. Construction Work in PBJP subject to regulations related to e-procurement through Presidential Decree No. 4 of 2015 regarding Fourth Amendment Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government’s Goods/Services (referred to as the Fourth Amendment of regulation PBJP). Results The study concluded that, based on the provisions of Article 106 paragraph (1) of the Fourth Amendment regulation PBJP mandated that in its implementation PBJP be conducted electronically with the loss of the terminology of the word "may" in the foregoing, but as the number of contracts PBJP sourced from APBN/APBD accompanied by increased effectiveness and efficiency of PBJP. Various regulations issued related to technical and administrative PBJP fact not able to avoid PBJP from various problems start of the auction, contract implementation, to post-contract. Therefore, optimization required e-procurement system as a preventive steps to reduce the high PBJP problems in the field.Keywords: Construction Works Procurement of Government’s Goods / Services, Optimization, E-Procurement, Preventive.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pengoptimalan eksistensi sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dan penyimpangan dalam bidang Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pekerjaan Konstruksi dalam PBJP tunduk pada regulasi terkait dengan e-procurement melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perubahan Keempat Perpres PBJP). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya PBJP haruslah dilaksanakan secara elektronik dengan hilangnya terminologi kata “dapat” dalam ketentuan sebelumnya, namun seiring banyaknya kontrak PBJP yang bersumber dari dana APBN/APBD tidak disertai dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PBJP. Berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait dengan PBJP secara teknis dan administrasi nyatanya belum mampu menghindarkan PBJP dari berbagai masalah dalam penyelenggaraan mulai dari lelang, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak.Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP.Kata kunci: Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengoptimalan, E-procurement, Preventif.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015)