cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA RUMAH SAKIT BERBADAN HUKUM PERSEROAN Sutopo, Hanna Oktaviana; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25598

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implementation of social funtions which is part of health services in hospitals and Corporate Social Responsibility (CSR) which becomes the obligation for every company. This normative research examines the legal materials, it uses primary materials which are analizing the regulations as positive law in Indonesia. This research uses statue approach and philosophy approach in terms of social function and CSR at the private hospital. Thi research shows that social function is not same as CSR that implemented by  company. CSR is the responsibility that must be addressed in the core business and implemented as the principle of fairness. This is what differentiate between CSR and social functions that has been regulated in Hospital Law of the Republic Indonesia No. 44/2009 as the principles and objectives of hospital. Therefore, the hospital that has implemented its social function, can not be considered to have implemented CSR.Keywords: Social Functions; Corporate Social Responsibility (CSR); Private Hospital.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosial yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kesehaan di rumah sakit dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum  primer yang bersifat mengikat perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia maupun  bahan  hukum  sekunder melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan filsafat (philosophy approach) dari segi fungsi sosial dan CSR pada rumah sakit berbadan hukum perseroan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa fungsi sosial tidak sama dengan CSR yang dilaksankaan di perusahaan. CSR dilaksanakana sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi di luar core business  dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran semata. Sedangkan fungsi sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit,  menjadi  sebuah  asas  dan  tujuan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit yang telah melaksanakan fungsi sosialnya, tidak dapat dikatakan telah melaksankan CSR.Kata Kunci: Fungsi Sosial; Corporate Social Responsibility (CSR); Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO Riyanto, Yudha Sindu; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25620

Abstract

AbstractThis article explains how the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee is reviewed based on Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty how mechanism of credit agreement implementation with fiduciary guarantee. This research uses empirical law research method with descriptive research and prescriptive. The research approach used is qualitative approach. The results showed that most of the credit granted with fiduciary assurance given in PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo is in compliance with Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. The settlement of non-performing loans if the defaulting debtor is attempted to pursue a non-litigation path through deliberation or mediation or litigation through a district court.Keywords: Credit; Agreement; Fiduciary Transfer of OwnershipAbstrakArtikel ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diberikan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau mediasi maupun jalur litigasi melalui pengadilan negeri.Kata Kunci: Kredit; Perjanjian; Jaminan Fidusia
KAJIAN YURIDIS SENGKETA KEABSAHAN LOGO SEBAGAI SEBUAH MEREK DAN HAK CIPTA ,, Fandy Ahmad; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30110

Abstract

AbstractThis Legal Writing examines the validity of the Logo as a brand and copyright as ownership of potentially problematic logos in the future if the logo is listed as a Copyright by someone and there are others who register it as a brand. This writing using the method of research normative or doctrinal which is prescriptive. The results of this study is a Logo that has been used as a brand cannot be done Copyright Registration.Keywords: Logo, Copyright Registration, Brand RegistrationAbstrakPenulisan  Hukum  ini  mengkaji  mengenai  keabsahan  Logo  sebagai  sebuah  merek  dan  hak  Cipta sebagaimana Kepemilikan logo berpotensi bermasalah dikemudian hari apabila logo dicatatkan sebagai Hak Cipta oleh seseorang dan ada orang lain yang mendaftarkannya sebagai merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Suatu Logo yang sudah digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan Pencatatan Hak Cipta.Kata kunci : Logo, Pencatatan Hak Cipta, Pendaftaran Merek
UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER Dionesius, Daud; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39320

Abstract

AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi pada tahun 2015 oleh beberapa produsen . Hal ini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta parent stock, sehingga ayam broiler yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga daging ayam broiler di pasaran bisa naik karena berkurangnya jumlah peawaran dari produsen. Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewenangan KPPU dalam memberikan saran kepada pemerintah serta upaya dalam rangka mencegah praktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenaisaran serta upaya KPPU dalam mencegah kartel unggas.Kata kunci : Kartel; KPPU; Daging Ayam Broiler
KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA Indriyani, Riska Andista; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39337

Abstract

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation  or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak  kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.
STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA Istiharoh, Fitriana Novitasari; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19230

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement in pt herona the branch of surakarta express as shipping goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transport along with obstacles and if a solution settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of animals through land transportation. Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical that are descriptive by approach qualitative descriptive produce numbers analysis. The result showed that the accountability offered by pt herona express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give compensation some cost of course. Terms of law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals.Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountabilityAbstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT Herona Express Cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.Kata kunci : transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung gugat
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT Hedistira, Dija; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40372

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the ownership and mastery of a fiduciary collateral object, in cases that often occur today, many disputes between creditors and debtors in fiduciary collateral agreements are caused because creditors assume that with executive rights as fiduciary recipients, the fiduciary collateral object legally owned by creditors and creditors the right to take and sell fiduciary collateral objects when the debtor defaults unilaterally, as well as the debtor who considers that the fiduciary collateral object is owned by him because the object is registered on his name, so that the debtor can use the object free as  giving to a third party or selling the object of fiduciary guarantee unilaterally. the author uses a normative juridical approach, and deductive analysis method based on the Civil Code and fiduciary law applicable in Indonesia, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The conclusion of the discussion is the ownership of the object of the Fiduciary Guarantee is owned by the debtor in accordance with the Law, mastery of the object of collateral controlled by the debtor for economic benefits, the procedure of execution The object of Fiduciary Guarantee is carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee Act, an alternative mediation in resolving the dispute. There needs to be clarity in the use of language in making a law, so as not to conflict with each other between Article one and the other Articles.Keywords: Ownership; Mastery; Object of Fiduciary Guarantee; Debtor; Creditors.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang kepemilikan dan penguasaan suatu objek jaminan fidusia, dalam kasus yang saat ini sering terjadi, banyak sengketa antara kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia disebabkan karena kreditur beranggapan bahwa dengan adanya hak eksekutorial sebagai penerima fidusia, maka objek jaminan fidusia tersebut secara sah dimiliki oleh kreditur dan kreditur berhak mengambil dan menjual objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji(wanprestasi) secara sepihak, begitupun dengan debitur yang menganggap bahwa objek jaminan fidusia tersebut dimiliki olehnya karena objek tersebut terdaftar atas namannya, sehingga debitur dapat mempergunakan objek tersebut secara bebas seperti menyerahkan kepada pihak ketiga atau menjual objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak. penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan metode analisis deduktif yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan hukum jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kesimpulan pembahasan adalah Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia dimiliki oleh debitur sesuai Undang-undang, penguasaan objek jaminan dikuasai debitur untuk manfaat ekonomis, prosedur eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, alternatif secara mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Perlu ada kejelasan dalampenggunaan bahasa pada pembuatan suatu Undang-Undang, agar tidak saling bertentangan antar Pasal satu dengan Pasal yang lainnya. Kata Kunci: Kepemilikan; Penguasaan; Objek Jaminan Fidusia; Debitur; Kreditur.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP GANTI KERUGIAN NASABAH BANK YANG BELUM DIBAYAR PIHAK BANK Mukhammad, Bahir; Asrori S, M.Hudi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19342

Abstract

AbstractThis article aims to know Bank rensposible for deposan customer compensation because of bank officer do violation of law. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research.  The author uses the approach of statue (statue approach), that is by analyze regulations which are related on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. All activities of bank itself can pose a particular risks. Risks which may arise in banking operations include liquidity, market risk , credit risk , operational risk , and the risk of the owner or caretaker. The risk of the owner or caretaker often happens because of lack of maximum application of the prudence principle (prudence banking principle). Bank X sued by the plaintiff for violation of the law for the withdrawal of funds without permission of a plaintiff. Disbursement of funds done by a defendant III who is employees from the bank X. Based on Act 9 Part c UU OJK, it said that in carrying out supervisory duties Financial Service Authority (OJK) has authority of “supervise, examine, investigate, do consumer protection, and other action towards financial services institutions, doer, and/or supporting activities financial services as referred to in legislation in the services sector financial”. The existence of ojk as an institution supervisor in the financial sector is expected to protect consumers of an offender financial services considered can harm the interests of consumers, in this case the consumer bank.Keyword: financial services authority, legal protection, bank costumer AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Bank atas ganti kerugian terhadap nasabah deposan yang disebabkan perbuatan melawan hukum pegawai bank. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Setiap pelaksanaan kegiatan perbankan sendiri dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik atau pengurus. Risiko pemilik atau pengurus sering terjadi karena kurang maksimalmya penerapan prinsip kehati-hatian (prudence banking principle). Bank X digugat Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pencairan dana tanpa izin dari Penggugat. Pencairan dana dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan Pegawai dari Bank X. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Nasabah Bank
AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA Dwicaksana, Haruli; Pujiyono, .
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48407

Abstract

AbstractThis article aims to know the use of cryptocurrency can replace conventional money as a means of  payment in Indonesia. This article belongs to the type of normative legal research that is prescriptive to produce a new concept in resolving the problems faced by supported by a legal approach and a case approach. The data used is secondary data with primary binding and fundamental material. Data collection techniques using library studies. The data analysis technique used by the authors is a silogism analysis. The results showed that cryptocurrencies are difficult to substitute for conventional currency use as a means of payment in Indonesia because there is no centralized authority governing as well as the value of a relatively unstable cryptocurrency from Conventional currency that has been circulating in Indonesia is the rupiah, it is difficult to use cryptocurrency as a means of payment at the least level of Use daily.Keywords: Payment Tools; Paymeny Systems; Conventional Currency; Cryptocurrency.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan cryptocurrency dapat menggantikan uang  konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency sulit untuk menggantikan kegunaan mata uang konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia karena tidak ada otoritas terpusat yang mengatur serta nilai dari cryptocurrency yang relatif tidak stabil dari mata uang konvensional yang sudah beredar di Indonesia yaitu rupiah, maka sulit untuk menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di tingkat paling kecil yaitu penggunaan sehari-hari.Kata Kunci: Alat Pembayaran; Sistem Pembayaran; Uang Konvensional; Cryptocurrency.
KAJIAN PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KLAIM ASURANSI TOTAL LOSS ONLY KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta) Putri, Adisty Ananda; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19388

Abstract

AbstractThe aim of this article is to find out the procedure of reporting indemnification notice, claim handling in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta, and the problem that appears in the procedure of reporting and handling Total Loss Only Insurance claim in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta along with its problem  solving.  This  research  is  an  empirical-descriptive  law  research  with qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the claim section in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta and a literature review. Based on the research and discussion, there is a conclusion as the result. First, inn the stage of reporting procedure the insured can report to the insurer, designated workshop, or call the agent or insurance broker. There are several obstacle  in  the  stage  of  handling  claim  such  as,  the  damage  survey,  claim analysis,  vehicle  repair  in  the  workshop,  and  claim  payment.  Second,  the reporting   implementation   obstacle   and   claim   handling   in   Asuransi   Jasa Indoneseia  Inc.  branch  Surkarta  in  terms  of  reporting  procedure  includes  an information notification delivery by the insured which is not in accordance with the facts. The solutions in the reporting procedure stage is the insurer must be more vigilant to the insured who indicated does not have a good ethicto report and the insured must behave well in order to finish reporting process effectivel. The obstacle in claim handling stage includes claim submission process to the previous headquarter. The solution is point out a company valuer  of insurance loss to calculate the loss.Keywords: Insurance, Claim, Total Loss Only, and Vehicle.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan  pelaporan pemberitahuan ganti kerugian dan penanganan klaim asuransi total loss only di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan permasalahan yang timbul dalam prosedur pelaporan dan penanganan klaim asuransi total loss only pada PT Asuransi  Jasa Indonesia Cabang Surakarta beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diguanakan dengan wawancara pada Bagian Klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan kesimpulan. Pertama, dalam tahapan prosedur pelaporan tertanggung dapat melaporkan kepada penanggung, bengkel yang ditunjuk atau menghubungi agen/broker asuransi. Dalam tahapan penanganan klaim, yaitu survei kerusakan, analisa klaim, perbaikan kendaraan di bengkel dan pembayaran klaim. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dan penanganan klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dalam hal prosedur pelaporan mencakup  penyampaian  informasi  pemberitahuan  oleh  tertanggung yang tidak sesuai dengan fakta. Solusi bagi hambatan pada tahapan prosedur pelaporan adalah penanggung harus  bersikap  lebih waspada  terhadap  tertanggung yang berindikasi tidak mempunyai itikad baik dalam  melakukan  pemberitahuan.  Sedangkan  hambatan  dalam  hal  penanganan  klaim  mencakup proses pengajuan klaim ke kantor pusat yang lama. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menunjuk perusahaan penilai kerugian  asuransi untuk dapat membantu dalam perhitungan penilaian kerugian.Kata kunci: Asuransi, Klaim, Total Loss Only, dan Kendaraan Bermotor.

Page 2 of 20 | Total Record : 194

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI