cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MODIFIKASI BENGKEL KUSTOM di RICH RICHIE RIDE GARAGE Satria Bhaskara, Diva; Nadjib Imanullah, Moch.
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48419

Abstract

AbstractThis article wants to find out how Rich Richie Ride Garage gives consumer right protection to their  consumer, some times the consumer who cuztomised their bike disappointed for Rich Richie Ride Garage because their expectation and ideas of their custom bike isn’t accordance with the reality. In this legal writing, the Author using non doctrinal legal research or   empiric legal research. The nature of empiric showed by data collection. On empirical research that was examined initially secondary legal, then followed by research towards primary legal in field. The result of research and review there are still things that harmful the consumer like progress of modification takes a long time, the result of work isn, accordance with the deal, do something prohibited in the deal. Unfortunately the consumer lack of knowledge about consumer right protection wich cause them to not fully understand the rights belongs them. They even gave up their rights because of their ignorance about consumer right protection.Keywords: Custom Workshop; Consumer Right Protection; Modification ServicesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh  Rich Richie Ride Garage terhadap para konsumennya, terkadang konsumen dari pemilik kendaraan yang menggunakan jasa dari bengkel kustom merasa kecewa dengan pengerjaan yang tidak sesuai antara hasil jadi kendaraan tersebut dengan rancangan ide–ide dari pemilik kendaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian empiris. Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukkan dengan perolehan data yang terkait dengan perlindungan konsumen dari Rich Richie Ride Garage. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui masih terjadi wanprestasi berupa hasil yang tidak sesuai dari perjanjian, melakukan pekerjaan yang dilarang dalam perjanjian, perjanjian tidak dipenuhi secara keseluruhan, dan yang utama dalam masalah waktu pengerjaan yang merugikan para konsumen. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketidaktahuan para konsumen mengenai aturan hukum perlindungan konsumen menyebabkan para konsumen kurang memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bahkan, terdapat pula konsumen yang melepaskan haknya dalam hal penggantian ganti rugi oleh penjual dikarenakan ketidaktahuan konsumen akan hak perlindungan hukum bagi konsumenKata Kunci: Bengkel Kustom; Perlindungan Konsumen; Jasa Modifikasi
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dwi Prabawa, Andryan; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.24762

Abstract

AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender CommitteeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dikategorikan  sebagai  unsur  pihak  lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA Sari, Nurdiani Yusnita; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25610

Abstract

AbstractThis study article to determine the arrangements regarding legal protection to the adopted child after adoption through the determination of the court. This research is a normative research viewed from prespective with statue approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. Determination issued by the District Court and the Religious Courts have different legal protections because of the difference in status and position of the adopted child. The status and position of such a biological child provided by the District Court gives a wider legal protection to the adopted child than the adopted child who issued their determination through the Religious Courts.Keywords: Adoption; Adopted; Determination of The Court; Legal Protection;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum pada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  dan  teknis  atau  terapan.  Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena perbedaan status dan keududukan anak angkat yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan AgamaKata Kunci: Pengangkatan Anak; Anak Angkat; Penetapan Pengadilan; Perlindungan Hukum;
PEMANTAUAN PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DI TEMPAT TINGGAL SETELAH PELAKSANAAN ADOPSI INTERNASIONAL WARGA NEGARA INDONESIIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION) ', Sonia Rosha Yolanda; ', Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29966

Abstract

AbstractThis research aims to monitor the implementation of children right in the habitual residence after the implementation of intercountry adoption in Indonesia. This monitoring is carried out to ensure the protection and welfare of children. The author uses doctrinal or normative law research method then secondary data is used. Through those methods, the implementation of the children right can be reviewed from the literature and rules that apply in ideal regulations. The results obtained from this research are the ideal regulation of monitoring the implementation of the children right in the habitual residence after the realization of the intercountry adoption of Indonesian Citizens by Foreigners. International civil law of Indonesia is used by the researcher in conducting this research that essentially contains foreign elements in it.Keywords: Intercountry adoption;  the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah pelaksanaan intercountry adoption di Indonesia. Pemantauan ini dilaksanakan demi terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum doctrinal atau normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Melalui metode tersebut, maka pelaksanaan hak-hak anak dapat ditinjau dar berbagai literature dan peraturan yang berlaku secara ideal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan yang ideal mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah terwujudnya pelaksanaan intercountry adoption Warga Negara Indonesia oleh  Warga  Negara Asing.  Hukum  perdata  internasional  digunakan  oleh  penulis  dalam  melakukan penelitian yang pada hakikatnya mengandung unsur asing didalamnya. Kata kunci: Intercounry Adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.
KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PIHAK MASKAPAI PENERBANGAN DALAM KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN KOMERSIAL DI INDONESIA ,, Asmarsha Qathrinada; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30140

Abstract

AbstractThis article aims to find out how legal protection is provided to passengers in commercial air transport activities in Indonesia, especially regarding airline responsibilities to passengers and the compensation provided in case of flight delays due to negligence of the carrier. This research is performed with legal research, using prescriptive characteristic. The research is using statute approach by reviewing the regulations related to the issues. The source of the research is derived from primary legal materials namely legislation, secondary materials from legal literatures, as well as tertiary or non-legal legal material. The collection of legal materials was done by literature studies, and analyzed with deductive reasoning patterns. Based on the result of the research, it can be concluded that the regulation of compensations given by the airlines to passengers has been quite well regulated in the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, but in the implementation, the government is still less firm in cracking down on airlines that do not carry out their responsibility of the compensation regulated in Regulation of the Minister of Transportation Number 77 in year 2011.Keywords: compensation; flight delay; commercial air transportation.AbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam kegiatan angkutan udara komersial di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang serta apa kompensasi yang diberikan apabila terjadi penundaan penerbangan karena kelalaian pihak pengangkut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi yang besangkutan dengan isu yang penulis angkat dalam penulisan ini. Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan sekunder dari kepustakaan hukum, serta bahan hukum tersier atau non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menganalisis dengan pola penalaran deduktif.  Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa  pengaturan  mengenai  kompensasi  yang  diberikan  oleh  maskapai  penerbangan  terhadap penumpang  telah cukup  baik  diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya pemerintah masih kurang tegas dalam menindak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.Kata kunci: kompensasi; keterlambatan penerbangan; pengangkutan udara komersial.
TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS Asmara Putri, Margaretha Evelin; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39327

Abstract

AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL KAITANYA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN (PESANAN) Idham, Aditya Yudhatama; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40356

Abstract

AbstractThis article examines the legal problems of resolving online sale and purchase disputes through social media, this is regulated in Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in article 28 paragraph (1). This study included normative legal research with a legal approach and a case approach. The results of the study show that the seller has committed a misleading action that has resulted in consumer losses in electronic transactions, in accordance with Law number 11 of 2008  concerning Information and Electronic Transactions. Dispute resolution if the seller conducts a default is  attempted to take a non-litigation route by deliberation or it can be through mediation or litigation lines or commonly referred to through a district court.Keywords: Buy and Sell; Credit Promise; Social MediaAbstrakArtikel ini mengkaji mengenai problematika hukum penyelesaian sengketa jual beli online melalui media sosial, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjual telah melakukan tindakan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa apabila penjual melakukan wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau bisa dengan mediasi maupun dengan jalur litigasi atau biasa disebut melalui pengadilan negeri. Kata kunci: Jual Beli; Ingkar Janji; Media Sosial
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA yuliati, Maulina; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250

Abstract

AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang
PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP) Widyantari, Padma; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40384

Abstract

AbstractEstablishment of legislation is the process of making legislation basically starting from planning, preparation, techniques of preparation, formulation, discussion, endorsement, enactment, and dissemination. Among the series of processes above, there is a process that is not explicitly mentioned but has a very important role, namely the harmonization process. Harmonization is one of a series of processes for the formation of legislation which is an effort to harmonize a statutory regulation with other laws and regulations, both higher, equal and lower, and other matters outside of legislation. laws, so that they are arranged systematically, not conflicting or overlapping. The problem in this study is how to harmonize the Personal Data Protection Bill. The method of this study uses a descriptive normative legal research approach with a statute approach . The primary legal sources are laws, books, journals, while the secondary legal sources are the results of interviews with related parties. The results of this study are expected to allow readers to know how to implement harmonization of legislation in general, and the implementation of harmonization of the Personal Data Protection Bill in particular.Keywords: Harmonization; Legislation; Personal Data Protection Bill.AbstrakPembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan pada  dasarnya dimulai dari perencanaan,persiapan,  teknik penyusunan,perumusan,pembahasan, pengesahan,pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi.Harmonisasi merupakansalah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain,  baik  yang  lebih tinggi,  sederajat, maupun yang  lebih rendah,  dan  hal-hal lain di  luar  peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara  sistematis, tidak  saling  bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan  Data Pribadi Metode kajian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif deskriptifdengan pendekatan perundang-undangan (statute approac). Adapun sumber hukum primernya adalah undang-undang, buku, jurnal, sedangkan sumber hukum sekundernya adalah hasil wawancara pihak terkait. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pelaksanaan harmonisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi pada khususnya.Kata Kunci: Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan; RUU Perlindungan Data Pribadi.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PADA PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Puspandari, Retno; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19366

Abstract

Abstract This Article aims to determine corporate responsibility of aviation services in case of flight accidents to passengers known procedures of passengers in the filing of compensation benefits to aviation services company in Indonesia.Type of research used law normative research. Approach used legislation approach. Law material used primary law material and secondary law material. Primary law material includeLegislation and secondary law material such as all the publicity on the law.Based on results of research and discussion that based on Law Number 1 Year Of 2009 On Flight, aviation services company responsible to the passengers who were injured, disabled temporary/ permanent and died due to accidents. Huge amount of compensation stipulated in the Ministerial Regulation Number 77 Year Of 2011 On Responsibilities Freight of Air Transport. Passengers able to file a claim for damages to the aviation services company for losses suffered by passengers consequence occurrence of aviation accident to the aviation services company in accordance with procedures stipulated in Laws and Ministerial Regulations.Keywords: Responsibility, Accidents, PassengerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan bila terjadi kecelakaan pesawat kepada para penumpang dan mengetahui prosedur penumpang dalam pengajuan ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer ini adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab kepada penumpang yang luka-luka, cacat sementara/permanen dan meninggal dunia yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Jumlah besar ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.Penumpang juga bisa mengajukan klaim ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan atas kerugian yang di derita oleh penumpang akibat terjadinya kecelakaan pesawat kepada perusahaan jasa penerbangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.Kata Kunci : tanggung jawab, kecelakaan, penumpang

Page 4 of 20 | Total Record : 194

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI