Articles
375 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN KEDATANGAN KERETA API (Studi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional VI Yogyakarta) ]]>
Berliana Putri Himawati; Tuhana .
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.55306
<![CDATA[AbstractThis articles aims to determine the civil responsibility of PT. Kereta Api Indonesia(Persero) Daop VI Yogyakarta to passengers for delays in train arrivals due toaccidents that occurred while transporting passengers. This study uses adescriptive empirical legal research method with a qualitative approach. Thetypes of data used are primary data obtained directly from the research locationand secondary data obtained from library materials, for the data sources used areprimary data sources obtained directly from the first source and secondary datasources obtained from primary, secondary, legal materials. and tertiary. Primarydata collection techniques are interviews and secondary data are literaturestudies, data analysis techniques are interactive analysis models. The results ofresearch and discussion are based on existing laws and regulations, the civilresponsibility of PT. Indonesian Railways in practice is still not implementedoptimally. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap penumpang atasketerlambatan kedatangan kereta api akibat kecelakaan yang terjadi pada saatmengangkut penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumempiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yangdigunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitiandan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber datayang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumberpertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer,sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dandata sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan modelanalisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu berdasarkan peraturanperundang-undangan yang sudah ada, tanggung jawab keperdataan PT. KeretaApi Indonesia dalam prakteknya masih belum terlaksana secara maksimal. ]]>
<![CDATA[KERANGKA HUKUM UNTUK PENGEMBANGAN HIDROGEN HIJAU DI INDONESIA: ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN FISKAL ]]>
<![CDATA[Lya Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.99630
<![CDATA[In recent years, Indonesia has taken major steps in the energy transition to achieve the Net Zero Emission (NZE) target by 2060, one of which is developing green hydrogen. This article analyzes the legal framework that supports investment in green hydrogen technology in Indonesia, focusing on regulations and fiscal policies. The findings of the article indicate that although the existing regulatory framework is supportive, the implementation of green hydrogen development and fiscal policies still faces challenges. This article concludes that to accelerate the development of green hydrogen, optimization of regulations and fiscal policies is necessary.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN YANG BERASAL DARI DANA TITIPAN PEMERINTAH DI SAAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Helarion Gema Bahagia]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.53311
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip kehati-hatian pada bankkhususnya Bank BUMN yang berpartisi dalam program Pemulihan EkonomiNasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dan tanggung jawab bank yang berpartisipasiterhadap dana pemerintah yang dititipkan. Penelitian hukum ini merupakanpenelitian hukum normatif atau library legal research, sifat penelitian yangdilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakaiterdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakandalam penelitian hukum ini dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknikanalisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualtitatif dengan metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada bank yang menjadi mitra dalam program PEN terus dilakukan dengan sedikit kelonggaran kepatuhan bank mitra akan prinsip kehati-hatian menjaga dana pemerintah dan dapat tersalurkan dengan baik.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Qisthi Hani Mazaya Tori]]>;
<![CDATA[Kukuh Tedjomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.55183
<![CDATA[AbtractThis article aims to determine the implementation of force majeure due to the inability of the parties to fulfill its obligations because Covid-19 pandemic on construction contracts. The research method used in this article is normative legal research methods that focus on studying and reviewing legal materials to produce new arguments as perspectives in answering a legal problem. The analysis technique used is qualitative analysis, specifically by analyzing legal materials with reference to the existing theoretical basis. The results of this research reveal that the implementation of force majeure due to Covid-19 in construction work contracts may apply but it’s casuistic, depending on the case or circumstances of each party. In determining force majeure, it is important that the elements of force majeure as stated in Articles 1244 and 1245 of KUHPerdata are fulfilled. This is an important element to ensure the inability of the parties to fulfill its obligations on contract and the outstanding party must be able to prove that the Covid-19 pandemic is the cause of the failure of its obligation.Keywords: Contruction Contract; Force Majeure; Pandemic Covid-19AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan force majeure yang diakibatkan ketidakmampuan debitur melakukan prestasinya karena pandemic Covid-19 pada kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan force majeure akibat Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi dapat berlaku namun sifatnya kasuistis, bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan keadaan force majeure menjadi penting unsur-unsur force majeure sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terpenuhi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan sejauh mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan debitur selaku pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini merupakan penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi.Kata Kunci: Force Majeure; Kontrak Kerja Konstruksi; Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY ]]>
<![CDATA[Anhar Yasin Kurniawan]]>;
<![CDATA[Mochammad Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.59462
<![CDATA[This article studies regarding effectiveness on consumer’s protection law on electronic purchases made with cash on delivery transaction method on ecommerce platform based on Indonesia consumer’s protection Law Number 8 of 1999, which mainly aims to give consumer a better protection as they are perceived being on the weaker side on electronic based transactions. This article is empirical legal research. The legal material type used are primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. These legal materials are collected through legal documents acquired by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as Law Number 8 of 1999, Kitab UndangUndang Hukum Perdata and other regulations, books, articles, journals and others by adjusting the problems studied by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The result shows that effectivity on consumer’s protection law on electronic transactions done on e-commerce platform remains ineffective based on majority of transactions done, dispute resolutions are considered time consuming and the transactions made consist mostly of small purchases for the consumer led to neglect on mentioned dispute resolution. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN AKUN NETFLIX TIDAK RESMI DALAM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Tasya Maura Donita]]>;
<![CDATA[Moch Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58640
<![CDATA[This articles aims to find out and analyze the copyright protection of netflix paid streaming application programs in the study of trading unofficial netflix accounts on social media. This study uses a combination of normative methods and descriptive empirical methods. This research approach uses a qualitative approach by using primary legal materials and secondary book materials. The technique of collecting legal materials in writing this law uses library research and interview techniques. According to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, the Netflix paid streaming application is a computer program and is included in a protected work. Along with the development of technology and social media, the act of buying and selling netflix accounts unofficially began to bloom on social media. The results of research and studies in writing this law show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright regulates the prohibition of commercializing unofficial netflix accounts on social media. This study aims to increase public awareness of the applicable law and the importance of copyright which requires an active government role in controlling copyright in social media. So it can be concluded that there needs to be an increase in supervision from the Directorate General of Intellectual Property so that the Netflix application can improve the user account security system so that the public is able to respect copyright more.]]>
<![CDATA[ISU HUKUM DALAM PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER-TO-PEER LENDING) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agata Wanda Yunitha Purba]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58720
<![CDATA[This article examines the legal issues regarding the regulation of peer-to-peer lending in Indonesia. This research is a prescriptibe normative legal research with statutory approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the regulation of P2P Lending in Indonesia is not comprehensive enough to regulate the P2P Lending industry, which leads to the emergence of several legal issues as follows: a) There is no mechanism for registering a lending platform before it can be accessed by the public; b) breach of security and privacy of personal data; c) the rise of illegal P2P Lending platforms; d) there are no clear dispute resolution steps; e) there is no proper billing mechanism.]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF ]]>
Clinton Eintstein Daniel; Ambar Budhisulistyawati
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60033
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out how far legal protection applied for new creditor incessie and legal stand for law application to law protection for cessie reviewed by National Law Number 42 of 1999 on Fiducia’s Guarantee and Book Of Private Law and the weaknesses of the law which protected the new creditor. This research is normative law basic with a prescriptive view and law approach. This research’s primary data resources is the national law and Book of Private Law Indonesia, and then for the secondary data resource is obtained by official document,scientific document, law journals, and literature which support this research. This research data collection techniques used is library studies with syllogism method by seeing the law and the fact of that law to concluded it with the result is there’s so many weakness on the laws about cessie because that cessies law only explain the meaning of cessie and referral mechanism without protect the new creditor it self which means the law is vulnerable to being made it fictious because the document can be made with signed agreement which that signed agreement isn’t has a perfect argumentation as an authentic agreement, and it doesn’t have a rule that cessie must be registered on any certain institution so that new creditors are prone to fictitious cessie. Because of that, we need a cessie’s law reformulation from a law that protect the new creditor, and a law that makes cessie must be registered on cessie institution it self.Keyword : cessie;application;law AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diterapkan kepada kreditur baru dalam bidang cessie dan dasar penerapan konstruksi hukum dari penerapan perlindungan hukum dari cessie ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan tersebut dalam melindungi kreditur baru. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer ini undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian untuk data sekunder diambil dari telaah tulisan karya-karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur yang mendukung dalam melakukan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan metode penelitian silogisme dengan cara melihat aturan hukum dan juga melihat fakta hukum kemudian ditarik menjadi suatu konklusinya yang menghasilkan bahwa ada nya kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan cessie karena peraturan cessie hanya menjelaskan tentang pengertian dan tata penyerahan dari cessie itu sendiri tanpa adanya peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur baru itu sendiri sehingga rawannya terjadi cessie fiktif karena akta cessie boleh dibuat secara bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum tidak sesempurna akta otentik, juga tidak adanya aturan bahwa cessie harus didaftarkan kepada suatu lembaga apapun sehingga kreditur baru rawan terkena cessie fiktif. Maka dari itu perlunya reformulasi peraturan hukum mengenai cessie dimulai dari aturan untuk perlindungan kreditur baru, dan aturan bahwa cessie yang harus didaftarkan ke suatu lembaga khusus tersendiri.Kata Kunci : cessie;penerapan;hukum]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Zahid Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v5i1.21206
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan KUH Perdata. Jenis penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan beasiswa afirmasi LPDP yang dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan penerima beasiswa afirmasi yang mengacu pada buku panduan beasiswa afirmasi LPDP merupakan tahapan pembentukan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP telah memenuhi persyaratan tersebut yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Putri Muttaalliyah]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65052
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the arrangements regarding the distribution of joints property and legal protection of wives in polygamy marriages. This type of research is normative legal research, prescriptive, and used legal analysis techniques that are deductive to the syllogism method. Based on the result of the study, it can be concluded that the existing legislation both Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law does not clearly regulate the distribution of shared assets in polygamous marriages. In its development, the arrangement for sharing assets with polygamy marriages is explaned in book II of The Technical Guidelines for the Religious Courts concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts issued by the Supreme Court. In polygamy marriages there two forms of legal protection, preventive to prevent disputes and repressive to resolve disputes. The form of preventive legal protection is in the form of strict requirements for husbands who will apply for a polygamy permit, a marriage agreement, and when applying for a polygamy permit the husband must apply for the determination of joint assets with the previous wife. The form of repressive legal protection is in the form of cancellation of a marriage that can be done by the previous wife if the conditions for holding a polygamous marriage are not fulfilled. Keywords : Marriage; Joint Asset; Polygamy; Legal Protection AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam perkembangannya, pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami dijelaskan dalam buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada perkawinan poligami, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa bagi istri dan atau istri-istri. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa adanya persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang akan mengajukan izin poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan, serta pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.Kata Kunci : Perkawinan; Harta Bersama; Poligami; Perlindungan Hukum]]>
