cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 29   30   31   32   33 
SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen) Rakhel Luckyana Putri; ' Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60051

Abstract

Abstract This article aims to determine whether the Decree of Prospective Civil Servants has met all the criteria for goods as guarantee in the credit agreement at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. This research was conducted with a descriptive legal research method, which provides carefully studied data about humans, circumstances, and other symptoms aimed at strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in the context of developing new theories. The research approach used is qualitative in that it uses verbal data to understand the phenomena experienced by the subject. Research location at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. The source of research is primary legal material in the form of legislation, secondary legal material, namely literature, non-legal material, and tertiary legal material. Data collection technique by interview. Legal materials analysis technique uses qualitative technical analysis with an interactive model. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the Decree of Prospective Civil Servants has met the criteria of having economic value, a long period of time, easy to transfer, and the maintenance of guarantee assets does not bother the creditor, but has not fully met the last criteria which has juridical value. Keywords: Decree of Prospective Civil Servants; Guarantee; Credit Agreement Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi seluruh kriteria barang sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang dikaji secara teliti mengenai manusia, keadaan, maupun gejala lainnya bertujuan untuk memperkuat hipotesa-hipotesa supaya membantu memperkuat teori lama atau dalamrangka menyusun teori baru. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memahami fenomena yang dialami subjek. Lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknis analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomis, berjangka waktu yang panjang, mudah dalam pengajuan agunannya, serta pemeliharaan aset jaminan tidak merepotkan pihak kreditur, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang terakhir yaitu memiliki nilai yuridis.Kata Kunci: Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil; Jaminan; Perjanjian Kredit
PENAMBAHAN PERYSARATAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA Bintang Puwan Permata
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.79468

Abstract

Procurement of goods and services should be carried out with the spirit of creating fair competition and should involve as many business entities as possible with equivalent classifications and types of businesses. Additional requirements in construction job tenders are typically motivated by the client's desire to secure credible and quality suppliers of goods/services. However, these reasons are often exploited by procurement actors to favor suppliers with specific relationships, thereby undermining fair competition. This article aims to examine provisions related to additional requirements in construction job tenders. It is a normative legal research using legislative and theoretical approaches. Secondary data in the form of legal materials will be analyzed using deductive reasoning. The conclusion drawn from this article is that adding requirements such as the provision of material supplier endorsements in construction tenders violates principles of fair competition if such endorsements steer towards only one specific factory/distributor
PENGGUNAAN SINGKATAN NAMA SEBAGAI MEREK KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Ade Irma Cendikia Hastami; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52851

Abstract

This article aims to describes and examines problems, first, to examine the use of name abbreviations as brands in Trademark Law No. 20/2016. Second, explain the types of the resolutions of brand ownership disputes. This type of research is normative legal research, which is prescriptive and use statutory research approach and case approach. The data used in this research are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques using library research. The data analysis technique used the deduction method. The results of this study show the regulation about the use of name abbreviations in a brand, in the Trademark Law. What kind of name abbreviations are prohibited so it can cause legal consequences for the brand registration. Then, regarding to the resolution of a brand ownership dispute the parties may use either a litigation or non-litigation (alternative dispute resolution) way that already state in Articles 83 to 93 of Law 20/2016. However, related to the use of name abbreviation of a country or national or international institution is specifically mention in Article 21 paragraph (2) letter b.  
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Muhammad Farhan Adinugraha; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan para mitra pengemudi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi, serta membangun model perlindungan hukum bagi mitra pengemudi yang dapat diterapkan dalam perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kemitraan Grab menimbulkan adanya beberapa klausula yang mengesampingkan tanggung jawab Grab atas segala bentuk kerugian mitra pengemudi. Selain itu, berdasarkan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan Grab, ditemukan suatu bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun, bentuk perlindungan ini belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan problematika hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini turut memberikan model perlindungan hukum yang optimal guna melindungi mitra pengemudi dengan cara mengubah pasal, menghapus pasal, dan menambahkan beberapa pasal dalam perjanjian kemitraan Grab.
URGENSI PENGATURAN JAMINAN KREDIT DALAM SEKTOR PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA Amalia Vanny Shania; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.48947

Abstract

This articles aims to analyse and examine the importance of implementing credit guarantee on peer to peer (p2p) lending mechanism in Indonesia as a form of prevention of Non Perfroming Loan Risk and the ideal type of credit guarantee to be applied on peer to per (p2p) lending mechanism. This research is a normative legal research with a perspective character with a consepual approach. The type of data used is secondary data which includes primary dan secondary legal materials. Meanwhile, the thechnique of collecting data in examining these problems use a literature study technique which is then carried out by technical analysis using the deductive method. The results show that there is urgency for the application of credit guarantee on peer to peer (p2p) lending sector based on 3 important aspects, namely philosophical, juridical, and sociological foundations. The urgency is related to the risk of non performing loan or default by the borrower which must be borne by the the lender. Implementing fiduciary security into peer to peer (p2p) lending mechanism can be an ideal solution to provide protection and legal certainty for lenders while minimizing the potentional risk of non performing loan. 
PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PT. TELKOMSEL Irena Puspa Mega; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53149

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebakan adanya kebocoran data pribadi dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab PT. Telkomsel sebagai unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, mengguakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dalam penjelasannya penulis menggunakan penjelasan yang didapatkan dari sumber hukum berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Metode analisis ini adalah analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen ada dua yakni faktor eksternal dan interal, faktor ekternal disebabkan oleh adanya cybercrime, pihak ketiga baik itu mitra atau karyawan perusahaan serta adanya kecurangan dari pengusaha tempat pengisian pulsa dilakukan. Faktor internal penyebab tersebarnya data pribadi konsumen Telkomsel adalah karena adanya sharing data konsumen yang dilakukan oleh PT. Telkomsel kepada perusahaan mitra yang dilakukan tanpa seijin konsumen. Belum ada tanggung jawab dari PT. Telkomsel mengenai adanya kebocoran data tersebut akibat dari sharing data kepada mitra baik tanggung jawab secara materil maupun immateril. Permerintah bersama DPR harus segera mengesahkan RUU PDP guna melindungi data pribadi konsumen di Indonesia dengan turut mengakomodir lembaga pengawas untuk memastikan patuhnya pemegang data terhadap UU PDP tersebut serta perlu adanya sosialisasi dari Menkominfo bersama Menkumham kepada konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi yang harus ditinjau setiap enam bulan sekali 
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN lailia syifaatur rosida; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28866

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai klausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.
PERAN KOPERASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN UMKM KONVEKSI DI KABUPATEN PATI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Eva Ida Fitria Asiati; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49845

Abstract

This article aims to examine the role of cooperatives in supporting the strengthening of MSMEs Convection Cloth Masks during the Covid-19 pandemic.This study uses empirical research methods. This legal research uses legal resources in the form of legal materials both primary legal materials and secondary legal materials. The data types used are Secondary data and Primary data. Data collection techniques are used through literature studies, interviews, and data analysts. The results showed that cooperatives play an active role in supporting the strengthening of MSMEs Convection in Pati Regency. 
PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK KONSUMEN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS POP-UP STORE Alfa Edha Firmansyah; Suraji .
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.52386

Abstract

This article examines the problems of consumer protection against consumer rights with pop-up stores as an alternative to online shopping that can be done in terms of overcoming violations of consumer rights and solutions that can be done to protect consumers against the disadvantages of online shopping. This research is a normative legal research that is descriptive and applied with a legal approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and historical approach (historical approach). Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study which will then be studied deductively using a syllogistic logic. The results showed the problems of consumer protection for the rights of consumers to shop online and pop-up stores, first, in that consumers cannot directly test, try, see or touch the goods to be ordered when shopping online. Second, the unclear status of legal subjects of business actors. Third, unclear information about the products offered in the form of misleading advertisements. Fourth, the imposition of an unbalanced risk on guaranteed delivery of goods. Fifth, borderless cross-border transactions raise questions about the mechanism for fulfilling consumer rights and obligations of business actors in transactions between countries. Sixth, there are no statutory provisions or implementing provisions for the pop-up store trading model or O2O business (online to offline or offline to online).
PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN- KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA Aries Aditya Putra; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65079

Abstract

AbstractThis research is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor   Regulation   Number   104  Year   2018   regarding   National  Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS. Keywords: Health BPJS; participant rights; JKN-KBS AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memiliki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  bersifat  preskriptif  dan  terapan.  Jenis  bahan  hukum  meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis  yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbedaan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Hak peserta; JKN-KBS

Page 31 of 38 | Total Record : 375

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue