Articles
375 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIK HUKUM PENERAPAN CURRENCY BOARD SYSTEM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Excel Suryaprabaswara]]>;
<![CDATA[. Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49342
<![CDATA[This article describes and examines the problem. First, how is the legal problematic if the application of the Currency Board System is carried out in Indonesia. Based on the results of the research, it shows that the problems found are that the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the Exchange Rate System have not accommodated application of the Currency Board System. The law clearly stipulates that Indonesia only adopts a floating exchange rate system. The response from banking law experts calls for the need for a new law and / or amendments to the old law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and Exchange Rate System.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi) ]]>
<![CDATA[Roslima Sitorus Sitorus]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65062
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of life insurance policies by creditors when there is a default. This research is an empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied by a study of supporting documents. The results of this study indicate that life insurance policies in material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor's loan.Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit GuaranteeAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai maupun fiducia, dikarenakan polis asuransi jiwa memiliki hak tagih (piutang) yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia. Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.Kata Kunci : Kedudukan; Polis Asuransi Jiw;, Jaminan Kredit]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA ]]>
Irsyad Afif; Yudho Taruno Maryanto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60036
<![CDATA[AbstractThis article aims to examine the legal issues to examine implementation of the sale and purchase agreement and the sale and purchase dispute settlement in the escrow account trading system, which has recently become a necessity for the wider community in e- commerce agreements, especially through Tokopedia whether it is in accordance with Indonesian laws or even violates the rules. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study through books and laws or from the results of previous scientific papers both thesis and journal. The results of this study uncover that the settlement of the sale and purchase dispute can violate the applicable law in Indonesia because it enforces that the decision made by Tokopedia as mediator is a final decision that cannot be contested where it is not in accordance with article 38 paragraph 1 of the ITE Law which contains "Every people can file a lawsuit against the organizes that organize Electronic Systems and uses Information Technology that causes harm ". Keywords: Joint Account; Dispute resolution; Deal; Final and Binding AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa jual beli dalam sistem jual beli rekening bersama yang akhir- akhir ini menjadi kebutuhan masyarakat luas dalam perjanjian jual beli online khususnya melalui Tokopedia apakah sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia ataukah malah menyalahi aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka melalui buku-buku dan undang- undang atau dari hasil karya tulis ilmiah terdahulu baik skripsi maupun jurnal. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian sengketa jual beli yang dilakukan bisa menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia karena memaksakan bahwa putusan yang dilakukan oleh Tokopedia selaku mediator adalah putusan final yang tidak dapat diganggu gugat dimana tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 1 UU ITE yang berisi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.Kata Kunci: Rekening Bersama; Penyelesaian Sengketa; Kesepakatan; Final dan Mengikat]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN CASH COLLATERAL KETIKA DEBITUR WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Nurul Jinan]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50093
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan cash collateral ketika debitur wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, terdapat didalamnya suatu klausul mengenai objek jaminan yang diberikan debitur sebagai bentuk dari kesanggupannya untuk melunasi utang seperti cash collateral yang dapat berupa rekening tabungan, bilyet deposito, maupun giro. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal memberikan fasilitas kredit dengan cash collateral jika debitur wanprestasi terletak pada adanya surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk mencairkan isi dari cash collateral tersebut sebagai pemenuhan utangnya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK PETROKIMIA ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN DISTRIBUTOR ]]>
<![CDATA[Garin Purna Sanjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.43735
<![CDATA[AbstractThe purposes of this article are to determine the implementation of petrochemical product sale and purchase agreement between PT Pertamina (Persero) with the distributors, and to determine the obstacles and solutions regarding of petrochemical product sale and purchase agreement. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research shows the agreement had based on the Pedoman Pemasaran Produk Petrochemical Trading Nomor A-002/F00000/2016-S9 and had been implemented well with parties. The obstacles caused by government policies, the complexity of customs duty, and unstable of international oil prices. The solutions to resolve these obstacles with expanding international agreements in the economic sector, optimalize of Pertukaran Data Elektronik (PDE) system at custom duty, and selecting distributor then determining competitive prices.Keywords: Petrochemical Sale and Purchase Agreement; Implementation; The Obstacles; Solutions.AbstrakArtikel ini mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan distributor, serta mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian telah didasarkan pada Pedoman Pemasaran Produk Petrochemical Trading Nomor A-002/F00000/2016-S9 dan telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Hambatan perjanjian disebabkan oleh kebijakan pemerintah, pengurusan izin kepabeanan, dan harga minyak dunia yang tidak stabil, Solusi untuk terhadap hambatan dengan memperluas perjanjian internasional bidang ekonomi, mengoptimalkan penggunaan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dalam pengurusan kepabeanan dan memilih distributor secara selektif serta penentuan harga yang kompetitif.Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Petrokimia; Pelaksanaan; Hambatan; Solusi.]]>
<![CDATA[KONSULTASI MERGER & AKUSISI SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN PENCEGAHAN TERCIPTANYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Raditya Pradipta]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60468
<![CDATA[Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan peran konsultasi merger & akusisi sebagai solusi penguatan pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kajian ini didasari oleh hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Badan usaha di Indonesia difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat melakukan konsultasi kepada Komisi Pengawas PersainganUsaha saat hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Namun, konsultasi tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki unsur pemaksa didalamnya kepada badan usaha, melainkan hanya sebagai aturan pengaman tambahan dari sistem pelaporan merger dan akuisisi yang diwajibkan setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIADAPTASI OLEH DISJOKI UNTUK KONSER BERBAYAR ]]>
<![CDATA[Satria Sulton Hakim]]>;
<![CDATA[Pranoto .]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.50814
<![CDATA[Artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah problematika perlindungan hukum musik di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersbut terjadi terus menerus dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila lagunya diadaptasi oleh Disjoki untuk konser berbayar tanpa seiijin pemilik hak cipta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan Kemudian, pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yakni berupa reduksi data, penyampaian data dan menarik. Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran terus-menerus terjadi khususnya terkait hak cipta lagu dan/atau musik bidang performing right, dikarenakanbudaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya. Kemudian terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh Undang- undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KONSUMEN ASURANSI ]]>
Citra Hafshah Maharani; Arief Suryono
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60052
<![CDATA[AbstractThis article aims to review the legal protection by the Financial Services Authority in an effort to protect policyholders as insurance consumers and examine the suitability of consumer protection regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with the Financial Services Authority Regulation Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study or documents. The results of the study note that the Policy Holder as a consumer of insurance services needs to be protected. Preventive protection measures by the OJK by issuing regulations, conducting socialization, and consumer complaints service mechanisms. Whereas repressive protection is carried out through dispute resolution mechanisms in the court, outside the court, or request for dispute resolution by the OJK. There is a conformity of consumer protection between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Regulation of the Financial Services Authority Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector regarding the obligations of business and consumer actors, prohibited acts, and dispute resolution.Keywords: Financial Services Authority; Policy Holders; Consumer Protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi pemegang polis sebagai konsumen asuransi dan mengkaji kesesuaian perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemegang Polis sebagai konsumen jasa asuransi perlu dilindungi kedudukannya. Upaya perlindungan preventif oleh OJK adalah dengan mengeluarkan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, di luar pengadilan, atau permohonan penyelesaian sengketa oleh OJK. Terdapat kesesuaian perlindungan konsumen antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai hak kewajiban pelaku usaha dan konsumen, perbuatan yang dilarang, serta penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Pemegang Polis; Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY LAW DI ERA BISNIS MODERN ]]>
<![CDATA[Putri Maha Dewi]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.65479
<![CDATA[Many companies face the threat of difficulty paying their debts to their creditors. There are many reasons the debtor has not paid off the debt, including being unable to pay off the debt that has been given at all, the debt that has been paid is still insufficient for the debt bill, being late in paying the debt, or paying the debt but not in accordance with what has been agreed. The reconciliation plan in the PKPU contains one of which is the debtor's plan to restructure his debts in accordance with the principle of business continuity, which most often is rescheduling, regulated in Article 265 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The parties are free to determine the content of the peace plan, the freedom of the content of this peace plan is known as the principle of freedom of contract. The peace agreement which has been ratified by the court, then the reconciliation has binding legal force for the Debtor and the Creditors.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINTECH LENDING AKIBAT PELANGGARAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN OLEH PENYELENGGARA ]]>
<![CDATA[Dinda Armelita]]>;
<![CDATA[Suraji .]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.50837
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman Fintech Lending akibat pelanggaran asas keamanan dan keselamatan oleh penyelenggara dalam hal penagihan pinjaman yang kerap dilakukan dengan pencemaran nama baik dan ancaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka (library research) dengan cara mengunduh (download), menyalin (copy), mengoleksi literatur yang berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan penerima pinjaman dapat diberikan perlindungan hukum secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu dengan dibuatnya perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sedangkan Perlindungan hukum eksternal yaitu adanya regulasi yang dibuat pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan dengan penyelenggara menerapkan prinsip-prinsip fintech lending yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi]]>
