Articles
375 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DOMPET DIGITAL OLEH BANK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Damasha Khoiri Clevalda]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.41483
<![CDATA[Abstract The purpose of this articles was to determine the legal protection efforts undertaken by Bank Indonesia for digital wallet customers. This research method is a non-doctrinal legal research or social legal research with the nature of descriptive research. Bank Indonesia as the authority that regulates the payment system services including digital wallet has the obligation to guarantee the protection of its customers by making regulations and policies and supervision of the implementation of the regulation. Bank Indonesia has a customer protection effort by filing complaints and following up on complaints resolution, and education and literacy by Bank Indonesia. The handling of complaints settlement by Bank Indonesia consists of 3 (three) stages namely education, consultation and facilitation. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan Bank Indonesia terhadap nasabah pengguna dompet digital. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doctrinal atau social legal research dengan sifat penelitian deskriptif. Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran termasuk dompet digital memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan nasabahnya dengan membuat peraturan dan kebijakan serta pengawasan dalam implementasi peraturan tersebut. Bank Indonesia juga melakukan upaya perlindungan terhadap nasabah dengan penyampaian pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan, serta edukasi dan literasi oleh Bank Indonesia. Penanganan penyelesaian pengaduan oleh Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni edukasi, konsultasi dan fasilitasi.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI CASH COLLATERAL DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi Kasus di Bank BPR Intidana Sukses Makmur) ]]>
<![CDATA[Agustinus Aditya Surya]]>;
<![CDATA[Pranoto .]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.51856
<![CDATA[Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana pengikatan cash collateral sebagai jaminan kredit serta bagaimana eksekusi cash collateral apabila debitur wanprestasi di Bank BPR Intidana Sukses Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi cash collateral apabila debitur wanprestasi, Bank BPR Intidana Sukses Makmur dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) yang didasarkan dengan adanya surat kuasa pencairan yang telah dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Ezra Mayora Widiasari]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49319
<![CDATA[This article aims to find out what are the problems that hamper legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design according to law number 31 of 2000 concerning industrial design ( case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta).The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design which is protected a creator of graphic design. A graphic design is a one of creation must be protection. Especially for creator of design graphic. The result of protection for T-shit creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not protected optimally because there are defect in implementation and there are three inhibiting factors. Researchers getting conclusion that the implementation of protected for creator rights graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for creator and designer ]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Cleopatra Martina Hauliani]]>;
<![CDATA[' pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65061
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the factors cause default conducted by the seller. The research methodology used is the empirical legal research method, the nature of descriptive research and using a qualitative approach. The source of research is primary legal material in the form of legal material. Data collection technique by interview. Based on the result of research conducted by the author can be concluded, the factors cause default conducted by the seller can be reviewed from the side of regulation, platform, law enforcement and the parties. Keywords: Default; Seller; Costumer; E-CommerceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendeketan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memeahami fenomena yang ialami subjek. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan para pembeli dan pihak YLKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dapat ditinjau dari sisi regulasi, platform, penegakan hukum dan para pihak.Kata Kunci: Wanprestasi; Penjual; Pembeli; E-commerce ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
Oriza Sekar Arum; Hernawan Hadi
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60035
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the forms of copyright violation in the case of using digital product photos on social media Instagram and know the inhibiting factors in the implementation of copyright protection of digital product photos on social media Instagram. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, the technique used in the collection of legal materials is the study of documents or library materials. The approach used is the statutory approach and the case approach by solving legal problems based on applicable laws and regulations and reviewing cases related to issues that have occurred. The results of the study show the fact that: copyright protection has several inhibiting factors, namely there is no Collective Management Institute that focuses on photographic works, community economic issues, the community's legal culture, there is a confusing legal dualism in copyright law, Instagram has not provided protection maximum to its users related to copyright.Keywords: Copyright; Digital Product Photos.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan foto produk digital di media sosial Instagram dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta foto katalog digital pada media sosial Instagram. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa: perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor penghambat yaitu belum ada Lembaga Manajemen Kolektif yang fokus pada karya ciptaan fotografi, persoalan ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, adanya dualisme hukum yang membingungkan pada undang-nndang hak cipta, Instagram belum memberikan perlindungan maksimal kepada para penggunanya terkait hak cipta.Kata Kunci: Hak Cipta; Foto Produk Digital.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI E-CONSUMER PADA KEGIATAN JUAL BELI DALAM PLATFORM ONLINE MARKETPLACE ]]>
<![CDATA[Disty Allyagita Cahyani]]>; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.54793
<![CDATA[AbstractThis article examines the laws and regulations of e-consumer personal data protection in buying activities in online marketplace, also the harmonization of these regulations with the personal data protection bill. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with qualitative deductive legal material analysis techniques. The results of the reseacrh and discussion show that the laws and regulations in Indonesia have regulated the protection of e-consumer personal data in online marketplace platform, but are still scattered in several laws and regulations. Meanwhile, the personal data protection bill regulates the protection of personal data in general, not only in the scope of systems or electronic transactions. Harmonization between the personal data protection bill and laws and regulations has been implemented in several aspects, includes the obligations of users of personal data, the rights of the owner of personal data, to role of the government and society. Where the personal data protection bill regulates in more detail or clarifies what has been regulates in laws and regulations. Keywords: E-Consumer; Harmonization; Online Marketplace; Personal Data ProtectionAbstrakArtikel ini mengkaji bentuk perlindungan data pribadi e-consumer dalam kegiatan jual beli online marketplace dalam peraturan perundangan-undangan serta harmonisasi peraturan tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi e-consumer dalam platform online marketplace, namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang- undangan. Sedangkan untuk RUU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara umum tidak hanya di lingkup sistem atau transaksi elektronik. Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang- undangan telah terlaksana dalam beberapa aspek, mencakup kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, hingga peran dari pemerintah dan masyarakat. Dimana Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih terperinci atau memperjelas kembali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: E-Consumer; Harmonisasi; Online Marketplace; Perlindungan DataPribadi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DARI SITA EKSEKUSI PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb) ]]>
<![CDATA[Annisa Puspita Azani]]>;
<![CDATA[' Suraji]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50092
<![CDATA[AbstrakAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur atas haknya terhadap objek hak tanggungan, ketika dieksekusi oleh pihak lain. Penelitian ini 2 merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan cara mengunduh (download), menyalin (copy), mengoleksi literatur yang berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu objek hak tanggungan yang sedang dilelang oleh kreditur untuk pelunasan hutang debitur, dilakukan sita eksekusi oleh pengadilan karena adanya perkara lain. Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni, kreditur dapat diberikan perlindungan secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu dengan dibuatnya perjanjian hutang-piutang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian untuk mengurangi resiko kerugian. Bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu adanya regulasi yang digunakan sebagai dasar perlindungan kreditur, yakni Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hal tersebut terbukti di dalam amar Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb yang menyatakan bahwa sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan harus dibatalkan.Kata Kunci: Eksekusi Objek Hak Tanggungan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 19/Pdt.G/2015/PN Skh) ]]>
<![CDATA[Umarsyah Umarsyah]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.58769
<![CDATA[This article describes and examines the problems, first, what are the indicators of abuse of circumstances in a sale and purchase agreement. Second, how is the judge's consideration in deciding the sale and purchase agreement which contains elements of acts of abuse of circumstances in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh. This article is a normative legal research. The nature of this article is prescriptive using a statutory approach and a conceptual approach. This article uses literature study by collecting primary legal materials and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method. The results show that the indicators of abuse of circumstances in the sale and purchase agreement are divided into 3 (three) aspects, namely the first in terms of the position of the parties in the contractual phase, the second in terms of the formulation of the agreement, and the third in the aspect of morality. Misuse of conditions in the sale and purchase agreement as a new will has not been clearly regulated in the Civil Code. However, in practice the teaching of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) contained in the Supreme Court Decision Number 2356 K/Pdt/2008 can be used by judges in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh as a reason for canceling the agreement. other than the defects of will that have been regulated in the Indonesian Civil Code, namely coercion (dwang), oversight (dwaling), and fraud (bedrog).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Prasidya Mohammad]]>;
<![CDATA[Mochammad Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28906
<![CDATA[AbstrakThe purpose of this study discusses about implementation of trademarks as a fiduciary guarantee because there has been no legal certainty in the transfer of trademarks as a fiduciary guarantee, the legal vacuum has led to differences in interpretation of the transfer of trademarks as collateral objects.This research is a descriptive normative legal research. It used is the statute approach and the comparative approach. The material used in this writing is obtained from a collection of primary legal materials and a collection of secondary legal materials using data collection techniques in the form of library studies. In analyzing legal material, a method of syllogism deduction is used to explain a general matter then draw it into a more specific conclusion and based on the results of research and discussion it can be concluded that the implementation of trademarks as a fiduciary guarantee requires special regulations as a form of legal certainty over the transfer of rights brand in the form of fiduciary guarantees in supporting economic development.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fidusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fidusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fidusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH ]]>
<![CDATA[Dzaky Alwan Bisyir]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.45370
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan peneltian lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif. Problematika dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik yaitu adanya ketidaksesuaian norma hukum terkait dengan hak tanggungan elektronik antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya yaitu lemahnya sistem pembuktian yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang terdapat pada sistem hak tanggungan elektronik jika terjadi permasalahan hukum. Permasalahan terakhir yaitu rendahnya kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana oleh pihak pengguna sistem hak tanggungan elektronik.]]>
