Articles
375 Documents
<![CDATA[ASAS KEADILAN KONTRAK JUAL BELI ONLINE PADA SITUS BLIBLI.COM ]]>
Khairul Hikmatullah Zamri; ' Pujiyono
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60046
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the legal requirements for E-Commerce contract on the Blibli.com and to find out whether the principle of justice is contained in E-Commerce contract conducted through the Blibli.com site. This type of research is normative legal research. The legal sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this legal research show that the legal requirements for E-Commerce contract are regulated in Article 1320 of the Civil Code, Article 3, Article 9, Article 15 paragraph (1), Article 17, and Chapter III of the Information and Electronic Transaction Law, Articles 45 to Article 50 Government Regulations for the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Article 18 of the Consumer Protection Act and related E-Commerce contract on the Blibli.com site have not fully complied with the principle of contractual justice because the rights and obligations of the users and parties have not been fulfilled. Blibli.com. Regarding the principle of justice on the Blibli.com site, the principle of contracting justice has not yet been fulfilled. Because there is an unbalanced portion between Users and Blibli.com itself.Key word : The Principle of Justice; Contract; E-Commerce; Blibli.com. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui syarat sahnya kontrak jual beli online dalam situs Blibli.com dan untuk mengetahui apakah asas keadilan sudah terdapat dalam kontrak jual beli online yang dilakukan melalui situs Blibli.com. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa syarat sahnya kontrak jual beli online diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Bab III Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta terkait kontrak jual beli online pada situs Blibli.com belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan berkontrak dikarenakan belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dijalankan antara Pengguna dengan pihak Blibli.com. Mengenai asas keadilan pada situs Blibli.com ternyata belum terpenuhi asas keadilan berkontrak tersebut. Dikarenakan terdapat porsi tidak seimbang antara Pengguna dengan Blibli.com itu sendiri.Kata kunci: Asas Keadilan; Kontrak; E-Commerce; Blibli.com.]]>
<![CDATA[DAMPAK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agnes Yeshinta]]>;
<![CDATA[Moch. Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50177
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang menganalisa perbandingan skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) Cost Recovery dan Gross Split dan dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menemukan skema PSC yang dapat menguntungkan Negara dan KKKS serta untuk menemukan apa dampak yang telah dihasilkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Industri Hulu Migas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Gross Split lebih menguntungkan bagi Negara maupun Kontraktor KKS serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia nyatanya belum menimbulkan dampak positif pada industri Migas Indonesia]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) DALAM PENGUATAN UMUM BIDANG EKONOMI KREATIF ]]>
<![CDATA[Rizky Herdyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.43491
<![CDATA[AbstractThis legal research describes whether Badan Ekonomi Kreatif , especially the Deputy of Intellectual Property Rights and Regulations, has run its program in facilitating Intellectual Property owned by creative economy performers in Indonesia. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research indicate that Bekraf has greatly assisted Creative Economic actors in obtaining legal protection over their products. The problem experienced by Bekraf is the lack of coordination between Bekraf and its partners, creative economy actors who put aside the importance of IPR, as well as communal products of Geographycal Indications that are contrary to IPR Principles. The Ministry of Tourism and Creative Economy hopefully hopefully can continue Bekraf’s Intellectual Property Facilitation and disseminating IPR on a periodic basics for the creative economy actors.Keywords: Intellectual Property Rights; Bekraf; Facilitation; Creative Economy. AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji apakah Badan Ekonomi Kreatif khususnya Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sudah menjalankan programnya dalam memfasilitasi Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bekraf melalui programnya sudah membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh kekuatan hukum atas produk maupun ciptaannya. Hambatan yang dialami Bekraf berupa kurangnya koordinasi antara Bekraf dan mitra kerja, pelaku ekonomi kreatif yang mengesampingkan pentingnya Kekayaan Intelektual, serta produk komunal Indikasi Geografis yang bertentangan dengan prinsip HKI. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melanjutkan program Bekraf dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi HKI secara periodik terhadap pelaku ekonomi kreatif.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Bekraf; Fasilitasi; Ekonomi Kreatif.]]>
<![CDATA[PEMBADANAN NILAI MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Ambar Murtiah]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65071
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how to establish the value of consultation in the settlement of civil disputes. This research is prescriptive normative legal research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of literature, then the technical analysis used is the method of deductive syllogism, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The results showed that the musyawarah values on the regulation of laws related to the settlement of civil disputes has been carried out, then settlement of civil disputes related to the establishment of the musyawarah values has not been effective because the process is not yet understood and internalized so that the settlement of the case will still be brought to justice. Therefore, attention and communication to the people of Indonesia is needed in relation to the establishment of the musyawarah values so that they can feel its many benefits so that it can help alleviate the accumulation of cases in the Supreme Court. Keywords: Entrepreneurship; musyawarah values; civil disputes AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan, kemudian penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga menyebabkan penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komunikasi terhadap masyarakat Indonesia terkait dengan pembadanan nilai musyawarah agar merek merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.Kata Kunci : Pembadanan; musyawarah; sengketa perdata]]>
<![CDATA[ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA GO-FOOD ANTARA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN MERCHANT (Studi Kasus di Rumah Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang) ]]>
Alya Latifa; Ambar Budhisulistyawati
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60041
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to find out the validity the GO-FOOD cooperation agreement between PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa with Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang, with provisions of the Agreement / Contract Law in the Civil Code. Legal writing in this research is empirical legal research approach, which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field and the society. Data collection tool by interviewing the owner of Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang. The results of the article revealed that the validity of the GO-FOOD cooperation agreement was in accordance with the legal requirements of Article 1320 Civil Code and was in the form of an electronic contract and a type of partnership agreement which is not contained in Book III of the Civil Code. However, book III of the Civil Code adopts an open system.Keyword: Food Ordering and Delivery Services; Validity; Electronic Contract AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama GO-FOOD antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang dengan ketentuan Hukum Perjanjian/Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan, atau masyarakat. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada pemilik rumah makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang. Hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan unsur syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata serta perjanjian tersebut berbentuk kontrak elektronik dan merupakan jenis perjanjian kemitraan yang tidak terdapat dalam buku III KUH Perdata. Namun, buku III KUH Perdata juga menganut sistem terbuka. Kata Kunci : Jasa Layanan Pemesanan dan Pengantaran Makanan; Keabsahan; Kontrak Elektronik]]>
<![CDATA[PENUNDAAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bintang Alit Nugara]]>;
<![CDATA[Moch. Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.49881
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dan apakah pandemi COVID 19 dapat dijadikan alasan penundaan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam isi perjanjian dimana pihak kreditur berhak menerima pembayaran dari debitur secara angsuran atas pinjaman yang diterimanya dari kreditur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat digunakan sebagai alasan dalam penundaan kewajiban debitur dalam perjanian kredit kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016) ]]>
<![CDATA[Intania Az Zarah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.47468
<![CDATA[This research aims to determine the consideration of a conspiracy in the Commission decision on Case No. 24 / KPPU-I / 2016 and implementation of legal justice in the Commission’s Decision Case No. 24 / KPPU-I / 2016 in terms of economic and fairness aspects. This research is a normative law research which are prescriptive and applied. The approach used are the statute approach and the case approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials with literature study. This research used deductive analysis technique. Commission’s in Decision Number 24 / KPPU-I / 2016 has considered on the case in accordance with Law No. 5 of 1999, however its considerations do not consider whether the consequences of the conspiracy are hindering business competition or not. The commission in deciding the Commission Case Number 24 / KPPU-I / 2016 tended to only pay attention to the justice aspect while the economic aspect seemed a little neglected, so that the KPPU Decision Number 24 / KPPU-I / 2016 did not fully fulfill legal justice.Keywords: Tender Conspiracy; Business Competition; Fairness]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT ]]>
<![CDATA[Kristin Hutabarat]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60461
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait pembatalan sepihakpenerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh online travel agent (OTA) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dengan pola piki deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan elektronik oleh OTA dikarenakan kursi yang telah tidak tersedia telah melanggar Pasal 9 UU ITE tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar. Sedangkan pembatalan penerbitan sepihak yang dilakukan OTA dikarenakan kesalahan sistem telah melanggar Pasal 15 (1) tentang keamanan dan kehandalan sistem elektronik. Terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam Bab VIII UU ITE penumpang dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar wanprestasi. Secara garis besar pembatalan penerbitan secara sepihak tersebut terjadi karena kesalahan dan kegagalan dalam sistem elektronik OTA sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan pada sistem elektronik melalui evaluasi berjangka dan kewajiban pembaharuan sertifikat elektronik bagi OTA guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Novianti Elma Harum]]>;
<![CDATA[, Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60475
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank serta sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PADA LAYANAN PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Fuad Dicky Hutagalung]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.89442
<![CDATA[This article aims to examine the importance of transparency in health insurance company services from the perspective of consumer protection law. This research is a doctrinal research that studies the purpose of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. The results showed that health services are very important basic needs and human rights of every individual. The quality of health services has a significant effect on the degree of public health. Access to quality and affordable health services is a must, with information transparency as the main indicator. This transparency is important to increase consumer efficiency in choosing products and to increase loyalty to certain products. The Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Insurance Law regulate the obligations of insurance companies in providing accurate and complete information, as well as ensuring fairness in the claims process and handling consumer complaints Insurance companies must manage premium funds wisely and transparently, and engage and educate consumers about their rights. Open and transparent communication with consumers is essential to build trust. Consumer protection can also be enhanced through cooperation between the government, insurance companies, healthcare providers, and consumer organizations. By consistently carrying out these obligations, the healthcare and insurance industries can build a good reputation and gain the trust of the public.]]>
