cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 25411497     EISSN : 25411489     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI), ISSN: 2541-1497 (online); 2541-1489 (cetak), adalah jurnal ilmiah berkala sebagai media desiminasi hasil kerja akademik para peneliti, dosen dan penulis. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah konsepsional dan hasil penelitian hukum keluarga Islam. Terbit berkala setiap bulan April dan Oktober. JHKI diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG) Hidayatulloh, Haris; Muchlis, Mochammad Ashar
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.603 KB)

Abstract

Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta memalui observasi tempat agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Teknis analisis yang digunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama,Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang
CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK) Makmun, Moh.; Rofiqin, Imam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.311 KB)

Abstract

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Tehnik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PAMOGHI DALAM RESEPSI PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KEMBANG KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO) Hidayatulloh, Haris; maisih, maisih
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, pelaksanaan pernikahan terdapat resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang yakni menambahkan adat yang berbeda yaitu pamoghi didalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Penyusun  memandang adat tersebut dari tinjauan Hukum Islam, apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Kembang bertentangan dengan Hukum Islam atau sudah sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi adat pamoghi dan mengetahui pendapat dari tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif analitik yakni menggambarkan suatu gejala atau fakta dengan apa adanya dan akurat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi pamoghi telah turun temurun dilaksanakan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bertujuan sebagai simbol kenang-kenangan diawal pernikahan dan diberikan pada waktu resepsi pernikahan, tradisi ini tidak memiliki unsur yang dilarang dalam syariat islam dan tetap diterima di masyrakat sampai saat ini.
PASUWITAN SUKU SAMIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO Huda, Mahmud; Fathoni, Moch. Imam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah masalah demografi yang membutuhkan keterlibatan negara, itu berkaitan dengan pendaftaran kontrak pernikahan untuk mendapatkan legitimasi hukum. Registrasi adalah bukti ketaatan penduduk terhadap hukum negara bagian (undang-undang No.23 / 2006 tentang administrasi demografi, hukum no.12/2000 tentang kewarganegaraan). Namun, di komunitas Samin, pernikahan tidak melibatkan negara tetapi berdasarkan pada leluhur mengajarkan prinsip kehidupan Samin. Penelitian ini didasarkan pada landasan, penelitian etnografi dan fenomenologis, ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sosial budaya. Obyek penelitian ini adalah fenomena sosial dan budaya masyarakat Samin di Margomulyo Bojonegoro, khususnya tentang pernikahan berdasarkan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan Samin di MargomulyoBojonegoro, langkah-langkah pernikahan termasuk nyumuk, ngendek, nyuwito,penyeksen, dan tingkep. Langkah-langkah semacam itu tidak melibatkan peran negara bahkan diakad nikah.
IMPLEMENTASI PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH TAHUN 2017 (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA BALONG BENDO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO) Samsukadi, muhammad; Nizar, Luthfiya
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikah merupakan salah satu ikatan yang menjadikan halalkanya seorang wanita dan laki-laki untuk menyalurkan naluri seksualnya. Hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan adalah dilarang oleh Allah SWT. Karena merupakan zina, akibatnya akan terjadi kehamilan diluar nikah yang akan berimbas paa keluarga dan anak yang dikandungnya. Kehamilan diluar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil akibat zina ini dinamakan nikah hamil, penelitian ini membahas tentang cara PPN KUA menikahkan wanita hamil, dan termasuk alasan Pihak KUA menikahkan wanita hamil karena zina. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memalui wawancara.  teknik yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya. Hasil yang dicapai oleh peneliti adalah alasan utama pihak KUA menikahkan wanita hamil dan tata cara mendaftarkan pernikahan tersebut.
DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA Mahfudin, Agus; Musyarrofah, Siti
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan kawin paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimna untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dam melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana-Tengah melaksanakan kawin paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.
MAHAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS Samsukadi, Mochamad
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang mahar dalam menurut ahli hadis dan ahli fikih. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dua golongan ulama dalam Islam tersebut, penulis telah mengkaji hadis-hadis seputar mahar dan pendapat ahli hadis dan ahli fikih seputar mahar. Kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis seputar mahar dan pemahaman ulama fikih dan ulama hadis tetang hadis tersebut. Analisi menunjukan para ulama fikih lebih rigit dalam mendifinisikan mahar dan menjelaskan tentang batasan dan kadarnya secara detail, sedangkan ulama hadis lebih melihat mahar sebagai simbol dalam prosesi perkawanan, batasannya tidak terlalu jelas, tetapi hanya menekankan pada aspek pemanfaatanya dibanding nilai materinya. Jadi ulama fikih lebih menganggab mahar sebagai bentuk materi yang bisa dimiliki, sedangkan ahli hadis menganggap mahar sebagi simbol pengikat wanita dalam perkawinan.
HAK ASUH ANAK JATUH KEPADA BAPAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Mahfudin, Agus; Fitrotunnisa, Fitrotunnisa
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan terkadang menjadi tidak harmonis seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya terhadap pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan anak supaya tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi, peneliti cenderung menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Jombang. Dari hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan bapaknya dengan pertimbangan karena ibu telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga ia tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak serta selama ini anak tinggal dan diasuh oleh bapaknya dan kehidupannya serta pendidikannya terjamin. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.
PEMIKIRAN HUKUM MUHAMMAD SYAHRUR Makmun, Moh.
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran hukum Muhammad Syahrur terkait kepemimpinan perempuan, aurat,atau teori batas dan pakaian. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Syahrur, perempuan boleh menjadi pemimpin, baik kepemimpinan politik dalam bidang umum dan dalam rumahtangga. Pakaian laki-laki batasan minimalnya menutup daerah kemaluan, sedangkan pakaian perempuan, terdapat empat kategori: (1) Perempuan tidak boleh telanjang kecuali dihadapan suaminya, tanpa ada orang lain. (2). Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian atas (daerah payudara dan bawah ketiak), juga menutup daerah intim bagian bawah. Namun, pakaian batasan ini bukan yang harus diberlakukan dalam berinteraksi sosial. Adapun konsep terkait larangan memperlihatkan pusar dan lutut adalah pemahaman fiqh sosial yang bersifat lokal-temporal. (3). Batasan minimal pakaian perempuan yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak yang disebutkan surat an-Nur: 31, termasuk ba?l adalah menutup daerah intim bagian bawah (kemaluan dan pantat), (4). Pakaian perempuan untuk aktivitas dan interaksi sosial, ketentuannya bermula dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Adapun tutup kepala, baik laki-laki (surban atau yang lainnya) maupun bagi perempuan (kerudung) sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman atau keimanan, ketentuan dalam hal ini dapat mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR’AN Hidayatulloh, Haris
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan Library Research yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur?an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.

Page 3 of 12 | Total Record : 113