cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum
ISSN : 25411497     EISSN : 25411489     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI), ISSN: 2541-1497 (online); 2541-1489 (cetak), adalah jurnal ilmiah berkala sebagai media desiminasi hasil kerja akademik para peneliti, dosen dan penulis. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah konsepsional dan hasil penelitian hukum keluarga Islam. Terbit berkala setiap bulan April dan Oktober. JHKI diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 3   4   5   6   7 
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam) Samsukadi, Mochamad
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar  hukum  Islam  paling  otoritatif  setelah  al-Quran  adalah Hadis  Nabi  Muhammad  SAW.  Itu  telah  menjadi  kesepakatan  para  ulama dari masa ke masa sampai saat ini. Berbicara tentang Hadis Nabi tidak bisa dilepaskan  dari  dua  kitab  kodifikasi  Hadis  paling  poluler,  yaitu  Sahih Bukhari  dan  Sahih  Muslim.  Kedua  kitab  tersebut  menjadi  rujukan  primer dalam  penentuan  hukum  Islam.  Artikel  ini  berusaha  mengkaji  kedua  kitab tersebut  dari  aspek  metodologinya.  Dengan  mengunakan  metode  analisis konten,  didapatkan  bahwa  Sahih  Bukhari  dan  Sahih  Muslim  adalah  dua kitab  hadis  yang  menerapkan  standar  verifikasi  paling  ketat  dalam menentukan kualitas hadis. Standar itu belum pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya  maupun  sesudahnya.  Hadis  yang  dihimpun  di  dua  kitab  ini merupakan  hadis  pilihan  dan  terbaik  dalam  setiap  babnya.  Walaupun demikian  bukan  berarti  semua  hadis  yang  dihimpun  dalam  kedua  kitab tersebut berkualitas sahih.
Kontroversi Basmalah dalam Surah al-Fatihah dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Hadis Tematik) Samsukadi, Mochamad
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arkitel ini membahas hadis-hadis tentang Basmalah dalam salat yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi di kalangan ulama fikih. Dalam artikel ini, penulis melakukan tahkri>j al-H{adi>th tentang Basmalah kemudian dikelompokkan menjadi dua antara hadis pokok (al-us}u>l) dan hadis kontra (al-khusu>m) untuk dilakukan analisis sanad dan matan hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis-hadis yang digunakan kedua kolompok dapat dijadikan hujjah, karena mempunyai kualitas sahih dan hasan. Oleh kerana itu perlu digunakan metode pengumpulan (al-jam’u) bukan metode tarjih. Dengan motode tersebut diketahui bahwa Basmalah adalah ayat independen sebagai pemisah antar surah al-Qur’n. Bukan inheren dengan al-Fa>tih}ah atau surah lain. Jadi hukum membacanya sunnah baik secara jahr atau sirri.
Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam Huda, Mahmud; Adelan, Muhamad
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan  mempunyai  tujuan  yaitu  ingin membangun  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Di  Pondok Pesantren  Bumi  Damai  Al-Muhibbin  Bahrul  Ulum  Jombang dalam  acara  rojabiyyah  selalu  melaksanakan  Resepsi Pernikahan  Massal  disetiap  tahunnya.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  pelaksanaan  Nikah  Massal  tersebut sebagaimana  hanya sebatas walimatul `ursy. Hasil penelitian dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwa  yang  dimaksud pelaksanaan  nikah  massal  di  Pondok  Pesantren  Bumi  Damai Al-Muhibbin  Bahrul  Ulum  Jombang  merupakan  Resepsi Pernikahan  yang  dilakukan  secara  bersamaan.  Perlu diketahui bahwa didalam acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul `ursy, karena para peserta  sudah  melakukan  ijab  qobul  secara  sah  dirumahnya masing-masing  sebelum  acara  bahkan  jauh  sebelum  acara rojabiyyah  dilaksanakan.  Tinjauan  hukum  mengenai Pernikahan  massal  di  Majlis  ini  disimpulkan  oleh  peneliti bahwa,  Resepsi  pernikahan  hukumnya  boleh  meskipun dilakukan  secara  massal,  karena  pelaksanaanya  hanya walimatul  „urs,  dengan  mencari  doa  para  kyai,  keberkahan, adat-istiadat  dan  ulang  tahun  pondok  pesantren,  sekaligus pengajian umum.
Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Syaifuddin, M. Irfan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik/sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989  junto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan majelis hakim dalam sidang pengadilan. Perceraian melalui media sosial banyak menuai pro dan kontra di kalangan ulama tentang keabsahannya. Artikel ini membahas bagaimana keabsahan thalaq melalui media sosial dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian merupakan penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan, bertujuan untuk mendalami masalah keabsahan thalaq melalui media sosial berdasarkan pada literatur-literatur kajian hukum Islam tentang thalaq. Berdasarakan pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis: Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) dan hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah)
Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam Hidayatulloh, Haris; Janah, Miftakhul
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam  Undang-undang  perkawinan  disebutkan  bahwa  usia  ideal menikah  untuk  laki-laki  19  tahun  sedangkan  untuk  perempuan  16  tahun,  jika belum  memenuhi  usia  tersebut  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun  persyaratan  yang  umum  adalah  sudah  baligh,  berakal  sehat,  mampu membedakan  mana  yang  baik  dan  buruk  sehingga  dapat  memberikan persetujuan  untuk  menikah.  Permohonan  dispensasi  kawin  adalah  sebuah perkara  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  perkara  agar  pengadilan memberikan izin kepadayang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan,  karena  terdapat  syarat  yang  tidak  terpenuhi  oleh  calon  pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  analisis  hukum  Islam  terhadap  dasar  dan pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  perkara  dispensasi  nikah  Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif    termasuk  dalam  jenis  penelitian  lapangan  (field  research).  Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah  dibawah  umur  dengan  penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg,  secara  hukum  Islam  diperbolehkan.  Penetapan permohonan  dispensasi  nikah  tersebut,  hakim  pada  dasarnya  menggunakan berbagai  macam  pertimbangan  dan  dasar  hukum  yaitu  Undang-undang  juga kaidah  fiqhiyah.  Tetapi  majlis  hakim  lebih  mengedepankan    konsep  maslahah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama
Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif ‘Urf Hidayatulloh, Haris; Rochmawati, Indah Nur
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mayangi merupakan upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Tradisi mayangi hanya dilakukan bagi orang tua yang mempunyai anak sukerta seperti anak sendang kapit pancuran sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif atau menghindari kesialan hidup yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum pernikahan anak sendang kapit pancuran dalam tradisi mayangi di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mayangi dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai upacara tasyakuran agar anak tersebut menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dan dari segi praktiknya mayangi merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (tazkiyat al-nafs) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah
Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren Mahmud Huda; Siti Louis Layalif
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren bahjatul ulum pada umumnya dapat diberikan motif yang bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Pada dasarnya, proses melangsungkan pernikahan dilakukan di pondok pesantren bahjatul ulum, seperti halnya proses pernikahan yang dikenal masyarakat luas. Selama rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan dapat diadakan atas persetujuan kedua keluarga calon pengantin tanpa paksaan dari pihak manapun. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pernikahan siri di pondok pesantren Bahjatul Ulum bisa terjadi dan bagaimana proses pelaksanaan nikah siri santri pondok pesantren Bahjatul Ulum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitik. Yang mana Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahjatul Ulum dilatar belakangi oleh banyak hal diantaranya: (1) Motif Khitbah (2) Motif ekonomi dan pekerjaan (3) Motif perjodohan dan (4) Motif usia.
Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Agus Mahfudin
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memiliki jumlah yang terbatas, namun hal-hal yang muncul dalam kehidupan ini kompleks dan tidak terbatas. Untuk menghadapi masalah yang lebih rumit dan penuh kebaruan, kadang-kadang tidak ada hukum khusus dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga ijtihad diperlukan untuk situasi ini. Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur’an dan Hadist, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas. Maka dari itu lembaga Bathsul Masail harus memiliki metode dalam melakukan ijtihad. Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki tiga pendekatan metode yang disusun secara hierarkis, yaitu pendekatan metode qauli, metode ilhaqi, dan metode manhaji. Namun untuk menjawab berbagai kegelisahan tentang ketiadaan metode istinbat hukum yang bersifat operasional, serta yang dapat merepresentasikan model bermadzhab manhaji, Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 tahun 2015, melalui Komisi Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudu’iyyah merumuskan metode istinbat al-ahkam. Secara operasional tersusun menjadi tiga metode yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan metode istislahi atau maqasidi.
Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf Haris Hidayatulloh; Mohammad Asdarul Fitroni
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pelaksanaan hantaran perkawinan yang ada di daerah satu dan yang lainnya tentu berbeda, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetis yang menambahkankan adat yang unik yaitu Tradisi Buang Sengkolo Saat Hantaran Perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Tradisi Buang Sengkolo saat hantaran Perkawinan, pelaksanaan Tradisi Buang Sengkolo saat hantaran Perkawinan, dan Prespektif ‘Urf terhadap Tradisi Buang Sengkolo saat hantaran Perkawinan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buang Sengkolo adalah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh sebagaian masyarakat jetis jika tidak membuang sengkolo saat hantaran perkawinan, maka keberlangsungan pernikahanya akan mendapatkan sial atau musibah. Pelaksanaan tradisi buang sengkolo dilakukan ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kediaman mempelai pengantin saat tengah perjalanan sengkolo tersebut biasanya dibuang di tengah jembatan atau di tengah perempatan jalan yang dianggap keramat, kemudian melanjutkan perjalanan ke kediaman mempelai yang dituju. Dalam prespektif ‘urf  tradisi buang Sengkolo tersebut masuk kepada ‘urf fasid yaitu ‘urf yang bertentangan dengan syarat di terimanya ‘urf dan bertentangan dengan Syariat Islam.
Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre Moh. Makmun; Viky Alan Ralufi
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan tidak sesuai seperti yang ada di dalam hukum Islam. Salah satunya adalah pernikahan lotre, yaitu pada saat menentukan calon suami masyarakat Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri melotre calon suami wanita hamil karena telah melakukan hubungan pra nikah dengan beberapa laki-laki sampai akhirnya menyebabkan si wanita hamil di luar nikah dan tanpa pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamilinya. Itulah yang dinamakan pernikahan lotre. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri itu sudah menjadi cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak sampai disitu, timbul permasalahan baru bahwasanya bagaimana status anak tersebut. Maka dari penelitian ini, timbul beberapa penemuan baru diantaranya: Penentuan suami dengan cara lotre, Status anak dalam Hukum Islam,dan status anak dalam perkawinan lotre.

Page 5 of 12 | Total Record : 113

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2022): Oktober Vol 7 No 1 (2022): April Vol 6, No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 6, No 1 (2021): April 2021 Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER Vol 1, No 1 (2016): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue