cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2026)" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI CO-FIRING BIOMASSA DI KOTA CILEGON Wulan Desliana; Linda Husniah; Yunia Cindy Amelia; Efo Tiara Ramadani; Muh Ferian Athallah Ijlal
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.36866

Abstract

Peningkatan timbulan sampah di Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis nasional menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Pemerintah daerah merespon kondisi tersebut melalui kebijakan pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan pemanfaatan teknologi co-firing biomassa. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan sarana pendukung, serta penguatan regulasi teknis di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi co-firing biomassa di Kota Cilegon dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi co-firing biomassa di Kota Cilegon belum berjalan optimal. Hambatan utama karena belum tersedianya regulasi teknis daerah yang secara khusus mengatur pemanfaatan teknologi tersebut. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi dalam mengurangi volume sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung upaya transisi energi berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian administrasi publik, terutama dalam memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan lingkungan berbasis teknologi di tingkat daerah serta pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan publik.
ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK Agus Lukman Hakim; Wandi S Assayid; Agus Hiplunudin; Aldi Lubis; Sanen Sanen; Ali Salmande
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.33313

Abstract

Berdasarkan hasil pemeriksaan (BPK RI) Tahun 2023 ditemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam pengelolaan retribusi daerah pada beberapa perangkat daerah di Kabupaten Lebak, salah satunya belum optimalnya penyetoran hasil retribusi ke kas daerah, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran, seperti kekurangan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan kurang setor retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Tujuan penelitian ini untuk Menggambarkan Tinjauan Yuridis terhadap 3 (tiga) Objek Wisata eksisting (Pantai Bagedur, Pantai Sawarna dan Pemandian Air Panas Tirta Lebak Buana untuk penetapan retribusi daerah Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan Analisis deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan pendekatan yuridis dengan mengacu pada UU retribusi daerah secara eksisting. Berdasarkan hasil analisis dari ketiga destinasi wisata yaitu perlunya instrumen Perda atau Perbup yang diinisiasi kepala daerah atau DPRD Lebak terkait kerja sama pemungutan retribusi daerah, Status aset, khususnya tanah di kawasan wisata yang masih belum lengkap dokumen formalnya, dan wacana mengubah mekanisme perolehan PAD dari retribusi daerah dengan pajak daerah.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (STUDI KASUS PEMILU 2024) Maulana Aditiya Wilman
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.34521

Abstract

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kedudukan, hak, kewajiban, perilaku peran, harapan sosial, norma dan aturan, serta dampak pelaksanaan peran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan pengawasan partisipatif melalui sosialisasi berbasis segmentasi pemilih, pembentukan kampung pengawasan partisipatif, dan desa anti politik uang. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran politik, ketakutan pelaporan, dan kompleksitas pelanggaran pemilu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, sistematis, dan berbasis karakteristik sosial masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA SERANG Abdullah Gymnastiar; Titi Stiawati; Sierfi Rahayu
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.32232

Abstract

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatannya menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong tercapainya kemandirian keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Namun, implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Serang masih belum berjalan optimal. Permasalahan mencakup belum optimal dalam pemungutan di seluruh kecamatan, kurangnya sosialisasi serta kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi dengan analisis data menurut Miles & Huberman. Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kota Serang belum berjalan dengan optimal. Dalam dimensi komunikasi, kurangnya pemanfaatan berbagai media komunikasi dan kurangnya koordinasi dari Bapenda kepada Kelurahan. Dimensi sumber daya, akurasi data masih perlu ditingkatkan agar pemungutan dapat berjalan lebih efisien. Dalam dimensi disposisi, dedikasi dari aktor implementor terhadap kebijakan ini juga belum optimal. Dalam dimensi struktur birokrasi, belum terdapat SOP/regulasi tertulis dalam pemungutan dan pendistribusian SPPT. Peneliti menyarankan Bapenda Kota Serang perlu meningkatkan komitmen dengan memperkuat peran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak di tingkat kelurahan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY (PRO-COLEGA) IN REALIZING SUSTAINABLE INDUSTRIAL RELATIONS HARMONIZATION: THE ROLE OF OMBUDSMAN IN SUPERVISION AND MEDIATION Muhammad Farhan Diaz Fahreza; Adi Suhendra
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.32902

Abstract

This study examines the implementation of the Collaborative Governance strategy (PRO-COLEGA) in realizing sustainable industrial relations harmonization, with a particular focus on the role of the Ombudsman in supervision and mediation. This research employs a qualitative case study approach conducted in Bekasi City, selected due to its high intensity of industrial relations disputes and recurring public complaints in the labor sector. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders (labor mediators, trade union representatives, employers, and Ombudsman officials), document analysis, and secondary data from Ombudsman RI reports. The findings reveal four key themes: (1) low inter-stakeholder trust, (2) institutional capacity limitations in mediation, (3) procedural inconsistencies in dispute resolution, and (4) the strategic yet constrained role of the Ombudsman in collaborative governance. The study demonstrates that PRO-COLEGA contributes to strengthening industrial relations only when supported by clear role distribution, effective mediation capacity, and sustained stakeholder commitment. This research refines the PRO-COLEGA model by specifying its actors, process flow, expected outcomes, and boundary conditions, thereby contributing empirically to the collaborative governance literature in the context of industrial relations.
PRINSIP PENGELOLAAN ENTITAS PUBLIK PADA BUMDES ARGO MULYO DI DESA TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO Warda Akhadatus Zuhro; Bayu Priambodo
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.34648

Abstract

BUMDes memiliki peran strategis dalam pembangunan desa berkelanjutan sebagai instrumen ekonomi dan entitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip tata kelola publik pada BUMDes Argo Mulyo di Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta teori prinsip tata kelola sektor publik dari Bambang Irawan (2024). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa BUMDes telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan kepatuhan hukum melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pelaporan keuangan rutin, dan evaluasi kinerja unit usaha. Inovasi juga dilakukan melalui penerapan Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan rencana pembangunan kios terpadu. Namun, keterbatasan digitalisasi dan kapasitas SDM masih menjadi kendala. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan yang berbasis konteks lokal guna mendukung tata kelola BUMDes yang adaptif dan berkelanjutan.
TRANSFORMASI KEBIJAKAN UNTUK AKSELERASI SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA DUMAI Masrul Ikhsan; Mimin Sundari Nasution; Arya Arismaya Metananda; Eki Susanto; Rahmanul Rahmanul
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.36894

Abstract

Transformasi kebijakan untuk akselerasi swasembada pangan berkelanjutan di Kota Dumai sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang ada dan merumuskan prioritas intervensi untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan swasembada pangan di Dumai. Dengan meningkatnya permintaan pangan perkotaan dan terbatasnya sumber daya alam, penting bagi Dumai untuk memiliki kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pangan yang stabil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pangan di Dumai. Hasil analisis menunjukkan kekuatan Dumai, seperti posisi logistik strategis dan basis agro-maritim, namun juga mengidentifikasi kelemahan seperti fragmentasi lahan, infrastruktur pascapanen yang kurang, dan rendahnya adopsi teknologi. Selain itu, peluang besar seperti inovasi digital (e-logistics dan e-market) dan skema pembiayaan nasional dapat dimanfaatkan untuk mempercepat swasembada pangan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan infrastruktur distribusi pangan, pemberdayaan petani dan nelayan melalui pelatihan teknologi, serta peningkatan akses pembiayaan melalui skema KUR, asuransi, dan pembiayaan hijau. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkontribusi pada ketahanan pangan yang stabil di Dumai dalam jangka panjang.
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO Nindya Aura Salsabila; Isnaini Rodiyah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.36839

Abstract

Penelitian ini menganalisis koordinasi stakeholder dalam pembangunan fisik Desa Ketapang tahun 2023–2024 berbasis swakelola. Permasalahan meliputi keterlambatan penyelesaian kegiatan, keterbatasan kompetensi teknis masyarakat, komunikasi dan koordinasi yang belum optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Kerangka analisis menggunakan teori koordinasi Handayaningrat (1989) meliputi aspek komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi telah berjalan, kompetensi partisipan menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pembangunan.
MENJEMBATANI KETIMPANGAN PENDIDIKAN MELALUI DESAIN EKOSISTEM PEMBELAJARAN INKLUSIF TERHADAP SEKOLAH UNGGULAN, REGULER, DAN RAKYAT MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Amirrudin Zalukhu
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.35264

Abstract

Ketimpangan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan utama dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan merata. Di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045, berbagai jenis sekolah—sekolah unggulan, reguler, dan rakyat—menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal akses, kualitas, dan fasilitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model ekosistem pembelajaran inklusif yang dapat mengintegrasikan ketiga kategori sekolah tersebut dalam rangka menciptakan SDM yang lebih kompetitif dan adil. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini mengeksplorasi potensi kolaborasi antara sekolah unggulan, reguler, dan rakyat melalui skema mentoring silang, platform bersama, dan pemanfaatan teknologi pendidikan seperti AI dan pembelajaran kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar kategori sekolah dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat jaringan pendidikan nasional. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang mendukung pengakuan sekolah rakyat, pengembangan kemitraan pendidikan lintas kelas sosial, dan digitalisasi berbasis ekuitas. Penelitian lanjutan di berbagai daerah serta integrasi dengan pendidikan vokasi menjadi langkah strategis untuk mengimplementasikan model ini secara lebih luas.
ANALISIS SWOT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KAMPUNG MUARA BAHARI KECAMATAN TANJUNG PRIOK Siti Puspita Sari; Suwaib Amiruddin; Tiwi Rizkiyani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.33586

Abstract

Narkoba masih menjadi isu global yang serius dan kompleks, setiap tahunnya terdapat 600.000 kematian di dunia akibat penyalahgunaan narkoba (WHO, 2024). Di Kota Jakarta Utara, Kampung Muara Bahari Kecamatan Tanjung Priok menjadi satu-satunya wilayah yang terlabel sebagai kampung narkoba sekaligus “kantong” peredaran narkoba. Sebagai respon, strategi P4GN dilaksanakan oleh BNNK Jakarta Utara sebagai leading sector. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi pelbagai kendala, seperti masih maraknya kasus narkoba; kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi belum optimal; keterbatasan SDM; serta belum tersedianya fasilitas teknologi penyadapan komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif strategi bagi BNNK Jakarta Utara dalam upaya P4GN di Kampung Muara Bahari Kecamatan Tanjung Priok dengan menggunakan model manajemen strategi Hunger dan Wheelen (2003) pada tahap pengamatan lingkungan (analisis eksternal dan internal) dengan metode analisis SWOT. Teknik pengumpulan data meliputi penyebaran kuesioner, observasi non partisipasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas sebagai uji instrumen, serta analisis SWOT melalui IFAS dan EFAS. Hasil menunjukkan strategi yang tepat adalah strategi agresif (growth strategy) berbasis Strength–Opportunity (SO), berfokus pada pemanfaatan secara optimal atas kekuatan internal organisasi untuk merespons peluang eksternal yang ada.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026) Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue