Articles
60 Documents
<![CDATA[Pers dan Demokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Alimuddin Unde]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 1 (2016): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.626 KB)
<![CDATA[This paper describes the relationship between the press and the implementation of democracy in Indonesia. In this connection, newspaper as printed mass media have a responsibility to present information to the reader in tune with the cultural and social responsibility to the country and nation as a receiver of information. In the execution of the press has the potential to democratize the political life of the state or through the implementation of a number of functions. But, to build democracy, the execution of all functions of the press still encountered obstacles.In this study the authors conducted a study of literature through the study of literature well as direct observation related to democracy that occurred in Indonesia. Authors analyzed data obtained using the descriptive method with qualitative approach. The problems encountered in the implementation of all the functions of the press to build a democracy that is our nation's culture of communication that is still characterized by a closed mainly in the countryside is still dominant and the election officials who commit fraud are not necessarily sensitive to control and press criticism.In the presence of NGOs, the independent media, can more easily obtain accurate data on how the exercise of democracy.]]>
<![CDATA[Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia ]]>
<![CDATA[Munauwarah Munauwarah]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.483 KB)
<![CDATA[Kemunculan perusahaan tambang di suatu wilayah menjadi fenomena bernuansa konflik berkaitan dengan pemanfaatan ruang antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang terjadi di Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik yang terjadi dan upaya pemerintah daerah dalam memediasi konflik antara masyarakat adat To Karunsi’e dengan PT. Vale Indonesia terkait masalah kepemilikan tanah pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi antara masyarakat adat dengan PT.Vale Indonesia disebabkan PT.Vale telah menduduki lahan masyarakat adat to Karunsi’e yang mengubah lahan pemukiman masyarakat adat menjadi lapangan golf. Masyarakat adat ini selalu disebut penduduk ilegal. Pemerintah setempat sudah beberapa kali melakukan mediasi antara masyarakat adat dan PT. Vale, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Hal tersebut diakibatkan oleh keinginan pemerintah bersama PT Vale agar masyarakat adat Karunsi’e meninggalkan lokasi adat mereka dan mau direlokasi ke Wasuponda Desa Ledu-Ledu. Pemerintah sebagai mediator saat ini harus mengambil langkah secepatnya bagaimana cara melakukan penyelesaikan konflik antara masyarakat adat to karunsi’e dengan PT.Vale.]]>
<![CDATA[Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Suaib Napir]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.229 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemenangan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan Fahmi Massiara-Lukman pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di kabupaten Majene. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan Fahmi Massiara-Lukman pada pilkada di Kabupaten Majene tahun 2015 menggunakan strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif dilakukan dengan perluasan pasar untuk membentuk kelompok pemilih baru dengan menyerang basis massa politik lawan. Hal ini mengantarkan Fahmi Massiara-Lukman untuk memperoleh suara yakni 40.451 suara atau 45 persen. Strategi ofensif yang dijalankan oleh seluruh tim pemenangan Fahmi Massiara-Lukman yang merupakan tim yang berasal dari Tim Keluarga, Tim Koalisi Partai Politik, Tim Relawan dan Tim-tim kecil lainnya. Sementara strategi defensif yang digunakan oleh pasangan Fahmi Massiara-Lukman pada pemenangan Pilkada Majene 2015 yaitu Politik Pencitraan, dan model agenda setting pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pilkada di Kabupaten Majene melalui pengaturan Bapak angkat per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh TPS untuk mengontrol pemenangan di TPS, Jaringan darah biru dan tim terpadu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi strategi penenangan Fahmi Massiara Lukman dilakukan dengan menjaga popularitas 69,5% dan elektabilitas 46%.]]>
<![CDATA[Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus tentang Kemunculan KEDA dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku ]]>
<![CDATA[Marcelino Solissa]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.284 KB)
<![CDATA[Kajian penulisan ini melihat tentang kemunculan fenomena local Strongmen atau orang kuat lokal di Indonesia dalam ekploitasi tambang emas di gunung botak kabupaten Buru Maluku.Kemunculan KEDA dalam merespon kebijakan pemerintah dalam penutupan tambang illegal tersebut. Hasil penelitian tentang local strongmen menunjukan bahwa aktor tersebut yang awalnya hanya di pandang sebagai masyarakat adat di daerah tersebut bisa menjadi orang kuat lokal karena adanya aktivitas pertambangan di gunung botak. Bagaimana peran bos-bos lokal yang muncul dan dapat mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh para bos lokal mengintervensi kebijakan pemerintah dalam menutup aktivitas pertambangan illegal. Bos-bos lokal berhasil membangun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan Negara dalam hal ini yaitu membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait dalam institusi formal maupun non formal. Keberhasilan KEDA keda membangun kekuasan varian, basis sebagai pemilik tanah adat, berhasil menguasai para penambang yang melakukan aktivitas di tambang emas. KEDA berhasil mengontrol pembangunan ekonomi masyarakat dengan adanya aktivitas tambang yang selalu beroperasi. Manupulasi-manipulasi yang dilakukan bos lokal untuk mancari keuntungan dari aktivitas pertambangan illegal.]]>
<![CDATA[Peluang dan Tantangan Pemuda dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Ahmad Harianto Silaban]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.904 KB)
<![CDATA[Setiap warga negara, termasuk pemuda, memiliki hak dan peluang untuk menjadi kepala daerah.Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, kepeloporan pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu.Mereka adalah kelompok intelektual yang memiliki idealisme tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Seiring perkembangan zaman, peran pemuda dalam proses pembangunan bangsa mulai mengalami pergeseran. Era reformasi telah memberi ruang yang lebih terbuka bagi pemuda untuk mengambil peran yang lebih besar.Hal tersebut dilihat dari regulasi yang ada, terkait pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) misalnya.Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang dan tantangan yang dimiliki oleh pemuda dalam Pilkada dan faktor yang mempengaruhi eksistensi pemuda dalam Pilkada.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, daerah yang memiliki calon kepala daerah yang muda yang merupakan hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu.Analisis data melibatkan beberapa komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peluang dan tantangan untuk menjadi kepala daerah dan pemuda bisa tampil dalam Pilkada.Peluang pemuda dalam Pilkada Gowa sangat besar karena semua stakeholder memberi ruang bahkan mendukung pemuda yang maju sebagai calon kepala daerah.Tantangan yang dihadapi pemuda dalam Pilkada adalah persoalan umur dan pengalaman yang masih dipersepsi kurang memadai oleh sebagian kecil masyarakat dan kelompok elite.Eksistensi pemuda dalam Pilkada dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pemberian ruang oleh semua stakeholder yang ada serta kemauan dan kesiapan pemuda itu sendiri.]]>
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Mochammad Farisi]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.538 KB)
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 telah menjadi model baru sirkulasi elit politik lokal di daerah dalam penerapan sistem demokrasi. Untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas diperlukan suatu proses rekrutmen yang transparan dan secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) sistem dan seleksi rekrutmen partai politik dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, 2) mengetahui bagaimana sirkulasi elit politik yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 di Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, sumber data yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua partai, calon kepala daerah atau tim pemenangan dari kedua partai politik, dan komisioner KPUD. Hasil wawancara diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Pilkada serentak 2015 di Jambi, baik di tingkat provinsi dan lima kabupaten/kota, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon. Hilangnya aturan politik dinasti dalam regulasi juga semakin menambah eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal. ]]>
<![CDATA[Friedrich Ebert Stiftung dan Sosial Demokrasi: Memahami Aktifitas Gerakan Sosial Global dalam Penyebarluasan Diskursus di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aspin Nur Arifin Rivai]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.362 KB)
<![CDATA[Tulisan ini merupakan telaah keberlangsungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dalam diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia.Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu, bagaimana upaya yang dilakukan aktor transnasional tersebut? Tulisan ini mengambil dua bentuk konsep yaitu: jaringan masyarakat global menurut Charles Tilly (1978). Tulisan ini berargumentasi bahwa eksistensi FES di Indonesia memiliki tantangan yang sangat kompleks dalam mengembangkan Sosial Demokrasi. Mulanya, Sosial Demokrasi dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunisme oleh rezim Soeharto.Tumbangnya kepemimpinan otoritarian membawa dampak cukup baik bagi FES yang semakin leluasa dalam mengembangkan wacana tersebut. Jelasnya, wacana Sosial Demokrasi membutuhkan sistem demokratis yang dinaungi oleh Reformasi. FES yang tadinya hanya bermitra dengan gerakan buruh di rezim otoritarian, berangsur ke berbagai aktor seperti partai politik dan kelompok epistemik di era Reformasi saat ini. Keberlangsungan tersebut dimaknai sebagai pola “reproduksi wacana” yang tadinya tertutup, kemudian terbuka dan menyentuh berbagai aktifitas seperti sosial, ekonomi-politik, dan keamanan. Tantangan terbesar FES saat mereproduksi wacana Sosial di era Reformasi ialah: (1) masih adanya konstruksi di tengah masyarakat bahwa Sosial Demokrasi sebagai bagian dari komunisme, (2) lemahnya mobilisasi politik yang dilakukan oleh FES, dan (3) FES belum mampu memberi tawaran konkrit mengenai prinsip Sosial Demokrasi dalam implementasi kehidupan sosial dan politik di Indonesia.]]>
<![CDATA[Reintegrasi Etno-Nasionalisme Separatis pada Nasionalisme Indonesia Raya: Studi Etno-Nasionalisme Aceh Pasca Damai ]]>
<![CDATA[Zulham Zulham]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.449 KB)
<![CDATA[Tulisan ini membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia.Pendekatan yang dignunakan adalah pendekatan historis.Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman latenyang tak terduga bagi negara modern, khususnya Indonesia negara kepulauan terdiri berbagai wilayah etnis. Tujuan paper ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong etno-nasioalisme Acehkepada disintegrasi bangsa dan tujuan selanjutnya bagaimana reintegrasi etno-nasionalisme Aceh pada nasionalisme Indonesia Raya pasca perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionalisme, kedaulatan.Metode yang dipakai adalah kajian pustaka (library research), dengan analisis kandungan (content analysis) dan menggunakan instrumen wacana (discourse).Selanjutnya data dialisis secara dekriptif dengan hasil kajian sebagai berikut:Elit politik Indonesia mengatur Indonesia sebagai negara yang tidak berkearifan lokal. Keanekaragaman etno-budaya harus dihapus. Perbedaan etnis harus diubah menjadi Indonesia yang baru dibentuk (Indonesia Raya). Hasil berikutnya adalah pemerintah dapat mengakomodir perbedaandi Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenikaan yang inspiratif, sehingga etnis nasionalis daerah akan terintegrasi seiring berjalannya waktu, ini merupakan imbas positif dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat terhadap etnis-nasionalisme Aceh tersebut.Bentuk usaha akomodir ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara RI dan Aceh melalui formasi Partai Lokal dan lainnya. Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan Aceh untuk merdeka berbalik arah kepada reintegrasi Aceh terhadap Indonesia seutuhnya.]]>
<![CDATA[Membangun Karakter Kepemimpinan dan Optimisme Daerah dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Novy Setia Yunas]]>;
<![CDATA[Mi'rojul Huda]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.212 KB)
<![CDATA[Birokrasi adalah bagian terpenting dalam pemerintahan. Posisi birokrasi yang beririsan langsung dengan publik menempatkan birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik. Namun, posisi birokrasi yang sangat penting tidak diimbangi dengan kinerja yang baik oleh aparat negara yang masih terikat dengan budaya dan pola pikir lama. Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan sebuah proses yang disebut reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk studi literatur. Metode ini digunakan karena mampu memahami permasalahan secara mendalam agar dapat menemukan pola dan rekomendasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah memiliki tekad yang baik dalam membuat kebijakan yang mengacu pada pembenahan dan penataan struktur, mekanisme dan budaya kerja perangkat birokrasi. Namun, prosesnya masih perlu perbaikan sampai saat ini. Proses perbaikan agenda reformasi birokrasi harus didukung oleh komitmen kuat semua birokrat dan karakter kepemimpinan yang menentukan dan mampu mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Angin perubahan positif yang akan muncul dari beberapa daerah sudah mulai menciptakan program inovatif yang mampu memberi efek positif dalam hal pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Playing in Politics Towards the Better Education Policy in Indonesia ]]>
<![CDATA[Juniar Laraswanda Umagapi]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (61.614 KB)
<![CDATA[Emily Durkheim concluded that education could be reform only if society itself is reformed. He argued that education is the only image and reflection of society. Right now people just focus on the theory rather than practice in the education system. Even education right now cannot separated with the politics. Politics play an important rule towards the better education system. The issue about the new minister of education and the withdrawal of the previous minister influence their policy also in the curriculum system. Indonesia has the fourth largest education system in the world yet in a landmark education report of 50 nations Indonesia ranked last.The future success of communities and thus nations depends on today’s youth and the education they access. Nowhere is education more important than in the world’s poorest communities. A lot of stigma that playing politics can give and advantage of maybe disadvantage for the education system in Indonesia.]]>
