Articles
60 Documents
<![CDATA[Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidrap ]]>
<![CDATA[Mutmainnah Mutmainnah]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.17 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterpilihan calon legislatif perempuan yang terpilih hanya satu orang pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten SIDRAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: keterpilihan perempuan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten SIDRAP sangat rendah, dari 4 daerah pemilihan yang telah terpenuhi kuota 30% perempuan yang terpilih hanya satu perempuan dari partai GOLKAR. Rendahnya keterpilihan perempuan sangat di pengaruhi dari rekrutmen partai GOLKAR yang kurang serius, hanya melihat popularitas dan ketokohan keluarga di setiap daerah pemilihan bukan kapabilitas perempuan itu sendiri sehingga berdampak pada calon legislatif yang kurang mampu untuk melakukan sosialisasi di masyarakat agar mereka dipilih. Perilaku pemilih perempuan yang masih tradisonal yang memilih calon legislatif atas dasar kekeluargaan yang masih kuat di Kabupaten SIDRAP membuat calon legislatif perempuan kurang terpilih. Kebijakan affirmative action hanya sebagai syarat pencalonan tetapi tidak menjadi jaminan untuk terpilih bagi perempuan. Adapun saran penelitian adalah calon legislatif perempuan harus di bekali pendidikan dari awal terkait masalah partai politik supaya mampu untuk bersaing dengan calon legislatif yang lain. Partai GOLKAR merekrut perempuan yang berkapabilitas bukan sekedar pengisi kekosongan kuota yang merupakan syarat partai menjadi peserta PEMILU legislatif. Perempuan dapat memperjuangkan aspirasi mereka sehingga tidak termajinalkan dari berbagai sektor pembagungan termasuk partai politik.]]>
<![CDATA[Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar dalam Pembangunan Center Point of Indonesia ]]>
<![CDATA[Babra Kamal]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.52 KB)
<![CDATA[Penolakan terhadap reklamasi di pesisir Kota Makassar karena pembangunan Center Point Of Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar dan dinamika konflik perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di pesisir Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif,yaitu klasifikasi data, agregasi data dan menyusun pernyataan pokok. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar ada dua faktor yakni, keuntungan lokasi dan kemudahan regulasi. Konflik yang terjadi dalam pembangunan ini yakni (1) antara Pengusaha; (2) antara Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan LSM; dan (3) antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan tiga Fraksi Di DPRD Provinsi Sulsel.]]>
<![CDATA[Smart Governance dalam Program Homecare Dottorotta di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Yuliarty Dwi Putri Ma’mur]]>;
<![CDATA[Muchlas M. Tahir]]>;
<![CDATA[Sitti Nurmaeta]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.177 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang program Home care “Dottorotta” dalam smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di Kota Makassar dengan adanya program Home Care “Dottorotta” ini.Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori studi kasus dengan informan 5 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.Hasil penelitian dari Program Home Care “Dottorotta” di kota Makassar menunjukkan bahwa penerapan program Home Care di kota Makassar masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pelayanan public dan sosial. Adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses penerapan program membuat pelaksanaan program ini masih terbatas oleh tenaga medis yangturun kelapangan, sosialisasi yang belum merata, serta masih kurangnya tingkat partisipasi yang masih belum melibatkan banyak pihak didalamnya. Juga keberlanjutan dari Program yang masih dipertanyakan karena Home Care ini belum berdasar hukum Peraturan Daerah. Namun, konsep yang di usung oleh program ini telah menyentuh kebutuhan penting masyarakat local Kota Makassar yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[Kondisi Sosial dan Politik di Desa yang Bercorak Majemuk ]]>
<![CDATA[Roin Khasanah]]>;
<![CDATA[Jusuf Harsono]]>;
<![CDATA[Yusuf Adam Hilman]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Regional autonomy has many make a change in the level of village, because in the village looked of Pluralis, so that it will appear the potential problems related to the difference existing, these differences can bring up conflict, so that needs to be done an act of, to resolve potential does. Klepu Village, Sawoo Subdustrict, Ponorogo Regency is an example of a village that had such as shades of the variation in , there are from the research potential difference in practice political in the village, was triggered by differences of religion that is the Islamic and Christian in a village, even though the conflict does not occur in physical form, however problems appear in line with government remodeling inclined to decentralization]]>
<![CDATA[Dinamika Aktor dalam Perumusan Peraturan tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammad Randhy Akbar]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lambatnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membuat Pemerintah Kota Makassar tidak bisa berbuat banyak dalam membuat zona-zona tata ruang dan peruntukkan yang ada di Kota Makassar. Indikasi adanya pertarungan kepentingan antar aktor dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi motif utama dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenani pertarungan kepentingan yang terjadi dalam pembahasan ranperda tentang rencana tata ruang dan tata wilayah di kota Makassar. Metode penenlitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dengan teknik snow ball. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Satu dekade terakhir memperlihatkan betapa massif pembangunan dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pesatnya pembangunan benar-benar menghabiskan ruang di kota Makassar sehingga jumlah supply ruang tidak dapat memenuhi demand yang ada, akibatnya pembangunan merambah daerah-daerah yang tidak seharusnya digunakan sebagai areal terbangun dan berdampak pada makin semrawutnya Kota Makassar. Kebijakan desentralisasi saat ini telah mengatur hubungan dan kedudukan antara kepala daerah dan DPRD yang juga secara integral bagian dari pemerintah daerah, di samping itu juga diatur kewenangannya masing-masing dalam hal peraturan daerah. Peraturan daerah tidak dapat dipungkiri dalam perumusan dan penetapannya mengalami dinamika pertarungan kepentingan oleh aktor-aktor perumusnya. Terdapat pola-pola interaksi dan kontestasi antar aktor perumus peraturan daerah dalam mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertarungan kepentingan terjadi dalam perumusan Peraturan RTRW Kota Makassar terkait beberapa pasal dalam ranperda terutama mengenai reklamasi pantai.]]>
<![CDATA[Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Irwansyah Mansyur]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>;
<![CDATA[Andi Muhammad Rusli]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. dalam penelitian ini mengkaji tentang orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif dari para nelayan di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis.Penentuan informan dilakukan secara purposive.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka.Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori pilihan rasional coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang pemilihan umum masih sangatlah tendah. Mereka dalam mengambil keputusan politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai poltik melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan sukai. Dalam aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. Hal ini dikarenaka munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik yang ada pada pemilu sebelumnya. Dalam aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat.]]>
<![CDATA[Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Ghalib Alydrus]]>;
<![CDATA[Jayadi Nas]]>;
<![CDATA[Adi Suryadi Culla]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan pertama membahas konflik internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan dan Membahas Upaya Penyelesain Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat, sehingga Peneliti menganalisis dalam Bentuk Konflik yang terjadi harus terkait pada Penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi data, reduksi data, Penyajian data dokumen dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan Terjadi Karena adanya Persaingan Politik merebut Jabatan Ketua Umum dan Perbedaan Kepentingan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Upaya yang dilakukan untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan menyebabkan terbentuknya konflik horizontal yang membagi dua kubu dalam Partai Demokrat, Kubu Reza Ali pada Ni’matullah dan Ilham Arif Sirajuddin pada Syamsul Rizal. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk konflik yang terjadi pada dua kubu tetapi juga bentuk penyelesaian konflik. Bentuk konsep penyelesaian konflik yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah cara yang digunakan Partai Demokrat dalam manajemen konfliknya yaitu. Dominasi berupa mediasi dari DPP Partai Demokrat untuk menyelesaikan kisruh dalam persoalan Musda. Hal itu berfungsi menekan konflik dan menyelesaikan konflik meskipun memiliki dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang berkonflik. Akomodasi dengan cara mengakomodir sebagian kepentingan pihak yang berkonflik. Kompromi yaitu melalui tindakan Syamsul Rizal keluar dari arena konflik dalam hal ini Partai Demokrat.]]>
<![CDATA[Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>;
<![CDATA[Jayadi Nas]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).]]>
<![CDATA[Konflik Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan Pasca Peralihan Kepengurusan Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Halid ]]>
<![CDATA[Andi Tika Wulandari]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Kausar Bailusy]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam proses peralihan kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan penelitian ini berlangsung di lingkungan DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teori konflik dan teori elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peralihan kepengurusan partai Golkar Sulawesi Selatan ini menimbulkan gejolak-gejolak di dalam kepengurusan. Adanya pertentangan dan perbedaan yang muncul ketika DPP partai Golkar mengambil keputusan untuk mengutus pelaksana tugas untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2015, ketika masih kepengurusan dualimse Yasril Ananta diberikan mandat oleh kubu Agung Laksono untuk menjadi Plt di Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pengurus DPD Sulawesi Selatan, hal yang sama terjadi oleh Ibnu Muzir, dan Tanribali Lamo. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketokohan Syahrul Yasin Limpo yang masih kuat di Sulawesi Selatan. Sehigga, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan mandat pelaksana tugas kepada Nurdin Halid. Munculnya Nurdin Halid di Golkar Sulawesi Selatan membuat proses penggantian ini menjadi cukup alot. Kedatangan Nurdin Halid mendapatkan pertentangan dari kubu Syahrul Yasin Limpo. Meskipun pada masa peralihan kepengurusan ada gejolak-gejolak yang timbul di dalamnya, partai Golkar tidak menganggap itu sesuatu hal yang besar, karena partai Golkar merupakan partai yang sudah matang. Sehingga, partai Golkar dapat melakukan management konflik yang sangat baik. Konflik yang terjadi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat, konflik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.]]>
<![CDATA[Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Irwansyah Mansur]]>;
<![CDATA[Gustiana Kambo]]>;
<![CDATA[A. M. Rusli]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 5 No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34050/politics.v5i1.12817
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the political orientation of the fishing communities in Majene Regency which is also associated with their rationality in voting in elections. This research was conducted in Majene Regency, West Sulawesi Province, using qualitative research type with descriptive type of analysis. Determination of informants was conducted purposively. Data was obtained through in-depth interviews and literature review. Data was analyzed using political orientation theory, rational choice theory, Coleman and other rationality concepts. The results showed that cognitive orientation, fishermen's knowledge of the general election was still very low. In making political decisions, they do not consider the program and vision and mission of the political parties but only consider the figures they know and like. In the affective orientation aspect, fishermen do not feel that the results of the previous elections can benefit their lives so that they will not consider the results of the party's performance. last election. This is due to the emergence of disappointment at the performance of political parties in the previous election. aspects of evaluative orientation, fishermen will still distribute their political rights in elections but their decisions are based on decisions for their comfort and security to live in rented land or loans from landlords who also direct fishermen to choose the candidate that the landlord wants. The decision to vote was also based on the rise of money politics by the candidates.]]>
