cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur Laode Muhammad Fathun
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.542 KB)

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan mengapa Tiongkok selalu meningkatkan pengeluaran militer dan ancamannya terhadap regionalisme Asia Timur. Tulisan menggunakan metode analisis literatur menggunakan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuan China menaikkan anggaran militernya setiap tahun pada umumnya untuk menjaga keamanan nasional. Hal yang didasari oleh Tiongkok sering bertentangan dengan sejumlah negara lain di wilayah yang sama. Jepang, Korea Selatan adalah dua negara yang selalu menjadi alasan bagi Tiongkok untuk memodernisasi peralatan militernya. Dengan tujuan pencegahan, pertahanan dan kepatuhan yang disempurnakan dengan keseimbangan aliansi kekuasaan adalah tujuan Tiongkok dalam menjaga kedaulatan negara, terutama konflik yang terkait dengan Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Itulah sebabnya tujuan umum Tiongkok adalah murni terkait dengan dilema keamanan. Dengan adanya tulisan ini dapat dilakukan studi lanjut bahwa setiap negara dalam konflik sebaiknya mengedepankan negosiasi untuk mengejar kepentingan mereka agar tidak menimbulkan kerugian fatal akibat konflik.
Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Gustiana Anwar Kambo
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.104 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang mengganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.
Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo Laila Rahmawati Rahman; Jusuf Harsono; Dian Suluh Kusuma Dewi
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.102 KB)

Abstract

Kajian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan 30% kota perempuan dalam aktifitas politik bisa terwujud, karena selama ini masih banyak persoalan struktural dan kultural yang membentuk streotip bahwa perempuan merupakan masyarakat kelas 2 (dua) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun sudah terpenuhi  kuota 30%  pada partai Gerindra, PAN dan Golkar pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, namun partai politik mengaku jika kader perempuan yang dimiliki banyak yang tidak mau menjadi calon legislatif, akan tetapi partai politik tetap mendaftarkannya supaya lolos persyaratan pemilihan legislatif.
Pengalaman Empiris Proses Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur 2018 di Kabupaten Ponorogo Ida Royani; Ekapti Wahjuni DJ; Robby Darwis Nasution
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The socialization process in practice democracy as the selection is essential, It will have been fixed in the constitution of the institutional, During this time they have votes are missing or even to evaluate the success of the participation of determined from the about the the socialization process will be paid out starting, Institutionally in an election regional leaders the role of sub district election committee is very important, Particularly related to startegi that was undertaken in the socialization phase. The socialization process of sub-district election committee (PPK), does not success in Galag Village, Slahung sub district in Ponorogo Regency, An example of this was reflected in the amount of members of the village community ferociously who uses their voting right in 2018 year general election is now, Because has decreased compare 2 (two) election beforehand Empirical experience the socialization process in the implementation of election East Java 2018 in Ponorogo Regency.
Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa Nurul Fibrianti
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.871 KB)

Abstract

Expansion area is considered as an appropriate solution to accelerate development and increase regional prosperity. The research aims to describe and analysis the dynamics of among the actors of local politician in preparing the regional expanding of new autonomy of region of Balanipa. The writer used the concepts of decentralization and regional autonomy, concept of the formation of New Autonomy Regency (NAR), concept of elite theory and concept of conflict theory. The method used was qualitative and with analysis descriptive approach. The research was conducted in Polewali Mandar regency as a mother region. The data were collected with interview, field observation. Library Studi, then the data were analyzed and concluded with data reduction technique. The results indicate the occurence of dynamics between political actors take place in expansion preparation of regency candidate of Balanipa. Dynamics occurs at the level of the internal actor executives, legislative, public figures and between political actors. But behind the conflict eventually leads to a consensus (agreement) is to jointly agree on the existence of Balanipa expansion. The occurance of dynamics influenced by five factors i.e. historical factors of Balanipa, public welfare improvement, actors’ willing to be adopted as public figures, the interest to gain power and promise of the campaign prior to the election implementation.
Politik Patronase di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Abdul Chalid
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.918 KB)

Abstract

Pemerintah pusat mengucurkan program Sekaya Maritim yang kemudian dimanfaatkan dalam politik patronase menjelang Pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi kepentingan politik yang memanfaatkan Sekaya Maritim dari elit ke tengah masyarakat nelayan Bontoa. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data tertulis berupa dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan kepustakaan, serta data lisan melalui wawancara langsung dengan responden atau narasumber di lapangan. Narasumber dipilih dengan tekhnik keseuaian dan bola salju. Hasilnya dianalisis secara deskriptif, dan menunjukkan bahwa Sekaya Maritim memang jadi modal politik patronase oleh petahana. Program disalurkan melalui aktor perantara (broker atau middleman) dalam bentuk proyek pork barrel, dan berupa barang untuk kelompok (club goods). Aktor politik atau patron perantara adalah sosok yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat nelayan, seperti punggawa, ketua kelompok nelayan, jejaring birokrasi pemerintahan, baik di kecamatan, maupun tingkat desa, hingga dusun. Juga Jejaring partai politik dan agama. Mereka menjalin relasi patron-klienyang klientelistik.
Botoh sebagai Kekuatan Lokal dalam Suksesi Pilkades di Kabupaten Ponorogo Try Cahyono; Jusuf Harsono; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of democracy in achieving through the village head election , apparently store various dynamics, Where much power local appear and indicated its existence, Botoh Is one of the ways is as a Local Strongment, Botoh Then offering an interesting choice in the form of money’s, To the community in order to support a candidate who support it, This in turn generated problems, because practices democracy that the requirements dnegan practices cheat.
Badan Usaha Milik Negara dan Politik pada Era Reformasi: Refleksi Ekonomi-Politik Herdi Sahrasad
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.791 KB)

Abstract

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan sokoguru kekuatan ekonomi nasional. Namun pada era reformasi pasca Presiden BJ Habibie, harus diakui bahwa BUMN-BUMN yang ada, termasuk Bank Mandiri, Pertamina, Indosat, Telkom dan seterusnya, telah menjadi jarahan atau rebutan kekuatan-kekuatan politik (partai politik).   Di era reformasi, persaingan politik itu menemukan “reinkarnasinya” di lahan subur yakni  BUMN dan birokrasi dengn tujuan merebut sumber daya ekonomi-politik milik public yang masih tersedia. Akibatnya, hampir seluruh BUMN terus menjadi sorotan publik akibat mengalami politisasi diam-diam (rahasia) oleh partai-partai yang berkuasa dalam pemerintahan sejak era Gus Dur-Megawati maupun koalisi Mega-Hamzah hingga era SBY-Boediono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mestinya BUMN dikelola secara profesional, dan dijauhkan dari politisasi, namun realitas politik berbicara lain. BUMN terus menjadi ‘’lahan jarahan’’ partai-partai politik yang menempatkan orang-orangnya di badan usaha milik rakyat tersebut.
Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan Indah Devitasari
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.645 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatandan pengaruh latar belakang organisasi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Data di analisis menggunakan teori peran, teori kebijakan publik, konsep keterwakilan dan konsep gender.Data dikembangkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara rinci komprehensif berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pertama :Perda Pengarusutamaan Gender telah disahkan oleh DPRD Sulsel pada Januari 2016. Sebelum disahkan, telah berlangsung proses pembahasan oleh Pansus Ranperda PUG, dimana hampir 50 % anggota Pansus adalah perempuan. Anggota Pansus perempuan memiliki peran yang cukup besar dan signifikan, mulai dari struktur Pansus dan kinerjanya dalam mengawal ranperda PUG dari tahapan pengusulan rancangan perda, sidang paripurna, badan legislasi hingga dibentuk pansus PUG dan disahkan menjadi perda. Yang kedua dari aspek latar belakang organisasi baik dari personal background (latar belakang pendidikan), political background (latar belakang partai atau organisasi) dan personal branding yang dimana ketiga aspek tersebut mampu menghadirkan peran yang efektif bagi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan ranperda PUG. Pengalaman organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang, baik dalam memahami konteks persoalan, maupun menghadapi proses politik. 
Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Sunarwan Sulaiman
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.561 KB)

Abstract

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas. Salah satunya bagian Kabupaten Luwu bagian utara yang ingin memisahkan diri dari Kota induk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikantemuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika Tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa kecamtan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo, Hambatannya adalah sebelumnya terdapat dua kecamatan yang menghambat pemekaran, syarat pemekaran yang belum terpenuhi dan moratorium. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung ke Kota Palopo karena syarat pemekaran daerah belum memenuhi. Diharapkan Walmas yang ingin dimekarkan harus sesuai syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dmekarkan.

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2019): Januari Vol 4 No 2 (2018): Juli Vol 4 No 1 (2018): Januari Vol 3 No 2 (2017): Juli Vol 3 No 1 (2017): Januari Vol 2 No 2 (2016): Juli Vol 2 No 1 (2016): Januari Vol 1 No 2 (2015): Juli Vol 1 No 1 (2015): Januari