cover
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles 431 Documents
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Pasaman Santi Yusneli; Hery Bachrizal Tanjung
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.03 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.5829

Abstract

Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penyuluh sebanyak 56 orang yang terbagi atas 48 orang penyuluh pertanian PNS dan 8 orang penyuluh THL-TBPP. Kelompok tani yang ada pada saat ini sejumlah 1.118 kelompok tani. Untuk itu penting mengetahui kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian adalah : 1) menganalisis kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Pasaman 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian. Kompetensi penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani, terdiri dari tujuh dimensi yaitu : kompetensi pemahaman potensi wilayah, kompetensi komunikasi inovasi, kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi pengelolaan pembaharuan, kompetensi pengelolaan pelatihan, kompetensi pengembangan kewirausahaan dan kompetensi pemandu sistem jaringan. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kusioner. Penyuluh pertanian yang berjumlah 56 orang secara keseluruhan menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik Analisis data mengunakan regresi linear berganda pada software IBM SPSS Statistik 22. Secara deskriptif hasil penelitian ini menyatakan tingkat kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Pasaman kategori sedang. Sedangkan secara analisis statistik faktor yang berpengaruh nyata terhadap kompetensi adalah; motivasi, lingkungan dan pengembangan diri sedangkan karakteristik kurang memberi pengaruh nyata terhadap kompetensi penyuluh
Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Pasaman Afdal Zulhendri; Henmaidi
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.117 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.5871

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi penyuluh pertanian di KabupatenPasaman. Menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi penyuluh pertanian di KabupatenPasaman. Penelitian ini dirancang berbentuk survei dengan penjelasan (eksplanatory research), yaitu menjelaskan pengaruh antara peubah peubah penelitian melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan (Singarimbun dan Effendi, 1989) yang dilakukan terhadap populasi penyuluh dengan menggunakan instrumen angket dalam bentuk pertanyaan tertutup dan teknik wawancara dengan pengolahan kuantitatif yang dijelaskan secarakualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan seperti dalam bentuk tabel. Data yang telah dikumpul diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Uji regresi linier berganda yaitu pengujian yang digunakan untuk pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linier berganda adalah pengaruh secara linear antara dua variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Pasaman rata-rata berada pada kategori sedang, terlihat dari sedangnya enam aspek indikator kompetensi, yaitu: kemampuan komunikasi inovasi‚ kemampuan pengelolaan pembelajaran‚ kemampuan pengelolaan pembaharuan‚ kemampuan pengelolaan pelatihan‚ kemampuan pengelolaan kewirausahaan dan kemampuan pemandu sistem jaringan meskipun satu indikator berada pada kategori tinggi yakni kemampuan pemahaman potensi wilayah,karena Kemampuan pemahaman potensi wilayah kerja syarat mutlak bagi seorang penyuluh
Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sijunjung Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Eriend, Dion; Defhany; Ria Edlina
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.193 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.5974

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Sijunjung dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung dengan melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan Dinas KOMINFO dalam menangani pandemi Covid-19.Penelitian ini menggunakan model komunikasi krisis CERC (Crisis and Emergency Risk Communication) dari Centers for Disease Control (CDC)yang dibagi kedalam beberapa Fase dalam Crisis Communication Lifecycle.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Penetapan informan pada penelitian ini menggunakan mekanisme purposive dengan menetapkan kriteria informan.Informan pelaku pada penelitian ini adalah Dinas KOMINFO Kabupaten Sijunjung.Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu komunikasi Dinas KOMINFO Kabupaten Sijunjung dalam penanganan pandemi virus Covid-19 dilakukan dalam Fase Pra Krisis (Pre-Crisis Phase), Fase Awal Krisis (Initial Phase), Menjaga Krisis (Crisis Maintenance). Sedangkan untuk Resolusi (Resolution) dan Evaluasi (Evaluation) belum dilakukan karena pada saat ini krisis pandemi virus Covid-19 masih berlangsung di Kabupaten Sijunjung. Sarana atau media komunikasi yang digunakan yaitu website, Radio, Konferensi Pers, Media Cetak dan online, Media Sosial (Youtube, Facebook, Instagram), dan pelibatan Tokoh Masyarakat sebagai komunikator yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sijunjung
Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Pesisir Selatan Charmini Arsih, Charlly; Fuad Madarisa; Gunarif Thaib
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.17 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.5999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) karakteristik peternak dan ternak peserta AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan, 2) persepsi peternak terhadap program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan, 3) proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan, dan 4) persepsi peternak terhadap keberlanjutan program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan. Data penelitian terdiri atas karakteristik peternak, karakteristik ternak, persepsi peternak, sifat inovasi program, proses adopsi inovasi, dan kategori adopter. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisa data Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umumnya peternak di Kabupaten Pesisir Selatan berumur 30-49 tahun dengan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan SMA, jumlah ternak 1-3 ekor sapi, pengalaman beternak 1-9 tahun, tingkat pendapatan 1-2 juta rupiah, dan merupakan anggota kelompok tani/ternak. Karakteristik ternak yang mengikuti program AUTS/K merupakan jenis ternak sapi, memiliki identitas berupa eartag, umur ternak 4-10 tahun, dan berjenis kelamin betina. Persepsi peternak terhadap manfaat program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sangat baik pada aspek memberikan rasa aman dan perlindungan, AUTS/K sebagai alat penyebar risiko, dan AUTS/K dapat meningkatkan kegiatan usaha. Proses adopsi inovasi program AUTS/K oleh peternak di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya dimulai pada tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Keberlanjutan program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan sangat baik. Saran untuk penelitian ini agar pemerintah dapat membantu meningkatkan pengetahuan peternak terhadap program AUTS/K sehingga tingkat adopter menjadi bertambah. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini menjadi lebih baik
Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau Khan, Ayub
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.472 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6246

Abstract

Permasalahanterhadap gamang teknologi di era kekinian sangatlah tidak wajar, karena aparatur sipil negara di harapkan harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi berbasis informasi yang sangat bermanfaat untuk tata kelola organisasi di pemerintahan. Usaha-usaha untuk mampu memanfaatkan teknologi baik berbasis website ataupun aplikasi yang telahdi design sedmikian rupa melalui situs resmi yang sumber datanya dapat di ketahui oleh publik agar mudah diakses dan dapat disebar luaskan agar publik dapat mengetahui dan memanfaatkan informasi yang ada dalam website dimaksud sebagai sumber informasi dari suatu sistem pemerintahan yang mungkin sangat bermanfaatuntuk di adopsi ataupun di adaptasi sebagai referensi suatu kebijakan yang telah di anolir untuk kepentingan yang lebih konrehensif. Dalam usianya yang ke 63 tahun, 9 Agustus 2020 ini, tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, Riau terus berbenah dan seiring dengan kemajiuan teknologi digital di era 4.0 , untuk memberikan Pelayanan seoptimal mungkin kepada pengguna pelayanan publik, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009.Melalui situs resmi website Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya Pelayanan yang terintegrasi dimaksud dan dismaping di perlukan Grand Design Organisas digital di Provinsi Riau yang merupakan suatu inovasi daerah dalam terus meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesehateraan masyarakat di daerah ini. Berkenaan hal tersebut, organisasi sebagaimana di ketahui merupakan sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan, seperti; uang, mesin, metode/ cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Disamping hal tersebut .berdasarkan teori komunikasi hyperpersonal dan etika komunikasi di era digital ini. Peran pemimpin tetap diperlukan sebagai figur panutan dalam berperilaku, sehingga seorang pemimpin bagaimanapun tetap harus menjadi orang yang berkarakter terlebih dahulu sebelum berteriak mengenai karakter itu sendiri, agar proses interaksi melalui komunikasi yang sifatnya hyperpersonal akan mewujudkan kondisi masyarakat yang kita harapkan bersama
Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Lilis Wahyuni; Fara Shaliza
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.962 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6247

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat, belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal, Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang, harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah, produksi pertanian belum maksimal, dan regulasi di bidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Provinsi Riau, khususnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Dumai dalam hal mewujudkan ketahanan pangan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumen. Analisis data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif
Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Yelly Zamaya; Dahlan Tampubolon
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.877 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6248

Abstract

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan topik yang perlu dikaji dan dipraktikkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Pusat pertumbuhan, terintegrasi dengan sektor industri secara makro. Metode untuk menentukan pusat pertumbuhan industri meliputi: teknik analisis kebutuhan teknologi, analisis kesenjangan pencapaian dan target, penyusunan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan pernyataan ketidakpastian yang akan datang. Hasil analisis menempatkan Bengkalis sebagai sentra produksi dan pertumbuhan industri di pesisir timur Riau bagian tengah. Kawasan Siak Kecil dan Bukit Batu menjadi pusat pertumbuhan industri untuk menunjang kegiatan di Dumai. Akses jalan dari kecamatan lain ke Buruk Bakul ditingkatkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Pelabuhan di Buruk Bakul akan dibangun menjadi feeder port untuk pengiriman produk dari kawasan industri. Pusat pertumbuhan industri akan meningkatkan kualitas masyarakat lokal dan memastikan kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Pengelompokan industri dapat meningkatkan pemanfaatan potensi pembangunan dan integrasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pusat pertumbuhan industri mendukung pengembangan modal sosial daerah dan kualitas hidup. Implementasi pusat-pusat pertumbuhan, melengkapi kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat
Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Munawarah
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.19 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6259

Abstract

Pernikahan ideal adalah seorang perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun sedangkan laki-laki minimal 25 tahun. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi PUP, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Program PUP Pertama, karakteristik masalah yang dihadapi oleh program PUP ini adalah permasalahan pernikahan dini yang cenderung sulit untuk diatasi. Kedua, karakteristik kebijakan yang masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketiga, lingkungan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya terhadap program. Faktor-faktor penghambat implementasi program diantaranya keanekaragaman sifat kelompok sasaran, ketidakjelasan isi program, kurangnya alokasi dana, partisipasi masyarakat kurang serta rendahnya sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu penyamaan pendapat tentang usia nikah, adanya teknik penyampaian dan kerjasama, alokasi dana untuk PIK-R dan BKR, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di PIK-R dan BKR. Upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat.Untuk meningkatkan implementasi PUP di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka disarankan untuk Kepala DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara serta BKPB Kecamatan Amuntai Selatan agar lebih meningkatkan penyuluhan dan alokasi dana untuk Program PUP. Instansi-instansi terkait agar bisa saling bersinergi dan koordinasi dalam mengatasi pernikahan dini. Masyarakat diharapkan lebih mengenal lagi tentang PUP melalui partisipasi di PIK-R dan BKR di setiap desa
Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart) Yupi Sasmita Dewi; Zaili Rusli; Adianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.654 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6260

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama.
Efektivitas Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Di Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Sandra Vika; Sujianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.606 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan reformasi birokrasi di pemerintah kota Payakumbuh khususnya area perubahan SDM Aparaturserta untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh SDM Aparatur dalam melaksanakan kebijakan ini. Berdasarkan PP No. 81 tahun 2010 tentang Grand desain Reformasi birokrasi untuk area perubahan SDM aparatur target yang ingin dicapai adalah berupa 7 (tujuh) indikatorprofil aparatur yakni SDM aparatur yang berintegritas, Netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Adapun ke 7 (tujuh)capaian tersebut menjadi target dengan diimplementasikannya rencana aksi reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan. Jenis penelitians ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara langsung ke informan dan analisis data bersifat kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung ke SDM aparatur yang ada di kota Payakumbuh dan dikarenakan situasi pandemi korona yang menyarankan untuk mengurangi tatap muka langsung maka wawancara dan penggalian informasi serta data juga dilakukan via media elektronik seperti media sosial whatsapp, instagram, facebook dan juga berbicara langsung via telephone. Metode analisis data menggunakan penggabungan informasi dan pencocokan untuk menguji keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Aparatur pada pemerintah Kota Payakumbuh menjalankan instruksi berkenaan dengan reformasi birokrasi khususnya pada area perubahan SDM aparatur sesuai atau mengikuti arahan pimpinan dan pemimpin saat ini mengarahkan dan menginstruksikan dengan sangat baik segala program dan rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan suatu aksi nyata yang membawa nama baik berupa berbagai prestasi dan penghargaan bagi Kota Payakumbuh. Meskipun masih ada kendala berupa adanya SDM aparatur yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab secara akurat tetapi itu terjadi hanya di level staf yang tingkat pendidikan rendah sedangkan pimpinan diatasnya dapat mengakomodirnya dengan baik dan pada SDM aparatur level menengah yang kurang memahami pekerjaan dengan baik terjadi hanya pada mereka dengan usia yang hampir memasuki masa purna tugas. Namun secara umum SDM Aparatur dapat bekerja sama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing – masing organisasi perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja