jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
431 Documents
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat ]]>
<![CDATA[Rizka Azzahri]]>;
<![CDATA[Seno Andri]]>;
<![CDATA[Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.226 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5133
<![CDATA[Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana reses yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam menyerap aspirasi masyarakat mengingat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali masa sidang reses serta mengetahui faktor penghambat tercapainya efektivitas kegiatan reses. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru belum efektif. Karena dari 6 kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana menurut Makmur masih ada kriteria yang belum terpenuhi. Serta faktor penghambat kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat, kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Demokrasi Perjuangan Gianyar Dan Klukung Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Supriliyani, Ni Wayan]]>;
<![CDATA[Anik Prabhawati, Ni Putun]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.095 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5346
<![CDATA[Transparansi dalam strategi pengelolaan keuangan Partai, masih menjadi persoalan atas pendanaan partai politik. Prinsip Akuntabilitas dapat memastikan tanggung jawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakannya sesuai etika. Administrasi publik berpotensi memberikan Sumber daya manusia yang memungkinkan Demokrasi, dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan Partai. Sehingga mendorong terwujudnya tujuan Reformasi, Pembangunan yang Demokratis dan berkembang baik. Dalam pengaturan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 partai politik wajib melaporkan keuangannya setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kabupaten/Kota. Metode Penelitian yang dilakukan adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan memakai Proposif sampling. dalam pembahasan penelitian ini ditemukan pada proses pendanaan partai itu didapat dari iuran anggota Dewan, Bupati, dan wakil Bupati yang menjabat dari perwakilan partai PDIP menyatakan iuran yang didapatkan sangat sedikit, dan dana parpol yang spontanitas itu memang tidak ada perencanaannya dari awal. Dan berupa bantuan dana dari pemerintah yang jumlahnya cukup besar, sehingga dalam pelaksanaan strategi pengelolaan keuangan dari pemerintah masih mencari tenaga ahli untuk penyerapan anggaran partai PDIP Gianyar dan PDIP Klungkung. Di dalam segala proses keuangan administrasi sekretariat masih menggunakan secara manual belum dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen seperti apa yang diarahkan pemerintah sekarang.]]>
<![CDATA[Analisis Hubungan Modal Manusia (Human Capital) Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Fakhri Rabialdy]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.142 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5367
<![CDATA[Penelitian ini bertujan untuk menguji hubungan modal manusia (human capital) terhadap kinerja koperasi di kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan penelitian kuantitif dengan kuesioner sebagai alat ukur penelitian. Modal manusia (human capital) terdiri dari tiga dimensi yaitu kompetensi pengurus, pengalaman kerja pengurus dan pendidikan pengurus. 118 kuesioner telah di sebarkan kepada pengurus koperasi melalui metode tatap muka dan daring (dalam jaringan). Namun, hanya 100 kuesioner atau 84.7 % response rate yang digunakan untuk analisis selanjutnya. Semua data di analisis menggunakan SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pengurus memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja koperasi. Maka, semakin tinggi kompetensi pengurus maka semakin tinggi kinerja koperasi di Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[sufi, wasiah]]>;
<![CDATA[Prihati]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (668.502 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5387
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan inovasi pada DPMPTSP Provinsi Riau dalam memperoleh penghargaan pelayanan publik terbaik se-nasional dan mengetahui faktor pendukung inovasi pada DPMPTSP Provinsi Riau.Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena atau masalah yang positif bahwa DPMPTSP Provinsi Riau memperoleh penghargaan pelayanan publik terbaik se-nasioanal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018.Teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun informan penelitian ini: Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi Riau, Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau, dan Masyarakat.Langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2012:337) adalah reduksi data, penyajiandata dan verifikasi data.Muttaqin dalam (Deddy Mulyadi:2018) bahwa birokrasi yanng dapat melakukan inovasi dalam pelayanan publik, apabila beberapa faktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lain dan terintegrasi dalam meciptakan birokrasi pemerintahan yang inovatif. Faktor-faktor tersebut berada pada tataran individu aparatur birokrasi pemerintahan, kelembagaan, sistem, dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Generasi Milenial Tourisme Dalam Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[harto, syafri]]>;
<![CDATA[Syofian]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.233 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5389
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menggambarkan pemberdayaan generasi milenial dalam Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti tertarik melakukan penelitian karena keberhasilan Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi keberhasilan meraih penghargaan pariwisata terpopuler di Indonesia di Ajang Anugerah Pesona Indonesia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pemilihan informan penelitian secara snow ball sampling dengan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan generasi milenial dilakukan dengan pendekatan media sosial oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu faktor yang mempengaruhi adalah rasa kecintaan generasi milenial terhadap Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor berikutnya rasa kecintaan para masayarakat asal Kabupaten Kuantan Singingi dan menanamkan rasa bangga kepada keturunannya akan Festival Pacu Jalur Tradisonal. Temuan penelitian selanjutnya media yang digunakan dalam menyebar luaskan informasi Festival Pacu Jalur melalui media sosial Facebook, Instagram, Youtube yang popular digunakan generasi milenial. Selain itu factor keterlibatan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga ikut berpartsipasi. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peniliti berikutnya tentang pemberdayaan masyarakat pada Festival pariwisata lainnya.]]>
<![CDATA[Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris ]]>
<![CDATA[Yuslaini, Nina]]>;
<![CDATA[Adni, Dita Fisdian]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.327 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5609
<![CDATA[Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.Didalam peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya yaitu keberadaan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Riau namun masalahnya belum mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya cagar budaya Mesjid Jami’ Air Tiris menjadi tanggungjawab bersama.dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Perlindungan Cagar Budaya Mesjid Jami†Air Tiris. metode penelitian kualitatif pendektan deskriptif,Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tiga aspek penting dalam perlindungan cagar budaya Mesjid Jami’ Air Tiris yaitu aspek atribusi,delegasi dan mandat.]]>
<![CDATA[Kepentingan Aktor : Korupsi Usulan Perubahan Peta Lahan Dalam Kebijakan Revisi Alih Fungsi Hutan Di Provinsi Riau Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Hazqon Fuadi Nasution]]>;
<![CDATA[Julian Aldrin Pasha]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.046 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5850
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai kepentingan actor dalam fenomena korupsi pada kasus Annas Ma’amun selakueks Gubernur Riau terkait revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Beberapa studi menjelaskan korupsi politik sarat melibatkan kekuasaan sebagai bagian dari kunci strategi dan terdapat interaksi yang membangun pola hubungan dari kepentingan kolektif hingga intra-group masih melihat bahwa korupsi politik ini upaya secara sistemik untuk mendapatkan keuntungan materi yang berlebih maupun perlindungan bisnis tertentu. Penelitian ini bertujuan membahas sejauh mana interaksi tersebut memiliki kepentingan terselubung dan memberikan pengaruh sehingga terjadi tindakan korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti berargumen bahwa opini yang dibangun seolah-olah masalah korupsi seringkali dianggap selesai jika seorang pelaku korupsi sudah ditangkap terutama yang berkuasa ikut terlibat. Penelitian ini sebagian besar merespon kebijakan revisi alih fungsi hutan yang kaitannya telah terjadi tindakan korupsi pada proses usulan perubahan peta kawasan hutanProvinsi Riau. Bahwa sebagian usulan perubahan peta lahan ini berkorelasi dengan kepentingan pembisnis besar terutama bisnis perkebunan kelapa sawit yang dominan di Provinsi riau. Revisi tersebut walaupun dasarnya membermandat demi kepentingan luas masyarakat Riau yang lahannya belum terakomodir tetapi menjadi celah penyelewangan oleh oknum pejabat dan segelitir actor berkepentingan. Temuannya, pertama korupsi yang ditopang oleh jaringan elit politik dan bisnis, kontestasi actor dalam perubahan kawasan hutan terkait rancangan rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi Riau dan kepentingan electoral yang berkelin dan dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam (SDA).]]>
<![CDATA[Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020 ]]>
<![CDATA[Ananda, Ringga Febri]]>;
<![CDATA[Rosyidi, Bakaruddin]]>;
<![CDATA[Zetra, Aidinil]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (553.99 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5978
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020.Teori yang digunakan sebagai pijakan adalah Teori Implementasi Kebijakan Charles O. Jones.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penjelasan (explanatory research).Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi silang dan pengujian hipotesis meggunakan teknik korelasi Kendall Tau. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Variabel X memiliki hubungan positif terhadap Variabel Y. Dengan keeratan hubungan sebesar 0,899 Organisasi, 0,903 Interpretasi, 0,989 Penerapan serta koefisien korelasi dinyatakan positif signifikan. Ini artinya jika Variabel X meningkat maka Variabel Y akan ikut meningkat. Sehingga dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 memiliki hubungan sekaligus pengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pelatihan Manajemen Penyuluhan Terhadap Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Di Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Rinofi]]>;
<![CDATA[Manjas, Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.097 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.5979
<![CDATA[Pada tahun 2019, jumlah THL-TBPP di Sumatera Barat adalah sebanyak 536 orang yang terbagi atas THL-TBPP dari dana APBN sebanyak 399 orang dan dana APBD sebanyak 137 orang. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh dalam melaksanakan program penyuluhan, diperlukan upaya peningkatan kompetensi penyuluh THL-TBPP, salah satunya dapat diperoleh melalui pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pelatihan terhadap kinerja Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen penyuluh THL-TBPP pada aspek materi diklat, fasilitator, dan penyelenggaraan diklat telah terlaksana dengan sangat baik. Kinerja penyuluh THL-TBPP mulai dari persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi dan pelaporan sangat tinggi di mana penyuluh THL-TBPP melaksanakan semua pekerjaan tersebut dengan sangat baik. Pelatihan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga memenuhi syarat menjadi variabel pendukung kinerja penyuluh. Hal ini berarti bahwa jika kinerja penyuluh THL-TBPP di Sumatera Barat meningkat, maka hal ini disebabkan salah satunya oleh pelatihan yang dilaksanakan. Saran terhadap penelitian ini adalah agar pelatihan yang diselenggarakan untuk penyuluh THL-TBPP dapat terus dipertahankan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kinerja penyuluh THL-TBPP, perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan penyuluh agar dapat terus dipertahankan oleh pemangku kebijakan.]]>
<![CDATA[Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar ]]>
<![CDATA[Sundari, Rio]]>;
<![CDATA[Prayuda, Rendi]]>;
<![CDATA[Venita Sary, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.771 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.6011
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melihat upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Bertahun-tahun persekusi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian masyarakat internasional termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan dalam konflik ini, selain sebagaiamana dari UUD 1945 dalam menjaga perdamaian dunia, isu konflik ini juga berada dalam kawasan Asia Tenggara yang jika tidak diselesaikan dengan cepat akan berpengaruh pada keamanan regional. Masalah pengungsi etnis Rohingya pada negara sekitarnya akan menjadi masalah baru bagi kawasan termasuk di Indonesia. Jumlah etnis Rohingya yang tewas dan mengungsi dikarenakan konflik ini hingga tahun 2019 selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan model penelitian kualitatif deskriptif dalam melakukan analisis permasalahan secara empiris. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yakni pengajuan proposal kemanusiaan dan usulan formula 4+1 bagi masyarakat rohingya dimasa depan. Kemudian, Indonesia juga memanfaatkan OKI sebagai organisasi Islam internasional terbesar untuk menekan dan mendesak Myanmar segera menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Terakhir, diplomasi dalam bentuk menyediakan bantuan logistic bagi etnis Rohingya dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam menyuarakan penyelesaian konflik di Myanmar dengan media massa secara masif.]]>
