cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 431 Documents
 13   14   15   16   17 
Strategi Komunikasi “City Branding” Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau Prima wahyudi; ismandianto; yasir; suyanto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.905 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.6357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi city branding dalam mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivis karena ingin mendapatkan pengembangan pemahaman tentang City Branding. Penelitian terdiri dari beberapa tahapan, Tahap pengambilan data dilaksanakan dengan cara metode deskriptif kualitatif yaitu berupa Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Tahap Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi City Barnding, Proses penyampaian pesan terhadap citra yang dibangun melibatkan peran pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal seperti melibatkan peran generasi muda dalam hal ini adalah GenPI, para akademisi serta menjalin rekanan dengan media online dan cetak. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengadakan pelatihan bagi SDM serta merencanakan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata di APBD tahun berikutnya. Pola strategi komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas cukup berjalan dengan baik, terbukti masih dialokasikannya anggaran untuk bidang-bidang tersebut meskipun belum maksimal. Kurang maksimalnya antara lain kurangnya sinergitas, penulis menilai hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang menggeser potensi SDM yang ada.
Kinerja Pegawai Di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Andri Pratama; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak
Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.919 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i1.6433

Abstract

Abstract Performance is the work result that can be achieved by a person or group of people in an organization. The occurrence of employee performance problems in the Riau Province BKKBN office can be seen from the realization of activities that have not been fully realized as planned from the start. This is due to a phenomenon such as there are often jobs that are often delayed, resulting in a decrease in work discipline, and there are still employees who are not present without providing a certificate, because if there are employees who are desperate to ditch or the percentage level of attendance is small. The purpose of this study is to see the performance of employees at the Riau Province BKKBN Representative Office and to see the factors that hinder the performance of employees at the Riau Province BKKBN Representative Office. This research is a descriptive qualitative research that seeks to describe a phenomenon or event as it is. The results of this study indicate 5 indicators of employee performance, namely productivity, quality, timeliness, cycle time, and costs are quite good. Meanwhile, 1 indicator, namely the use of resources is still not good. The inhibiting factors, such as the age of employees, lack of qualified human resources, Covid-19 pandemic that caused the declinsion of budget (refocusing). Keywords: Employee Performance, BKKBN of Riau Province
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota) Ikhsan Risniawan Putra; Febri Yuliani; Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.768 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.6449

Abstract

Abstract This research is based on the purpose of Regional Regulation No.10 of 2017 which is to realize road traffic and transportation in Pekanbaru Kota can be safe, comfortable and efficient which has not been reached. the purpose of this research is to determine the implementation and what factors hinder implementation the policy the provision of road equipment in Pekanbaru Kota Distric. This research uses Grindle theory, namely the content variables of this policy include: group interests, types of benefits, changes to be achieved, location of decision making, program implementation, resources used. The policy environment includes: Power, interests, and strategy of policy actors; Characteristics of the institutions; Group compliance level. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation or application of the road equipment provision policy in Pekanbaru Kota District is seen from the process or workflow is good, but there are several obstacles, namely: road facilities that are less maintenance so that the benefits of this policy have not been maximally realized. The factors that hindered this policy were limited budget, bad behavior of public elements and poor maintenance of road equipment. Keywords : Implementation of Policy, Traffic, Road Equipment.
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang SOP Pelayanan PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Riza Zuhelmy; Adianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.227 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.6576

Abstract

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakanbentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintahKabupaten/Kota dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secaralangsung. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Dengan adanya peralihan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalisdapat meningkatkan PAD dari sektor pungutan PBB-P2. Karena jika pungutanPBB P2 lebih dioptimalkan, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunandaerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ImplementasiPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang SOP Pelayanan PBB-P2 diBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, apa saja faktor yang menjadipenghambat mempengaruhi Implementasi SOP Pelayanan PBB-P2 di BadanPendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan bagaimana Upaya BadanPendapatan Daerah Bengkalis dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43Tahun 2014 Tentang Sop Pelayanan PBB-P2, Penelitian ini menggunakanpendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperolehlangsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Badan PendapatanDaerah Kabupaten Bengkalis. Data Sekunder diperoleh melalui media online,jurnal dan tesis yang berkaitan dengan SOP Pelayanan PBB-P2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya targetpenerimaan PBB P2 yaitu karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajibpajak (WP) dalam melunasi kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketetapanpokok Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan seolah didukung dengantidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada wajib pajak yangmenunggak pembayaran PBB P2 baik berupa surat paksa maupun penyitaan.
Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Riduan, Akhmad
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.844 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6999

Abstract

Islam which was revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW not only contains teachings to build a relationship with Allah, but also relationships with fellow humans and other creatures of Allah. In relation to the humanitarian mission, it is known that Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) are managed by the people for the benefit of the people. The management of ZIS funds by Baznas as an extension of the government in Indonesia, especially in Hulu Sungai Utara Regency, is carried out based on five main programs, including the aim of empowering the people's economy through the HSU Makmur Program. With a qualitative approach, this study was conducted to describe the distribution of ZIS funds by Baznas Hulu Sungai Utara to the mustahiq where data were collected through observation techniques, purposive sampling interviews, and documentation studies. The data obtained were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study indicate that the productivity level of the HSU Makmur Program is low where the ZIS funds distributed have not been effective in encouraging the improvement of the mustahiq economic level, the quality of services provided is also not optimal. And although the preparation and development of the program is in line with the needs of the community, and even able to synergize with government policies so that it looks responsive and is considered accountable in the implementation of the HSU Makmur Program, the limitations of human resources have an impact on the low degree of responsibility that can be achieved. Therefore, Baznas Hulu Sungai Utara needs to coordinate with the Regional Government of Hulu Sungai Utara Regency as well as the ulama in order to confirm the existence and role of Baznas towards the wider community, especially muzakki so that more ZIS funds can be managed every year. Regarding the implementation of the HSU Makmur Program, Baznas should be able to synergize with related agencies so that the process of economic empowerment for mustahiq can take place more optimally, especially in terms of business assistance coupled with efforts to recruit human resources within the scope of Baznas itself.
Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi Maulida, Sarah; Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.085 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.7154

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi perubahan kebijakan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan Kondisi Hutan, khususnya Hutan Lindung Bukit Betabuh Pasca Kabupaten Kuantan Singggi perubahan kebijakan sangat memprihatinkan dan kritis dikarenakan pembukaan lahan, pembalakan Iiar, dan penyerobotan lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang membentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk meIakukan kegiatan pengawasan hutan termasuk Hutan Lindung berupa pemantauan dan patroli, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan dan penertiban terkait deforestasi hutan dan konfIik Iahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kegiatan Pengawasan Hutan Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) serta apa saja faktor yang menghambat Efektivitas Pengawasan Hutan Iindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik trigualasi. HasiI penelitian ini menunjukkan Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Pasca Perubahan Kebijakan Pemerintahan Bidang Kehutanan belum efektif dan beIum optimal serta kendala-kendala dalam penelitian adalah sumber daya manusia yang belum memadai, terjadiny atumpang tindih wewenangan dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi hutan lindung
Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lubuk Tenam Jambi Hardiyanti, Siti; Asrinaldi; Aidinil Zetra
Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.793 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i1.7312

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitati dengan pendekatan pembangunan model bottom-up, dimana model ini adalah partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dalam penelitian ini melihat partisipasi politik dalam pembangunan di Desa Lubuk Tenam, Jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi Desa Lubuk Tenam belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Dumai Kota Muhaini Prihatin; Zaili Rusli; Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.499 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.7378

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor penghambat pelayanan publik yang berkualitas pada Kantor Camat Dumai Kota. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pemberi layanan dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan untuk penerima layanan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif setelah dilakukan teknik trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangible ditemukan sarana dan prasarana seperti bangunan atau ruangan kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ruangan yang cukup sempit untuk masyarakat yang banyak mengantri, jumlah kursi yang terbatas dan matinya AC dan TV membuat kondisi menjadi semakin tidak nyaman bagi masyarakat. Dimensi reliability masih ditemukan kekurangan pegawai yang belum mahir mengoperasikan perangkat pelayana. Dimensi responsiveness menujukkan ketidakjelasan kepastian waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat hingga masyarakat tidak mengetahui kapan waktu penyelesaian menyebabkan masyarakat harus berulang kembali. Dimensi emphaty diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang kurang ramah kepada masyarakat. Dimensi assurance masih belum adanya jaminan kompensasi kerugian waktu masyarakat yang merasa terbuang saat pengurusan yang lama. Faktor penghambat kualitas pelayanan publik yaitu sarana prasarana dan sumber daya.
Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat liberti; Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.81 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.7379

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Penilitian ini bertujuan Untuk menganalisis implementasi Kebijakan PKH Di Kecamatan Dumai Barat dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi PKH di Kecamatan Dumai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini terdapat empat orang yaitu Kepala Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan, PSM (Pekerja Sosial Masyrakat), Penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dumai Barat belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal. Penelitian ini dijawab menggunakan teori Grindle, yaitu Content Of Polish serta kendala yang ditemukan yaitu : Minim anggaran dari pemerintah, Sumber daya masyarakat yang masih perlu penyesuaian jumlahnya untuk mendukung validitas data penerima PKH
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin Anjani; Muhammad Riduansyah Syafari; Taufik Arbain
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.644 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i3.7382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal hal ini dikarenakan jumlah sungai dengan sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia, dukungan dari pihak-pihak yang terlibat kurang, Masyarakat acuh terkait kebijakan tersebut, dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan sungai sangat sedikit.

Page 15 of 44 | Total Record : 431

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue