JURNAL MAHKAMAH
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Articles
262 Documents
<![CDATA[Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah) ]]>
<![CDATA[Ismail, Habib]]>;
<![CDATA[Khotamin, Nur Alfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.81
<![CDATA[Penelitian ini ditulis untuk menjelaskan mengenai pernikahan dalam masa iddah perspektif Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.kompleksitas permasalahan perkawinan ini ditunjukkan oleh berbagai macam problematika yang muncul dari zaman ke zaman dan jika dilihat dari sisi sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial seiring perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan way of thinking (cara berfikir) manusia kemudian mempengaruhi way of action (cara bertindak) yang mengubah way of life (cara hidup) manusia secara umum dan muslim secara khusus. Salah satu problematika yang muncul akibat perubahan sosial tersebut adalah perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah. Yang berakibat dampak baik dari sisi indvidual maupun sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah field research yang bersifat diskriptif kualitatif. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data secara analisis kualitatif. Dengan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis tentang faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah perspektif hukum Islam dan Undang-undang perkawinan (studi kasus di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah). Dari penelitian diatas peneliti mendapat kesimpulan bahwasanya faktor-faktor dan dampak dari perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah adalah faktor internal (faktor pendidikan, ekonomi dan biologis) dan faktor eksternal (lemahnya tingakat kontrol tokoh Agama dan Publik. Sedangkan dampak dari pernikahan tersebut adalah dampak individual dan sosial.]]>
<![CDATA[Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ]]>
<![CDATA[Adityo, Rayno Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.102
<![CDATA[Currently indonesia often torn asunder with different kinds of events which is quite disturbing national stability start of the disintegration by separatist group and other’s. It is something that can be easy occur given indonesia is a archipelago state, so in controlled requires strength tight from own society or the state of directly. With the diversity of social conflict tribal often law ineffective so that we consider that the need for the role of an instrument informal as community figures, traditional leaders and religion figures that more actively in acktivity has purpose for making stability the condition from social conflict. This research, writter trying to give some description that is the participation from community, traditional leaders and religion figures most important for resolving the conflict and as the law in Indonesian that participation this fegures had tranformation from unformal side to formal side as the UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mandating. Key Words: Law, to respon, community figures, formal and unformal.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Rani, Nabella Puspa]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.103
<![CDATA[Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang adalah hak kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dituliskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Persoalan mengenai hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia. Makna dari hak kesehatan ini adalah memberikan tugas dan tanggungjawab pada pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu agar hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan mengingat angka kematian banyak dari kalangan perempuan. Sehingga dibutuhkan beberapa regulasi tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan dan melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Kesehatan Reproduksi]]>
<![CDATA[Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro) ]]>
<![CDATA[Ambariyani, Ambariyani]]>;
<![CDATA[Damayanti, Wiwik]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.125
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi, menyebutkan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan ait untuk menunjang pertanian. Penyediaan irigasi di Kota Metro sangat di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani khususnya dalam bidang persawahan dengan cara kerjasama. Kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Pihak petani memperoleh keuntungan berupa kesediaan air dan pihak irigasi memperoleh upah dari hasil panen petani yaitu5 kg padi dan uang sebesar Rp.2500 dari ¼ bahu. Pelaksanaan akad jasa di Kota Metro terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad jasa yang terjadi di Kota Metro hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai akad jasa yang terjadi di Kota Metro tersebut, baik dari segi akad maupun dari segi teori hukum ekonomi syariah. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah : bagaimana jika terjadi pelanggaran akad jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak?. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya upah jasa pengairan di Kota Metro dan apakah akad jasa yang diterapkan di Kota Metro tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses upah jasa pengairan sawah di Kota Metro dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang akad jasa di Kota Metro. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau langsung pada responden. Penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan suatu obyek kemudian menganalisisnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumberdata sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang menggunakan sumber informasi yang sesuai untuk membantu dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad jasa di Kota Metro merupakan salah satu bentuk kerjasama yang boleh dilakukan. Tersedianya air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat yang mayoritas berpenghasilan dari pertanian. Dengan pola pembayaran 5kg padi dan uang sebesar Rp.2500 dari ¼ bahu dan diberikan setelah petani menjual hasil panen tersebut. Pelaksanaan akad jasa yang terjadi di Kota Metro bila ditinjau dengan teori ijarah yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi selama masa tanam sampai masa panen, tetapi dengan adanya pelanggaran akad yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad menyebabkan rukun ijarah menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang fasid.]]>
<![CDATA[Refleksi Pemikiran Muhamad Ibrahim Abu Rabi dalam Pendekatan Integratif Interkonektif ]]>
<![CDATA[Nugraha, Tashya Panji]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.136
<![CDATA[Abstrak Akibat dari tragedi yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 menjadikan Islam tersudut dan di klaim sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Fenomena teror dan kekerasan itu di klaim bersumber pada teks-teks keagamaanya. Beberapa kalangan barat menyatakan bahwa kekerasan itu diajarkan dan bersumber dari Al-Qur’an. Identifikasi barat terhadap Islam menjadi diskursus untuk menganalisa akar ajaran Islam yang dituduh sebagai ajaran yang mereprentasikan agama teroris atau agama kekerasan. Ibrahim M. Abu Rabi menjadikan fenomena ini sebagai momentum untuk melakukan penelaahan tentang hahekat pemikiran Islam. Abu Rabi melakukan tiga pendekatan dalam memulai penelaahannya, dimulai dengan perkembangan sejarah moderninasi Islam, pendidikan dalam dunia Islam, dan elit kontemporer serta kebangkitan agama di dunia Arab. Pendekatan filsafat, teologi kritis, sosio-historis, dan antropologi terhadap studi Islam yang di isyaratkan oleh Abu Rabi untuk membawa Islam pada kondisi yang maju menjadi terakumulasi dalam cara berpikir integratif interkonektif. Konsep pemikiran Islam melalui pendekatan historis kritis yang di uraikan oleh Abu Rabi dalam karyanya yang berjudul Post September 11 Critical Assesment of Moderen Islamic History ini, apabila di refleksikan pada pendekatan integratif interkonektif yang di dielaborasi dan di gagas oleh M. Amin Abdullahmenunjukan bahwa rekonseptualisasi epistemologi pembaharuan pemikiran Islam melalui pendekatan integratif interkonektif niscaya sangat dibutuhkan untuk meredam fenomema kekerasan ini, dan sangat dibutuhkan ditengah pluralitas keagamaan di Indonesia pada khususnya. Kata Kunci: Islam, Ajaran, Kekerasan, Fenomena, Moderenisasi, Pendidikan, Kebangkitan]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan) ]]>
<![CDATA[A, Habib Shulton]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i1.139
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak di bidang kesehatan. Belum terpenuhinya hak kesehatan bagi perempuan tercermin dengan jelas dari peringkat Human Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) serta meningkatnya angka kematian bayi. Di Indonesia, tingkat AKI sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Pembiaran terhadap hak-hak kesehatan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum baru sebagai upaya keadilan dan perlindungan hak-hak kesehatan perempan di Indonesia. Apalagi negara Indonesa adalah “negara hukumâ€, konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Selain itu, politik hukum perlindungan HAM di bidang kesehatan ini sebagai upaya komitmen Indonesia dalam program Internasional yakni MDG.s.]]>
<![CDATA[Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia ]]>
<![CDATA[Burhan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.141
<![CDATA[Abstrak Pada tiga sistem hukum kewarisan tersebut, kedudukan perempuan maupun hak-haknya sebagai ahli waris terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ahli waris perempuan pada Hukum Perdata Barat, tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, baik dari segi kedudukannya maupun besaran porsi bagiannya. Hal ini terjadi karena pada hukum Kewarisan Perdata Barat hanya dikenal penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah. Satu sisi kelemahan hukum Kewarisan Perdata Barat adalah ditempatkannya ibu kandung sebagai ahli waris golongan kedua sehingga bila pewaris meninggalkan suami, isteri dan / atau anak, ibu kandung tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Hal ini berlawanan dengan kultur masyarakat yang berpandangan bahwa ibu kandung adalah orang yang paling dekat.Pada hukum kewarisan Islam, tidak dibedakan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris. Tulisan ini lebih mendalam mengkaji tentang kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum kewarisan di Indonesia. Kata kunci: hukum waris, hak perempuan, hukum islam.]]>
<![CDATA[Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan ]]>
<![CDATA[Hermanto, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i2.142
<![CDATA[Islam is a religion rahmatan lil'alamin, for that Islam can put the situation and conditions. Islam is the religion Hanīf, fairness and tolerance to their ikhtilaf (dissent). In terms of the causes and roots, there are two forms ikhtilaf (dispute), the deviation caused by the character and thought. Unjustified deviation is a deviation in aqidah matter of principle. Deviation is actually a little touch on the basic framework of worship. However, when the jurists began to enter the technical and operational principle that no deviation is irreversible appearance. Deviation can be justified is the deviation in trouble furu', and the issue is not the principle I'tiqad. Deviation different from the iftiraq, iftiraq according to the language comes from the word meaning mufarawah division and separation. Meanwhile, according to the terms of the scholars, iftiraq is out of the Sunnah and Jama'ah on one ushul (principal) of a judge actions ushul fundamental, both in aqidah or amaliyah.]]>
<![CDATA[Iddah dan Ihdad Wanita Modern: Iddah dan Ihdad Wanita Modern ]]>
<![CDATA[Muslimin, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.163
<![CDATA[Pernikahan bertujuan mulia, namun pernikahan ada perceraian. wanita bercerai ditetapkan berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan, beribadah ‘ta’abbud’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikan juga dengan masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa. Pertimbangan etik-moral, iddah memiliki fungsi pelindungan, dalam perkembangan modern, banyak kaum wanita aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid atau suci.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasca Pemberlakuan Asean Economic Community Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha: (Studi di Pelabuhan Tanjung Priok) ]]>
<![CDATA[Lutfi, Khoirur Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.172
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 terkait kebijakan-kebijakan persaingan usahanya pasca pemberlakuan ASEAN Economic Community. Selain itu hal lain yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah perlu tidaknya reformulasi kebijakan persaingan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu bentuk upaya penyesuaian dengan kerangka kerjasama ASEAN Economic Community. Hasil pembahasan yang dicapai menunjukan bahwa Penerapan prinsip persaingan usaha sehat di pelabuhan tanjung priok yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun demikian beberapa praktik usaha yang dilakukan di pelabuhan tanjung priok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Untuk itu perlu ada reformulasi kebijakan terhadap peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.]]>
