cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 262 Documents
 15   16   17   18   19 
Kearifan Lokal dalam Perspektif Fikih Lingkungan sebagai Kontribusi Konsep Kebun Raya Sumatera Selatan Adil, Muhammad; Hadi, Abdul
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i1.253

Abstract

Berdasarkan analisis kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang pelestarian lingkungan dengan membuat Kebun Raya Sriwijaya, Kebun raya membuat konsep berdasarkan kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan tanaman asli khas Sumatera Selatan dan memperkenalkan keunggulannya sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan sains konservasi tanaman, Konsep ini berfungsi sebagai kumpulan tanaman obat dan tanaman lahan basah. Penelitian ini merupakan tawaran konsep pengembangan melalui sinergi beberapa bagian seperti ekologi, hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah), dan kearifan lokal. Setelah disinergikan dengan studi hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) telah menghasilkan temuan bahwa Kebun Raya di Sumatera Selatan berarti juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dan orang-orang dengan lingkungan sementara itu, kedudukan kearifan lokal dapat diekstraksi melalui tradisi Hukum Simbur Cahaya (Hukum Adat Sumatera Selatan).
Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM musyafa', Musyafa'; Pebruary, Silviana; Anam, Ahmad Khoirul
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syariah compliance koperasi syariah di Jepara dengan menggunakan maqashid index dan peraturan deputi pengawasan kementerian koperasi dan UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dirancang dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data primer dengan tehnik wawancara dan observasi pada objek penelitian, dan data sekunder ditelusuri dari pustaka, media (internet/cetak), instansi terkait, dan sumber-sumber lain yang relevan. Adapun objek penelitian ditentukan dengan metodepurposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan koperasi syariah di Jepara berdasarkan Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. No. 07/2016 di Jepara dapat dikategorikan cukup patuh bahkan pada salah satu koperasi pada kategori patuh. Kepatuhan tersebut terutama pada tujuan mewujudkan keadilan melalui dimensi produk-produk yang ditawarkan bebas dari unsur riba. Selain itu Koperasi al Hikmah menunjukkan lebih patuh dibanding koperasi Mitra Muamalat. Namun keduanya sama-sama kuat dalam tujuan mewujudkan keadilan dalam produknya.
Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa Saliro, Sri Sudono
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.362

Abstract

Dengan diterbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu untuk disesuaikan. Dan kemudian lahirlah Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa.Persoalan muncul ketika UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diundangkan pada tanggal 15 januari 2014 yang kemudian dihadapkan dengan Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa yang konsekuensi pengaturannya masih eksis sampai saat ini. Sehingga menuai pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2009 tentang desa tersebut ?.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perda Sambas No. 1 Tahun 2009 tentang desa secara landasan yuridis dan materi muatan pengaturannya tidak mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sehingga terjadi ketidaksesuaian norma yang mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan diperlukan Perda Sambas tentang desa yang baru.
Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan Susilo, Agus; Trisnawati, Ika
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.379

Abstract

One source of BMT income is the distribution of funds through Murabahah financing. Murabahah financing is a contract of sale and purchase with prices and profits notified at the beginning. And the total amount of financing available must be managed professionally so as not to become a problematic financing. At BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, this professionalism is realized in the form of a Financing Committee. This research is a field research which is qualitative descriptive. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The subjects in this study were the Business Director and Head of the Financing Division of KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, while the object of this study was all activities related to the Financing Committee in the KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. The results of the study explain that problematic financing at BMT Assyafi'iyah is caused by 3 factors, namely financing members, BMT internal factors, and external factors. Its function is to minimize problem financing by analyzing the feasibility of providing financing through the 5C principle approach which includes Character, Capacity, Capital, and Colleteral.
Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda Syaifullah, Muhammad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.385

Abstract

Maqashid al-syari’ah menjadi hal yang penting dalam melakukan kajian terhadap syari’ah Islam (hukum Islam). Karena, maqasid al-syari’ah ialah dasar dan pintu utama dalam memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Muhammad saw., (al-Qur’an dan hadist). Maqashid al-syari’ah (gabungan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai adab) yang dijadikan sebagai jembatan antara syari’ah Islam terhadap berbagai isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Maqashid al-syari’ah menjadi pintu dasar untuk melakukanijtihad terhadap pembaharuan hukum Islam. Jasser Auda berusaha membincang tiga ilmu sekaligus: maqasid al-syari’ah, ushul fiqh, dan filsafat sistem. Ketiga pengetahuan ini sebelumnya terpisah dan tidak terkoneksi antara satu sama lainnya. Menariknya, Auda mampu membuatnya menjadi satu-kesatuan dan saling terintegrasi.
Hak Privasi Perempuan dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia Nawawi, M. Anwar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.395

Abstract

Gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbadaan bilogis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Bentuk ketidak-adilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan gender, ketidak-adilan gender menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya hak kebebasan perempuan. Iddah bagi perempuan sangat memberikan posisi ketidak adilan bagi perempuan di mana hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu maslah iddah ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak yang lebih luas, yang tentunya yang lebih manusiawi bagi perempuan. Dalam masalah iddah, bagi laki-laki dan perempuan tetap memandang bahwa ketentuan-ketentuan iddah yang terkait dengan masa tunggu adalah mengandung hikmah bagi laki-laki mapun perempuan. Bahwa perkawinan adalah ikatan suci suami isteri dengan tujuan beribadah kepada Allah, sehingga, baik perempuan maupun laki-laki yang pernah terikan dalam ikatan perkawinan itu tidak begitu saja dengan mudah melupakan kesan dari mantan isterinya dan juga tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zalim, dengan perempuan yang telah dicerai, khususnya bagi laki-laki agar tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengambil pasangan baru tanpa memperhatikan kepentingan (perasaan) mantan suami isteri. Hak perempuan dalam masa iddah adalah meliputi hak dan kewajiban belajar, bersosial, ekonomi, berpolitik.
Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur Purnamasari, Lili; Iwannudin, Iwannudin
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.396

Abstract

Marriage is a sunnatullah that applies to all creatures of God, both humans, animals, and plants. Islam views that quality marriage will be measured from the process of pre, right, and post marriage. How someone starts the process of looking for a prospective wife or husband until the marriage contract and post-marriage will have offspring, all of which are clad in a clear Shari'a. So that the hope when having children, is that children who are pious and pious, can provide benefits to the people. Based on this matter, the Ministry of Religion took the initiative to implement the Candidate Candidate Course program in accordance with the government regulations that had been made.This research is a type of field research. The nature of this research is qualitative descriptive. In this study data collection methods used were observation, interview and documentation. In analyzing data, researchers used an inductive approach.The results of the study explained that what is meant by pre-marriage debriefing is the process of transforming behavior and attitudes in groups or the smallest social unit in society towards prospective brides. Quality marriage is a condition where marriage can produce happiness, conformity and stability of marriage. While the level of quality of marriage itself is influenced by factors such as optimal family composition, family life cycle, socio-economic feasibility and suitability of roles, social and personal resource factors of husband and wife even by premarital conditions. That the sakinah family is a family that all family members feel love, security, peace, protection, happiness, blessing, respect, respect, trust and blessed by Allah SWT.
Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian: (Studi Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri Kota) Dimyati, Yayat; Asy'ari, Hasyim; Mustoto, Musoto
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.398

Abstract

Mediator adalah suatu upaya mendamaikan bagi para pihak yang berperkara, peran mendamaiakan pihak-pihak yang yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim dan Memberikan infut masukan agar menghadirkan keluarga dekat untuk membantu mendamaikan dan mengangkat hakamen memberikan masukan kepada majlis untuk dihadirkan keluarga antar kedua belah pihakdalam pasal 1858 KUH perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang akan mempuyai hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat pengabisan, puutusan perdamian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan itu. Beberapa saran sebagai implikasi dari penelitian : pengadilan agama diharapkanmelakukanpemeriksaandenganadil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah diberikan oleh instnsi Peradilan Tertinggi Negara dalam pemeriksaan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Bagian Waris Orang Hemaprodite Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Ali As-Shobuni Khotim, Ahmad; Abizar, Mukhammad Hafidz
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.415

Abstract

Penelitian ini menggambarkan mengenai permasalahan pembagian waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) berdasarkan pendapat Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah, Salah satu daripermasalahan bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa) adalah dalam hal menentukan hak waris ataukewarisannya. Dalam al-Qur’an telah jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi belum ditemukan dalam al-Qur’an mengenai hukum waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) ini. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifahdan Imam Ali As-Shobuni dalam menetapkan pembagian warisnya. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakanadalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang kewarisan dan khuntsa yang diperoleh dari nash al-Qur’an dan Hadits, serta pendapat para fuqaha’ dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan.. Datadicari melalui studi kepustakaan (library research), sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa), dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber- Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama dan Sosial Huzaimah, Siti
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.424

Abstract

Tulisan ini berupaya mendiskusikan tentang bagaimana agama dan sosial memandang penggunaan media sosial bagi perempua yang iddah. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) dewasa ini dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti Facebook, Twitter, Whattshap, Line, BBM, Frends,Instagram,dll yang menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak heran, media sosial begitu digemari oleh semua kalangan. Agama memandang bahwasannya penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang melakukan iddah akan menimbulkan efek negatif bagi perempuan tersebut, sehingga hukum menggunakannya adalah dilarang. Namun tetap ada keringan bagi perempuan-perempuan dalam keadaan tertentu sangat membutuhkan tetap menggunakan media sosial dalam batasan-batasan tertentu. Sedangkan dari sisi etika sosial memandang bahwa penggunaan media sosial bagi kasus yang sama dirasa kurang etis karena menyalahi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan akan berakibat buruk bagi perempuan tersebut karena akan menimbulkan pemikiran dan prasangka negatif dari tetangga.

Page 17 of 27 | Total Record : 262

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 June (2016) More Issue