Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum JURNAL MAHKAMAH KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta Journal of Islamic Law Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman Moderasi : Journal of Islamic Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa As-Syifa Journal of Islamic Studies and History Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Tasyri' WASATHON Analogi At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Taawun: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas
Habib Ismail, Habib
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI SIMPANAN UMROH IMPLEMENTASI SIMPANAN UMROH DENGAN AKAD WADI’AH (STUDI DI BMT EL-MENTARI PUTRA RUMBIA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 Ismail, Habib; Mukhlisin, Ahmad
KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1 No. 1 (Januari 2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.017 KB)

Abstract

Simpanan Umroh adalah Bentuk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah umroh. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadiah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi, BMT akan mengembalikan simpanan tersebut kepada anggota BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia. Simpanan ini menggunakan prinsip akad Wadi’ah. Prinsip al-wadi’ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Fokus artikel ini adalah bagaimanakah implementasi simpanan umroh dengan akad wadiah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Tahun 2017?
The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah Ismail, Habib; Hakim, Dani Amran; Hakim, Muhammad Lutfi
Lentera Hukum Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v8i1.18725

Abstract

The position of migrant workers is often seen as a weak party. To some extent, such migrant workers are regarded as similar to slaves. In Indonesia, the government has to protect all citizens, including those abroad who have the status of migrant workers. Migrant Workers’ Protection Law 18/2017 was issued to protect citizens as migrant workers. However, several migrant workers remained legally unprotected abroad. This study used the normative approach that aimed to discuss the protection of Indonesian migrant workers from two-fold, juridical and fiqh siyasah dusturiyah perspectives. While the government protected migrant workers by issuing Law 18/2017, it has more specifically provided directions and objectives to protect migrant workers. This Law ensures human rights for migrant workers despite legal, economic, and social protection for them and their families. Then, the protection of migrant workers from fiqh siyasah dusturiyah should be under the four principles of the workforce in Islam: human independence, human dignity, justice, and the clarity of the contract and wage transaction. KEYWORDS: Indonesian Migrant Workers, Right to Work, Islamic Law.
Persepsi Pengecer Akhir Terhadap Variabel Dalam Marketing Mix Pada Perusahaan U.D Salam Grup ismail, Habib; Buya Al Ghazali
ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Klaten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61902/analogi.v1i02.672

Abstract

Perusahaan baik jasa maupun perusahaan dagang sangat bergantung pada marketing mix yang dijalankan. Startegi marketing mix yang diterapkan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kebutuhan dan keiginan konsumen menjadi hal yang paling krusial di bagian pemasaran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji marketing mix yang ada pada UD Salam Grup yang meliputi produk, harga, promosi dan distribusi. Metode dalam kajian ini menggunakan kuantitatif. Populasi 420 pengecer akhir UD Salam Grup. Metode pengambilan sampel non probability sampling dengan teknik purposive sampling, sehingga untuk sampel sebanyak 105 pengecar akhir UD Salam Grup. Hasil analisis data masing-masing variabel yang mewakili 4 variabel dalam bauran pemasaran atau Marketing Mix, yaitu: produk, harga, promosi dan distribusi dengan nilai akhirnya sebesar 4,045 sehingga dapat dikategorikan persepsi akhir terhadap variabel dalam marketing mix baik. Saran dari peneliti jika marketing mix yang diterapkan sudah baik, maka langkah selanjutnya ialah memotivasi pengecer akhir UD Salam Grup untuk dapat meningkatkan penjualan. Selanjutnya penelitian ini akan lebih baik lagi jika sampel yang digunakan bisa hampir mendekati populasi yang ada.
Edukasi Keuangan Pada Anak Usia Dini Di PAUD Kasih Ibu Desa Delanggu Putri, Arie Rachma; Husna, Faizah Khotimatul; Ismail, Habib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 9 (2023): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i9.444

Abstract

Edukasi keuangan untuk anak usia dini di Kabupaten Klaten masih jarang dilakukan khususnya dilingkungan sekolah, hal ini dianggap belum penting bahkan belum dibutuhkan. Pengenalan tentang pendidikan keuangan merupakan hal yang harus diajarkan pada anak sejak usia dini sehingga akan sangat bermanfaat bagi anak-anak ketika dewasa dan untuk masa depan mereka. Edukasi keuangan ini bukan hanya pengenalan uang dan nominal saja, namun juga pemahaman konsep mengelola keuangan dengan bijak, belajar hidup hemat, dan menabung. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dilokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu Desa Delanggu, kegiatan dilakukan dengan metode ceramah tentang edukasi keuangan, kemudian wawancara dan demonstrasi menggunakan media uang dan tabungan (celengan). Sebelum edukasi, dilakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, selanjutknya pengenalan tentang uang dan menabung yang didampingi oleh tim pelaksana kegiatan. Hasil evaluasi setelah mendapat edukasi keuangan bahwa siswa sudah bisa mengenal tentang uang, memahami fungsi uang, mengelola dan belajar menabung. Kegiatan pengabdian berjakan dengan baik, dan siswa merasa senang serta antusias untuk mengikuti kembali kegiatan edukasi dengan materi lanjutan.
Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam Ismail, Habib; Ja'far, A. Kumedi
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 4 No. 2 (2024): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (November)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v4i2.82

Abstract

Marriage between stepsiblings, in the perspective of Islamic family law, is an issue that often sparks debate, both legally and socially. In general, scholars agree that marriage between stepsiblings is permissible in Islam because they do not fall under the category of mahram (forbidden relatives) who are prohibited from marrying. This study aims to examine in depth the Islamic legal perspective regarding marriage between stepsiblings and explore the social and cultural implications that may arise in the practice of such marriage. By understanding this, it is hoped that a clearer understanding of the legal and social aspects of marriage between stepsiblings can be achieved and provide valuable insights into the context of Islamic family law and civil law in Indonesia. This qualitative research aims to explain the Islamic legal perspective on marriage between stepsiblings. The study focuses on understanding marriage between stepsiblings within the context of Islamic family law and how this phenomenon is accepted and viewed from society's social and cultural perspectives. The method used is descriptive research, which explains marriage between stepsiblings from the perspective of Islamic family law. The results of this study indicate that marriage between stepsiblings, according to Islamic family law, is permissible under Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian civil law. Scholars, including Imam an-Nawawi, agree that stepsiblings are not considered mahram and thus are not prohibited from marrying because their relationship does not stem from direct blood ties or lineage but rather from the marriage of their parents. Therefore, marriage between stepsiblings is valid under Islamic law as long as there is no direct blood relation between them.
HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF GENDER (STUDI DI TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN) Ismail, Habib; Asy'ari, Hasyim; Setiawan, Agus
Alhurriyah Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i1.938

Abstract

The existing Lampung Indigenous Peoples Pepadun in Tigeneneng sub-district, Kab. Pesawaran, adheres to a patrilneal kinship system. This means that the oldest son is an absolute heir in the implementation and management of inheritance with the highest customary title, namely balancing. Whereas for the female heirs, they were not given the right of authority in management, because in the adat of Lampung Province the daughters were considered unable to manage inheritance and daughters when they were married, so they would change their customary titles and would follow their husbands. This type of research is a field using a qualitative approach by analyzing data inductively. The result of this research is that the system applied in the distribution of inheritance rights to the eldest child in the Lampung tribal community, is clearly very contrary to the principle of gender equality and justice. Juridically normative equality and gender justice have been regulated in Islamic Law and International Convention (CEDAW). Even though juridically, girls have the same rights as boys in managing inheritance left by both parents.
Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Fikri, Arif; Dharmayani, Dharmayani; Karini, Eti; Ismail, Habib
Moderasi : Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) Kabupaten Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/moderasi.v4i2.70

Abstract

The recontextualization of family law in Muslim-majority countries has gained significance amidst contemporary social, political, and legal transformations. This study examines the reforms of family law in Indonesia, Tunisia, and Turkey, focusing on gender equality, women's rights, and the limitation of polygamy. Employing a qualitative methodology with a comparative approach, data were gathered from literature reviews, legal documents, and regulations in each country. In Indonesia, the Compilation of Islamic Law (KHI) integrates Islamic jurisprudence with local traditions and human rights principles. Tunisia’s Code du Statut Personnel (CSP) replaces traditional Islamic family law with a secular system emphasizing gender equality. In Turkey, the secular Turkish Civil Code incorporates some elements of Islamic jurisprudence, particularly in inheritance. The findings reveal that while all three countries aim to improve women's positions and align family law with social progress, their approaches differ based on socio-cultural and political contexts. The study concludes that the recontextualization of family law in these countries reflects efforts to balance tradition and modernity, offering improved protection for women's rights through varying local adaptations. These findings contribute to a deeper understanding of family law dynamics in Muslim societies and provide recommendations for reform in similar contexts.
Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law: Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam Hermanto, Agus; Ismail, Habib
Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.072 KB) | DOI: 10.24260/jil.v1i2.61

Abstract

In the Islamic concept that the husband is the head of the household and the wife is the housewife, but the development of the wife is looking for income in public spaces. What is interesting to study is, is it possible for the wife to become a partner in the household? With the aim, to get scientific insights about the rights and obligations of husband and wife that are relevant to the current context. This study is a library study that has qualitative research types. For criticizing the feminist concepts about the rights and obligations of husband and wife, I used Maslahah theory with philosophical-sociological approach. Feminists interpret the rights and obligations of husband and wife in the household, arguing that contextually the wives are no longer in charge of being housewives, but rather help to make a living in the public sphere, for the sake of justice, equality, democracy and doing good. Things this is not an absolute thing, but an offer and casuistic that should not be provoked because the concept of Islam has brought benefit if applied properly.
Reconstruction of Women’s Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrūr’s Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective Wathani, Syamsul; Ismail, Habib; Mughzi Abdillah, Akhmad
Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v3i2.860

Abstract

The discourse of women’s fiqh (Islamic jurisprudence) on gender issues is still confined to authoritarianism and classical fiqh hegemony, which ignores the existence and changes in contemporary reality. Several contemporary Muslim scholars have responded and attempted to reconstruct the women’s fiqh, including Muhamamd Shahrūr. This article aims to analyze the methodological thinking of Shahrūr’s women’s fiqh in the agency of criticism of fiqh exclusivism and the reconstruction of women’s fiqh into a more comprehensive formulation of fiqh that is under social reality. This article is a literature study using the method of philosophical-hermeneutic analysis and made two of his works, Al-Kitāb wa al-Qur’an: Qirā’ah Mu’āshirah and Nahwa Ushūl Jadīdah li Fiqh al-Islamī: Fiqh al-Mar’ah, as primary data. The writers found that Shahrūr carried a contemporary reading (qirā’ah al-mu’āshirah) by making objective reality (al-wāqī’) the basis for reconstruction in his first work. In his second work, Shahrūr criticizes the mainstream view of Islamic exclusivism in laws relating to women. Based on his two works, the authors argue that the interpretation of contemporary women’s fiqh must be based on reality (rather than texts), scientific and technological advancements, a reconstructive attitude that gives a larger portion of reason and reality, and a new category of the logic of discovery.
LANGKAH HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA: STUDI KASUS DI LAPAS II A KOTA METRO Reswandi, Achmad Desta; Mukhlishin, Achmad; Ismail, Habib
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol 4 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.1163

Abstract

Nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun pernikahan tidak selalu berjalan tanpa masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah ketika suami tidak dapat memberikan nafkah karena sedang menjalani hukuman pidana atau berada di penjara. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah: Pertama, apa dampak bagi seorang istri ketika suaminya menjadi seorang narapidana? Kedua, langkah hukum apa yang diambil istri untuk menghadapi kendala dalam pemenuhan kewajiban nafkah suaminya yang berada di penjara? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum pada tingkat praktis. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Kota Metro, dengan subjek penelitian adalah istri-istri narapidana, dan objek penelitian adalah kewajiban pemenuhan nafkah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah yang ditanggung oleh suami yang dipenjara mempengaruhi kehidupan istri dalam beberapa cara. Dampaknya termasuk beban sosial dalam keluarga dan masyarakat, perlu menjelaskan kondisi suami kepada anak-anak dan kerabat, menjadi lebih sensitif ketika ditanya tentang kondisi suami, serta menanggung beban tambahan untuk menopang keluarga. Sebagai respons, istri menjalankan usaha yang didirikan oleh suaminya, bekerja dengan izin suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mendapat dukungan dari anak-anak yang mandiri, saudara, dan orang tua. Meskipun mengalami kesulitan, istri tidak mengajukan perceraian karena komitmen terhadap keluarga, empati terhadap suami, dan ketergantungan pada penghasilan mereka sendiri
Co-Authors A, M. Luthfi A. Kumedi Ja’far Agus Hermanto Agus Setiawan Ahmad Burhanuddin, Ahmad Ardiansyah Ardiansyah Ari Rohmawati Aripin, Khairul Arsyad, Mufid Asy'ari, Hasyim Budi Prasetiyono, Agung Buya Al Ghazali Cahyadi, Fian Pandu Dani Amran Hakim Dharmayani, Dharmayani Erma Widyastuti Eti karini Fikri, Arif Habib Shulton Asnawi Heri Sugianto Hidayati, Niswatin Nurul Husna, Faizah Khotimatul Indraswati, Tutik Iwannudin Iwannudin Jihad, Muh. Ikhlazul Khairuddin - Lilis Setiawati Lubis, Rahmad M Nurdin Zuhdi Mardiantari, Ani Mohammad Yasir Fauzi Mufid Arsyad Mughzi Abdillah, Akhmad Muhammad Lutfi Hakim Muhklishin, Ahmad Mukhlishin, Achmad Mukhlisin, Ahmad Nur Alfi Khotamin, Nur Alfi Purwaningsih, Titin Putri, Arie Rachma Rahmat Rahmat Rakhmat Rakhmat, Rakhmat Reswandi, Achmad Desta Rini, Etika Rita Rahmawati Romadhani, Mustofa Rudi Santoso, Rudi Saputro, Fachruddin Edi Nugroho Siti Nurjanah Siti Zulaikha Sulistya, Safira Nur Syamsul Wathani, Syamsul Syeh Sarip Hadaiyatullah Zainal Abidin