JURNAL MAHKAMAH
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Articles
262 Documents
<![CDATA[Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum ]]>
<![CDATA[Halomoan, Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.173
<![CDATA[Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia terlebih dahulu membahas tentang profesi dalam hal ini profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.Beberapa kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini.hal ini yang ditemukan banyak persoalan. Untuk itu dalam peningkatan mutu kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya.Disamping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.]]>
<![CDATA[Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung) ]]>
<![CDATA[Mukhlishin, Ahmad]]>;
<![CDATA[Saipudin, Saipudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.176
<![CDATA[Abstract This article is about buying and selling manure in Kampung Sulusuban Seputih Agung Subdistrict. In Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah many pera farmers who can process and make Animal Manure as a reliable organic fertilizer, although manure is unclean and disgusting stuff that is livestock manure but in practice the fertilizer can fertilize agricultural crops and restore the soil structure that Has begun to become barren .. Though buying and selling of this unclean goods is an issue of controversy among scholars, especially between Syafi'i madhab with Madhab Hanafi. The focus of the study of this article is: how is the legal status of the sale and purchase in terms of comparative madhab between imam syafi'i and Imam Hanafi ? This article uses qualitative analysis with Islamic legal approach. The nature of this research is descriptive-analysis that is by describing the legal basis of the scholars in deciding cases of buying and selling unclean goods. Keywords: Sale and Purchase, Manure, Imam Syafi'i, Imam Hambali]]>
<![CDATA[LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.180
<![CDATA[LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Fenomena Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[AS, A. Syafi']]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.181
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang berbagai faktor yang melatar belakangi Pernikahan Sirri dan dampak yang timbulkannya di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif , dengan mengambil latar belakang kehidupan masyarakat Dusun Gendok . Analisis data dilakukan oleh analisis interaktif menjadi teladan di dalam empat tahap: pengumpulan data , penanggulangan data , data presentasi dan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan: Faktor yang mendorong Pernikahan Sirri di gendok dusun antara lain: faktor ekonomi , usia , pendidikan dan keluarga, faktor atau alasan kurangnya perhatian orang tua kepada anak anak mereka. Praktek pernikahan dengan cara kawin sirri selama itu baik dan tidak memberi mudarat kepada satu sama lain dalam penelitian ini diperbolehkan adapun dampak Pernikahan Sirri lebih kepada negatif khususnya bagi Wanita.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Kota Metro ]]>
<![CDATA[Azmi Siradjuddin, Azmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.189
<![CDATA[Mayoritas kaum muslimin mendukung untuk melaksanakan pembagian Harta Warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, walaupun mereka masih banyak yang membagi warisan mengikuti Hukum Adat, hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan Hukum Kewarisan Islam, sehingga pemahaman mereka sangat kurang mengenai hukum kewarisan Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitiannya adala kualitatif dengan mendeskrifsikan situasi responden berdasarkan wawancara mendalam terhadap pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam. Analisisi data menggunakan Deskriptif Kualitatif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil Penelitian: peran pemerintah dan ulama Kota Metro memang belum signifikan di dalam mewujudkan pemahaman dan pelaksanaan hokum kewarisan Islam. Ini disebabkan kurangnya kerja sama pemerintah daerah (PEMDA) Kota Metro dengan ulama, para pegawai KUA dan Pengadilan Agama, Dosen-dosen perguruan tinggi. Demikian juga dorongan kuat dari para Anggota Dewan (DPRD), Jika PERDA Zakat terlaksana di beberapa daerah kabupaten/kota, maka terwujudnya hokum kewarisan Islam baik tingkat Kota/Kabupaten maupun Nasional.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Hukum Pacta Sunt Survanda dalam Akad Murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur ]]>
<![CDATA[Chintya, Aprina]]>;
<![CDATA[Zuliantini, Iiz]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.236
<![CDATA[Salah satu produk pembiayaan yang menjadi unggulan BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur adalah pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki sesuatu tetapi tidak mempunyai modal. Untuk mempermudah anggota dalam melakukan perjanjian maka pihak BMT menggunakan perjanjian baku dalam melakukan perjanjian. Anggota diberikan pilihan untuk tinggal menandatangani atau meninggalkan BMT ketika hendak melakukan akad pembiayaan. Padahal kedua belah pihak hendaknya sama -sama membuat perjanjian dan melakukan negosiasi, karena perjanjian yang dibuat tersebut akan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi asas hukum pacta sunt servanda dalam akad murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur telah mengimplementasikan asas pacta sunt servanda dalam akad murabahah meskipun akad tersebut telah dibuat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak BMT. Hal ini dikarenakan, sebelum anggota menandatangani isi kontrak dalam akad murabahah tersebut, ia akan ditanyakan oleh pihak BMT apakah mau menerima atau tidak isi yang ada dalam akad murabahah tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Rita]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.237
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar, merupakan pasar yang menggiurkan bagi produk produk yang berasal dari dalam maupan dari luar negeri. Menurut Presiden Jokowi, pentingnya edukasi dan perlindungan bagi konsumen Indonesia . Produsen sebagai pihak yang memproduksi produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan Konsumen. Konsumen merupakan pihak yang mengkonsumsi, membutuhkan dan membeli produk (barang dan jasa). Konsumen memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh Produsen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Hak-hak Konsumen ini diatur oleh UU No.8 pasal 4 Tahun 1999 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya akan meningkat dengan adanya biaya pelaksanaan UU No.8 pasal 4 1999. Dalam hal ini biaya pelaksanaan UU No. 8 pasal 4 1999 merupakan komponen biaya variabel, biaya yang besar kecilnya tergantung jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini dapat makin tinggi produksi Barang atau jasa yang dihasilkan akan makin tinggi pula biaya pelaksanaan UU No.8 pasal 4 tahun 1999, perlindungan konsumen. Penentuan harga produk (barang atau jasa) oleh produsen yang menjamin terlaksananya Hak-hak perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan dengan memasukkan dalam komponen biaya variabel.]]>
<![CDATA[Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Puspita, Dewi]]>;
<![CDATA[Satyo, Harto A.]]>;
<![CDATA[Rakhmat, Rakhmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i2.244
<![CDATA[This research review of the role of insurance against the risk of financing .Research is interesting to be discussed in depth using approach or in depth interviews with employees bmt. To overcome loss arising , people develop a mechanism that at present we know as insurance Hence the institutions of baitul maal wat tamwil need to readiness to at risk of , whether it is the risk of self soul and business risk who traveled. The purpose of this research to know what part insurance against the risk of loans for bmt Mekar Abadi Kota Gajah .The benefits of this research into account and evaluation in their policy for the practitioners of insurance in bmt in solving the about the role of insurance against the risk of financing .This is the kind of research field research ( file risearch ) .The qualitative method was used in the study , a source of primary data in this research is the director , managers and marketing bmt bloom perennial central city an elephant lampung. The result of this research is this insurance Syari’ah on bmt Mekar Abadi was a mutually cooperate ( ta’awun ) and protect ( takafuli ) of the participants insured amelalui the formation of a collection of funds ( funds tabarru’ ) managed in accordance with the principle of worship syari’ah to run the risk of certain. The Insurance in bmt Mekar Abadi for customers that is to guarantee repayment loans / financing as much as plafond initial credit / insured when participants had died sick or accident happened in the insurance (coverage fixed).The Writer advise for cooperatives Mekar Abadi Kota Gajah should improve services that customers feel safe and are satisfied in cooperation with cooperatives Mekar Abadi.]]>
<![CDATA[Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi) ]]>
<![CDATA[Damayanti, Wiwik]]>;
<![CDATA[Dwilestari, Ita]]>;
<![CDATA[Wahyono, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.251
<![CDATA[Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkaitan, Di sisi lain, Yusuf Al Qordhowi berpendapat mengenai zakat perlu ada reskontruksi dan pemaknaan ulang tentang bahasan zakat, sebagaimana beliau mengupayakan konsepnya yang digagas sesuai dengan kondisi sosial atau perkembangan zaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang konsep yang di kemukakan oleh Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi tentang Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, Analisis data menggunkan kontent. Zakat yang dikemukakan Yusuf Al Qordhawi dan Masdar Farid Mas’udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu, menunaikan bukan atas dasar suka, kalau perlu bahkan bisa dengan paksa. Objek yang dikenakan zakat, Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas: jiwa (Zakat Fitrah) dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki masyarakat dimana zakat ditetapkan (Zakat Mal).]]>
<![CDATA[Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fuqoha, Fuqoha]]>;
<![CDATA[Sururi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Hasuri, Hasuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.252
<![CDATA[Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.]]>
