cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum" : 18 Documents clear
PENAYANGAN FILM DIRTY VOTE DALAM MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DITINJAU DARI PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Atalya Bless Montol; Friend Henry Anis; Cevonie Marietje Ngantung
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemilihan umum terhadap penayangan film dirty vote pada masa tenang pemilihan umum (pemilu) dan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum pemilu terhadap penayangan film dirty vote pada masa tenang pemilu di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan motode normatif atau penelitian kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai pemilihan umum di Indonesia secara jelas sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jika film Dirty Vote dianggap sebagai Black campaign maka sanksi yang dapat digunakan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun Tentang Transaksi Elektronik. 2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur di dalam dan di luar Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum terdapat pihak-pihak terkait yang tidak dapat dilepaskan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gakkumdu, maupun masyarakat. Syarat delik aduan dalam perkara pencemaran nama baik yang ada di dalam pasal 521 UU Pemilu maupun pasal 27A UU ITE tidak terpenuhi sehingga proses penegakkan hukum terhadap film Dirty Vote tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Delik ini mengharuskan gugatan diajukan oleh yang pihak-pihak yang secara langsung merasakan kerugian dari adanya konten tersebut, agar gugatan dapat diproses sebagai bentuk penegakkan hukum. Kata Kunci: Film Dirty Vote, black campaign, Masa Tenang, Undang-Undang Pemilu.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENANGANAN SERTIFIKAT GANDA DI MINAHASA UTARA Grace Magdalena Saroinsong; Toar Neman Palilingan; Cevonie Marietje Ngantung
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara Kantor Pertanahan dalam mengatur dan melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah yang terjadi di Minahasa Utara dan untuk mengetahui bagaimana peran kantor pertanahan dalam menangani permasalahan sertifikat ganda yang terjadi di Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan data. 2. BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan bertanggung jawab penuh secara mutlak atas terjadinya sertifikat ganda di Minahasa Utara. Dalam menyelesaikan sengketa, Badan Pertanahan/ Kantor Pertanahan setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat melakukan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan. Setelah ditemukan adanya masalah pertanahan, dilanjutkan dengan diadakannya musyawarah bersama para pihak yang bersengketa lewat mediasi dan negosiasi untuk mendapatkan solusi bersama. Kantor pertanahan dalam mengadakan mediasi selama ini, belum ditemukan adanya kata sepakat dari para pihak bersengketa yang akhirnya berujung pada putusan pengadilan. Setelah ada putusan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan eksekusi lapangan dan administrasi oleh pejabat kantor pertanahan yang berwenang. Kata Kunci : tugas profesional hakim, kecerdasan buatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) DI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Grace Gloria Tama Luciana Situmorang; Betsy Anggreni Kapugu; Maya Sinthia Karundeng
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari implikasi hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tanggung Jawab Sosial (CSR) oleh Perseroan Terbatas (PT), termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PP No. 47 Tahun 2012 belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR. Selain itu, implikasi hukum dari peraturan ini masih terbatas dalam mengatur secara komprehensif tanggung jawab sosial PT terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Selain itu, PT perlu meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif dalam program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Masyarakat Lokal; Perseroan Terbatas; Peraturan Perundang-Undangan
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN AHLI HUKUM PADA PERUSAHAAN DAN KAITANNYA DENGAN PEMBATASAN AKSI KORPORASI Angreini Wiranti Weno; Muaja, Harly Stanly Muaja; Frits Marannu Dapu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pertanggungjawaban ahli hukum dalam perusahaan serta kaitannya dengan pembatasan aksi korporasi. Seiring dengan meningkatnya dinamika dunia usaha, peran legal officer semakin vital dalam memastikan perusahaan mematuhi regulasi dan menghindari potensi risiko hukum. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum positif serta membandingkan praktik yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan besar. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum legal officer dan batasan yang harus diperhatikan dalam aksi korporasi. Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, perusahaan menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks, termasuk regulasi yang terus berkembang dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Oleh karena itu, legal officer dituntut untuk tidak hanya memahami hukum yang berlaku tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan regulasi yang dapat berdampak pada kebijakan perusahaan. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap hukum dan menghindari potensi sanksi hukum. Selain itu, penelitian ini membahas dampak dari ketidakpatuhan dalam aksi korporasi, seperti merger dan akuisisi yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat. Legal officer harus mampu mengidentifikasi risiko hukum yang timbul dari transaksi ini dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari regulator terkait serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana yang merugikan perusahaan. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas peran legal officer, termasuk strategi dalam menyusun kebijakan kepatuhan internal, penguatan mekanisme audit hukum, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan strategis. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, ahli hukum, legal officer, aksi korporasi, hukum perusahaan.
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PELAKU UMKM MENURUT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 Angelica Natasya Mewengkang; Maarthen Y, Tampanguma; Prissilia F. Worung
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengharmonisasikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dengan peraturan nasional dan untuk mengkaji pemberian kredit UMKM pada kredit KUR sektor pertanian dalam ruang lingkup kelompok tani yang menyalahgunakan pemberian kredit sehingga merugikan yang lain dan sanksi untuk mereka belum dicantumkan dalam aturan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Berhubungan dengan perjanjian kredit bank belum di atur secara khusus maka prinsip dan asas perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya, bank mencari keuntungan melalui pemberian kredit bunga hutang yang harus di bayar oleh debitor (peminjam). Peraturan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dalam setelah dianalisa bahwa belum ada mengatur sanksi pemberian KUR yang disalah gunakan oleh kelompok tani. 2. KUR ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menjawab permintaan yang ada di masyarakat, namun tidak terakomodir oleh KUR yang sudah ada.Skema KUR Khusus ini digagas untuk memperbesar porsi penyaluran ke sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Selama ini porsi kredit yang dikucurkan sektor-sektor masih di bawah sektor perdagangan. Kata Kunci : UMKM, Kredit Usaha Kecil
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI P ROPERTI BANGUNAN RUMAH Natalia Tesalonika Megumi Pandjaitan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab developer terhadap konsumen atas barang cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli properti bangunan rumah dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas barang cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli properti bangunan rumah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tanggung jawab developer kepada konsumen adalah menanggung kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Developer juga bertanggung jawab terhadap informasi yang benar serta jaminan kualitas bangunan. Tanggung jawab developer tidak hanya sampai disitu, saat pembangunanya hingga pada masa pemeliharaan developer juga bertanggungjawab atas kualitas bangunan hingga berakhirnya semua perjanjian pengikatan jual beli selesai. 2. Bentuk tanggung jawab yang diterima konsumen bukanlah suatu kewajiban yang seharusnya diterima konsumen dalam kontrak, namun bentuk tanggung jawab ini lebih kepada kebijakan yang diberikan developer atas upaya yang dilakukan konsumen diluar kontrak dengan membuktikan bahwa rumahyang dibelinya mengandung cacat tersembunyi. Kata Kunci : developer, jual beli property, cacat terselubung
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI ESDM No. 37. K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM BERSUBSIDI YANG TIDAK SESUAI ATURAN Karpolin Mentari Manik; Grace H. Tampongangoy; Revy S. Korah
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram merupakan komoditas energi yang disubsidi oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan distribusi LPG 3 kilogram, seperti pengoplosan, penimbunan, serta distribusi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 berupaya mengatasi permasalahan ini dengan mengatur mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peraturan yang mengatur distribusi LPG 3 kilogram serta langkah-langkah hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum terkait distribusi LPG 3 kilogram, yang menyebabkan subsidi tidak tersalurkan dengan efektif kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat serta peningkatan sanksi bagi pelanggar guna menciptakan distribusi yang adil dan merata. Selain itu, fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram di beberapa daerah juga menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Kelangkaan ini sering kali disebabkan oleh praktik spekulatif yang dilakukan oleh distributor atau pengecer yang menahan stok untuk menaikkan harga di pasaran. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan LPG bersubsidi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi guna memastikan bahwa penyaluran dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mencegah kebocoran distribusi dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan sistem digital dalam pendistribusian LPG 3 kilogram dapat membantu meningkatkan transparansi serta mempercepat identifikasi terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak serta mengurangi risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan negara. Kata Kunci : LPG 3 Kilogram, Subsidi, Hukum Energi, Keputusan Menteri ESDM, Penegakan Hukum
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA KARYAWAN RESORT BLUBEI DI DESA LIHUNU KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA Yesicha Sikome; Roy Victor Karamoy; Imelda Gracia Onibala
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan:(1) Untuk mengetahui pentingnya pengaturan hukum terhadap jaminan kerja pada karyawan, (2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan resort Blubei di Desa Lihunu dalam mendapatkan hak-hak mereka, (3) Adapun peraturan yang digunakan untuk penelitian adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja dan Pihak Lain terkait Jaminan Sosial. (4) Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan agar setiap karyawan memperoleh perlindungan jaminan ketenagakerjaan seperti jaminan kesehatan, jaminan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan PHK. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Jaminan Kerja, Pariwisata, Resort
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN DI DESTINASI WISATA BUKIT KASIH KANONANG Maria Regina Sondakh; Merry Elisabeth Kalalo; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pengusaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata. Dengan metode normatif dapat ditarik kesimpulan : 1. Hak pengusaha pariwisata Setiap orang berhak : Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, Melakukan usaha pariwisata, Menjadi pekerja/buruh pariwisata dan, Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas : Menjadi pekerja/ buruh, Konsinyasi; dan Pengelolaan. Setiap orang berkewajiban: Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Pasal 26 huruf k, Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, huruf l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Akibat hukum yang timbul dari tidaknya dilakukan kewajiban adalah sanksi. Dalam hal ini sanksi itu berupa sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha, dan ketentuan pidana dalam pasal 64 Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Destinasi Pariwisata, Kelestarian Lingkungan
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN YANG MELAKUKAN KONTEN LIVE STREAMING PENGEMIS ONLINE PADA PLATFORM TIKTOK DI INDONESIA Brenda Rahel Bukara
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pertanggung jawaban pelaku pemilik akun konten live streaming dan untuk mengetahui dan memahami penerapan aturan platfrom tiktok dalam mengawasi konten live streaming. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan platform media sosial untuk tujuan yang tidak etis merupakan penyalahgunaan teknologi. Platform-platform ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pengaturan Kesejahteraan Lansia telah ada sejak 1998, nytanya masih kerap terjadi penelantaran lansia, dalam tanggung jawab pengguna akun pun hanya berbatas permintaan maaf belum ada pembahasan atau pentindak lanjutan terhadap kasus tersebut. 2. Penerapan aturan Tiktok di Indonesia nyatanya sangat minim dsan tidak sejalan dengan aturan yang tertera, sehingga banyak menyebapkan konten konten yang tidak pantas tayang pada aplikasi tersebut Kata Kunci : live streaming mengemis online, tik tok

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue